Pasir Besi Yang Berkarat

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan Lombok Timur, Atma Yakin, Selasa (10/5) membenarkan bahwa pihaknya telah mendaftarkan PT AMG untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pasir besi di wilayah Dalpak. Namun, kapan mulai beroperasinya, tergantung masyarakat setempat, apakah sudah mengizinkan atau tidak. Kalau masyarakat sudah setuju dan situasinya kondusif tinggal beroperasi.
Tambang pasir besi yang dikelola PT AMG luasnya 1.000 hektare, 850 hektare akan dijadikan lahan eksploitasi dan 150 hektarenya lagi untuk pabrik dan kantor. Dari luas itu, Pemkab akan menerima royalti Rp 54 miliar tiap tahunnya.

Sayangnya, hasil kajian Amdal PT AMG masih jadi perdebatan setelah konsultan peneliti dari PT AMG membeberkan hasil Amdal dalam sidang komisi kajian Amdal PT AMG di Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (11/5).

Kegiatan pembahasan kajian Amdal dipimpin Kepala Badan Lingkungan Hidup Penanaman Modal (BLHPM) Lombok Timur yang dihadiri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan masalah penambangan pasir besi, camat, kepala desa, para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Pringgabaya itu berlangsung alot, terutama pada saat dilakukan dialog antara manajemen PT AMG dengan para undangan. Para undangan bahkan menuding PT AMG yang tidak mengacu kenyataan di lapangan dalam melakukan kajian Amdal. Apa yang dipaparkan PT AMG dianggap hanya untuk menguntungkan perusahaan saja sedangkan masalah dampaknya dari tambang pasir besi justru tidak dijelaskan sama sekali. Maka hal inilah yang mengundang pertanyaan besar bagi peserta pembahasan kajian amdal maupun masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Judan Putrabaya, seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Pringgabaya menilai hasil kajian Amdal yang dipaparkan hanya yang bagus-bagus saja sedangkan dampak negatifnya tidak dipaparkan secara gamblang. Dia menilai dalam kajian Amdal sepertinya tidak dilakukan secara objektif atau hanya setengah-setengah karena yang penting gugur kewajiban.

Masyarakat menginginkan dalam kajian Amdal, perusahaan memberikan penjelasan secara jelas terhadap berbagai permasalahan di lapangan saat melakukan kajian Amdal baik dari segi positif maupun negatif bukan memberikan pemaparan yang bersifat umum dan garis besar.

“Pasir besi telah menimbulkan gejolak di masyarakat yang ada di Kecamatan Pringgabaya,” tandas Judan.

Ahdar Haris, tokoh pemuda Pohgading bahkan menilai PT AMG tidak memiliki komitmen dengan masyarakat. Menajemen sering melempar janji dengan masyarakat yang mendukung tambang pasir besi. Sayang, keinginan masyarakat belum ditepati.

“Saya telah berjuang banyak untuk PT AMG, dengan menjual laptop, sepeda motor maupun mengadaikan sertifikat kebunnya, untuk menepati janji PT AMG kepada masyarakat, tapi hingga kini belum ada penggantinya,” tandas Ahdar Haris.

Pimpinan PT AMG, Bambang tetap bersikukuh bahwa kajian Amdal yang telah dilakukan manajemennya disusun sesuai dengan penelitian atau survei di lapangan. Dalam kajian itu masalah dampak positif dan negatif dari kegiatan eksploitasi jika saja Pemkab Lombok Timur memberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan.

“Untuk masalah kajian Amdal semua aspek sudah masuk di dalamnya, tanpa ada yang terlupakan,” ujar Bambang. Bahkan, hasil kajian Amdal ini akan disosialisasikan kepada masyarakat sekitar tambang.

Konsultan peneliti PT AMG, Helmi Fuadi menegaskan, potensi pasir besi yang dimiliki Lombok Timur merupakan yang terbaik di kandungan pasir besinya di Indonesia. Dengan tersebar dari Labuhan Lombok-Sakra dengan kandunganya cadangan sebanyak 11 juta ton meter kubik atau setara 32 juta ton.

“Hasil kajian yang kami lakukan ini ada yang masih kurang sehingga perlu perbaikan melalui forum pembahasan kajian Amdal yang ada,” ujarnya.

Dia tidak menampik di lokasi tambang masih ada masyarakat yang pro dan kontra sehingga harus diselesaikan perusahaan bersama Pemkab Lombok Timur.

Pembahasan kajian Amdal PT AMG mungkin saja berlarut. Sebab, Wakil Bupati Lombok Timur HM Syamsul Lutfhi menilai BPLHM Lombok Timur tidak melibatkan semua pihak dalam pembahasan hasil kajian Amdal PT AMG.

Dia mengatakan hanya beberapa orang tokoh masyarakat yang ada di lokasi sekitar lokasi tambang saja yang diundang. “Sangat disayangkan mengapa BLHPM tidak mengundang semua pihak. Masyarakat yang di sekitar lokasi tambang yang seharusnya dihadirkan dalam pembahasan kajian Amdal itu,” tegas Syamsul Lutfhi. “Seharusnya tokoh masyarakat yang pro dan kontra juga dihadirkan dalam pembahasan kajian Amdal itu, agar mereka bisa mendengarkan hasil kajian yang dilakukan oleh PT AMG.”

Dirinya juga meminta kepada PT AMG untuk objektif dalam melakukan pengkajian Amdal tersebut, terutama di wilayah yang akan dijadikan lingkar tambang. Sebab, dari hasil pembahasan kajian Amdal, PT AMG hanya memaparkan yang bagus-bagusnya saja dan bersifat gambaran umum, tidak dipaparkan secara gamblang dampak lingkungan yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat kalau tambang pasir besi itu jadi dilakukan PT AMG.
Syamsul Lutfhi tidak menginginkan masyarakat dibodoh-bodohi oleh perusahaan dengan mengatakan kepada masyarakat kalau hasil kajian Amdal yang telah dilakukan PT AMG tidak memiliki dampak yang signifikan ke masyarakat di lokasi tambang pasir besi.
“Saya tidak ingin masyarakat ada yang dirugikan dalam penambangan pasir besi itu nantinya. Perusahaan harus memikirkan mulai dari sekarang apa yang dilakukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di lingkar tambang pasir besi,” tandas Syamsul Lutfhi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *