Jalur Belakang di RSBI

Kadung disematkan sebagai sekolah unggulan di mata masyarakat, penerimaan siswa baru pada rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) justru rawan terhadap penitipan siswa yang dilakukan kalangan tertentu.

Adanya titipan sepertinya sudah menjadi budaya pada penerimaan siswa baru melalui jalur RSBI setiap tahunnya. Sekolah sendiri mengaku cukup sulit untuk menolak dan mencegah adanya permintaan jalur belakang ini. Padahal, jalur titipan ini jelas-jelas bisa merugikan siswa lainnya yang mungkin lebih berhak untuk untuk masuk didaftar entri atau daftar tunggu siswa RSBI.

Masyarakat yang dianggap mampu secara finansial berbondong-bondong menyekolahkan
putra-putri mereka di sekolah berlabel RSBI. Namun, bagi lapisan masyarakat yang merasa memiliki akses dan jalur “mulus” karena adanya kedekatan dengan oknum tertentu yang kerap memanfaatkan posisi mereka untuk menitipkan putra-putrinya agar bisa diterima di RSBI. Hal ini karena untuk masuk di RSBI tidak semudah untuk masuk di sekolah reguler umumnya. RSBI pun harus memliki kualitas, fasilitas, tenaga pengajar, akses bagi anak pintar tetapi tidak mampu secara ekonomi, dan kemampuan sekolah dalam menghasilkan peserta didik yang mampu menjadi juara.

“Sulit memang kita tolak adanya hal-hal seperti itu (titipan),” ujar seorang staf Humas di salah satu RSBI di Kota Mataram.

Senada juga diakui langsung oleh salah seorang kepala sekolah salah satu RSBI di Kota Mataram. Dia mengatakan bahwa jalur titipan itu membuat sekolah dilematis karena jika diterima maka akan jelas-jelas merugikan calon siswa lainnya, sementara jika tidak akan memengaruhi hal yang tidak teknis karena sudah diminta oleh oknum pejabat tertentu.
Kabarnya, untuk tahun ini, titip menitip coba dihindarkan dan diupayakan untuk ditiadakan meski mungkin saja sulit. Artinya, penerimaan siswa baru RSBI benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

“Tidak seperti tahun lalu, berkas siswa titipan sampai menumpuk, kita jadi cukup kewalahan,” keluhnya.

Ketua Komite Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Mataram H Kutjip Anwar mengakui adanya titipan bukan tidak mungkin dilakukan, bila hal itu diminta langsung oleh walikota. Tapi, sampai saat ini dan pada tahun-tahun sebelumnya, hal itu tidak pernah dilakukan oleh walikota yang menjabat. Ia merasa yakin walikota saat ini juga tetap akan berkomitmen untuk memberikan contoh yang baik bagi pejabat lainnya.

Sebagai Kepala SMAN 1 Mataram yang juga salah satu RSBI, Kutjip Anwar mengaku menjamin penerimaan siswa baru RSBI di SMAN 1 dilakukan tanpa menerima siswa titipan. Sebab, dia menganggap hal itu bisa merusak sistem dan nama baik RSBI sebagai sekolah unggulan. “Masyarakat bisa marah jika kita menerima titipan,” katanya.

Di SMAN 1 Mataram saja, calon siswa RSBI yang sudah terdaftar dan tersaring secara online hingga ditutupnya pendaftaran Selasa (10/5) mencapai 551 calon siswa yang memenuhi syarat awal pendaftaran atau syarat administrasi. Jumlah ini tersaring dari total 2.699 pendaftar online dari seluruh daerah di NTB.

Sekolah akan melakukan verifikasi terhadap calon siswa yang dinyatakan lulus
syarat administrasi. Selanjutnya sekolah akan mengambil sebanyak 230 siswa untuk tujuh kelas RSBI ditambah satu kelas akselarasi. “Daya tamping kita tahun ini 230 siswa untuk delapan kelas RSBI dan kelas akselarasi,” ujar Kutjip Anwar.

Prestasi dan kemampuan akademis calon siswa harusnya menjadi prioritas utama, begitu pula dengan kredibilitas sekolah. Karena itu, sekolah harus melarang menerima siswa titipan dari siapapun atau tidak memaksakan diri memasukkan putra-putrinya ke RSBI apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sekolah harus memiliki komitmen untuk memberlakukan transparansi mekanisme proses penerimaan siswa.

Ada fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Fenomena itu adalah orangtua yang mendadak peduli pada masa depan pendidikan anaknya dan merasa percaya diri anaknya pandai sehingga merasa aneh tak diterima di sekolah favorit atau unggulan. Padahal, selain harus melalui berbagai tes masuk, persyaratan awal untuk mendaftar di RSBI juga terbilang cukup berat. Misalnya, nilai rapor yang harus di atas rata-rata tujuh setengah. Artinya, ada persaingan cukup ketat dari setiap calon siswa, sementara di sisi lain jumlah daya tampung setiap RSBI yang sangat terbatas.

Pemerintah sendiri sudah menghentikan pemberian izin baru RSBI mulai tahun ini. Kini, pemerintah mengevaluasi 1.329 SD, SMP, dan SMA/SMK berstatus RSBI yang izinnya diberikan pada 2006-2010. Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan baru soal standar RSBI/SBI di Indonesia. Dari kajian sementara, pendanaan RSBI sebagian besar ditanggung orangtua dan pemerintah pusat. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah justru minim.

RSBI pun sebagian besar siswanya dari kalangan kaya. Ini disebabkan biaya masuk untuk SMP dan SMA RSBI yang relatif mahal. Di sisi lain, alokasi 20 persen untuk siswa miskin yang mendapat beasiswa juga tidak dipenuhi RSBI. Dari kajian sementara juga terungkap, dana yang dimiliki RSBI sekitar 50 persennya dialokasikan untuk sarana dan prasarana, sekitar 20 persen untuk pengembangan dan kesejahteraan guru, serta manajemen sekolah berkisar 10 persen.

Di sisi lain, kemampuan bahasa Inggris guru juga masih belum memadai. Kajian pada tahun 2008, sekitar 50 persen guru di RSBI ada di level novice (10-250). Sementara untuk guru Matematika dan Sains kemampuan di level terendah notice dan elementary. Hanya kemampuan guru pengajar bahasa Inggris di RSBI yang memenuhi syarat di level intermediate ke atas. Kemampuan bahasa Inggris kepala sekolah RSBI sekitar 51 persen berada di level terendah.

Hal paling pokok perlu diperhatikan pemerintah adalah tatanan peraturan dan landasan berpikir untuk menjalankan program RSBI yang memang belum kokoh. Sampai saat ini, permasalahan RSBI masih memperdebat soal penggunaan bahasa Inggris dan hal-hal teknis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *