Minta Guru Tanggung Jawab Pusat

Selama ini guru menjadi komunitas politik dalam kancah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk itu, Anggota Komisi IV DPRD NTB TGH Hazmi Hamzar setuju kalau persoalan mutasi, penempatan, pengangkatan, penggajian, dan penghentian guru menjadi urusan pemerintah pusat, bukan daerah. “Agar profesional guru tetap terjaga,” tukasnya kepada Koran Kampung, Kamis (7/7).

Menurut dia, guru yang ada di lingkup Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) dan Kementerian Agama semestinya dilindungi profesionalitasnya dari kepentingan politik.
“Saya setuju kalau guru-guru itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena selama ini menjadi komunitas politik jika saat Pilkada,” ungkap Hazmi Hamzar.

Selama ini, jika guru menenteng politik salah satu calon di daerah tertentu, maka risikonya adalah mutasi hingga ke kawasan terpencil atau turun jabatan atau tidak diberikan jabatan apapun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *