Mengenal Lebih Dekat Kutai Kartanegara

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari akhirnya mengikuti jejak ayahnya, almarhum Syaukani Hasan Rais. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakannya sebagai tersangka pekan lalu, jadi dia mengalami nasib yang sama dengan Syaukani pada 2006 saat dia memegang jabatan yang sama. Sekali lagi, kasusnya mencerminkan kegagalan demokrasi kita untuk menghasilkan pemimpin yang tidak tercinta.

Mengenal Lebih Dekat Kutai Kartanegara. Rita dituduh mengambil uang suap sebesar Rp6 miliar dari CEO Sawit Golden Prima, yang juga disebut sebagai tersangka oleh KPK. Biaya fasilitasi ini diyakini terkait dengan pemberian izin kelapa sawit untuk Kabupaten Kutai. Klik Pulau Tidung 2018. Pendekatannya nampaknya mirip dengan Walikota Cilegon Iman Ariyadi, tertangkap oleh KPK dalam sebuah operasi yang membuatnya tertangkap seminggu sebelumnya. Walikota dan bawahannya diyakini telah menerima suap sebesar Rp1,5 miliar dari pengusaha sehubungan dengan dikeluarkannya izin untuk kawasan industri.

Kasus Rita dan Iman menambah daftar panjang kepala daerah yang terlibat dalam korupsi. Dalam dua tahun terakhir, 19 kepala daerah tertangkap oleh KPK. Dari catatannya, antara tahun 2004 dan Juni 2017, 78 kepala daerah, termasuk 18 gubernur dan 60 walikota atau bupati dan wakilnya, terlibat dalam korupsi.

Penangkapan pejabat ini tampaknya tidak menghalangi orang lain karena, antara lain, orang-orang yang bersalah sepertinya tidak pernah mengalami konsekuensi keuangan yang signifikan. Mereka yang terbukti melakukan korupsi pada umumnya tetap makmur karena tidak semua kekayaan mereka disita. Kalimat mereka juga relatif ringan. Ayah Rita, misalnya, dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara, meski Mahkamah Agung akhirnya berhasil meningkatkannya menjadi enam tahun.

Korupsi Indonesia mencatat hukuman koruptor sampai semester pertama tahun lalu. Tidak kurang dari 71 persen dari 384 orang yang dituduh melakukan korupsi menerima hukuman ringan kurang dari empat tahun penjara. Selama periode tersebut, jaksa penuntut umum rata-rata mencari hukuman tiga tahun empat bulan penjara. Kenyataannya, hukuman ini bahkan lebih ringan karena sering kali dikurangi oleh remisi.

Sekarang ada celah lain bagi koruptor untuk melepaskan diri mereka dengan meminta sidang pra-persidangan. Titik lemah dalam proses hukum ini, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, muncul begitu seseorang diberi nama sebagai tersangka dan menjadi objek pendengaran semacam itu. Lihat juga info wisata pulau pari. Mengenal Lebih Dekat Kutai Kartanegara. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman melepaskan tuntutan KPK setelah memenangkan masa pra-persidangan di bulan Maret.

Bukan hanya proses peradilan yang perlu perbaikan: proses politik saat ini yang cenderung menghasilkan pemimpin korup juga perlu diluruskan. Partai politik, pemerintah, dan masyarakat semua bertanggung jawab atas kegagalan mekanisme demokrasi ini. Partai politik sering mendorong kandidat yang lemah dan korup sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari kandidat nantinya. Masyarakat sama-sama tidak kritis, karena orang memilih tokoh rakyat meski catatan mereka buruk.

Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme demokrasi tidak disiratkan oleh suap politik. Para pihak juga harus didesak untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat daripada membiarkan mereka tidak tahu apa-apa. Kasus Rita Widyasari menunjukkan kecenderungan ini. Dia tidak akan terpilih menjadi bupati jika pemilih Kutai menyadari betapa buruknya rekam jejak ayahnya, dan bahaya sebuah dinasti politik.

Hubungan transaksional antara pemerintah daerah dan majelis bjfk juga memungkinkan kepala daerah untuk terlibat dalam korupsi. Praktik penyuapan yang melibatkan politisi dan pejabat pemerintah terjadi dari penganggaran hingga pelaksanaan proyek pemerintah. Mengenal Lebih Dekat Kutai Kartanegara. Tanpa adanya perubahan dalam praktik politik yang menyedihkan ini, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah hanya akan terus menghantui kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *