Pilkada Melempem

Malah ada penilaian, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) justru lebih seru dan ramai dibandingkan dengan Pemilukada. “Tidak seperti lima tahun lalu, sekarang gaungnya sangat kurang. Lebih seru Pilkades,” ujar H Jamhur, Pemimpin Pondok Pesantren Assulamy, Desa Langko, Lingsar, Lombok Barat.

Mantan Anggota DPRD Lombok Barat itu menyatakan bahwa lima tahun lalu, Pemilukada di NTB lebih semarak. “Tapi sekarang tidak seperti itu,” katanya ketika ditemui Koran Kampung di Ponpes Islahuddiny, Kediri, Lombok Barat, Rabu (3/4/2013).

Hal sama juga dilontarkan Ahmad, Kepala Dusun Lendang Re, Desa Sembung, Narmada, Lombok Barat. “Sepi-sepi saja sekarang ini,” katanya. Landainya Pemilukada apakah karena para calon sudah dikenal masyarakat sehingga tidak perlu lagi sosialisasi secara intens ataukah karena mereka tengah menyusun kekuatan sehingga pada musim kampanye langsung jor-joran?

Memang jika dibandingkan lima tahun lalu, para calon seolah perang untuk mencari simpati masyarakat. Salah satunya dengan memampangkan baliho-baliho yang cukup banyak jumlahnya. Mereka juga menempelkan stiker tempat-tempat tertentu agar bisa diingat masyarakat ketika hari pencoblosan. Kini juga banyak baliho, terutama di wilayah perkotaan atau jalan protokol, tidak menyebar sampai ke desa-desa. Hanya ada satu-dua saja.

Sudah sepi, Selasa (2/4/2013) ada rapat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB di Jalan Langko, Mataram. Rapat itu mengagendakan sosialisasi tata cara kampanye sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU NTB, sekaligus menyepakati penertiban alat peraga yang masih marak di berbagai ruang publik itu. Hasilnya, ada kesepakatan agar tim kampanye empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menurunkan baliho sampai dengan Sabtu (6/4/2013).

Jika sampai batas waktu tidak diturunkan, Bawaslu dan aparat kepolisian serta unsur pemerintah daerah akan menurunkan secara paksa jika alat peraga kampanye itu masih terlihat di ruang publik.

KPU NTB sangat berharap Bawaslu NTB tegas dalam menyikapi alat peraga kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, setelah batas waktu empat hari kemudian yang telah disepakati bersama. Sesuai ketentuan sebelum tahapan kampanye belum boleh ada alat peraga kampanye apa pun berada di ruang publik. Sehingga harus diturunkan.

Kalau sudah sepi, apakah partisipasi masyarakat untuk melakukan pencoblosan tetap tinggi atau malah sebaliknya? Jamhur mengaku bahwa masyarakat sekarang ini sudah sadar tentang pentingnya proses demokrasi. Senada juga dilontarkan Ketua KPU NTB Fauzan Khalid. Dia optimistis partisipasi masyarakat dalam memilih melebihi 80 persen. Lontaran ini cukup beralasan, sebab pada bulan Februari lalu ada survei yang menyatakan bahwa 80 persen masyarakat NTB mengetahui pada Mei akan ada Pemilukada atau pencoblosan untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Meski demikian, Fauzan Khalid mengakui bahwa menjelang Pemilukada saat ini landai-landai saja. Namun, hal ini justru sangat dinikmatinya. “Kalau lima tahun lalu, hampir setiap hari kami didemo. Bahkan, sampai diteror. Tapi sekarang ini sudah tidak lagi,” katanya ketika ditemui Koran Kampung, Senin (1/4/2013).

Menurut Fauzan Khalid, KPU terus mendorong agar masyarakat tetap menyalurkan hal pilihnya nanti. Dia juga meminta peran partai politik pendukung pasangan calon untuk melakukan hal yang sama.
KPU NTB tidak ingin Pemilukada NTB seperti Pemilukada Sumatera Utara. Di sana partisipasi masyarakat di bawah 50 persen. Sekadar gambaran saja, pada Pemilu Legislatif tahun 2009 lalu saja, warga Kota Mataram yang menyalurkan hak pilihnya kurang dari 70 persen. Dompu 86 persen, KLU 84 persen, dan kabupaten/kota lainnya memang di atas 80 persen.

Mengapa seperti itu? Fauzan Khalid memberi tanggapan. “Orang tidak memilih bukan berarti tidak tahu. Mungkin saja mereka bosan karena tidak ada pengaruhnya sam sekali terhadap dirinya secara langsung. Mungkin juga karena bosan, begitu-begitu saja.” Artinya, ada anggapan Pemilu(kada) hanya menjadi milik elite. Artinya, walau publik datang ke TPS dan melakukan pencoblosan, terasa tidak banyak perbedaan. Siapapun yang terpilih, sistem politik sudah berjalan. Masyarakat menikmati kebebasan politik yang dibawa oleh demokrasi.

Namun, gonjang-ganjing demokrasi itu belum mereka rasakan dalam memperbaiki kehidupan mereka sehari-hari. Apa yang mereka rasakan dalam kehidupan konkret? Harga kebutuhan pokok yang terus meninggi atau hilangnya keteladanan pemimpin, tentu juga menjadi memori kolektif mereka. Kekecewaan itu dapat saja diekspresikan dengan absen untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan melakukan pencoblosan. Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi puncak gunung es atas apatisme publik terhadap demokrasi. Rendahnya partisipasi dapat pula menjadi cermin ketidakpercayaan atas komitmen maupun kapabilitas pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Hal seperti ini, menurut Fauzan Khalid, harus terus diyakinkan agar masyarakat tetap menyalurkan hak pilihnya. Karena itulah, KPU terus melakukan sosialsiasi. Misalnya, yang tadinya hanya satu kali, debat publik pasangan calon dilakukan dua kali. Rencananya, kegiatan ini disiarkan oleh dua saluran televisi nasional. Televisi lokal pun boleh menyiarkannya, tanpa diminta biaya hak siar. “Ini untuk memaksimalkan akses agar masyarakat banyak bisa menonton,” kata Fauzan Khalid.

Selain itu, KPU NTB pun membolehkan lembaga tertentu untuk melakukan agenda debat kandidat. “KPU menyilakan. Tapi tetap harus memberi tahu ke KPU. Bukan apa-apa ini penting agar calon yang diundang bisa hadir,” ungkapnya.

Bahkan, agar bisa langsung menyentuh, KPU NTB akan menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB. Yaitu, membuat khotbah jumat. Isinya, tentang imbauan Pemilukada damai, tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemimpin, dan yang paling utama mendorong masyarakat untuk memilih pemimpinnya.

Tidak hanya sekup NTB, di Lombok Timur juga sama menyelenggarakan Pemilukada yang pencoblosannya berbarengan dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Saat membuka workshop media di Lesehan Pondok Bambu, Sekarteja, Sabtu (2/3/2013) lalu, Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengatakan bahwa dari hasil survei terdapat 40 persen jumlah pemilih di Lombok Timur Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur 2013 masih mengambang apakah memilih atau tidak.

Kendati tidak bisa melarang kepada masyarakat yang tidak mau menggunakan hak pilihnya, Sukiman Azmy sangat menyayangkan jika ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara maupun masyarakat Lombok Timur. Dirinya hanya bisa mengharapkan atau mengimbau saja kepada masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya sesuai keyakinan mereka.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk jangan golput dalam Pemilukada nanti. Tapi, berikan hak pilihnya yang mereka anggap baik,” ujar Sukiman Azmy.

Karena itu, dia meminta semua kalangan untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat agar menentukan pilihan nantinya. Sebab, satu suara sangat menentukan ke mana arah kelanjutan pembangunan di Lombok Timur dalam lima tahun ke depan. Masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari calon, tim kampanye maupun orang lain.

“Siapapun yang terpilih nantinya jadi Bupati/Wakil Bupati Lotim itulah yang terbaik pilihan rakyat Lotim,” tandas Sukiman Azmy.
Ketua KPUD Lotim M Khairul Anwar menyatakan pada Pemilukada Lombok Timur tahun 2008 lalu, KPU meyakini persentase jumlah pemilih bisa mencapai 90 persen. Tapi kenyataannya, yang memilih hanya 70 persen saja.

Kalau banyak yang golput, siapapun yang jadi pemimpin dirasa akan sulit untuk memajukan daerah. Pasti ada resistansi dan ketidakpedulian, kecuali pemimpin yang terpilih memilih mengabaikan partisipasi warga dan bergerak sendiri di atas roda birokrasi. Padahal, Pemilukada membuka peluang selebar-lebarnya bagi siapapun untuk menentukan pemimpinnya. Masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek politik, tapi sebagai subjek. Apakah Pemilukada dikembalikan lagi untuk dipilih oleh anggota DPRD? Nah lho…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *