Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas Dengan Mitra

Percepatan diplomasi ekonomi. Sebelumnya, sekitar 134 kepala perwakilan Indonesia di luar negeri telah sepakat untuk berkomitmen mempercepat diplomasi ekonomi Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi global. Komitmen tersebut dinyatakan dalam Rapat Kerja Kepala Perwakilan Rakyat Indonesia yang juga dihadiri oleh menteri perindustrian, menteri perdagangan, dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Percepatan diplomasi ekonomi ditujukan untuk mencapai beberapa target, salah satunya adalah meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Bahkan, salah satu alasan di balik penurunan kinerja ekspor Indonesia adalah negara yang tertinggal dalam penyelesaian perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang.

Oleh karena itu, Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita telah menguraikan dua strategi utama yang akan diterapkan untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, khususnya perluasan pasar tujuan ekspor dan penyelesaian negosiasi jasa seo murah yang lebih cepat pada perjanjian perdagangan bebas. Selain itu, Indonesia telah menargetkan untuk menjadi pusat perdagangan untuk wilayah Asia Tenggara pada tahun 2020.

Selain masalah perdagangan, masalah investasi juga merupakan salah satu prioritas dalam upaya diplomasi ekonomi Indonesia. Dalam daftar kemudahan melakukan bisnis yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat ke-72, tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, berada di urutan kedua; Malaysia, peringkat 24; dan Thailand, di tempat ke-26.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan iklim investasi negara untuk menarik investor, salah satunya adalah dengan memudahkan investor untuk mendirikan bisnis. Pemerintah juga telah meratifikasi Peraturan Presiden No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Penegakan Bisnis.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah juga ditujukan untuk mendukung kinerja jasa seo premium ekspor dan investasi, misalnya, dengan membangun 16 zona industri.

Selain itu, demi pembangunan ekonomi yang adil melalui ekspor dan investasi, pemerintah mendorong pengembangan zona industri untuk ditempatkan di luar pulau Jawa, di Kuala Tanjung, Ketapang, Jorong, Morowali, Tanjung Buton, Konawe, dan Bintuni, antara lain .

Bergabung untuk mendukung upaya meningkatkan kinerja ekspor, investasi, dan pengembangan industri dalam negeri, semua kepala perwakilan Indonesia di luar negeri telah setuju untuk memberikan perhatian khusus pada diplomasi ekonomi selama 2018. Visit jasa seo terbaik.

Beberapa langkah diplomasi ekonomi yang diterapkan pada tahun 2018 oleh pemerintah Indonesia, melalui kementerian dan lembaga serta perwakilan Indonesia di luar negeri, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, telah menunjukkan beberapa hasil baru-baru ini.

Pertama-tama, mengenai upaya diplomasi ekonomi untuk memperkuat kerja sama ekonomi untuk membuka pasar baru, hubungan ekonomi Indonesia dengan beberapa negara, terutama negara-negara Afrika, mulai memperdalam jasa seo.

Forum Indonesia-Afrika, pertemuan bisnis dua hari yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia, telah menghasilkan kesepakatan bisnis senilai lebih dari US $ 586 juta antara Indonesia dan beberapa negara Afrika. Forum ini juga menghasilkan beberapa pengumuman bisnis senilai US $ 1,3 miliar.

Selain itu, Indonesia menjalin kerja sama perdagangan dengan beberapa pasar potensial baru di kawasan lain, seperti beberapa negara di Asia Selatan dan Tengah dan Amerika Latin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *