Mengamuk Di Ajang Pelantikan

Ratnawati yang duduk di barisan ketiga kursi paling depan, tiba-tiba maju mendekati panggung, sesaat setelah Anas membaca kalimat sumpah yang diikuti seluruh pengurus yang dilantik. Berteriak kesal, Ratnawati membanting kursi.

“Saya enggak dihargai. Saya lelah berjuang demi partai ini. Saya yang lelah, tapi malah orang lain yang menikmati,” ketus Ratnawati.

Dia mengamuk lantaran namanya tidak masuk dalam jajaran kepengurusan Partai Demokrat NTB. Sejumlah kader lain, petugas keamanan partai, dan aparat kepolisian berusaha turun tangan mencoba meredam amarah Ratnawati. Dia meronta dan berteriak histeris saat dipaksa keluar ruangan pelantikan. Di luar ruangan, tangis Ratnawati pun pecah. Di luar gedung yang juga dipenuhi tamu undangan, dalam kawalan polisi, Ratnawati masih meronta histeris. Mantan calon anggota legislatif pada pemilu 2009 lalu ini pun menjadi pusat perhatian. Beberapa kolega berupaya menenangkannya, namun tak ia gubris.

“Saya hanya ingin masuk menjadi pengurus,” katanya setengah berteriak.
Dia mengaku tim formatur pernah menjanjikan dirinya menjadi pengurus daerah. Namun hingga hari pelantikan, janji itu tak ditepati.

Anas Urbaningrum dan hadirin yang tengah berada di panggung dibuat kaget atas ulah kader perempuan Demokrat itu. Sekretaris DPP Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono yang duduk berdampingan di barisan kursi paling depan dengan Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Jafar Hafsah juga tersentak. Anas Urbaningrum yang sempat terganggu dengan kejadian itu mengatakan agar jangan ada lagi dikotomi kader lama dan baru dalam kepengurusan di Partai Demokrat.

“Jangan kembangkan dikotomi kader lama dan baru. Harus tetap menjaga soliditas,” ujar Anas Urbaningrum saat berpidato di Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB, Minggu (15/5) malam.

Mungkin karena tak ingin dibuat malu, polisi dan jajaran fungsionaris Demokrat memilih mengamankan Ratnawati di salah satu ruangan lantai tiga, masih di arena gedung tempat pelantikan berlangsung. Sayang, wartawan dilarang dan dihadang mengambil gambar dan mengabadikan peristiwa lanjutan.

Setelah Ratnawati yang sebelumnya menjadi bagian dari Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) membuat kericuhan ketika namanya tidak ada lagi dalam kepengurusan, Anas Urbaningrum berulang-ulang menekankan agar tidak ada lagi dikotomi antara kader lama dan baru.

Ditanya soal kader yang ngamuk, Anas Urbaningrum mengatakan sususan pengurus DPD Demokrat NTB masih belum lengkap seluruhnya. Sebab, masih akan ada pengurus di biro-biro.

Ratnawati tidak sendiri. Dia merupakan satu dari sekian banyak kader Partai Demokrat yang tidak terpilih lagi menjadi pengurus saat pergantian Ketua DPD Partai Demokrat NTB karena KH M Zainul Majdi yang dilantik menjadi Ketua DPD Partai Demokrat NTB membawa gerbong kepengurusan yang baru. Ada di antara mereka yang sebelumnya pengurus di parpol lain, sebut saja Golkar, Hanura, dan Partai Bulan Bintang. Ada juga akademisi, dan beberapa di antaranya adalah pejabat pemerintahan yang baru saja pensiun.

Zainul Majdi yang merupakan kader Partai Bulan Bintang (PBB) itu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB dalam Musyawarah Daerah (Musda) II Partai Demokrat NTB, 3 April lalu membawa Zainul Aidi yang bukan kader Demokrat, namun merupakan orang dekatnya yang kini menjabat Direktur PT Gerbang NTB Emas (GNE), perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi NTB, untuk duduk menjadi Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB.

Zainul Majdi juga membawa mantan Ketua KPU NTB TGH Mahally Fikri untuk menjabat sebagai Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB. Bahkan, mengajak dua orang kader di luar Partai Demokrat, seperti H Lalu Ruhpina, mantan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram sebagai Ketua Majelis Partai Demokrat NTB dan mantan Wakil Gubernur NTB HB Thamrin Rayes alias Bonyo diangkat sebagai Wakil Ketua Majelis Partai Demokrat NTB.

Selain itu, ada juga nama Ahmad Syarif Husain yang merupakan aktivis tani-nelayan, Andy Mardan (LARD), Zakiy Mubarrok yang sebelumnya kader Golkar, Suaeb Qury (GP Ansor yang merupakan underbow Nadlatul Ulama), Pujiati (mantan aktivis LBH APIK NTB), Sitti Mustain’nah (Asokadira), Herman Saputra (mantan aktivis di Serikat Tani NTB), dan M Taufik Budiman (aktivis buruh) menghiasi panggung pelantikan.

Menarik dicermati. Sebab, beberapa nama aktivis tersebut sebelumnya dikenal sebagai ’aktivis jalanan’ yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Ahmad Syarif Husain dan Andy Mardan, misalnya. Mereka dikenal sering melakukan aksi-aksi jalanan menyuarakan isu-isu nasional dan lokal terkait kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kepada masyarakat. Bahkan, nama M Taufik Budiman yang sering ’berhadap-hadapan’ dengan aparat pemerintah dan aparat hukum juga ikut direkrut.

Masuknya para aktivis ini tak pelak menimbulkan tudingan negatif. Sebab, seolah-olah mereka sudah terbius oleh kharisma dan kekuasaan KH M Zainul Majdi, Ketua DPD Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Gubernur NTB.

Apapun itu, siapa saja yang nantinya menjadi pengurus tetap sebagai partai “plat merah” harus tunduk terhadap aturan. Kader-kadernya agar tidak mengganggu roda pemerintahan pusat hingga daerah. Mungkin hal itu juga menjadi pertimbangan menggaet mantan birokrat untuk duduk di kepengurusan Partai Demokrat. Tapi bagi aktivis jalanan? Padahal, kader Demokrat harus memiliki ide konstruktif yang mendukung demokrasi untuk membangun bangsa.

Anas Urbaningrum menekankan pentingnya menjaga nama baik Partai Demokrat, agar selalu mendapat tempat di hati masyarakat. Partai Demokrat akan mengembangkan politik harmoni yang menekankan pada etika dan taat asas terhadap aturan dan sistem yang telah disepakati. Karena itu, Demokrat akan hati-hati dalam menyikapi setiap wacana perubahan agar tidak destruktif yang hanya akan mencederai demokrasi. “Jaga nama baik partai seperti menjaga nama baik sendiri karena nama baik itu penting untuk mempertahankan kebesaran partai,” ujarnya. “Kader Partai Demokrat tidak boleh jadi oposisi yang mengganggu jalannya pemerintahan. Partai Demokrat tidak mau jadi partai penganggu,” tegasnya.

Dengan prinsip yang diusung partainya itu, maka setiap kader harus mengedepankan etika politik yang cerdas dan mampu memberi solusi bagi permasalahan bangsa.
Sebaliknya, kader partainya jangan membuat masalah atau memancing keributan.
Pihaknya memandang perlu menegaskan hal itu karena ingin menjadikan partainya untuk memenuhi harapan rakyat dan hadir guna menjawab kebutuhan rakyat. Tidak ada satupun parpol yang menjadi musuh Partai Demokrat sebab semua perbedaan apapun bendera dan warnanya bukanlah menjadi musuh melainkan partner guna memajukan demokrasi dan bernegara yang sehat.

Usai dilantik Ketua DPD Partai Demokrat NTB KH M Zainul Majdi mengaku akan terus berupaya agar partai itu menempati peringkat pertama pada Pemilu 2015.
Karena itu, ia mengajak semua pengurus dan kader partai untuk bahu-membahu membesarkan Partai Demokrat. “Saya juga akan berupaya menjadi Partai Demokrat sebagai rumah besar bagi masyarakat NTB agar bisa menjadi wadah mengatasi berbagai persoalan masyarakat secara terbuka,” ujarnya.

Majdi juga menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai sesama partai politik. Karena itu, dia menyampaikan terima kasihnya kepada Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusungnya hingga menjadi Gubernur NTB periode 2008-2013. “Lama saya merenung hingga pada akhirnya memilih bergabung dengan Partai Demokrat. Saya pun telah meminta persetujuan Dewan Musta’zar (dewan pengambil kebijakan) di NW (Nahdlatul Wathan) sebelum bergabung ke Demokrat,” ujarnya.
Kericuhan di arena partai politik tidak hanya di Partai Demokrat saja. Di arena Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan, Februari lalu bahkan sempat diwarnai insiden pemukulan. Salah seorang tim formatur dipukul koleganya satu partai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *