Tafsir Ilmi

Presiden sama sekali tidak bersikap ambivalen dengan rencana DPR untuk menggunakan hak penyelidikannya untuk menyelidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan acuh tak acuhnya bahwa hak penyelidikan adalah hak prerogatif DPR tampaknya menunjukkan bahwa Presiden mundur dalam panggilan sebelumnya untuk memperkuat KPK.

Maksud dari tafsir ilmi menurut berbagai sumber. Sebagai kepala negara, Presiden Widodo harus menyadari bahwa penyelidikan DPR pada akhirnya dapat membuat lembaga anti-korupsi berotot. Jika dia serius memberantas korupsi, alih-alih berdiri diam, Presiden harus menempuh jarak jauh untuk melindungi KPK dari serangan gencar dan melanggar hukum dari DPR.

Sebanyak 135 ahli hukum dari berbagai perguruan tinggi menyimpulkan bahwa hak penyelidikan keliru secara hukum karena pembentukan komite tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1414 di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Daerah Perwakilan Perwakilan Rakyat (MD3). Ayat 2 dari Pasal 201 undang-undang tersebut secara jelas menetapkan bahwa panitia harus terdiri dari perwakilan dari semua faksi di DPR. Seperti yang terjadi, hanya perwakilan dari tujuh dari 10 fraksi yang ikut dalam pertemuan perdana yang pada akhirnya melihat pemilihan kursi panitia.

DPR juga melanggar undang-undang MD3 saat menyetujui keputusan untuk menggunakan hak pada rapat paripurnanya pada akhir bulan April, tidak dengan aklamasi maupun pemungutan suara. Dengan memukul pusar di tengah gelombang interupsi dari anggota, Fahri Hamzah, wakil ketua DPR yang memimpin rapat tersebut, secara sepihak mendukung hak tanpa persetujuan seluruh anggota DPR.

Hak penyelidikan juga tidak memiliki substansi karena KPK tidak melakukan pelanggaran. Jika tujuannya adalah untuk mengakses catatan investigasi Miryam Haryani, anggota DPR terlibat skandal korupsi kartu identitas elektronik (e-KTP), maka niat DPR harus diteliti. Lagi pula, bukti bukti kasus semacam itu hanya bisa dibuka oleh pengadilan. Tampaknya para politisi di Senayan dengan panik berusaha ‘membalas’ melawan KPK karena berusaha mengungkap skandal tersebut yang dijuluki korupsi politik terbesar sampai saat ini.

Padanan terkait: Tafsir Ilmi, Tafsir Ilmi Science, Tafsir Ilmi Ilmu Pengetahuan, Tafsir Ilmi Alqur’an.

Pemilihan Agun Gunandjar sebagai ketua panitia penyelidik juga menimbulkan kecurigaan. Didakwa bersama 37 anggota parlemen dalam skandal penyuapan e-KTP oleh pengadilan anti-korupsi, politisi Golkar jelas tidak berkualifikasi untuk memimpin penyelidikan terhadap KPK karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Hak penyelidikan oleh DPR, yang telah lama berusaha merevisi undang-undang anti-korupsi No. 30/2002, pada akhirnya dapat melemahkan KPK karena revisi tersebut bertujuan untuk menghapus kekuasaan khusus yang diberikan kepada lembaga anti-korupsi, seperti hak mereka Untuk melakukan keran kawat.

Presiden Jokowi harus menjaga sikap tegas dan berusaha lebih keras untuk menyelamatkan KPK. Dia bisa menggunakan pengaruhnya dengan pihak pro-pemerintah untuk meniadakan hak penyelidikan atau setidaknya untuk mencegah DPR memanfaatkannya untuk melemahkan KPK. Mantan presiden SBY pernah mengambil langkah seperti saat KPK diserang.

Ketegasan Presiden dalam kasus ini sangat penting dalam menentukan nasib KPK. Negara akan turun ke dalam kekacauan jika sebuah institusi seperti DPR diizinkan untuk menumbangkan agen anti-korupsi. Adalah tugas Presiden untuk mencegah hal ini dan memastikan penegakan hukum dijunjung tinggi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *