Ada Yang Goreng Isu Narkoba

“Memang ada sekelompok orang di negeri ini yang tugasnya begitu. Ada yang tugasnya menggoreng saya lalu berbicara di media. Mereka tahu sedikit, tapi bicara sangat banyak. Padahal mereka tidak tahu apa yang mereka komentari,” kata Patrialis di Mataram, Jumat (13/5).

Patrialis mengatakan ini usai meresmikan Sentra Pengaduan Hukum dan HAM, dan
memfasilitasi terbentuknya Forum Pengadilan, Kanwil Hukum dan HAM, Kejaksaan dan
Kepolisian (Dilkumjakpol) NTB. Peresmian dipusatkan di Gedung Graha Bhakti
Praja, komplek Kantor Gubernur NTB, Jl Pejanggik, Mataram.

Hingga Jumat tadi pagi, Patrialis mengaku masih ada stafnya yang melaporkan
kalau ada seorang profesor yang berkomentar di media. Profesor itu menyudutkannya soal dengan legalisasi narkoba.

“Nanti baru dia nangis kalau cucunya ketangkap. Bagaimana hidup di penjara
yang begitu menyakitkan,” tukas Patrialis.

Ia menegaskan, tidak ada legalisasi narkoba di Indonesia. Narkoba masih menjadi
musuh utama Indonesia, bersama dua musuh utama lainnya, yakni terorisme dan korupsi.
“Nggak ada legalisasi narkotika di negara ini. Narkotika bersama terorisme
dan korupsi adalah tiga musuh besar negara ini. Ini yang harus diluruskan,” kata politisi PAN ini.

Menurut dia, yang ada saat ini adalah upaya memproses hukum pengguna narkotika
dengan barang bukti satu gram dengan mengarahkannya pada upaya rehabilitasi,
bukan dengan memasukkannya di penjara.

“Dalam hukum memang tidak ada maaf. Tapi kan negara kita bukan negara pendendam. Ini soal kasih sayang. Ini soal rehabilitasi, bukan legalisasi. Anda bayangkan, ada anak kita yang baru pertama kali memakai narkotika, lalu dimasukkan penjara
bergabung dengan penjahat kawakan,” katanya.

Ia menyebut, rehabilitasi itu adalah amanat UU No 35/2009 tentang narkotika.
Dalam pasal 103 UU itu, memungkinkan pengguna narkotika dengan barang bukti
kurang dari satu gram, direhabilitasi, bukan dipenjara.

“Rehabilitasi itu juga proses hukum. Bisa rehabilitasi sosial atau rehabilitasi secara kesehatan. Jadi ini bukan maunya saya. Ini maunya undang-undang,” tegasnya.
Patrialis menyebut Mahkamah Agung pada 17 April 2011 telah mengirimkan Surat
Edaran kepada seluruh ketua Pengadilan Tinggi dan negeri di seluruh Indonesia.
MA memerintahkan para hakim agar memberikan hukuman dengan sistem rehabilitasi
khususnya kepada pemakai yang tertangkap tangan, dan pada saat itu yang
bersangkutan baru pertama kali memakai dan bukan pengedar.

Biro Yang Tak Kunjung Jago

Gedung Graha Bhakti Praja, komplek Kantor Gubernur sudah mulai hirup pikuk sejak pagi. Pejabat berpakaian sipil lengkap memenuhi ruangan besar itu. Agenda Kamis, 17 Februari pagi itu adalah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 291 pejabat.
Ada senyum dan ada nada getir yang tertangkap. Sejumlah pejabat bahkan mengaku deg-degan. Maklum, seperti biasa, undangan mutasi datang seperti serangan tentara yang mendadak. Mereka yang mendapat promisi menyungging seyum lebar. Sebagian bahkan ada yang cupika-cupiki dengan rekan sejawat. Tapi sebagian lain banyak yang terlihat tak tenang.

Jika tak keliru menghitung, itu adalah mutasi ketujuh yang dilakukan duet Gubernur HM Zainul Majdi dan Wakilnya H badrul Munir sejak mereka dilantik September 2008 silam. Meski paling bontot, tapi mutasi mutasi pecan lalu itu adalah mutasi yang menyasar pejabat dalam jumlah paling banyak.

Mutasi, seperti yang kerap diutarakan Gubernur adalah kepentingan organisasi pemerintahan. Karena itu, kata dia, mutasi bukan hal yang istimewa.
Benarkah begitu? Anda bisa berdebat. Terlepas dari istimewa atau tidaknya mutasi itu, satu hal yang pasti, kesempatan memutasi pejabat itu telah dimanfaatkan Gubernur dengan baik, justru untuk menyampaikan hal yang istimewa.

Ini soal kinerja yang jeblok. Maka Gubernur mulai berkisah. Ia memberi bocoran dari hasil evaluasi yang melibatkan tim independen dengan indikator yang amat bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian besar SKPD yang berkinerja rendah rupanya ada di Biro Sekretariat Daerah.

‘’Dari hasil evaluasi itu, sebagian besar yang berkinerja kurang, ada di Sekretariat Daerah,’’ katanya.

Mendengar itu, sejumlah Kepala Biro Sekretariat Daerah yang hadir dalam pelantikan itu tertunduk. Yang paling kena tonjok dengan bocoran Gubernur tentu saja, Sekretaris Daerah NTB, H Muhammad Nur. Ia duduk di kursi depan, mendampingi Gubernur dan Wagub.
‘’Ini tanggungjawab Sekda. Tidak boleh ada lagi SKPD yang kinerjanya kurang,’’ kata Gubernur. Maka Sekda pun ia beri peer, membenahi kinerja Sekretariat Daerah.

Saat ini ada sembilan Biro di Sekretariat Daerah Pemprov NTB. Namun Gubernur tak ingin merinci, biro apa saja yang kinerjanya tak menggembirakan itu.

‘’Saya tidak ingin sebutkan. Nanti diolok-olok oleh teman-temannya. Biar ini menjadi bahan saya dan wakil gubernur,’’ ujarnya.

Kata dia, kinerja SKPD Sekretariat Daerah mestinya bisa menjadi paling baik, mengingat kedekatan lokasi kerja mereka yang menyatu dengan Gubernur, Wagub dan Sekda, sehingga tiap saat mereka bisa berkonsultasi dengan pimpinan, dibanding SKPD lain yang posisinya menyebar.

Toh kedekatan lokasi itu tak memberi efek baik. Muhammad Nur, pekan lalu, usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Bulog Divisi regional NTB dengan Badan Koordinasi Penyuluh dan Dinas Pertanian NTB mengatakan, setelah sekian lama, rupanya masih ada Kepala Biro yang tak memahami tugas pokok dan fungsinya. ‘’Sebagai manusia biasa, masih ada itu,’’ katanya.

Secara umum kata Nur, tahun lalu, ada biro dengan kinerja baik. Namun sebagian ada yang berkinerja cukup, dan dua diantaranya biro dengan kinerja rendah. Sebagai bukti adanya biro berkinerja baik, pada mutasi pekan lalu, promosinya Kepala Biro Administrasi Pembangunan HL Imam Maliki menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB.

Soal kinerja yang jeblok memang bukan perkara baru. Tahun lalu, bahkan tidak ada SKPD yang berkinerja sangan baik. Saat evaluasi awal tahun, Gubernur mengatakan, ‘’Secara keseluruhan belum sesuai harapan dan masih ada dua aspek utama yang perlu dibenahi yakni perencanaan dan penganggarannya.’’

Hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja SKPD yang dipimpin Ahmad Zainy, dari Universitas Mataram menyebutkan, tahun lalu, 26 dari 47 SKPD Pemprov berkinerja baik dan 19 SKPD lainnya hanya berkinerja cukup.

Evaluasi kinerja saat itu lebih difokuskan pada pelaksanaan program organisasi SKPD yang mengacu kepada rencana strategis (renstra), rencana kinerja tahunan (RKT) dan program utama yang telah disepakati dan dinyatakan dalam penetapan kinerja yang ditandatangani sebelumnya.

Evaluasi dilakukan dua kali setahun atau setiap enam bulan sekali dan pada awal 2010 akan disimpulkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) menggunakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

‘’Tersimpulkan bahwa dari segi capaian fisik dan keuangan sudah baik, namun belum diketahui apakah sudah mengarah kepada pencapaian indikator kinerja sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) NTB,’’ kata Ahmad Zaini.

Tim evaluasi juga menyimpulkan kurangnya konsistensi dan sinergi antara program SKPD serta visi dan misi selaku indikator kerja yang harus dicapai dalam RPJMD NTB.
Kinerja yang tak kunjung baik itu, menyebabkan Gubernur mengambil langkah terobosan menjelang akhir tahun lalu. Evaluasi yang dilakukan Gubernur saat itu dilakukan seperti anak sekolah yang hendak ulangan.

Gubernur meminta setiap kepala SKPD menulis tangan program prioritas di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur. Langkah itu untuk menguji keseriusan para pimpinan SKPD dalam mengimplementasikan program kerjanya, sekaligus mengetahui kemampuan masing-masing pimpinan SKPD.

‘’Hasil tulis tangan itu dievaluasi tim khusus dan akan disampaikan kepada Pak Gubernur selaku pengambil kebijakan. Tentu SKPD yang ngawur akan kelihatan,’’ kata Wakil Gubernur H Badrul Munir, waktu itu.

Menurut Badrul, evaluasi kinerja pengelolaan anggaraan masing-masing SKPD itu mengacu kepada penetapan kinerja yang ditandatangani pimpinan SKPD dengan Gubernur NTB di awal tahun anggaran.

Penetapan kinerja itu merupakan pernyataan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

SKPD yang mengimplementasikan penetapan kinerja itu yakni 16 dinas teknis, 14 Lembaga Teknis Daerah (LTD), sembilan biro, tiga asisten dan lima staf ahli.

Penetapan kinerja itu berisi gambaran kinerja sebagai dasar komitmen kinerja instansi pemerintah, yang mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Hasil evaluasi maraton itu, sedikit tidak akhirnya membuahkan hasil. Menurut Gubernur, ada enam SKPD yang tahun ini kinerjanya amat bagus. Ini kata dia, baru pertama kali ada SKPD yang berkinerja sebagus itu.

Sayang, Gubernur tak mau menyebut SKPD yang kinerjanya paling bagus itu. ‘’Nanti jadi geer (gede rasa). Padahal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan,’’ kata Gubernur. Untuk tidak mengulang kinerja yang jeblok seperti tahun lalu, Pemprov kini sudah mulai mengambil ancang-ancang. Sekda NTB yang punya peer menyatakan, pembenahan kinerja itu menjadi salah satu prioritas pihaknya. Tengah pekan lalu, seluruh Kepala Biro Setda telah ia kumpulkan. Rapat digelar maraton.

Nur telah memasang target, pada triwulan pertama tahun 2011 ini, baiknya kinerja SKPD itu akan dilihat dengan serapan anggaran, apakah mencapai target atau tidak. Ia telah memasang target, realisasi APBD triwulan pertama tahun ini akan mencapai 35 persen.

Bayaran Naik di Selat Alas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika NTB bergerak cepat. Dinas yang mengurus transportasi ini mesti berkejaran dengan waktu. Tengah Februari lalu, jajaran dinas ini telah mengantongi Peraturan Gubernur No 1/2011. Peraturan itu mengamanatkan hal yang sangat penting : tarif penyeberangan lintas Kayangan – Pototano di selat Alas naik.
Maka Jumat (18/2) pagi, Dishubkominfo NTB mengumpulkan sejumlah pihak terkait. Agendanya menyosialisasikan rencana kenaikan yang akan mulai berlaku 1 Maret 2011.
Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur dan Sumbawa Barat didatangkan. Asosiasi Pengusaha Kapal Penyeberangan atau Gapasdap dikumpulkan.

Organiasi pengusaha transportasi darat, terutama pengsuaha angkutan kota antar kabupaten yang melalui rute penyeberangan juga diajak bicara. Tujuannya, agar mereka semua tak kaget, kalau tarif penyeberangan naik. ‘’Mereka juga perlu siap-siap atas rencana kenaikan ini,’’ kata Ridwansyah, Kepala Dishubkominfo NTB, saat sosialisasi.

Seperti kata pepatah, ada asap maka ada api. Kenaikan tarif penyeberangan ini bukanlah akal-akalan Dishubkominfo. Mereka paham, kenaikan itu akan membebani masyarakat pengguna jalur pelayaran itu. Namun, Dishub kata Ridwansyah tak punya pilihan lain.
Tarif penyeberangan saat ini sudah tak menutupi biaya operasional operator pelayaran. Karena itu, jika tak dinaikkan, akan mengancam perusahaan pelayaran yang melayani rute penyeberangan ini.

Ridwansyah mengatakan, kenaikan tarif itu untuk mempertahankan kinerja dan pelayanan di pelabuhan. Tarif saat ini kata Ridwan hanya mampu memenuhi 57,37 persen dari biaya pokok untuk cost recovery.

Kenaikan tarif itu juga dipengaruhi kenaikan harga kapal bekas saat ini yang naik 27 persen. Selain itu, menyusul inflasi, operator juga harus menaikkan gaji dan tunjangan anak buah kapal hingga 25,63 persen.

Biaya dooking dan pemeliharaan kapal kini juga sudah naik hingga 24,53 persen. Kenaikan itu telah menyebabkan biaya operasional pengelola kapal naik hingga 58,75 persen.
Sebelumnya, dengan alasan serupa penyeberangan Lembar – Padang Bai, juga sudah naik lebih dulu. Pengelola penyeberangan yang melayani selat Alas tentu iri.

Maka ketika rencana kenaikan itu telah disetujui Gubernur, mereka sumringah. Saat ini, di rute itu ada 13 kapal yang beroperasi selama 24 jam dalam 32 trip.

‘’Kami kira kenaikan ini kecil dari sisi prosentase. Tapi kami patut syukuri,’’ kata Soekartaji Anwar, Kepala Cabang JM Fery, salah satu perusahaan pemilik kapal yang melayani rute Kayangan – Tano.

Dengan kenaikan ini, nantinya penumpang dewasa akan dikenakan tarif Rp18.000 per orang dari tarif lama Rp15.500. Sementara anak-anak naik dari Rp9.000 menjadi Rp10.500 per orang.

Kendaraan penumpang dengan kapasitas tujuh orang, dari tarif semula Rp322.000 per unit, akan naik menjadi Rp378.500. Kendaraan barang dengan ukuran yang sama naik menjadi Rp334.000 dari semula RpRp283.500.

Kendaraan penumpang ukuran sedang kursi 24 orang, naik menjadi Rp538.500 dari Rp464.000 per unit. Sedangkan kendaraan barang dengan ukuran sama menjadi Rp482.500 dari semula Rp411.500.

Sementara itu bus penumpang ukuran besar dikenakan tarif dari semula Rp750.000 menjadi Rp870.000. Kendaraan barang seukuran dikenakan tarif Rp736.500 dari Rp627.500 per unit.

Sisanya, kendaraan barang dengan tonase tinggi, dari tarif semula Rp799.500 kini menjadi Rp1.279.000. Kalau kendaraan barang gandeng, dari tarif semula Rp1.399.500 kini menjadi Rp1.630.000 per unit.

Terakhir tarif penyeberangan di Selat Alas naik pada 2009 lalu. Tarif saat itu disesuaikan dengan kanaikan harga Bahan Bakar Minyak yang membubung. Saat harga bahan bakar turun, tarif waktu itu juga ikut turun.

Kenaikan ini tentu mendapat pertanyaan dari sejumlah kalangan. Pertanyaan terutama soal kualitas pelayanan di rute penyeberangan itu. Seperti halnya fasilitas trasanportasi publik yang lain, naik dalam pelayaran di rute ini, jauh dari kesan nyaman. Penumpang juga ragu akan nasib keselamatan mereka.

Ridwansyah tak menampik itu. Ia bahkan menyebut, pergi ke Sumbawa dari Lombok atau sebaliknya menggunakan kapal penyeberangan, berarti harus siap berhadapan dengan para pedagang asongan. ‘’Bahkan pedagang asongan lebih banyak dibanding dengan anak buah kapal,’’ ujarnya.

Tak cuma pedagang asongan, pengamen juga tak pernah alpa di kapal penyeberangan. Asongan dan pengamen ada kapan saja. Tak peduli menyeberang tengah malam atau dini hari sekalipun. ‘’Mereka bahkan seperti sudah seperti pegawai kapal,’’ ujar Ridwansyah.
Menyadari itu, maka dengan kenaikan ini, ia menjanjikan pelayanan yang lebih baik. Sebagai kompensasi kenaikan itu, pihaknya akan menyusun standar pelayanan minimal yang harus diberikan pengelola kapal pada penumpang.

Sejauh ini standar minimal itu memang belum dirinci. Namun kata Muhammad Yasin, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gapasdap Lombok Timur, standar minimal pelayanan itu akan menyangkut standar keselamatan dan standar kenyamanan.

‘’Standar keselamatan dan kenyamanan ini menjadi prioritas kami,’’ kata Yasin. Diantara yang bisa ia sebut saat ini adalah pembenahan pedagang asongan dan pengamen. Termasuk menyiapkan tempat istirahat yang nyaman bagi penumpang di kapal.

Soekartaji menambahkan, pelayanan dari pengusaha kapal adalah kesiapan operasi secara penuh. Kenaikan tarif ini akan menyebabkan penumpang tak terlalu lama menunggu di pelabuhan. ‘’Operasional kami menyebabkan, tiap 45 menit, selalu ada kapal yang akan menyeberang,’’ ujarnya.

Ia mengakui, jika kenaikan tarif penyeberangan ini akan diikuti dengan pengawasan yang ketat dari otoritas perhubungan dan pelayaran. Karena itu, kata dia, pengusaha kapal tak lagi bisa mengabaikan standar keselamatan.

‘’Kalau dulu, pengusaha kapal masih bisa menunda dooking kapal dengan alasan tidak ada space di tempat dooking. Tapi sekarang tidak. Pengawasan sudah amat ketat sekali,’’ ujarnya.
Menurut dia, sekali dooking, kapal memerlukan anggaran tak sedikit. Di JM Fery yang ia pimpin, mantan Kadis Perhubungan NTB ini mengatakan, satu unit kapal memerlukan anggaran Rp1 miliar hingga Rp2 miliar sekali dooking.

Pembenahan juga akan dilakukan Dishubkominfo di pelabuhan. Pedagang kaki lima yang ada di pelabuhan akan ditata rapi. Dishubkominfo kini telah menyiapkan rencana penataan itu. Tak tanggung-tanggung, telah disiapkan anggaran Rp4 miliar untuk penataan.

Di area pelabuhan akan disiaspkan arena food cort dengan memberadyakan pedagang lokal saat ini. ‘’Mereka akan kami kelola. Bukan kami singkirkan,’’ ujarnya.

Anggaran sudah ada, rencana telah disisapkan. Kini tinggal menunggu realisasi. Akankah kenaikan tarif ini tak lagi diikuti pengabaian keselamatan dan kenyamanan? Kita tunggu. * Kusmayadi

Naik di Laut Naik di Darat

Kenaikan angkutan penyeberangan lintas Kayangan – Pototano, berimbas pada kenaikan tarif angkutan darat yang menggunakan jasa penyeberangan itu. Tarif bus ke Sumbawa, Dompu dan Bima dari Lombok dan sebaliknya naik.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Ridwansyah mengatakan, tarif angkutan antar kota antar kabupaten yang menyeberang akan disesuaikan.

‘’Kisarannya, kenaikan pada 10 hingga 15 persen dari tarif sekarang,’’ ujarnya. Kenaikan itu juga akan mulai berlaku saat tarif penyeberangan mulai diberlakukan 1 Maret.

Sepanjang pekan lalu, Ridwansyah menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan Organisasi Transportasi Darat atau Organda. Tujuannya untuk mengetahui berapa persis angka kenaikan.

‘’Kita ingin tidak memberatkan masyarakat. Tapi tidak juga merugikan pengusaha trnasportasi dan juga perusahaan penyeberangan,’’ ujar Ridwansyah.

Syarifuddin, pengusaha kendaraan Balong Niat tujuan Mataram – Taliwang, Sumbawa Barat mengatakan, pihaknya masih bingung menentukan biaya kenaikan yang pas. Saat ini kata dia, ia memberlakukan tarif Rp55 ribu sekali trip rute Mataram – Taliwang PP.

Ia menyebut, dengan tarif lama, sebetulnya perusahaannya tak memanen untung banyak. ‘’Menyeberang saja, kami harus membayar Rp460 ribu. Sementara tak setiap saat bus penuh,’’ ujarnya. Ia mengoperasikan bus sedang dengan kapasitas 24 kursi.

Tarif yang berlaku saat ini adalah tarif tahun 2009 silam. Tarif itu tak pernah lagi direvisi. Saat itu ditetapkan, tarif angkutan angkutan penumpang umum AKDP, sebesar Rp140 per penumpang per kilometer.

Magis Piala FA Masih Ada

BILA menilik hasil dalam beberapa musim terakhir, Piala FA disebut telah kehilangan daya magisnya. Namun Everton membuktikan bahwa “keajaiban” Piala FA masih belum sirna.
Dalam lima musim terakhir misalnya, hanya sekali Piala FA jatuh ke tangan tim yang bukan termasuk tim raksasa. Itu terjadi di musim 2007/2008 saat Portsmouth menjadi juara. Lawan The Pompey ketika itu pun juga bukan tim besar yaitu Cardiff City.

Ada pun di empat musim lainnya, gelar menjadi milik Liverpool (2005/2006) dan sisanya menjadi milik Chelsea. “Saya terus membaca berita bahwa Piala FA telah kehilangan daya magisnya. Namun itu adalah sebuah anggapan sampah terbesar yang pernah ada,” seru bek Everton Philip Neville di situs resmi klub, setelah pertandingan antara The Tofees kontra Chelsea di replay babak keempat Piala FA.

Everton sendiri berhasil menyingkirkan Chelsea yang berstatus juara bertahan lewat adu penalti. Dalam laga ini, kematangan anak buah David Moyes menunjukkan bukti. Sempat ketinggalan 0-1 lewat gol Frank Lampard, Leighton Baines berhasil menyamakan skor dan memaksakan adu penalti.

Di babak tos-tosan, tim Merseyside Biru juga sempat dalam posisi tertinggal dari tim London Barat, namun akhirnya bisa membalikkan keadaan dan menang. “Anda tidak bisa menciptakan keajaiban seperti ini di kompetisi piala yang lain,” seru Neville.

Mantan pemain Manchester United itu menjadi penentu kemenangan Everton. Eksekusinya memastikan langkah tim pemegang lima gelar Piala FA itu ke babak berikutnya. “Saya percaya diri dengan penalti itu karena saya sudah berlatih setiap pekan. Kami mengerjakan pekerjaan rumah kami di Everton dan saya sangat percaya diri. Penendang penalti kelima mungkin adalah penalti paling glamor,” ujar Neville.

MU Melaju di Piala FA

KLUB kuat Manchester United melaju ke perempatfinal Piala FA usai menang tipis 1-0 atas Crawley Town. Gol tunggal yang mengantarkan MU tersebut dikemas oleh Wes Brown.
MU menghadapi Crawley Town di Old Trafford, dalam laga babak kelima Piala FA. Sir Alex Ferguson mencadangkan nama-nama yang biasanya menjadi pemain reguler seperti Wayne Rooney dan Darren Fletcher.

Untuk duet penyerang, The Red Devils mengandalkan Javier Hernandez dan Bebe sebagai starter. Meski menang 1-0, namun sempat membuat Sir Alex Ferguson kerepotan.
Sebuah gol yang dibuat Wes Brown menjadi pembeda antara Manchester United dan Crawley Town. Setan Merah tak mendapat itu dengan mudah. Walau di babak awal mendominasi dan punya banyak peluang, Crawley tampil bagus di paruh kedua dan beberapa kali membuat pendukung tuan rumah was-was dibuatnya.

Soal perlawanan sengit yang diberikan klub Divisi Conference itu, Sir Alex Ferguson mengakuinya. Dia malah menilai kalau skuad besutan Steve Evans berhak dapat hasil imbang dalam pertandingan tersebut.

“Tak penting dengan skor yang dibuat, ini adalah harinya mereka, itu tak perlu ditanyakan lagi. Mereka layak bermain imbang, sungguh, di babak kedua, dengan upaya yang mereka lakukan, juga komitmennya,” sahut Fergie.

Jika diurut dari Premier League, maka Divisi Conference ada di tangga kelima kasta sepakbola Inggris. Meski terpaut jarak sangat jauh, dibanding The Red Devils yang kini memuncaki klasemen, Crawley mampu membuat ‘Setan Merah’ kesulitan di kandang sendiri.

“Mereka membuat kami kesulitan dan kami berada di posisi dua untuk mendapatkan bola. Itu mengecewakan. Tapi kami punya pemain yang tak paham bagaimana kondisi di Piala FA. Mungkin buat mereka itu adalah pelajaran terbesar. Kadang Anda tersendat di kejuaraan ini dan Anda harus berjuang untuk bisa lolos. Kami pernah merasakannya di masa lalu,” kata Sir Alex.

Insiden Lambu Dikecam

AKSI unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Penolak Eksploitasi Tambang (AMMPET) yang berakhir dengan bentrokan melawan aparat, di Kantor Camat Lambu, Kabupaten Bima, 10 Februari lalu, dikecam banyak pihak. Sebabnya, beberapa warga terkena tembakan aparat dan lainnya ditahan, gara-gara menolak kebijakan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen yang mengijinkan usaha pertambangan di daerah mereka.

Di Lombok, para aktivis menggelar demonstrasi mengecam aksi penembakan warga yang dilakukan aparat kepolisian Bima. Di Lombok Timur, aksi solidaritas untuk warga Lambu itu dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Metro Cabang Lombok Timur, Kamis (17/2) lalu. Aksi yang dilakukan di depan Mapolres Lotim itu, mendesak Kapolda NTB untuk mencopot Kapolres Bima.

Kepemimpinan Kapolres Kota Bima dinilai tidak berjiwa besar. Gagalnya kepolisian memberi rasa aman saat unjuk rasa berlangsung, disebut sebagai bentuk kegagalan Kapolres. Koordinator aksi, M. Idrus, juga menuntut agar SK nomor 188 tentang eksploitasi lahan di Kecamatan Lambu, dicabut oleh pihak berwenang. SK eksploitasi lahan tersebut dinilai akan merugikan masyarakat di kemudian hari.

Pada hari yang sama, aksi mengecam insiden Lambu yang berujung pada permintaan agar Kapolda NTB mencopot Kapolres Kota Bima dan Kapolsek Lambu, dilakukan Aliansi Solidaritas Masyarakat Lambu (KAMIL), di depan Polda NTB. Selain mengecam tindakan aparat, mereka juga meminta agar warga yang ditahan pihak kepolisian dilepaskan kembali.