Tak Sudi Mundur Rebut Saham

NTB tak bersedia mundur dari perebutan 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara.
Upaya hingga pekan ini masih terus digalang. Selama Pusat Investasi Pemerintah
belum melakukan transaksi pembayaran, NTB menyatakan masih memiliki peluang.
Pakar hukum menyebut pembelian saham oleh pusat itu ilegal.

Ratusan aktivis, turun ke jalan Jumat pekan lalu. Mereka mengkampanyekan agar pemerintah daerah dan rakyat NTB menggugat Presiden SBY jika 7 persen divestasi saham Newmont benar-benar lepas. Presiden dituntut turun tangan memerintahkan Menkeu menyerahkan 7 persen saham itu ke daerah.

Aksi para aktivis yang tergabung dalam Persatuan Rakyat NTB itu berlangsung di Jalan Langko dan Jalan Udayana, Kota Mataram. Untuk menarik minat massa, mereka membawa grup musik Cilokaq Sasak (musik dangdut khas suku Sasak), populasi utama yang mendiami Pulau Lombok.

Saat musik dibunyikan, aktivis berjoget beramai-ramai. Aksi mereka menyebabkan ruas dua jalan protokol di Kota Mataram macet. Apalagi aksi dilakukan saat jam bubaran sekolah dan kantor pemerintah.

Aktivis ini berasal dari berbagai elemen, di antaranya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Serikat Tani Nasional, Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi, Aliansi Masyarakat Pesisir Indonesia, dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Mereka berorasi dan mengusung spanduk bertuliskan berbagai tuntutan.

”Masyarakat NTB sudah mengistimewakan SBY dengan memberinya kemenangan dalam dua kali pemilihan presiden. Saatnya SBY membalas perlakuan istimewa masyarakat NTB. Jika tidak, jangan salahkan Rakyat NTB menggugat presiden,” ujar Ahmad Rifai, koordinator aksi.

Entahlah. Sudah berbilang aksi yang dilakukan. Sudah berbilang surat yang dilayangkan. Namun pemerintah pusat, tak juga melirik NTB. Pusat masih bergeming, membeli 7 persen saham divestasi Newmont tanpa melibatkan daerah.

Namun NTB tak akan berhenti. Tak sedikitpun provinsi sudi mundur dari arena perebutan saham. Itu sebabnya, perjuangan meraih 7 persen saham itu masih terus berlanjut. ”Selama belum ada transaksi, kita masih memiliki peluang mendapatkan saham itu,” kata Suryadi Jaya Purnama, Wakil Ketua DPRD NTB.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Layanan Umum yang ditunjuk Menteri Keuangan membeli 7 persen saham PTNNT itu, memang baru menandatangani perjanjian jual beli atau Sales Purchase Agreement (SPA) dengan pemilik saham asing PTNNT. PIP belum membayar saham itu.

Direktur Utama PIP Soritaon Siregar mengatakan, pihaknya memang tidak langsung membayar saham itu, karena masih ada dua tahapan lagi yang harus dibereskan. Dua tahapan itu berkaitan dengan kementerian dan kelembagaan lain.

Apa itu, pria Batak ia tak merinci. Kendati begitu, banyak pihak yang menduga, apa yang dimaksud Soritaon itu adalah restu DPR khususnya Komisi IX. Saat di Mataram dua pekan lalu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Hary Aziz Azhar mengatakan, tanpa persetujuan DPR, pembayaran saham oleh PIP tak akan bisa dilakukan.

”Keuangan negara itu harus dengan persetujuan DPR. Tidak bisa Menkeu menyatakan itu haknya menggunakan keuangan negara. Kalau saya nggak teken, nggak cair uang itu,” kata Hary yakin.
Maka Komisi XI tengah pekan lalu, memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri ESDM Dawin Zahendy Saleh. Keduanya dimintai pertanggungjawaban atas langkah pusat yang membeli saham tanpa mengantongi restu DPR. Pertemuan itu disebutkan tertutup bagi peliputan media.

Juru Bicara Pemprov NTB Lalu Mohammad Faozal mengonfirmasi, Gubernur NTB HM Zainul Majdi dan Bupati Sumbawa Djamaluddin Malik hadir dalam pertemuan itu. Apa hasil pertemuan masih sumir.

Usai pertemuan, gubernur hanya mengunggah status melalui media sosial tweeter, kalau pusat telah melukai rakyat NTB. Meski demikian, informasi yang menyeruak
menyebutkan, pertemuan itu memegang opsi, kalau akan ada perpanjangan lagi terhadap proses divestasi. Jika itu terjadi, maka itu akan menjadi proses perpanjangan ketiga kali. Perpanjangan kedua, durasi waktunya akan habis pada 18 Mei 2011, tengah pekan ini.
Gubernur yang dikonfirmasi, tengah pekan lalu, tetap mengharapkan batas akhir divestasi saham Newmont benar-benar ditentukan 18 Mei 2011. Dalam hitungan hari ini, gubernur mengaku akan menghadap Presiden Yudhoyono di istana, membicarakan masalah divestasi ini.

”Kita tetap meminta closing-nya itu nanti tanggal 18 Mei. Iya, dalam waktu tersisa, kita akan bertemu Presiden. Surat sudah disampaikan pemerintah daerah,” kata gubernur.
Hingga akhir pekan, belum ada kabar, kapan istana akan menerima gubernur. Namun, pada Ahad, 15 Mei 2011 malam, Gubernur HM Zainul Majdi dilantik sebagai ketua DPD Partai Demokrat NTB. Dalam pelantikan itu, putra bungsu SBY yang juga Sekretaris DPP Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono dan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, bertemu dan berbicara dengan Zainul.

Muncul rumors, dua petinggi Demokrat itu juga mendapat titipan pesan, kalau Ketua DPD Demokrat NTB yang baru yang juga Gubernur NTB, meminta keluangan waktu Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden Republik Indonesia. Benar tidaknya rumors itu, tak ada konfirmasi.

Namun di luar itu, empat lembaga hukum dan komunikasi di NTB menilai langkah pemerintah pusat membeli saham PTNNT, melanggar aturan, bahkan masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan.

Empat lembaga itu adalah Lembaga Bantuan Hukum NTB, Semaidea, Pusat Penelitian Hukum dan Pengembangan Sumber Daya Hukum Universitas Mataram dan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram.

”Modus pembelian sisa saham divestasi PTNNT melalui Pusat Investasi Pemerintah oleh pemerintah pusat adalah cacat hukum dan menyalahi mekanisme dan prosedur yang diatur UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara,” kata Anang Husni, Doktor di Fakultas Hukum Unram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *