Tak Sudi Mundur Rebut Saham

NTB tak bersedia mundur dari perebutan 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara.
Upaya hingga pekan ini masih terus digalang. Selama Pusat Investasi Pemerintah
belum melakukan transaksi pembayaran, NTB menyatakan masih memiliki peluang.
Pakar hukum menyebut pembelian saham oleh pusat itu ilegal.

Ratusan aktivis, turun ke jalan Jumat pekan lalu. Mereka mengkampanyekan agar pemerintah daerah dan rakyat NTB menggugat Presiden SBY jika 7 persen divestasi saham Newmont benar-benar lepas. Presiden dituntut turun tangan memerintahkan Menkeu menyerahkan 7 persen saham itu ke daerah.

Aksi para aktivis yang tergabung dalam Persatuan Rakyat NTB itu berlangsung di Jalan Langko dan Jalan Udayana, Kota Mataram. Untuk menarik minat massa, mereka membawa grup musik Cilokaq Sasak (musik dangdut khas suku Sasak), populasi utama yang mendiami Pulau Lombok.

Saat musik dibunyikan, aktivis berjoget beramai-ramai. Aksi mereka menyebabkan ruas dua jalan protokol di Kota Mataram macet. Apalagi aksi dilakukan saat jam bubaran sekolah dan kantor pemerintah.

Aktivis ini berasal dari berbagai elemen, di antaranya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Serikat Tani Nasional, Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi, Aliansi Masyarakat Pesisir Indonesia, dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Mereka berorasi dan mengusung spanduk bertuliskan berbagai tuntutan.

”Masyarakat NTB sudah mengistimewakan SBY dengan memberinya kemenangan dalam dua kali pemilihan presiden. Saatnya SBY membalas perlakuan istimewa masyarakat NTB. Jika tidak, jangan salahkan Rakyat NTB menggugat presiden,” ujar Ahmad Rifai, koordinator aksi.

Entahlah. Sudah berbilang aksi yang dilakukan. Sudah berbilang surat yang dilayangkan. Namun pemerintah pusat, tak juga melirik NTB. Pusat masih bergeming, membeli 7 persen saham divestasi Newmont tanpa melibatkan daerah.

Namun NTB tak akan berhenti. Tak sedikitpun provinsi sudi mundur dari arena perebutan saham. Itu sebabnya, perjuangan meraih 7 persen saham itu masih terus berlanjut. ”Selama belum ada transaksi, kita masih memiliki peluang mendapatkan saham itu,” kata Suryadi Jaya Purnama, Wakil Ketua DPRD NTB.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Layanan Umum yang ditunjuk Menteri Keuangan membeli 7 persen saham PTNNT itu, memang baru menandatangani perjanjian jual beli atau Sales Purchase Agreement (SPA) dengan pemilik saham asing PTNNT. PIP belum membayar saham itu.

Direktur Utama PIP Soritaon Siregar mengatakan, pihaknya memang tidak langsung membayar saham itu, karena masih ada dua tahapan lagi yang harus dibereskan. Dua tahapan itu berkaitan dengan kementerian dan kelembagaan lain.

Apa itu, pria Batak ia tak merinci. Kendati begitu, banyak pihak yang menduga, apa yang dimaksud Soritaon itu adalah restu DPR khususnya Komisi IX. Saat di Mataram dua pekan lalu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Hary Aziz Azhar mengatakan, tanpa persetujuan DPR, pembayaran saham oleh PIP tak akan bisa dilakukan.

”Keuangan negara itu harus dengan persetujuan DPR. Tidak bisa Menkeu menyatakan itu haknya menggunakan keuangan negara. Kalau saya nggak teken, nggak cair uang itu,” kata Hary yakin.
Maka Komisi XI tengah pekan lalu, memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri ESDM Dawin Zahendy Saleh. Keduanya dimintai pertanggungjawaban atas langkah pusat yang membeli saham tanpa mengantongi restu DPR. Pertemuan itu disebutkan tertutup bagi peliputan media.

Juru Bicara Pemprov NTB Lalu Mohammad Faozal mengonfirmasi, Gubernur NTB HM Zainul Majdi dan Bupati Sumbawa Djamaluddin Malik hadir dalam pertemuan itu. Apa hasil pertemuan masih sumir.

Usai pertemuan, gubernur hanya mengunggah status melalui media sosial tweeter, kalau pusat telah melukai rakyat NTB. Meski demikian, informasi yang menyeruak
menyebutkan, pertemuan itu memegang opsi, kalau akan ada perpanjangan lagi terhadap proses divestasi. Jika itu terjadi, maka itu akan menjadi proses perpanjangan ketiga kali. Perpanjangan kedua, durasi waktunya akan habis pada 18 Mei 2011, tengah pekan ini.
Gubernur yang dikonfirmasi, tengah pekan lalu, tetap mengharapkan batas akhir divestasi saham Newmont benar-benar ditentukan 18 Mei 2011. Dalam hitungan hari ini, gubernur mengaku akan menghadap Presiden Yudhoyono di istana, membicarakan masalah divestasi ini.

”Kita tetap meminta closing-nya itu nanti tanggal 18 Mei. Iya, dalam waktu tersisa, kita akan bertemu Presiden. Surat sudah disampaikan pemerintah daerah,” kata gubernur.
Hingga akhir pekan, belum ada kabar, kapan istana akan menerima gubernur. Namun, pada Ahad, 15 Mei 2011 malam, Gubernur HM Zainul Majdi dilantik sebagai ketua DPD Partai Demokrat NTB. Dalam pelantikan itu, putra bungsu SBY yang juga Sekretaris DPP Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono dan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, bertemu dan berbicara dengan Zainul.

Muncul rumors, dua petinggi Demokrat itu juga mendapat titipan pesan, kalau Ketua DPD Demokrat NTB yang baru yang juga Gubernur NTB, meminta keluangan waktu Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden Republik Indonesia. Benar tidaknya rumors itu, tak ada konfirmasi.

Namun di luar itu, empat lembaga hukum dan komunikasi di NTB menilai langkah pemerintah pusat membeli saham PTNNT, melanggar aturan, bahkan masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan.

Empat lembaga itu adalah Lembaga Bantuan Hukum NTB, Semaidea, Pusat Penelitian Hukum dan Pengembangan Sumber Daya Hukum Universitas Mataram dan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram.

”Modus pembelian sisa saham divestasi PTNNT melalui Pusat Investasi Pemerintah oleh pemerintah pusat adalah cacat hukum dan menyalahi mekanisme dan prosedur yang diatur UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara,” kata Anang Husni, Doktor di Fakultas Hukum Unram.

Jalur Belakang di RSBI

Kadung disematkan sebagai sekolah unggulan di mata masyarakat, penerimaan siswa baru pada rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) justru rawan terhadap penitipan siswa yang dilakukan kalangan tertentu.

Adanya titipan sepertinya sudah menjadi budaya pada penerimaan siswa baru melalui jalur RSBI setiap tahunnya. Sekolah sendiri mengaku cukup sulit untuk menolak dan mencegah adanya permintaan jalur belakang ini. Padahal, jalur titipan ini jelas-jelas bisa merugikan siswa lainnya yang mungkin lebih berhak untuk untuk masuk didaftar entri atau daftar tunggu siswa RSBI.

Masyarakat yang dianggap mampu secara finansial berbondong-bondong menyekolahkan
putra-putri mereka di sekolah berlabel RSBI. Namun, bagi lapisan masyarakat yang merasa memiliki akses dan jalur “mulus” karena adanya kedekatan dengan oknum tertentu yang kerap memanfaatkan posisi mereka untuk menitipkan putra-putrinya agar bisa diterima di RSBI. Hal ini karena untuk masuk di RSBI tidak semudah untuk masuk di sekolah reguler umumnya. RSBI pun harus memliki kualitas, fasilitas, tenaga pengajar, akses bagi anak pintar tetapi tidak mampu secara ekonomi, dan kemampuan sekolah dalam menghasilkan peserta didik yang mampu menjadi juara.

“Sulit memang kita tolak adanya hal-hal seperti itu (titipan),” ujar seorang staf Humas di salah satu RSBI di Kota Mataram.

Senada juga diakui langsung oleh salah seorang kepala sekolah salah satu RSBI di Kota Mataram. Dia mengatakan bahwa jalur titipan itu membuat sekolah dilematis karena jika diterima maka akan jelas-jelas merugikan calon siswa lainnya, sementara jika tidak akan memengaruhi hal yang tidak teknis karena sudah diminta oleh oknum pejabat tertentu.
Kabarnya, untuk tahun ini, titip menitip coba dihindarkan dan diupayakan untuk ditiadakan meski mungkin saja sulit. Artinya, penerimaan siswa baru RSBI benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

“Tidak seperti tahun lalu, berkas siswa titipan sampai menumpuk, kita jadi cukup kewalahan,” keluhnya.

Ketua Komite Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Mataram H Kutjip Anwar mengakui adanya titipan bukan tidak mungkin dilakukan, bila hal itu diminta langsung oleh walikota. Tapi, sampai saat ini dan pada tahun-tahun sebelumnya, hal itu tidak pernah dilakukan oleh walikota yang menjabat. Ia merasa yakin walikota saat ini juga tetap akan berkomitmen untuk memberikan contoh yang baik bagi pejabat lainnya.

Sebagai Kepala SMAN 1 Mataram yang juga salah satu RSBI, Kutjip Anwar mengaku menjamin penerimaan siswa baru RSBI di SMAN 1 dilakukan tanpa menerima siswa titipan. Sebab, dia menganggap hal itu bisa merusak sistem dan nama baik RSBI sebagai sekolah unggulan. “Masyarakat bisa marah jika kita menerima titipan,” katanya.

Di SMAN 1 Mataram saja, calon siswa RSBI yang sudah terdaftar dan tersaring secara online hingga ditutupnya pendaftaran Selasa (10/5) mencapai 551 calon siswa yang memenuhi syarat awal pendaftaran atau syarat administrasi. Jumlah ini tersaring dari total 2.699 pendaftar online dari seluruh daerah di NTB.

Sekolah akan melakukan verifikasi terhadap calon siswa yang dinyatakan lulus
syarat administrasi. Selanjutnya sekolah akan mengambil sebanyak 230 siswa untuk tujuh kelas RSBI ditambah satu kelas akselarasi. “Daya tamping kita tahun ini 230 siswa untuk delapan kelas RSBI dan kelas akselarasi,” ujar Kutjip Anwar.

Prestasi dan kemampuan akademis calon siswa harusnya menjadi prioritas utama, begitu pula dengan kredibilitas sekolah. Karena itu, sekolah harus melarang menerima siswa titipan dari siapapun atau tidak memaksakan diri memasukkan putra-putrinya ke RSBI apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sekolah harus memiliki komitmen untuk memberlakukan transparansi mekanisme proses penerimaan siswa.

Ada fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Fenomena itu adalah orangtua yang mendadak peduli pada masa depan pendidikan anaknya dan merasa percaya diri anaknya pandai sehingga merasa aneh tak diterima di sekolah favorit atau unggulan. Padahal, selain harus melalui berbagai tes masuk, persyaratan awal untuk mendaftar di RSBI juga terbilang cukup berat. Misalnya, nilai rapor yang harus di atas rata-rata tujuh setengah. Artinya, ada persaingan cukup ketat dari setiap calon siswa, sementara di sisi lain jumlah daya tampung setiap RSBI yang sangat terbatas.

Pemerintah sendiri sudah menghentikan pemberian izin baru RSBI mulai tahun ini. Kini, pemerintah mengevaluasi 1.329 SD, SMP, dan SMA/SMK berstatus RSBI yang izinnya diberikan pada 2006-2010. Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan baru soal standar RSBI/SBI di Indonesia. Dari kajian sementara, pendanaan RSBI sebagian besar ditanggung orangtua dan pemerintah pusat. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah justru minim.

RSBI pun sebagian besar siswanya dari kalangan kaya. Ini disebabkan biaya masuk untuk SMP dan SMA RSBI yang relatif mahal. Di sisi lain, alokasi 20 persen untuk siswa miskin yang mendapat beasiswa juga tidak dipenuhi RSBI. Dari kajian sementara juga terungkap, dana yang dimiliki RSBI sekitar 50 persennya dialokasikan untuk sarana dan prasarana, sekitar 20 persen untuk pengembangan dan kesejahteraan guru, serta manajemen sekolah berkisar 10 persen.

Di sisi lain, kemampuan bahasa Inggris guru juga masih belum memadai. Kajian pada tahun 2008, sekitar 50 persen guru di RSBI ada di level novice (10-250). Sementara untuk guru Matematika dan Sains kemampuan di level terendah notice dan elementary. Hanya kemampuan guru pengajar bahasa Inggris di RSBI yang memenuhi syarat di level intermediate ke atas. Kemampuan bahasa Inggris kepala sekolah RSBI sekitar 51 persen berada di level terendah.

Hal paling pokok perlu diperhatikan pemerintah adalah tatanan peraturan dan landasan berpikir untuk menjalankan program RSBI yang memang belum kokoh. Sampai saat ini, permasalahan RSBI masih memperdebat soal penggunaan bahasa Inggris dan hal-hal teknis.

Festival Maulid di Negeri Seribu Masjid

A

had pagi tepat hari ke lima belas Bulan Mei, ketika sinar mentari yang baru saja beranjak naik memancarkan kehangatan ke segenap penjuru kota. Berbondong – bondong warga Mataram memenuhi kanan kiri Jalan Pejanggik dari Perempatan Kantor Bank Indonesia ke arah timur. Di tengah jalan berbaris panjang arak – arakan dengan berbagai hiasan yang meriah  menampilkan ciri – ciri kesenian dan budaya religius , dengan iringan pasukan drumband beberapa sekolah, dan juga barisan musik tradisional . Diawali oleh beberapa orang patroli polisi bersepeda sebagai pembuka jalan kemudian melintas   barisan pawai dengan ujung depan setiap barisan itu terdapat papan nama yang diusung sebagai penanda, ada tulisan Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Jawa Tengah, juga nama – nama Kota / Kabupaten di NTB. Pada beberapa barisan nampak para remaja dengan keceriaannya, sementara pada barisan yang lain diikuti pula orang – orang dewasa, bahkan juga kanak – kanak. Semuanya tampil dalam balutan busana muslim yang penuh kesantunan.

Barisan pawai itu adalah para peserta Festival Maulid Nusantara ke 6 dan Festival Qasidah Nasional ke 16 yang akan mengikuti upacara pembukaan di Lapangan Umum Mataram. Ketidakhadiran satupun pejabat pemerintah pusat tidak mengurangi semangat dan antusiasme kurang lebih 1.700 peserta yang datang dari 30 propinsi, dan juga kegembiraan warga Kota Mataram sebagai tuan rumah perhelatan akbar itu.  Kegembiraan terpancar pula pada ekspresi wajah Walikota Mataram saat mengalungkan selendang tenun khas Lombok kepada setiap pemimpin rombongan sebagai tanda ucapan selamat datang yang hangat dan bersahabat. Sementara Gubernur yang membuka acara itu dalam sambutannya mengungkapkan berbagai potensi wisata yang menarik dan layak menjadi pilihan kunjungan bagi para delegasi yang hadir.  Setelah penabuhan gendang beleq oleh Gubernur yang disahuti oleh gemuruh bunyi rebana dan lantunan shalawat yang membahana dari segenap yang hadir, di atas panggung yang megah itu ditampilkan pula kolaborasi beberapa tarian daerah NTB dalam kesatuan komposisi gerak yang rampak dan bersemangat sebagai gambaran kemeriahan dan kegembiraan perayaan maulid.

Inilah pesta seni budaya Islam terbesar yang digelar di Negeri Seribu Masjid pada beberapa tahun terakhir. Sampai dengan tanggal 19 Mei 2011, berbagai kegiatan seni dan budaya akan digelar berbarengan dengan Pameran Sejarah Islam di Nusantara yang dilaksanakan di Museum Negeri NTB, seminar kebudayaan dan peradaban Islam yang akan menghadirkan beberapa cendekiawan muslim terkemuka, juga pameran dan bazaar yang menggelar berbagai produk kerajinan di tanah air, dan tak ketinggalan tentu juga aneka ragam kuliner khas yang menggugah selera yang digelar di bawah tenda – tenda cantik dan lampion warna warni di Lapangan Umum Mataram.

Sebagaimana harapan yang diungkapkan  oleh Gubernur NTB pada sambutan pembukaannya, event ini diharapkan dapat menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan ummat, juga betapa besar arti dan kontribusi kebudayaan Islam sebagai unsur utama kebudayaan nasional, yang harus dijaga dan dikembangkan guna mewarisi nilai – nilai keislaman yang luhur serta keteladanan Rasulullah Muhammad SAW yang hari kelahirannya telah menjadi inspirasi perhelatan ini.

Mengamuk Di Ajang Pelantikan

Ratnawati yang duduk di barisan ketiga kursi paling depan, tiba-tiba maju mendekati panggung, sesaat setelah Anas membaca kalimat sumpah yang diikuti seluruh pengurus yang dilantik. Berteriak kesal, Ratnawati membanting kursi.

“Saya enggak dihargai. Saya lelah berjuang demi partai ini. Saya yang lelah, tapi malah orang lain yang menikmati,” ketus Ratnawati.

Dia mengamuk lantaran namanya tidak masuk dalam jajaran kepengurusan Partai Demokrat NTB. Sejumlah kader lain, petugas keamanan partai, dan aparat kepolisian berusaha turun tangan mencoba meredam amarah Ratnawati. Dia meronta dan berteriak histeris saat dipaksa keluar ruangan pelantikan. Di luar ruangan, tangis Ratnawati pun pecah. Di luar gedung yang juga dipenuhi tamu undangan, dalam kawalan polisi, Ratnawati masih meronta histeris. Mantan calon anggota legislatif pada pemilu 2009 lalu ini pun menjadi pusat perhatian. Beberapa kolega berupaya menenangkannya, namun tak ia gubris.

“Saya hanya ingin masuk menjadi pengurus,” katanya setengah berteriak.
Dia mengaku tim formatur pernah menjanjikan dirinya menjadi pengurus daerah. Namun hingga hari pelantikan, janji itu tak ditepati.

Anas Urbaningrum dan hadirin yang tengah berada di panggung dibuat kaget atas ulah kader perempuan Demokrat itu. Sekretaris DPP Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono yang duduk berdampingan di barisan kursi paling depan dengan Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Jafar Hafsah juga tersentak. Anas Urbaningrum yang sempat terganggu dengan kejadian itu mengatakan agar jangan ada lagi dikotomi kader lama dan baru dalam kepengurusan di Partai Demokrat.

“Jangan kembangkan dikotomi kader lama dan baru. Harus tetap menjaga soliditas,” ujar Anas Urbaningrum saat berpidato di Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB, Minggu (15/5) malam.

Mungkin karena tak ingin dibuat malu, polisi dan jajaran fungsionaris Demokrat memilih mengamankan Ratnawati di salah satu ruangan lantai tiga, masih di arena gedung tempat pelantikan berlangsung. Sayang, wartawan dilarang dan dihadang mengambil gambar dan mengabadikan peristiwa lanjutan.

Setelah Ratnawati yang sebelumnya menjadi bagian dari Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) membuat kericuhan ketika namanya tidak ada lagi dalam kepengurusan, Anas Urbaningrum berulang-ulang menekankan agar tidak ada lagi dikotomi antara kader lama dan baru.

Ditanya soal kader yang ngamuk, Anas Urbaningrum mengatakan sususan pengurus DPD Demokrat NTB masih belum lengkap seluruhnya. Sebab, masih akan ada pengurus di biro-biro.

Ratnawati tidak sendiri. Dia merupakan satu dari sekian banyak kader Partai Demokrat yang tidak terpilih lagi menjadi pengurus saat pergantian Ketua DPD Partai Demokrat NTB karena KH M Zainul Majdi yang dilantik menjadi Ketua DPD Partai Demokrat NTB membawa gerbong kepengurusan yang baru. Ada di antara mereka yang sebelumnya pengurus di parpol lain, sebut saja Golkar, Hanura, dan Partai Bulan Bintang. Ada juga akademisi, dan beberapa di antaranya adalah pejabat pemerintahan yang baru saja pensiun.

Zainul Majdi yang merupakan kader Partai Bulan Bintang (PBB) itu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB dalam Musyawarah Daerah (Musda) II Partai Demokrat NTB, 3 April lalu membawa Zainul Aidi yang bukan kader Demokrat, namun merupakan orang dekatnya yang kini menjabat Direktur PT Gerbang NTB Emas (GNE), perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi NTB, untuk duduk menjadi Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB.

Zainul Majdi juga membawa mantan Ketua KPU NTB TGH Mahally Fikri untuk menjabat sebagai Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB. Bahkan, mengajak dua orang kader di luar Partai Demokrat, seperti H Lalu Ruhpina, mantan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram sebagai Ketua Majelis Partai Demokrat NTB dan mantan Wakil Gubernur NTB HB Thamrin Rayes alias Bonyo diangkat sebagai Wakil Ketua Majelis Partai Demokrat NTB.

Selain itu, ada juga nama Ahmad Syarif Husain yang merupakan aktivis tani-nelayan, Andy Mardan (LARD), Zakiy Mubarrok yang sebelumnya kader Golkar, Suaeb Qury (GP Ansor yang merupakan underbow Nadlatul Ulama), Pujiati (mantan aktivis LBH APIK NTB), Sitti Mustain’nah (Asokadira), Herman Saputra (mantan aktivis di Serikat Tani NTB), dan M Taufik Budiman (aktivis buruh) menghiasi panggung pelantikan.

Menarik dicermati. Sebab, beberapa nama aktivis tersebut sebelumnya dikenal sebagai ’aktivis jalanan’ yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Ahmad Syarif Husain dan Andy Mardan, misalnya. Mereka dikenal sering melakukan aksi-aksi jalanan menyuarakan isu-isu nasional dan lokal terkait kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kepada masyarakat. Bahkan, nama M Taufik Budiman yang sering ’berhadap-hadapan’ dengan aparat pemerintah dan aparat hukum juga ikut direkrut.

Masuknya para aktivis ini tak pelak menimbulkan tudingan negatif. Sebab, seolah-olah mereka sudah terbius oleh kharisma dan kekuasaan KH M Zainul Majdi, Ketua DPD Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Gubernur NTB.

Apapun itu, siapa saja yang nantinya menjadi pengurus tetap sebagai partai “plat merah” harus tunduk terhadap aturan. Kader-kadernya agar tidak mengganggu roda pemerintahan pusat hingga daerah. Mungkin hal itu juga menjadi pertimbangan menggaet mantan birokrat untuk duduk di kepengurusan Partai Demokrat. Tapi bagi aktivis jalanan? Padahal, kader Demokrat harus memiliki ide konstruktif yang mendukung demokrasi untuk membangun bangsa.

Anas Urbaningrum menekankan pentingnya menjaga nama baik Partai Demokrat, agar selalu mendapat tempat di hati masyarakat. Partai Demokrat akan mengembangkan politik harmoni yang menekankan pada etika dan taat asas terhadap aturan dan sistem yang telah disepakati. Karena itu, Demokrat akan hati-hati dalam menyikapi setiap wacana perubahan agar tidak destruktif yang hanya akan mencederai demokrasi. “Jaga nama baik partai seperti menjaga nama baik sendiri karena nama baik itu penting untuk mempertahankan kebesaran partai,” ujarnya. “Kader Partai Demokrat tidak boleh jadi oposisi yang mengganggu jalannya pemerintahan. Partai Demokrat tidak mau jadi partai penganggu,” tegasnya.

Dengan prinsip yang diusung partainya itu, maka setiap kader harus mengedepankan etika politik yang cerdas dan mampu memberi solusi bagi permasalahan bangsa.
Sebaliknya, kader partainya jangan membuat masalah atau memancing keributan.
Pihaknya memandang perlu menegaskan hal itu karena ingin menjadikan partainya untuk memenuhi harapan rakyat dan hadir guna menjawab kebutuhan rakyat. Tidak ada satupun parpol yang menjadi musuh Partai Demokrat sebab semua perbedaan apapun bendera dan warnanya bukanlah menjadi musuh melainkan partner guna memajukan demokrasi dan bernegara yang sehat.

Usai dilantik Ketua DPD Partai Demokrat NTB KH M Zainul Majdi mengaku akan terus berupaya agar partai itu menempati peringkat pertama pada Pemilu 2015.
Karena itu, ia mengajak semua pengurus dan kader partai untuk bahu-membahu membesarkan Partai Demokrat. “Saya juga akan berupaya menjadi Partai Demokrat sebagai rumah besar bagi masyarakat NTB agar bisa menjadi wadah mengatasi berbagai persoalan masyarakat secara terbuka,” ujarnya.

Majdi juga menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai sesama partai politik. Karena itu, dia menyampaikan terima kasihnya kepada Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusungnya hingga menjadi Gubernur NTB periode 2008-2013. “Lama saya merenung hingga pada akhirnya memilih bergabung dengan Partai Demokrat. Saya pun telah meminta persetujuan Dewan Musta’zar (dewan pengambil kebijakan) di NW (Nahdlatul Wathan) sebelum bergabung ke Demokrat,” ujarnya.
Kericuhan di arena partai politik tidak hanya di Partai Demokrat saja. Di arena Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan, Februari lalu bahkan sempat diwarnai insiden pemukulan. Salah seorang tim formatur dipukul koleganya satu partai.

Ada Yang Goreng Isu Narkoba

“Memang ada sekelompok orang di negeri ini yang tugasnya begitu. Ada yang tugasnya menggoreng saya lalu berbicara di media. Mereka tahu sedikit, tapi bicara sangat banyak. Padahal mereka tidak tahu apa yang mereka komentari,” kata Patrialis di Mataram, Jumat (13/5).

Patrialis mengatakan ini usai meresmikan Sentra Pengaduan Hukum dan HAM, dan
memfasilitasi terbentuknya Forum Pengadilan, Kanwil Hukum dan HAM, Kejaksaan dan
Kepolisian (Dilkumjakpol) NTB. Peresmian dipusatkan di Gedung Graha Bhakti
Praja, komplek Kantor Gubernur NTB, Jl Pejanggik, Mataram.

Hingga Jumat tadi pagi, Patrialis mengaku masih ada stafnya yang melaporkan
kalau ada seorang profesor yang berkomentar di media. Profesor itu menyudutkannya soal dengan legalisasi narkoba.

“Nanti baru dia nangis kalau cucunya ketangkap. Bagaimana hidup di penjara
yang begitu menyakitkan,” tukas Patrialis.

Ia menegaskan, tidak ada legalisasi narkoba di Indonesia. Narkoba masih menjadi
musuh utama Indonesia, bersama dua musuh utama lainnya, yakni terorisme dan korupsi.
“Nggak ada legalisasi narkotika di negara ini. Narkotika bersama terorisme
dan korupsi adalah tiga musuh besar negara ini. Ini yang harus diluruskan,” kata politisi PAN ini.

Menurut dia, yang ada saat ini adalah upaya memproses hukum pengguna narkotika
dengan barang bukti satu gram dengan mengarahkannya pada upaya rehabilitasi,
bukan dengan memasukkannya di penjara.

“Dalam hukum memang tidak ada maaf. Tapi kan negara kita bukan negara pendendam. Ini soal kasih sayang. Ini soal rehabilitasi, bukan legalisasi. Anda bayangkan, ada anak kita yang baru pertama kali memakai narkotika, lalu dimasukkan penjara
bergabung dengan penjahat kawakan,” katanya.

Ia menyebut, rehabilitasi itu adalah amanat UU No 35/2009 tentang narkotika.
Dalam pasal 103 UU itu, memungkinkan pengguna narkotika dengan barang bukti
kurang dari satu gram, direhabilitasi, bukan dipenjara.

“Rehabilitasi itu juga proses hukum. Bisa rehabilitasi sosial atau rehabilitasi secara kesehatan. Jadi ini bukan maunya saya. Ini maunya undang-undang,” tegasnya.
Patrialis menyebut Mahkamah Agung pada 17 April 2011 telah mengirimkan Surat
Edaran kepada seluruh ketua Pengadilan Tinggi dan negeri di seluruh Indonesia.
MA memerintahkan para hakim agar memberikan hukuman dengan sistem rehabilitasi
khususnya kepada pemakai yang tertangkap tangan, dan pada saat itu yang
bersangkutan baru pertama kali memakai dan bukan pengedar.

Biro Yang Tak Kunjung Jago

Gedung Graha Bhakti Praja, komplek Kantor Gubernur sudah mulai hirup pikuk sejak pagi. Pejabat berpakaian sipil lengkap memenuhi ruangan besar itu. Agenda Kamis, 17 Februari pagi itu adalah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 291 pejabat.
Ada senyum dan ada nada getir yang tertangkap. Sejumlah pejabat bahkan mengaku deg-degan. Maklum, seperti biasa, undangan mutasi datang seperti serangan tentara yang mendadak. Mereka yang mendapat promisi menyungging seyum lebar. Sebagian bahkan ada yang cupika-cupiki dengan rekan sejawat. Tapi sebagian lain banyak yang terlihat tak tenang.

Jika tak keliru menghitung, itu adalah mutasi ketujuh yang dilakukan duet Gubernur HM Zainul Majdi dan Wakilnya H badrul Munir sejak mereka dilantik September 2008 silam. Meski paling bontot, tapi mutasi mutasi pecan lalu itu adalah mutasi yang menyasar pejabat dalam jumlah paling banyak.

Mutasi, seperti yang kerap diutarakan Gubernur adalah kepentingan organisasi pemerintahan. Karena itu, kata dia, mutasi bukan hal yang istimewa.
Benarkah begitu? Anda bisa berdebat. Terlepas dari istimewa atau tidaknya mutasi itu, satu hal yang pasti, kesempatan memutasi pejabat itu telah dimanfaatkan Gubernur dengan baik, justru untuk menyampaikan hal yang istimewa.

Ini soal kinerja yang jeblok. Maka Gubernur mulai berkisah. Ia memberi bocoran dari hasil evaluasi yang melibatkan tim independen dengan indikator yang amat bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian besar SKPD yang berkinerja rendah rupanya ada di Biro Sekretariat Daerah.

‘’Dari hasil evaluasi itu, sebagian besar yang berkinerja kurang, ada di Sekretariat Daerah,’’ katanya.

Mendengar itu, sejumlah Kepala Biro Sekretariat Daerah yang hadir dalam pelantikan itu tertunduk. Yang paling kena tonjok dengan bocoran Gubernur tentu saja, Sekretaris Daerah NTB, H Muhammad Nur. Ia duduk di kursi depan, mendampingi Gubernur dan Wagub.
‘’Ini tanggungjawab Sekda. Tidak boleh ada lagi SKPD yang kinerjanya kurang,’’ kata Gubernur. Maka Sekda pun ia beri peer, membenahi kinerja Sekretariat Daerah.

Saat ini ada sembilan Biro di Sekretariat Daerah Pemprov NTB. Namun Gubernur tak ingin merinci, biro apa saja yang kinerjanya tak menggembirakan itu.

‘’Saya tidak ingin sebutkan. Nanti diolok-olok oleh teman-temannya. Biar ini menjadi bahan saya dan wakil gubernur,’’ ujarnya.

Kata dia, kinerja SKPD Sekretariat Daerah mestinya bisa menjadi paling baik, mengingat kedekatan lokasi kerja mereka yang menyatu dengan Gubernur, Wagub dan Sekda, sehingga tiap saat mereka bisa berkonsultasi dengan pimpinan, dibanding SKPD lain yang posisinya menyebar.

Toh kedekatan lokasi itu tak memberi efek baik. Muhammad Nur, pekan lalu, usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Bulog Divisi regional NTB dengan Badan Koordinasi Penyuluh dan Dinas Pertanian NTB mengatakan, setelah sekian lama, rupanya masih ada Kepala Biro yang tak memahami tugas pokok dan fungsinya. ‘’Sebagai manusia biasa, masih ada itu,’’ katanya.

Secara umum kata Nur, tahun lalu, ada biro dengan kinerja baik. Namun sebagian ada yang berkinerja cukup, dan dua diantaranya biro dengan kinerja rendah. Sebagai bukti adanya biro berkinerja baik, pada mutasi pekan lalu, promosinya Kepala Biro Administrasi Pembangunan HL Imam Maliki menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB.

Soal kinerja yang jeblok memang bukan perkara baru. Tahun lalu, bahkan tidak ada SKPD yang berkinerja sangan baik. Saat evaluasi awal tahun, Gubernur mengatakan, ‘’Secara keseluruhan belum sesuai harapan dan masih ada dua aspek utama yang perlu dibenahi yakni perencanaan dan penganggarannya.’’

Hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja SKPD yang dipimpin Ahmad Zainy, dari Universitas Mataram menyebutkan, tahun lalu, 26 dari 47 SKPD Pemprov berkinerja baik dan 19 SKPD lainnya hanya berkinerja cukup.

Evaluasi kinerja saat itu lebih difokuskan pada pelaksanaan program organisasi SKPD yang mengacu kepada rencana strategis (renstra), rencana kinerja tahunan (RKT) dan program utama yang telah disepakati dan dinyatakan dalam penetapan kinerja yang ditandatangani sebelumnya.

Evaluasi dilakukan dua kali setahun atau setiap enam bulan sekali dan pada awal 2010 akan disimpulkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) menggunakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

‘’Tersimpulkan bahwa dari segi capaian fisik dan keuangan sudah baik, namun belum diketahui apakah sudah mengarah kepada pencapaian indikator kinerja sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) NTB,’’ kata Ahmad Zaini.

Tim evaluasi juga menyimpulkan kurangnya konsistensi dan sinergi antara program SKPD serta visi dan misi selaku indikator kerja yang harus dicapai dalam RPJMD NTB.
Kinerja yang tak kunjung baik itu, menyebabkan Gubernur mengambil langkah terobosan menjelang akhir tahun lalu. Evaluasi yang dilakukan Gubernur saat itu dilakukan seperti anak sekolah yang hendak ulangan.

Gubernur meminta setiap kepala SKPD menulis tangan program prioritas di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur. Langkah itu untuk menguji keseriusan para pimpinan SKPD dalam mengimplementasikan program kerjanya, sekaligus mengetahui kemampuan masing-masing pimpinan SKPD.

‘’Hasil tulis tangan itu dievaluasi tim khusus dan akan disampaikan kepada Pak Gubernur selaku pengambil kebijakan. Tentu SKPD yang ngawur akan kelihatan,’’ kata Wakil Gubernur H Badrul Munir, waktu itu.

Menurut Badrul, evaluasi kinerja pengelolaan anggaraan masing-masing SKPD itu mengacu kepada penetapan kinerja yang ditandatangani pimpinan SKPD dengan Gubernur NTB di awal tahun anggaran.

Penetapan kinerja itu merupakan pernyataan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

SKPD yang mengimplementasikan penetapan kinerja itu yakni 16 dinas teknis, 14 Lembaga Teknis Daerah (LTD), sembilan biro, tiga asisten dan lima staf ahli.

Penetapan kinerja itu berisi gambaran kinerja sebagai dasar komitmen kinerja instansi pemerintah, yang mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Hasil evaluasi maraton itu, sedikit tidak akhirnya membuahkan hasil. Menurut Gubernur, ada enam SKPD yang tahun ini kinerjanya amat bagus. Ini kata dia, baru pertama kali ada SKPD yang berkinerja sebagus itu.

Sayang, Gubernur tak mau menyebut SKPD yang kinerjanya paling bagus itu. ‘’Nanti jadi geer (gede rasa). Padahal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan,’’ kata Gubernur. Untuk tidak mengulang kinerja yang jeblok seperti tahun lalu, Pemprov kini sudah mulai mengambil ancang-ancang. Sekda NTB yang punya peer menyatakan, pembenahan kinerja itu menjadi salah satu prioritas pihaknya. Tengah pekan lalu, seluruh Kepala Biro Setda telah ia kumpulkan. Rapat digelar maraton.

Nur telah memasang target, pada triwulan pertama tahun 2011 ini, baiknya kinerja SKPD itu akan dilihat dengan serapan anggaran, apakah mencapai target atau tidak. Ia telah memasang target, realisasi APBD triwulan pertama tahun ini akan mencapai 35 persen.