Skema Pembelian Tanah Makam Di Area Karawang

Pemerintah Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, telah mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di daerah tersebut untuk memenuhi sertifikasi keberlanjutan wajib dari Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan saat ini hanya enam dari 47 perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah yang telah menerima sertifikat.

Skema Pembelian Tanah Makam Di Area Karawang. Ikuti infonya di san diego hills. “Dari total 47 perusahaan, hanya enam dari mereka telah menerima sertifikat ISPO,” kata Jarot di sini, Rabu malam. Dua perusahaan lain mencapai standar berkelanjutan sukarela dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang diperlukan untuk ekspor minyak sawit ke Uni Eropa.

Pencapaian sertifikat ISPO diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengekang dampak produksi minyak sawit terhadap kerusakan lingkungan, emisi gas rumah kaca, dan deforestasi.

Karena sertifikasi ISPO telah diwajibkan untuk pabrik, perkebunan, dan pemasok minyak kelapa sawit di negara ini, perusahaan yang gagal mengajukan sertifikat akan dikenakan sanksi, sedangkan sertifikat RSPO adalah skema keberlanjutan sukarela.

Menurut Jarot, sertifikasi adalah aspek kunci untuk masa depan industri kelapa sawit.

“Industri minyak sawit dan rantai pasokan harus dipastikan bahwa mereka telah menerapkan praktik berkelanjutan, jika tidak akan sulit bagi mereka untuk menjual produk minyak sawit mereka,” jelasnya.

Sertifikasi, lanjutnya, akan menjamin reputasi perusahaan minyak sawit Indonesia yang telah menjadi target kampanye negatif terkait produksi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

“Saya dapat mengatakan bahwa reputasi lebih penting daripada kualitas produk itu sendiri,” kata Jarot.

Minyak kelapa sawit telah menjadi tulang punggung ekonomi Sintang yang menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi para petani dan orang-orang di wilayah tersebut.

Data pada tahun 2017 menunjukkan bahwa produksi minyak sawit di Sintang telah mencapai 935.941 ton dari 168.107 hektar lahan.

Sebanyak 47 perusahaan kelapa sawit di Sintang memiliki total 500 ribu hektar lahan konsesi, dimana 177 juta hektar telah ditanami.

Pemerintah Indonesia mendorong negosiasi Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) antara Indonesia dan Bangladesh, dalam upaya meningkatkan kerja sama perdagangan antara kedua negara.

“Untuk memfasilitasi perdagangan bilateral, kami berharap putaran pertama perundingan akan segera dimulai untuk PTA Indonesia-Bangladesh,” Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh, Rina P Soemarno, menyatakan di Dhaka, Bangladesh, pada hari Rabu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *