Kasus Sumartini, DPRD NTB Surati Presiden

Jasa SEO Terbaik – Dewan ikut bersikap terhadap kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Sumbawa Sumartini yang mendapat hukuman pancung oleh Pengadilan Arab Saudi.

Sikap yang dikeluarkan melalui surat yang dikirim langsung ke Presiden RI dengan nomor surat 162.2/016/PERSID/DPRD/2011 tertanggal 1 Juli 2011 tentang Permohonan Perlindungan Dari Hukuman Pancung TKW atas nama Sumartini di Arab Saudi.

Ketua Komisi IV DPRD NTB Patompo Adnan sebelumnya menjelaskan, surat dikirim langsung ke Presiden RI dan tembusan disampaikan ke Menteri Luara Negeri (Menlu), Menkertrans, Pimpinan Komisi IX DPR RI, Kepala BNP3TKI dan Direktur Eksekutive Migrant Care. “Jadi, kami ikut berupaya mendesak pusat,” tandas Patompo Adnan.

Pihaknya juga membeberkan bahwa, kasus Sumartini menjadi persoalan Komisi IV DPRD NTB yang dibawa ketingkat pimpinan. “Kita sudah membuat surat ke Pemerintah Pusat yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD NTB,” ungkapnya seraya menambahkan, pihaknya juga telah memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB terkait persoalan yang Sumartini.

Dalam kasusnya itu, Sumartini menerima vonis untuk dihukum pancung pada tahun 2009. Dia dituduh melakukan sihir, sehingga anak majikan yang berumur 3 tahun menghilang. Namun, tiga hari kemudian anak tersebut muncul.

Tuduhan yang sama juga terjadi oleh Sumartini yang mensihir anak majikan yang berumur 17 tahun, dan setelah 10 hari kemudian anak yang hilang tersebut muncul lagi. Atas dasar itulah, Sumartini melanggar aturan hukum Arab Saudi yang menegaskan bahwa perbuatan sihir sangat kejam.

Disisi lain, fakta dan bukti bahwa Sumartini melakukan sihir tidak jelas. Namun, pengadilan Arab Saudi tetap menjatuhkan hukuman yang setimpal atas perbuatan Sumartini yang notabena tidak jelas. “Jadi, masalah Sumartini termasuk TKI yang lain dari NTB, kita tindaklanjuti dengan serius,” ujarnya.

Senada dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Endang Yuliati. Menurut dia, kejadian yang dialami Sumartini seharusnya menjadi contoh agar Pemerintah menghentikan pengiriman TKI, khusus perempuan dan memberikan peluang pekerjaan didalam negeri. “Mereka bekerja karena tidak ada pekerjaan di dalam negeri. Jadi, Pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan bagi mereka,” pintanya.

Hal yang sama dikatakan Anggota Komisi IV DPRD NTB TGH Hazmi Hamzar. Dia menjelaskan, Komisi IV menilai moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus mendatang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemerintah untuk berpikir membuka peluang pekerjaan baru di negara sendiri. “Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah membuka pekerjaan baru di daerah masing-masing, khususnya NTB biar TKI kita tidak pergi bekerja keluar negeri,” ujarnya.

Menurut dia, NTB merupakan kawasan yang sangat strategis dalam membuka peluang-peluang pekerjaan, khususnya yang bergerak dibidang Pariwisata dan kekayaan alam. Jika, tidak dipikirkan dari sekarang, maka tetap saja TKI mencari pekerjaan ke luar negeri.

Hazmi Hamzar secara pribadi setuju dengan moratorium yang menjadi kebijakan pemerintah pusat secara pribadi setuju. Namun, harus diimbangi dengan membuka peluang pekerjaan baru. Sehingga, persoalan pekerjaan tidak menggantungkan diri ke luar negeri.

“Intinya, moratorium kita setuju. Tapi, jangan sampai gara-gara itu kami didatangi masa seperti sebelumnya. Jadi, semua ini harus disosialisasikan ke masyarakat,” ungkap Hazmi Hamzar seraya menegaskan, orang yang ingin bekerja keluar negeri lantaran tidak adanya pekerjaan di dalam negeri. Jadi, harus dipikirkan dampak moratorium tersebut.

Apabila membuka pekerjaan baru dirasa sangat berat, maka pihaknya mengusulkan agar dengan moratorium dapat memperbaiki persoalan yang ada, yaitu jaminan keselamatan, penempatan yang baik, perlindungan hukum dan pendapatan TKI. “Kalau tidak ada jaminan, maka lebih baik jangan ada Moratorium,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *