Mengenal Lebih Dekat Kutai Kartanegara

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari akhirnya mengikuti jejak ayahnya, almarhum Syaukani Hasan Rais. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakannya sebagai tersangka pekan lalu, jadi dia mengalami nasib yang sama dengan Syaukani pada 2006 saat dia memegang jabatan yang sama. Sekali lagi, kasusnya mencerminkan kegagalan demokrasi kita untuk menghasilkan pemimpin yang tidak tercinta. Continue reading

Perlunya Penjelasan Lengkap Kepada Publik

Peningkatan densitas yang ekstrem dapat secara langsung mempengaruhi dan berdampak negatif pada iklim mikro perkotaan, karena kota yang lebih padat cenderung meningkatkan efek pulau panas perkotaan. Kelompok bangunan yang membentuk daerah sekitar sangat menarik, karena ini dapat mendukung ranah publik, dengan kepadatan fungsi campuran, dan terhubung satu sama lain. Dalam semua ini, keterkaitan antara kepadatan dan pulau panas perkotaan harus dipahami dengan baik. Oleh karena itu kota-kota bertingkat tinggi yang padat belum tentu menjadi pilihan terbaik. kepadatan sedang, perkembangan infill kompak dari blok perimeter 4 sampai 8 lantai adalah pilihan yang banyak disukai dan model yang sangat berguna untuk mencapai kota kompak, hijau, mixed-use dan walkable. Continue reading

KPU Batasi Frekuensi Kampanye Terbuka Pilkada NTB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB membatasi frekuensi kampanye rapat umum terbuka untuk empat pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) yakni hanya 10 kali setiap pasangan calon.

“Masing-masing pasangan calon hanya 10 kali gelar kampanye rapat umum terbuka, sesuai waktu yang ada,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KPU Provinsi NTB Darmansyah, pada rapat penyusunan jadwal kampanye Pilkada NTB, di Mataram, Jumat pekan lalu.

Rapat tersebut juga dihadiri tim kampanye empat pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) NTB, dan unsur pemerintah daerah.

Darmansyah yang memimpin rapat penyusunan jadwal kampanye itu mengatakan, tahapan kampanye Pilkada NTB dimulai 26 April yang akan berakhir 9 Mei 2013.

Sehari sebelum tahapan kampanye itu, KPU NTB memfasilitasi kampanye damai yang diikuti empat pasangan calon, yang bertujuan mengajak semua pihak untuk menyukseskan pilkada tersebut.

“Mulai 26 April kampanye dimulai, yang diawali dengan penyampaian visi dan misi masing-masing pasangan calon dalam sidang paripurna DPRD Provinsi NTB,” ujarnya.

Selanjutnya, digelar kampanye debat kandidat tahap pertama yang akan disiarkan secara langsung oleh TV One, yang dijadwalkan 27 April.

Terhitung 28 April hingga 7 Mei 2013, merupakan jadwal kampanye oleh masing-masing pasangan calon sesuai jadwal dan lokasi yang ditetapkan di 10 kabupaten/kota di wilayah NTB.

Selain kampanye rapat umum, juga rapat terbatas, yang dilakukan masing-masing tim kampanye, sesuai jadwal dan lokasi.

“Rapat umum terbatas hanya 10 kali setiap pasangan calon, dan khusus rapat terbatas, pada hari tertentu yakni 27 April dan 7 Mei 2013 hanya digelar di Pulau Lombok, karena hari itu juga dijadwalkan debat kandidat yang disiarkan secara langsung oleh dua televisi nasional,” ujarnya.

Debat kandidat tahap pertama disiarkan langsung TV One, dan tahap kedua 7 Mei 2013 akan disiarkan langsung Metro TV.

Hari terakhir tahapan kampanye yakni 9 Mei 2013, akan diisi dengan doa bersama yang diikuti semua tim kampanye pasangan calon, serta penyelengggara dan pengawas pilkada.

Jadwal kampanye yang disusun KPU NTB itu akhirnya disetujui tim kampanye masing-masing pasangan calon, setelah mendengar berbagai masukan demi kesuksesan pilkada itu.

Terdapat empat pasangan calon yang diusung gabungan parpol sebagai peserta Pilkada NTB yakni, TGH M Zainul Majdi dan Muhammad Amin atau TGB-Amin, menggunakan nomor urut 1, pasangan calon H Suryadi Jaya Purnama dan Johan Rosihan atau “Suryadi-Johan” nomor urut 2, pasangan calon Harun Al Rasyid dan TGH Lalu Muhyi Abidin nomor urut 3, pasangan calon DR KH Zulkifli Muhadli dan Prof DR H Muhammad Ichsan atau Zul-Ichsan nomor urut 4.

Paket TGB-Amin diusung tujuh parpol yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan Partai Gerindra.

Zainul Majdi yang akrab disapa TGB merupakan Gubernur NTB periode 2008-2013, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat.

Sementara Amin merupakan kader Partai Golkar yang menjabat Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, yang juga masih menjadi anggota DPRD NTB periode 2009-2015. Amin berasal dari Pulau Sumbawa.

Paket “Suryadi-Johan” diusung tiga parpol yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Persatuan Rakyat Nasional (PPRN), dengan dukungan sembilan kursi dari total 55 kursi di DPRD NTB hasil Pemilu 2009.

Suryadi merupakan Ketua DPD PKS NTB yang juga Wakil Ketua DPRD NTB, sementara Johan merupakan Wakil Ketua DPD PKS NTB yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB.

Paket “Harum” diusung oleh 18 parpol yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), PNBK Indonesia, PPDI, Partai Buruh, PNIM, PDP, PSI, PPNUI, PPN, PPI, PKP, Partai Patriot, Partai Merdeka, PMB, PIS, Parta Barnas, Partai Kedaulatan, dan PKPI.

Harun merupakan mantan Gubernur NTB periode 1998-2003 yang kini masih menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra.

Muhyi kini masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTB, yang juga petinggi Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Wathan (NW) NTB, organisasi Islam terbesar di wilayah NTB.

Paket Zul-Ichsan diusung empat parpol peserta Pemilu 2009 itu yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).

Zulkifli merupakan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PBB NTB, yang masih menjabat Bupati Sumbawa Barat untuk periode keduanya. Jabatan bupati itu diraih sejak 2005.

Sementara Ichsan adalah mantan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram) yang kini menjabat Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) NTB.

NTT Masih Kaji Pemanfaatan Embarkasi Haji Lombok

“Masih dikaji, dan ada kemungkinan NTT bergabung dengan NTB. Saya kira itu sangat mungkin,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Fransiskus Salem, usai menghadiri pertemuan sosialisasi hasil Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 yang dilakukan Kedeputian Persidangan Sekretariat Kabinet, kepada tiga pemerintah provinsi, yang digelar di Mataram, NTB, Kamis.

Ketiga provinsi itu yakni NTB, Bali dan NTT, yang diwakili masing-masing Sekretaris Daerah (Sekda) yang didampingi pejabat terkait.

Hasil RKP 2013 yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Januari 2013, yang disosialisasikan itu merupakan pedoman untuk RKP di daerah.

Tujuan dari RKP yakni memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Salem mengatakan, kini pejabat terkait di Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB dan Pemprov NTT masih mengkaji pemanfaatan embarkasi dan debarkasi haji Lombok, baik dari aspek efisiensi anggaran maupun efektivitas waktu.

“Nanti, jika sudah rampung akan disampaikan ke publik, dan mungkin saja jadi bergabung ke NTB,” ujar mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT itu.

Sejauh ini, pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji dari Bali dan NTT masih menggunakan embarkasi dan debarkasi haji Surabaya, Jawa Timur.

Peserta ibadah haji asal Bali dan NTT yang diperkirakan hampir 2.000 orang setiap tahun, pada musim haji 2012 masih menggunakan embarkasi dan debarkasi Surabaya.

Sedangkan peserta ibadah haji NTB yang rata-rata mencapai 4.500 orang lebih setiap tahun, mulai musim haji 2012 tidak lagi menggunakan embarkasi dan debarkasi haji Surabaya, karena sudah ada penetapan embarkasi dan debarkasi haji Lombok.

Pada 6 Juni 2012, Menteri Agama Surya Dharma Ali menyerahkan Surat Keputusan Nomor 71 Tahun 2012, tentang Penetapan Embarkasi-Debarkasi Haji Tahun 1433 H/2012 M, kepada Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, di “Operation Room” Kementerian Agama, di Jakarta.

Dalam surat keputusan yang diterbitkan pada 29 Mei 2012 itu, BIL dengan kode penerbangan LOP ditetapkan sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk Wilayah NTB.

Terkait embarkasi dan debarkasi haji itu, Menteri Agama juga telah menyerahkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penetepan Pelaksana Angkutan Jamaah Haji, yakni PT Garuda Indonesia, dan Saudi Arabia Airlines.

Kini, Pemprov NTB dan Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, makin fokus pada perluasan asrama haji, agar lebih representatif jika peserta ibadah haji asal NTT dan Bali bergabung ke embarkasi dan debarkasi di Bandara Internasional Lombok (BIL).

Diupayakan asrama haji NTB dapat menampung dua kloter besar yakni sebanyak 1.200 orang sesuai syarat penetapan embarkasi haji penuh, maka peserta ibadah haji dari Bali dan NTT akan diajak melalui BIL.

Sementara ini, kapasitas tampung Asrama Haji NTB mencapai 500 orang, namun sedang dilakukan pembangunan gedung tambahan, yang dapat menampung 200 orang lagi.

Musrenbang Provinsi NTB 2015: Mempercepat Gelombang ke Empat

Di banyak bahan bacaan menyangkut pembangunan ekonomi, seringkali ditemukan teori mengenai gelombang peradaban ekonomi. Kata para ahli, gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang keempat yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif.

“Tahun ini penekanannya pada perluasan pembangunan ekonomi kreatif dan industri olahan berbasis iptek serta infrastruktur mantap berkelanjutan, yang dirangkai dari hasil Musrenbang di tingkat kabupaten/kota,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB Rosiady Sayuti, pada pembukaan Musrenbang 2015, di Mataram seperti dikutip Koran Kampung dari media online.

Dijelaskan pula, Musrenbang merupakan momen keterpaduan hasil Pramusrenbang Provinsi NTB dan Musrenbang kabupaten dan kota. Di mana tahun 2015 mendatang merupakan pelaksanaan fase ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NTB 2005-2025, sekaligus tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) NTB 2015-2018.

“Sesuai RPJP NTB itu, pada fase ketiga konsentrasi pembangunan sudah akan dimulai ke arah industri kreatif dan perluasan pemasaran hasil, dan tidak lagi terpaku pada proses peningkatan produksi,” ujarnya.

Hal itu pun, kata Rosiadi, juga karena mempertimbangkan hasil-hasil pembangunan dalam lima tahun terakhir ini, yang menggambarkan pencapaian target-target pembangunan baik aspek ekonomi, SDM, infrastruktur, maupun lingkungan hidup.

“Keberhasilan tersebut merupakan tahapan strategis untuk memasuki fase berikutnya untuk mencapai NTB yang lebih maju, lebih beriman dan lebih berdaya saing, serta lebih sejahtera,” ujarnya.

Lantas seperti apakah konsep ekonomi kreatif itu? Dari beberapa literatur disebutkan konsep Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas. Konsep ini mengandalkan ide dan stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.

Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sekarang menjadi berbasis SDM, dari era pertanian ke era industri dan informasi.

Konsep Ekonomi Kreatif ini semakin mendapat perhatian utama di banyak negara karena ternyata dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian. Di Indonesia, gaung Ekonomi Kreatif mulai terdengar saat pemerintah mencari cara untuk meningkatkan daya saing produk nasional dalam menghadapi pasar global.

Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi kreatif ditandai dengan keluarnya Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berisi instruksi Presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, seluruh Gubernur, Bupati/Walikota. Intinya agar mendukung kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015, utamanya dalam pengembangan kegiatan ekonomi yang mendasarkan pada kreatifitas, ketrampilan daya kreasi dan daya cipta dengan menyusun serta melaksanakan rencana aksi mendukung suksesnya pengembangan ekonomi kreatif tersebut.

Bagaimana dengan NTB? Di daerah ini potensi ekonomi kreatif sedang berkembang. Baik di bidang seni, kerajinan, media publik, dan lain-lain. Hal itu sesuai dengan harapan Gubernur NTB H Zainul Majdi saat membuka Musrenbang. Gubernur berharap, Musrenbang kali ini menjadi sarana untuk terwujudnya harapan masyarakat dari keputusan yang diambil oleh para penentu kebijakan dan pengambil keputusan dalam merencanakan arah pembangunan di daerah Bumi Gora ini.

Musrenbang Provinsi NTB 2015 itu dihadiri Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faisal Zaini, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.

Staf Ahli Bidang Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Bidang Kependudukan Nanag Komara, dan sejumlah pejabat dari kementerian terkait lainnya, juga hadir dalam pembukaan Musrenbang NTB itu.

Para pejabat dari berbagai kementerian itu, juga akan memaparkan materi terkait perencanaan pembangunan nasional sesuai bidang masing-masing.

Dari unsur pemerintah daerah, selain Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, juga dihadiri bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil walikota Se-NTB.

Universitas Pertahanan RI: Studi Kasus Konflik di Mataram

Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI, Marsda TNI Dr U H Harahap Msi, mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan etnis seringkali menimbulkan percikan-percikan yang dapat membesar menjadi konflik horizontal. Namun, dengan adanya kearifan lokal di masing-masing daerah di nusantara, diharapkan dapat menjadi jembatan bagi perbedaan yang ada.

”Kami melihat Mataram adalah kota yang menarik sebagai tempat studi kasus. Bukan berarti karena kota ini terdapat banyak kasus konflik, tapi lebih karena kami dianggap dapat melakukan manajemen terhadap konflik yang terjadi di sini. Apalagi bila mengingat di Kota Mataram masyarakatnya terdiri dari beberapa macam suku, agama dan etnis,” kata Harahap saat penerimaan Kuliah Kerja Dalam Negeri Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan, di Mataram.

Demi membangun negara Republik Indonesia, Harahap mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bergabung di Universitas Pertahan Republik Indonesia. “Pendidikan kami setara dengan pendidikan pasca sarjana dengan full beasiswa, tapi tentunya setiap pendaftar harus lulus seleksi,” katanya.

Sementara, Sekda Kota Mataram HL Makmur Said tidak memungkiri bahwa heterogennya masyarakat Kota Mataram dan dengan kepadatan penduduk yang mencapai 6.638 jiwa/km2, terjadinya gesekan antar masyarakat sering terjadi. Tapi dalam masyarakat terdapat awiq-awiq atau peraturan dalam masyarakat yang harus dipatuhi seluruh anggota masyarakat. “Awiq-awiq tersebut diperkuat juga dengan hadirnya pamswakarsa yang turut membantu menjaga keamanan dalam masyarakat,” kata Makmur.