Agar BPR Tak Lelet Melulu

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov NTB HM Nur Asikin Amin sedang gerah. Tengah pekan lalu, ia tak kuasa menyembunyikan gurat gusar di wajahnya. Di meja kerjanya, tergeletak resume laporan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB, Perusahaan Daerah yang 51 persen sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Rupanya resume itu pangkal kegusaran mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB ini.

”Dari hasil evaluasi, perkembangan BPR di NTB pada prinsipnya sudah berjalan cukup bagus. Namun nilainya masih rata-rata,” ujarnya bercerita.

Asikin tentu saja pantas gusar. Ekonomi adalah bagian dari urusan yang harus
ditanganinya. Pemerintah belum puas atas kinerja PD BPR NTB. PD BPR NTB itu tersebar menjadi sepuluh perusahaan yang masing-masing ada di sepuluh kabupaten/kota di NTB.
Kuartal pertama tahun ini, pemilik saham telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham PD BPR NTB. Dan BPR harus memperbaiki kinerjanya.

Menurut dia, PD BPR NTB dituntut untuk mengoptimalkan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena UMKM dinilai sebagai ujung tombak bagi
peningkatan ekonomi. Tak cuma itu, BPR juga diharapkan tidak memberikan kredit kepada sektor yang konsumtif, namun lebih diarahkan pada sektor yang produktif, sektor yang akan mampu menggerakkan perekonomian.

Salah satu bukti kinerja BPS yang belum maksimal adalah laporan biaya operasional yang ternyata lebih besar dari modal yang tersedia dengan komposisi 60–40 persen.
”Untuk tahap awal diharapkan jumlah maksimal untuk biaya permodalan sekitar 60 persen, sementara keuntungan 40 persen. Selanjutnya jika BPR sudah berjalan lama, biaya operasionalnya harus dikurangi, paling tidak setengah dari modal yang dimiliki,” katanya.
Jauh-jauh hari sebetulnya, Gubernur NTB HM Zainul Majdi telah mengingatkan agar PD BPR NTB berbenah. Dia bahkan membebankan agar BPR harus mampu menghadapi
persaingan baru dari lembaga keuangan sejenis dan bank umum.

“Saya berharap pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) dilakukan secara profesional untuk meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” katanya.

Menurut gubernur, saat ini sudah banyak bank yang antre ingin beroperasi di NTB. Dia meminta itu tidak dimaknakan BPR sebagai tantangan, melainkan peluang.
”Artinya jika ada orang luar yang masuk ke NTB, masih ada peluang potensial untuk pengembangan perbankan yang belum digarap,” katanya.

Ia mengingatkan PD BPR NTB harus melakukan usaha penyehatan perbankan dan
menindaklanjuti penyalahgunaan keuangan perbankan oleh karyawan atau pengurus
maupun pihak-pihak lain. ”Selain itu, mengambil langkah penyelamatan secara tegas dan nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Karena kinerja yang belum maksimal itu, menyebabkan Pemprov menuntut manajemen BPR memperbaiki diri. Sebagai pemegang saham dominan, Pemprov tak lepas tangan. Pemprov NTB menyiapkan jalan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB Rosyadi Sayuti mengonfirmasi jalan yang disiapkan Pemprov. Ia mengatakan, 10 BPR NTB yang tersebar di kabupaten/kota mesti dimerger. Ini langkah awal untuk memberesi kinerjanya.

“Bisa saja kita arahkan agar BPR itu dimerger seperti Bank NTB, agar lebih efektif dan meningkatkan kinerjanya,” kata Rosyadi Sayuti, Kamis, pekan lalu di
Kantor Gubernur.

Seperti halnya Asikin, Rosyadi mengungkapkan, seharusnya tugas dan peran BPR LKP dan BPR swasta di daerah diarahkan agar dapat membantu mempercepat akses permodalan dalam pengembangan UMKM.

Sejauh ini, Pemprov kata dia, tak pernah lepas tangan pada BPR. Ketika NTB mendapat dana bagi hasil cukai tembakau, BPR menjadi bank yang dilibatkan pemerintah. Dana DBHCT itu ditaruh di BPR sebagai modal, sebelum diakses oleh petani melalui kredit.
Rosyadi yakin, adanya kantor pusat merupakan salah satu langkah untuk lebih
meningkatkan efisiensi kinerja BPR agar lebih profesional dalam pengelolaan
keuangan.

”Kalau sudah merger tentu akan dibentuk BPR Pusat. Tentu ini akan mempermudah
pengawasan dan mensupervisi tingkat keberhasilan BPR itu sendiri. Sejauh ini, BPR Lotim, Loteng, dan Lombok Barat sudah berkinerja cukup bagus,” ungkapnya.
Ada juga sebetulnya yang masih harus diberesi di BPR. Rosyadi mengungkapkan, Selain merger SDM PD BPR NTB juga bias menjadi bom waktu yang bakal mengganggu kinerja bank.

Itu sebabnya, pemerintah merencanakan mengubah dan mengganti Badan Pengawas dengan pengurus yang lebih profesional pada PD BPR NTB. Di sana, rupanya masih bercokol para pegawai negeri sipil.

”Pergantian itu untuk lebih mengefisienkan kinerja pengurus karena badan pengawas ini bisa full time mengurus BPR. Ditarget, tahun ini semua pengurus di beberapa daerah seperti halnya Lombok Barat dan Sumbawa diganti,” kata Rosyadi.

Ditambahkan, badan pengawas ini nantinya selain bekerja mengawasi capaian BPR agar tidak ada penyaluran kredit macet. Badan ini juga akan merekomendasikan hasil pengawasannya ke gubernur untuk menindak para pegawai yang dinilai tidak serius. Sejauh ini, telah ada pegawai BPR di Lombok Barat dan Sumbawa yang diproses untuk direkomendasikan agar dipecat.

Setali tiga uang, Asikin mengamini apa yang disampaikan Rosyadi. SDM memang menjadi salah satu masalah di PD BPR NTB. Menurut Asikin, SDM yang menggerakkan BPR masih banyak yang tidak profesional, padahal sebagai lembaga yang mengelola
keuangan diharuskan memiliki SDM yang dipercaya oleh masyarakat dan mampu menggerakkan peran dan fungsi BPR dengan optimal.

SDM yang tak profesional itu telah berbuntut pada pola perencanaan PD BPR NTB. Menurut Asikin, pengelola BPR yang terlalu mengada-ada dalam perencanaan.
”Banyak BPR yang mempunyai program kerja yang fantastis, namun dalam aplikasinya masih jauh dari harapan. Karenanya, penyusunan program BPR memang harus realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Lalu kapan BPR itu akan dimerger? Ditarget tahun ini rencana itu bisa terealisasi.

Universitas Mataram Sediakan 3.700 Kursi Mahasiswa Baru

Tahun ini, Universitas Mataram (Unram) menyiapkan 3.700 jatah kursi untuk mahasiswa baru yang akan disaring melalui tiga jalur, yakni jalur undangan, seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN), dan jalur tes mandiri.

Ketua Panitia Lokal (Panlok) wilayah 46 SMPTN Sapata Wira Karyadi menjelaskan, untuk jalur undangan, Unram sudah menerima 383 dari 3.038 jumlah pendaftar melalui tes yang dilakukan belum lama ini.

Selanjutnya Unram juga akan melakukan seleksi masuk melalui jalur tes tulis SMPTN. Akan ada jatah kursi sebanyak 2.700 yang telah disiapkan.

“Pendaftaran secara online sudah kita buka sejak 10 hingga 25 Mei, sementara tes tulis SMPTN akan digelar selama dua hari, 31 Mei dan 1 Juni,” kata Sapta Wira. Untuk pelaksanaan tes tulis SMPTN, Panlok akan menyiapkan 19 lokal gedung ujian, 424 ruang yang tersebar di 55 lokasi di Kota Mataram. Panlok juga akan menggunakan sarana dan gedung-gedung sekolah, kampus PTS, dan beberapa lokal gedung kampus di seputaran Unram sendiri.

Dia memperkirakan, lonjakan jumlah pendaftar online akan terjadi pada hari terakhir pendaftaran. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak terganggunya server online yang berakibat pada terjadinya gangguan dalam akses pendaftaran.

“Untuk itu kita imbau kepada seluruh calon pendaftar agar tidak berbondong-bondong mendaftarkan diri pada hari terakhir,” ujarnya.

Jalur berikutnya yang disiapkan Unram adalah jalur tes mandiri. Kuota untuk jalur ini akan disiapkan sekitar 30 hingga 40 persen dari jumlah jatah kursi mahasiswa reguler. Untuk menjaga objektivitas seleksi mahasiswa baru melalui tiga jalur tersebut, Panlok akan berupaya mengantisipasi adanya praktik calo, joki maupun titipan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Diakui praktik-praktik seperti bukan tidak mungkin terjadi mengingat masuk PTN menyangkut keinginan banyak orang. “Terlalu banyak yang berkepentingan, banyak yang ingin masuk PTN,” ujarnya.

Pengamanan naskah soal SMPTN dilakukan dengan penjagaan yang ketat, bahkan lebih ketat dari naskah soal UN. Pengamanan ekstra ketat itu melibatkan aparat kepolisian dari percetakan naskah soal hingga pendistribusian ke masing-masing wilayah penyelenggara SMPTN.

Ada Apa dengan RSUP?

Gedung RSUP sering dipadati pasien dan sanak keluarganya. Terkesan tidak layak, sebagian pasien dan keluarganya terpaksa tidur di lorong-lorong gedung. Dengan luas lahan hanya 22.697 meter persegi dan luas bangunan 21.950, RSUP sudah tidak sanggup lagi menampung jumlah pengunjung.

Pemerintah pun berencana memindahkan RSUP ke Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Mulai dibangun akhir Oktober 2007. Semula direncanakan menelan anggaran sebesar Rp 36 miliar dan di awal pembangunannya didukung dana APBN sebesar Rp 20 miliar dan APBD NTB sebesar Rp 5 miliar. Setiap tahun, anggaran pembangunan rumah sakit itu selalu didukung dana APBN dan APBD NTB.

Tahun lalu saja sudah disiapkan anggaran Rp 11,2 miliar untuk mempercepat perampungan rumah sakit umum provinsi yang representatif atau dilengkapi fasilitas memadai. Dana sebesar itu dialokasikan dalam APBD Perubahan 2010 yang sudah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD NTB.

RSUP NTB itu merupakan rumah sakit Tipe A yang akan didukung fasilitas medis yang memadai seperti tempat tidur pasien rawat inap yang mencapai 700 unit. Infrastruktur utamanya memang sudah terbangun, namun belum rampung 100 persen.

Direktur RSUP NTB dr H Mawardi Hamry waktu itu sempat mengatakan bahwa Gubernur NTB KH M Zainul Majdi telah mengingatkan manajemen RSUP NTB agar tahun 2010 sudah beraktivitas di lokasi baru itu. Dipersiapkan proses pemindahan sebagian aktivitas rumah sakit ke lokasi baru itu. Sayang, belum mencakup pelayanan medis yang masih harus terpusat di lokasi lama di Jalan Pejanggik.

Mawardi berharap kondisi memprihatinkan yang ditemui di lokasi lama RSUP NTB itu tidak lagi terlihat di lokasi baru di Dasan Cermen.

Pembangunan bukan tanpa persoalan. Komisi III DPRD NTB sempat mempertanyakan dasar Penunjukan Langsung (PL) pembangunan RSUP NTB di Dasan Cermen.

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB Ruslan Turmuzi menjelaskan bahwa pembangunan RSUP Dasan Cermen Mataram dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dengan anggaran Rp 3,8 miliar pada tahun 2008 melalui tender. Tahap kedua tahun 2009 dengan anggaran Rp 7,2 miliar melalui jalur PL, dan tahap ketiga tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp 11,2 miliar dengan PL juga. Dia pun mempertanyakan mekanisme yang dilakukan eksekutif.

“Kenapa ada yang ditender dan ada PL. Ini kenapa seperti itu,” ujarnya di hadapan Sekretaris Suharto dan Anggota Wahidin HM Noer, Ahmad SH, Abdul Hadi dan Ardani Zulfikar serta Direktur RSUD NTB H Mawardi, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan, Biro Hukum Setprov NTB dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Sabtu (14/5).

Dia berpendapat, berdasarkan peraturan yang ada, dalam pengadaan barang dan jasa tentunya melalui tender tidak bisa PL. Apalagi dana yang ada miliaran dan puluhan miliar.
“Setahu saya kalau di bawah Rp 100 juta baru bisa PL. Namun, kalau di atas Rp 100 juta harus melalui tender,” sambung Sekretaris Komisi III DPRD NTB Suharto.

Anggota Komisi III DPRD NTB Abdul Hadi juga sama. “Kalau PL tentu ada persetujuan gubernur, hingga tingkat kementerian. Apa ada persetujuannya?” tukas Abdul Hadi mempertanyakan.

Hal yang sama juga dilontarkan Anggota Komisi III Ahmad SH, Ardani Zulfikar dan Wahidin HM Noer bahwa proyek lanjutan seperti yang ada di RSUP Dasan Cermen, kaidahnya harus mengacu pada peraturan Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpres 54 Tahun 2010 yang mengatur mekanisme tender, bukan justru mengabaikannya.

Penilaian anggota dewan itu ditepis. Direktur RSUP NTB Mawardi Hamri mengaku telah bersurat kepada Dinas PU NTB guna meminta kajian teknis terhadap anggaran pembangunan RSUP sebesar Rp 11,2 miliar tersebut. Dinas PU menjelaskan bahwa pembangunan ini merupakan satu kelanjutan atau satu kontruksi bangunan dengan pengerjaan sebelumnya sehingga mekanisme PL boleh dilaksanakan.

Dia menuturkan, pihaknya juga melakukan kajian dengan Biro AP serta Dinas PU. Dari beberapa kajian disimpulkan justru jika pembangunan RSUP dilaksanakan dengan pola tender akan menimbulkan persoalan. Pembangunan dengan sistem PL juga atas pertimbangan waktu yang relatif terbatas. Upaya yang telah dilakukan RSUP NTB yakni meminta second opinion dari PT Cipta Karya. ”Kita minta fatwa dan hasilnya proyek itu boleh dengan pola penunjukan langsung,” kata Mawardi.

Kepala Biro Hukum Setprov NTB yang diwakili oleh Kabag Bantuan Hukum, Rusman juga menjelaskan bahwa PL pembangunan RSUD Dasan Cermen secara hukum tidak menjadi masalah setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak menemukan masalah dalam PL tersebut.

Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Kontruksi Sugeng Wahono menjelaskan bahwa pembangunan RSUP Dasan Cermen memang dilakukan dengan PL, dan itu sudah mengacu pada PP 59 Tahun 2010, pasal 15 ayat 5 tentang Penyelenggaraan Konstruksi.

Dalam Pasal 15 ayat 5 tersebut dijelaskan ada ruang untuk dilakukan PL karena alasan bencana, darurat, dan berskala kecil. “Dan juga pekerjaan lanjutan yang sudah melalui tender, bisa di PL,” ujarnya.

Ketua panitia pembangunan RSUP NTB Sadimin juga menjelaskan, sistem PL untuk proyek RSUP berdasarkan PP 29/2000 tentang Jasa Konstruksi pasal 12 (5) dan Kepmen PU No 339/2003. Kelanjutan satu kesatuan konstruksi dapat ditunjuk langsung kepada kontraktor yang mengerjakan proyek itu sebelumnya. Direktur RSUP telah bersurat kepada gubernur untuk meminta rekomendasi penunjukan langsung. Gubernur lalu membentuk tim bersama Biro AP, Biro Hukum, Dinas PU, dan RSUP NTB. Usai kajian itulah lahir rekomendasi dari gubernur untuk penunjukan langsung.

Ruslan Turmuzi langsung menegaskan jikalau melalui PL, maka harus melalui perusahaan yang sama. Kalau tidak, maka akan menjadi masalah hukum.

“Bisa kita minta BPK untuk mengaudit ulang. Jadi, jangan terlalu terpaku pada hasil audit BPK karena audit BPK masuk pada katagori audit yang bersifat khusus,” tukasnya.

Ruslan mengatakan, RSUP masih membutuhkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunannya hingga 2013 mendatang, namun secara politik masih banyak yang iri. Pasalnya RSUP dinilai bermasalah.

Namun, siapa kontraktor yang membangun RSUP NTB itu? Dalam pertemuan itu tidak disebutkan secara eksplisit siapa kontraktor yang membangun RSUP Dasan Cermen.
Awalnya, Sekretaris Komisi III DPRD NTB Suharto meminta penjelasan pembangunan RSUP Dasan Cermen, setelah itu Suharto berharap agar H Mawardi atau Kepala AP, Biro Hukum dan Dinas PU NTB membocorkan siapa kontraktor pembangunan proyek RSUD Dasan Cermen.

Saat mau dijawab oleh Mawardi, Anggota Komisi III DPRD NTB H Wahidin HM Noer mengajukan instrupsi ke pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III DRPD NTB Drs Ruslan Turmuzi. Suasana pertemuan justru digiring untuk tidak membocorkan kontraktor pembangunan RUSD Dasan Cermen. “Jangan dulu kita membicarakan siapa kontraktornya, itu nanti. Yang penting, kita harus membahas tahap pembangunannya,” ujar Wahidin HM Noer di Ruang Rinjani DPRD NTB.

Permintaan itu membuat Direktur RSUD NTB Mawardi bersama Biro AP, Biro Hukum, dan Dinas PU NTB terdiam. Sampai pertemuan berakhir sekitar pukul 12.15 Wita, tidak satu pun pimpinan atau Anggota Komisi III kembali menegaskan siapa kontraktor pembangunan RSUP Dasan Cermen, termasuk dari pihak eksekutif.

Pertemuan antara Komisi III bersama eksekutif terkait klarifikasi persoalan pembangunan RSUP Dasan Cermen Kota Mataram itu juga sempat terhambat. Hal itu terjadi lantaran ada ’larangan’ kepada Direktur RSUP NTB Mawardi untuk melakukan pertemuan dengan Komisi III.

“Saya di SMS Ketua Komisi IV DPRD NTB dan dalam SMS itu saya dilarang hadir dalam pertemuan kali ini,” ujar Mawardi di hadapan Ketua Komisi III DPRD NTB Misbach Mulyadi, Wakil Ketua Ruslan Turmuzi, Sekretaris Suharto dan Anggota Wahidin HM Noer, Ahmad SH, Abdul Hadi, dan Ardani Zulfikar.

Mawardi mengaku bahwa pesan singkat itu masih disimpan. “Saya masih simpan SMS yang mengatakan saya dilarang untuk bertemu Komisi III ini,” tukasnya.

Tak hanya itu, ada empat anggota Komisi IV DPRD NTB yang mengirimkan pesan singkat yang sama untuk tidak menghadiri pertemuan bersama Komisi III.

Untuk itulah, pihaknya mengaku takut dengan persoalan tersebut. “Saya jadi takut karena saya khawatir penjelasan saya terkait pembangunan RSUD Dasan Cermen salah. Saya, minta pertimbangan Komisi III DPRD NTB,” ujarnya seraya menambahkan bahwa HP yang dipegang tetap aktif 24 jam. “Jadi persoalan apapun bisa lewat HP ini, termasuk SMS yang melarang saya bertemu dengan Komisi III sekarang,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB Ruslan Turmuzi menegaskan bahwa pertemuan yang dilakukan Komisi III bersama Direktur RSUD NTB serta mitra kerja lainnya merupakan undangan resmi dari lembaga DPRD NTB, bukan Komisi III.

“Tidak ada undangan dari Komisi III, yang ada itu undangan lembaga DPRD NTB, dan terbukti undangan itu ditandatangani langsung oleh Pimpinan DPRD NTB, dalam hal ini Suryadi Jaya Purnama,” ujarnya.

Persoalan pelarangan untuk hadir dalam pertemuan, tentu menjadi masalah lain karena pertemuan kali ini bagian dari mitra kerja Komisi III, bukan Komisi IV. “Kalau Bapak dilarang, itu bersoalan lain, ini bukan bidang Komisi IV. Jadi, Bapak hadir di sini karena undangan lembaga,” tandas Ruslan Turmuzi.

Setelah adanya penjelasan dari pimpian Komisi III DPRD NTB tersebut, Direktur RSUD NTB H Mawardi bersama mitra kerja lainnya melanjutkan hearing yang membahas persoalan pembangunan RUSD Dasan Cermen.

Apapun itu, Gubernur NTB KH M Zainul Majdi meminta manajemen RSUP NTB meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar setiap pelayanan tepat sasaran.
Gubernur pernah meninjau pelayanan medis di RSUP NTB itu dan menemukan kotak saran yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi itu menggambarkan buruknya jalinan komunikasi antara masyarakat atau pasien dan keluarganya dengan manajemen rumah sakit karena tidak ada saluran komunikasi.

Manajemen RSUP NTB dituntut untuk berbenah diri di bidang komunikasi kemasyarakatan agar sistem pelayanan medis di rumah sakit pemerintah daerah itu tepat sasaran. Rumah sakit juga harus memiliki rumah singgah untuk keluarga pasien demi memberi rasa nyaman kepada pasien.

GOR 9,5 Miliar Diserahkan

Gelanggang Olahraga (GOR) Mampis Rungan yang dibangun megah dengan biaya Rp 9,5 miliar diserahterimakan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Jumat, (20/5) di Sumbawa Besar. Turut diserahterimakan juga bantuan ruang laboratorium bahasa untuk SMAN 1 Sumbawa senilai Rp 599 juta dan ruang bengkel untuk SMKN 2 Sumbawa senilai Rp 435 juta.

Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik mengatakan, pembangunan GOR Mampis Rungan merupakan salah satu skala prioritas pembangunan Sumbawa sesuai dengan kebutuhan. “Kami berharap nantinya infrastruktur di Sumbawa ini bisa setara dengan daerah lainnya termasuk dalam prasarana olahraga,” katanya.

Arif Perdanakusumah, Manajer Senior Hubungan Eksternal PTNNT seusai acara penyerahan kepada Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik, menyatakan kegembiraannya atas selesainya proyek ini. “Alhamdulillah proyek ini telah selesai dengan baik sehingga gelanggang olahraga yang telah lama dirindukan masyarakat Kabupaten Sumbawa ini bisa segera dimanfaatkan. Dengan fasilitas olah raga dalam ruangan ini, semoga prestasi olahraga Kabupaten Sumbawa semakin maju,” kata Arif Perdanakusumah.

Ketiga proyek infrastruktur ini dibangun atas kerjasama PTNNT dengan Pemkab Sumbawa dengan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dari PTNNT. Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi Rp 70,4 miliar atau 20 persen dari total dana Rp 352,07 miliar atau US$38 juta. Sisa 80 persen adalah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat masing-masing Rp 140,8 miliar.

GOR Mampis Rungan yang terletak di Kelurahan Brangbiji, Sumbawa Besar ini bisa dipakai untuk olahraga bulutangkis, bola voli, tenis lapangan maupun bola basket. Tribun gedung ini bisa menampung 400 penonton dengan sarana pendukung yang memadai.

“Saat ini kami tengah memulai pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa dengan anggaran Rp 28,8 miliar. Gedung ini direncanakan selesai pada Oktober 2011 mendatang,” jelas Arif.

PTNNT mengoperasikan tambang tembaga dan emas di Batu Hijau sejak 2000 lalu, dan pada 11 Mei 2011 telah menandatangani kesepahaman bersama (MoU) dengan Pemda Sumbawa untuk memulai pelaksanaan eksplorasi di wilayah Kontrak Karya PTNNT di Kabupaten Sumbawa. Dalam operasinya PTNNT menerapkan nilai yang dianut untuk menjadi yang terdepan dalam keselamatan kerja, perlindungan lindungan dan tanggungjawab sosial.

Pasir Besi Yang Berkarat

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan Lombok Timur, Atma Yakin, Selasa (10/5) membenarkan bahwa pihaknya telah mendaftarkan PT AMG untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pasir besi di wilayah Dalpak. Namun, kapan mulai beroperasinya, tergantung masyarakat setempat, apakah sudah mengizinkan atau tidak. Kalau masyarakat sudah setuju dan situasinya kondusif tinggal beroperasi.
Tambang pasir besi yang dikelola PT AMG luasnya 1.000 hektare, 850 hektare akan dijadikan lahan eksploitasi dan 150 hektarenya lagi untuk pabrik dan kantor. Dari luas itu, Pemkab akan menerima royalti Rp 54 miliar tiap tahunnya.

Sayangnya, hasil kajian Amdal PT AMG masih jadi perdebatan setelah konsultan peneliti dari PT AMG membeberkan hasil Amdal dalam sidang komisi kajian Amdal PT AMG di Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (11/5).

Kegiatan pembahasan kajian Amdal dipimpin Kepala Badan Lingkungan Hidup Penanaman Modal (BLHPM) Lombok Timur yang dihadiri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan masalah penambangan pasir besi, camat, kepala desa, para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Pringgabaya itu berlangsung alot, terutama pada saat dilakukan dialog antara manajemen PT AMG dengan para undangan. Para undangan bahkan menuding PT AMG yang tidak mengacu kenyataan di lapangan dalam melakukan kajian Amdal. Apa yang dipaparkan PT AMG dianggap hanya untuk menguntungkan perusahaan saja sedangkan masalah dampaknya dari tambang pasir besi justru tidak dijelaskan sama sekali. Maka hal inilah yang mengundang pertanyaan besar bagi peserta pembahasan kajian amdal maupun masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Judan Putrabaya, seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Pringgabaya menilai hasil kajian Amdal yang dipaparkan hanya yang bagus-bagus saja sedangkan dampak negatifnya tidak dipaparkan secara gamblang. Dia menilai dalam kajian Amdal sepertinya tidak dilakukan secara objektif atau hanya setengah-setengah karena yang penting gugur kewajiban.

Masyarakat menginginkan dalam kajian Amdal, perusahaan memberikan penjelasan secara jelas terhadap berbagai permasalahan di lapangan saat melakukan kajian Amdal baik dari segi positif maupun negatif bukan memberikan pemaparan yang bersifat umum dan garis besar.

“Pasir besi telah menimbulkan gejolak di masyarakat yang ada di Kecamatan Pringgabaya,” tandas Judan.

Ahdar Haris, tokoh pemuda Pohgading bahkan menilai PT AMG tidak memiliki komitmen dengan masyarakat. Menajemen sering melempar janji dengan masyarakat yang mendukung tambang pasir besi. Sayang, keinginan masyarakat belum ditepati.

“Saya telah berjuang banyak untuk PT AMG, dengan menjual laptop, sepeda motor maupun mengadaikan sertifikat kebunnya, untuk menepati janji PT AMG kepada masyarakat, tapi hingga kini belum ada penggantinya,” tandas Ahdar Haris.

Pimpinan PT AMG, Bambang tetap bersikukuh bahwa kajian Amdal yang telah dilakukan manajemennya disusun sesuai dengan penelitian atau survei di lapangan. Dalam kajian itu masalah dampak positif dan negatif dari kegiatan eksploitasi jika saja Pemkab Lombok Timur memberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan.

“Untuk masalah kajian Amdal semua aspek sudah masuk di dalamnya, tanpa ada yang terlupakan,” ujar Bambang. Bahkan, hasil kajian Amdal ini akan disosialisasikan kepada masyarakat sekitar tambang.

Konsultan peneliti PT AMG, Helmi Fuadi menegaskan, potensi pasir besi yang dimiliki Lombok Timur merupakan yang terbaik di kandungan pasir besinya di Indonesia. Dengan tersebar dari Labuhan Lombok-Sakra dengan kandunganya cadangan sebanyak 11 juta ton meter kubik atau setara 32 juta ton.

“Hasil kajian yang kami lakukan ini ada yang masih kurang sehingga perlu perbaikan melalui forum pembahasan kajian Amdal yang ada,” ujarnya.

Dia tidak menampik di lokasi tambang masih ada masyarakat yang pro dan kontra sehingga harus diselesaikan perusahaan bersama Pemkab Lombok Timur.

Pembahasan kajian Amdal PT AMG mungkin saja berlarut. Sebab, Wakil Bupati Lombok Timur HM Syamsul Lutfhi menilai BPLHM Lombok Timur tidak melibatkan semua pihak dalam pembahasan hasil kajian Amdal PT AMG.

Dia mengatakan hanya beberapa orang tokoh masyarakat yang ada di lokasi sekitar lokasi tambang saja yang diundang. “Sangat disayangkan mengapa BLHPM tidak mengundang semua pihak. Masyarakat yang di sekitar lokasi tambang yang seharusnya dihadirkan dalam pembahasan kajian Amdal itu,” tegas Syamsul Lutfhi. “Seharusnya tokoh masyarakat yang pro dan kontra juga dihadirkan dalam pembahasan kajian Amdal itu, agar mereka bisa mendengarkan hasil kajian yang dilakukan oleh PT AMG.”

Dirinya juga meminta kepada PT AMG untuk objektif dalam melakukan pengkajian Amdal tersebut, terutama di wilayah yang akan dijadikan lingkar tambang. Sebab, dari hasil pembahasan kajian Amdal, PT AMG hanya memaparkan yang bagus-bagusnya saja dan bersifat gambaran umum, tidak dipaparkan secara gamblang dampak lingkungan yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat kalau tambang pasir besi itu jadi dilakukan PT AMG.
Syamsul Lutfhi tidak menginginkan masyarakat dibodoh-bodohi oleh perusahaan dengan mengatakan kepada masyarakat kalau hasil kajian Amdal yang telah dilakukan PT AMG tidak memiliki dampak yang signifikan ke masyarakat di lokasi tambang pasir besi.
“Saya tidak ingin masyarakat ada yang dirugikan dalam penambangan pasir besi itu nantinya. Perusahaan harus memikirkan mulai dari sekarang apa yang dilakukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di lingkar tambang pasir besi,” tandas Syamsul Lutfhi.

Tak Sudi Mundur Rebut Saham

NTB tak bersedia mundur dari perebutan 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara.
Upaya hingga pekan ini masih terus digalang. Selama Pusat Investasi Pemerintah
belum melakukan transaksi pembayaran, NTB menyatakan masih memiliki peluang.
Pakar hukum menyebut pembelian saham oleh pusat itu ilegal.

Ratusan aktivis, turun ke jalan Jumat pekan lalu. Mereka mengkampanyekan agar pemerintah daerah dan rakyat NTB menggugat Presiden SBY jika 7 persen divestasi saham Newmont benar-benar lepas. Presiden dituntut turun tangan memerintahkan Menkeu menyerahkan 7 persen saham itu ke daerah.

Aksi para aktivis yang tergabung dalam Persatuan Rakyat NTB itu berlangsung di Jalan Langko dan Jalan Udayana, Kota Mataram. Untuk menarik minat massa, mereka membawa grup musik Cilokaq Sasak (musik dangdut khas suku Sasak), populasi utama yang mendiami Pulau Lombok.

Saat musik dibunyikan, aktivis berjoget beramai-ramai. Aksi mereka menyebabkan ruas dua jalan protokol di Kota Mataram macet. Apalagi aksi dilakukan saat jam bubaran sekolah dan kantor pemerintah.

Aktivis ini berasal dari berbagai elemen, di antaranya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Serikat Tani Nasional, Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi, Aliansi Masyarakat Pesisir Indonesia, dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Mereka berorasi dan mengusung spanduk bertuliskan berbagai tuntutan.

”Masyarakat NTB sudah mengistimewakan SBY dengan memberinya kemenangan dalam dua kali pemilihan presiden. Saatnya SBY membalas perlakuan istimewa masyarakat NTB. Jika tidak, jangan salahkan Rakyat NTB menggugat presiden,” ujar Ahmad Rifai, koordinator aksi.

Entahlah. Sudah berbilang aksi yang dilakukan. Sudah berbilang surat yang dilayangkan. Namun pemerintah pusat, tak juga melirik NTB. Pusat masih bergeming, membeli 7 persen saham divestasi Newmont tanpa melibatkan daerah.

Namun NTB tak akan berhenti. Tak sedikitpun provinsi sudi mundur dari arena perebutan saham. Itu sebabnya, perjuangan meraih 7 persen saham itu masih terus berlanjut. ”Selama belum ada transaksi, kita masih memiliki peluang mendapatkan saham itu,” kata Suryadi Jaya Purnama, Wakil Ketua DPRD NTB.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Layanan Umum yang ditunjuk Menteri Keuangan membeli 7 persen saham PTNNT itu, memang baru menandatangani perjanjian jual beli atau Sales Purchase Agreement (SPA) dengan pemilik saham asing PTNNT. PIP belum membayar saham itu.

Direktur Utama PIP Soritaon Siregar mengatakan, pihaknya memang tidak langsung membayar saham itu, karena masih ada dua tahapan lagi yang harus dibereskan. Dua tahapan itu berkaitan dengan kementerian dan kelembagaan lain.

Apa itu, pria Batak ia tak merinci. Kendati begitu, banyak pihak yang menduga, apa yang dimaksud Soritaon itu adalah restu DPR khususnya Komisi IX. Saat di Mataram dua pekan lalu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Hary Aziz Azhar mengatakan, tanpa persetujuan DPR, pembayaran saham oleh PIP tak akan bisa dilakukan.

”Keuangan negara itu harus dengan persetujuan DPR. Tidak bisa Menkeu menyatakan itu haknya menggunakan keuangan negara. Kalau saya nggak teken, nggak cair uang itu,” kata Hary yakin.
Maka Komisi XI tengah pekan lalu, memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri ESDM Dawin Zahendy Saleh. Keduanya dimintai pertanggungjawaban atas langkah pusat yang membeli saham tanpa mengantongi restu DPR. Pertemuan itu disebutkan tertutup bagi peliputan media.

Juru Bicara Pemprov NTB Lalu Mohammad Faozal mengonfirmasi, Gubernur NTB HM Zainul Majdi dan Bupati Sumbawa Djamaluddin Malik hadir dalam pertemuan itu. Apa hasil pertemuan masih sumir.

Usai pertemuan, gubernur hanya mengunggah status melalui media sosial tweeter, kalau pusat telah melukai rakyat NTB. Meski demikian, informasi yang menyeruak
menyebutkan, pertemuan itu memegang opsi, kalau akan ada perpanjangan lagi terhadap proses divestasi. Jika itu terjadi, maka itu akan menjadi proses perpanjangan ketiga kali. Perpanjangan kedua, durasi waktunya akan habis pada 18 Mei 2011, tengah pekan ini.
Gubernur yang dikonfirmasi, tengah pekan lalu, tetap mengharapkan batas akhir divestasi saham Newmont benar-benar ditentukan 18 Mei 2011. Dalam hitungan hari ini, gubernur mengaku akan menghadap Presiden Yudhoyono di istana, membicarakan masalah divestasi ini.

”Kita tetap meminta closing-nya itu nanti tanggal 18 Mei. Iya, dalam waktu tersisa, kita akan bertemu Presiden. Surat sudah disampaikan pemerintah daerah,” kata gubernur.
Hingga akhir pekan, belum ada kabar, kapan istana akan menerima gubernur. Namun, pada Ahad, 15 Mei 2011 malam, Gubernur HM Zainul Majdi dilantik sebagai ketua DPD Partai Demokrat NTB. Dalam pelantikan itu, putra bungsu SBY yang juga Sekretaris DPP Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono dan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, bertemu dan berbicara dengan Zainul.

Muncul rumors, dua petinggi Demokrat itu juga mendapat titipan pesan, kalau Ketua DPD Demokrat NTB yang baru yang juga Gubernur NTB, meminta keluangan waktu Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden Republik Indonesia. Benar tidaknya rumors itu, tak ada konfirmasi.

Namun di luar itu, empat lembaga hukum dan komunikasi di NTB menilai langkah pemerintah pusat membeli saham PTNNT, melanggar aturan, bahkan masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan.

Empat lembaga itu adalah Lembaga Bantuan Hukum NTB, Semaidea, Pusat Penelitian Hukum dan Pengembangan Sumber Daya Hukum Universitas Mataram dan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram.

”Modus pembelian sisa saham divestasi PTNNT melalui Pusat Investasi Pemerintah oleh pemerintah pusat adalah cacat hukum dan menyalahi mekanisme dan prosedur yang diatur UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara,” kata Anang Husni, Doktor di Fakultas Hukum Unram.