Polisi Dibunuh, Cari Akar Masalah

Jasa SEO Terbaik – Komisi I berencana duduk bersama dengan Kapolda NTB, Muspida dan Kesbangpoldagri terkait tewasnya salah satu aparat kepolisian di Kabupaten Bima oleh oknum masyarakat yang diduga aparat sebagai Islam garis keras. Ketua Komisi I DPRD NTB Ali Achmad menegaskan, pembunuhan aparat kepolisian oleh oknum masyarakat setempat tidak bisa dikait-kait dengan Islam garis keras karena persoalan yang ada memang seringkali terjadi. Continue reading

Akankah Kyai Zulkifli Bupati KSB Dilengserkan?

I

nilah pertanyaan serius dari berbagai elemen yang saat ini belum bisa terjawab jelas, sehingga suhu politik ditingkat eksekutif, legislative dan yudikatif di Kabupaten bermotokan “Pariri Lema Bariri” itu terus menghangat.

Judhiar Abdul Kadir salah satu anggota tim advokasi pasangan Busrah – Mustakim (Rahmat) yang dihubungi wartawan membenarkan, bahwa akan berakhirnya rezim Kyai-Mala untuk memimpin bumi “Pariri Lema Bariri” tinggal menghitung hari saja, karena pelantikannya sebagai Bupati Sumbawa Barat untuk priode 2010-2015 itu, tidak hanya telah melanggar pasal 116/2 dan 111/12 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serta pasal 137 ayat (3), (4) dan (7) yang diatur dalam UU Pemilu, namun PTUN Mataram tanggal 22 Juni Nomor: 24/G/2010/PTUN.MTR serta putusan banding di Surabaya Nomor 144/B/2010/PT.TUN SBY tanggal 14 Oktober 2010, dengan jelas ijazah SRN atas nama Zulkifli Muhadli dinyatakan tidak sah demi hukum, “Untuk melengserkan Rezim Kyai-Mala itu hanya menghitung hari, karena tidak hanya didukung oleh keputusan tetap dari PTUN Mataram dan PT.TUN Surabaya saja, namun surat penolakan perkara kasasi Nomor: 145 K/TUN/2011 oleh tiga hakim MA tertanggal 04 Agustus 2011 tersebut telah memiliki hukum tetap,” Kata Judhiar pada Koran ini via Ponselnya.

Untuk itu, pihaknya saat ini akan terus melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang tengah berjalan, sehingga kejelasan eksekusi dapat terpantau dengan jelas, “Kita saat ini tengah menunggu rekomendasi dari kemendagri tentang pembatalan pelantikan pasangan Bupati KSB terpilih, sehingga penetapan waktu eksekusinya jelas,” tegas Judhiar.
Sementara Kuasa Hukum pasangan Dr.KH.Zulkifli Muhadli SH.MM – Drs.H.Mala Rahman Bupati dan Wakil Bupati KSB terpilih 26 April 2010, Syahrul Mustafa SH.MH pada sejumlah wartawan meluruskan, meskipun keputusan hukum tetap tentang keabsahan Ijazah SRN/68 atas nama Zulkifli Muhadli telah resmi dikeluarkan PTUN Mataram, PT.TUN Surabaya serta penolakan perkara kasasi dari Mahkamah Agung (MA) tersebut, namun tidak akan mempengaruhi jabatan Bupati dan Wakil Bupati KSB, sesuai rekomendasi pihak KPUD, KPU dan DPRD tentang penetapan pelantikan masa jabatan hingga 2015 mendatang, “Kami akan terus melakukan upaya hukum, sehingga tidak mempengaruhi jabatan Bupati dan wakil Bupati terpilih, sesuai penetapan hingga berakhir pada 2015 mendatang,” Jelas Syahrul.

Sedangkan D.Darmawan D.Ino, mantan Ketua DPC Partai Demokrat KSB sedikit berkomentar, sudah saatnya penegak hukum serta para elit eksekutif, legislative untuk lebih tegas dan transparan dalam menuntaskan kasus tersebut, agar suhu politik KSB yang selama ini terus membingungkan seluruh rakyat bisa terang benderang, yang tentunya berbagai program pembangunan SDM-SDA dapat berjalan sesuai harapan, “Kami berharap agar para elit politik eksekutif dan legislative ikut memback up penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus yang selama ini terus membingungkan seluruh rakyat KSB,” Imbuh Darmawan.

DPT yang Carut-marut

Rapat pleno yang sedianya untuk menyusun dan menetapkan jumlah DPT dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur pada Jumat malam (29/3/2013) menuai protes. Tim kampanye pasangan Ali BD-Khaerul Warisin (Alkhaer), Sulaiman meminta kepada KPU Lombok Timur untuk menunda melakukan penetapan DPT. Dia beranggapan DPT masih yang amburadul.

“Kalau memang rapat pleno DPT ini tidak bisa diselesaikan malam ini, jangan dipaksakan oleh KPU,” tandas Sulaiman kepada komisioner KPU Lombok Timur.

Dia mendesak KPU untuk memberikan data mengenai jumlah DPT itu jauh sebelummya. Artinya, tidak diberikan pada saat berlangsungnya rapat pleno. Hal itu penting agar tim kampanye pasangan ini bisa mengecek DPT yang diserahkan oleh PPK kepada KPU Lombok Timur.

Sulaiman menilai masih banyak ditemukan data yang ganda. Hal ini menjadi permasalahan yang tidak boleh dianggap sepele oleh KPU maupun PPK. Mereka perlu mengecek kembali keakuratan DPT tersebut.

“Kalau memang DPT masih mentah kenapa KPU Lotim harus melakukan pleno malam ini,” terang Sulaiman. Dia mengatakan bahwa seharusnya KPU menghadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur dalam rapat pleno ini karena sumber datanya berasal dari sana.

Tidak hanya dari tim kampanye pasangan Ali DB-Khaerul Warisin, hal yang sama juga dikatakan tim kampanye pasangan H Usman Fauzi-H Ihwan Sutrisno (Mafan), Sadrah. Dia mengatakan kalau data DPT yang masih amburadul harus segera diperbaiki KPU agar sesuai dengan data yang sebenarnya.

“Kami minta KPU memperbaiki data DPT ini. Masih banyak pemilih yang ganda. Kalau tidak tentunya akan menjadi permasalahan nantinya,” ujar Sadrah. Anggota Divisi Pengawasan dan Penindakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Timur Miftahurrahman juga menilai banyak data DPT ganda yang diserahkan oleh PPK ke KPU. “Ini harus menjadi perhatian KPU Lotim untuk melakukan perbaikan. Kami menilai data DPT masih amburadul.

Masih ada waktu bagi KPU untuk melakukan perbaikan,” ungkap Miftahurrahman. Sayangnya, rapat pleno tersebut justru ditinggalkan beberapa orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang seharusnya hadir hingga rapat selesai. Kejadian ini tentu saja membuat berang Ketua KPU Lombok Timur M Khairul Anwar yang menjadi pemimpin rapat. Dia pun meminta Sekretariat KPU Lombok Timur untuk menelepon anggota PPK yang meninggalkan rapat agar permasalahan DPT ini bisa diselesaikan.

“Ini masalah yang sangat vital,” tandas Khairul Anwar di hadapan Panwaslu, partai politik pengusung pasangan calon baik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur juga Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang hadir dalam rapat pleno tersebut.

Khairul Anwar meminta kepada PPK untuk tidak main-main terhadap masalah DPT ini. Sebab, hal ini yang sering dipermasalahkan para calon, baik sebelum maupun setelah pencoblosan dilakukan.

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2013 [sumber: KPU NTB}

Dirinya sangat berharap jalannya pelaksanaan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur maupun Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang tinggal menghitung hari bisa berjalan dengan aman dan lancar. Artinya, tanpa ada gangguan atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan nantinya.
“Akar dari semua permasalahan Pemilukada bersumber dari data DPT. Inilah yang harus diinventalisir. Kalau berbicara capek kita semua capek, tapi marilah kita selesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab,” tandas Khairul Anwar.

Akibat ketidaksetujuannya saat itu, tim kampanye tidak mau menandatangani berita acara rapat pleno.

Masalah Tower dan Listrik Jadi Fokus Perhatian DPD RI

Mereka yang mencibir menilai para politisi lebih banyak menjadikan panggung politik cuma sebagai barang dagangan. Politisi, kata Muammar Gadafi warga di Kelurahan Pagutan Kota Mataram, lebih banyak sekadar ingin meraih dukungan dengan uang yang kadangkala dimbuhi dengan upaya mempercantik wajah di media kampanye politik.

“Pas musim Pilkada atau musim pemilu Anggota Dewan, yang bersaing adalah baliho dan stiker. Isinya ya begitu-begitu saja. Kita ndak tahu mau pilih siapa karena balihonya sama saja, janji ini-itu, ndak tahu mana yang benar. Tapi rakyat ya masih begini-begini saja, malah lebih sering bertengkar ketika pemilu,” kata Muammar Gadafi.

Muammar yang cuma tamat SMP itu ingin mengatakan bahwa hubungan komunikasi antara mereka yang dipilih dan yang memilih seharusnya lebih meningkat. Bukan sekadar menjual slogan di baliho dan stiker. Dia mungkin juga ingin mengatakan persaingan para politisi tidak dibangun atas dasar kontestasi argumentasi yang dituntun oleh visi, melainkan diwarnai oleh perlombaan menggunakan atribut kampanye.

Kalau saja Muammar punya pendidikan yang lebih baik, dia mungkin akan mengatakan perdebatan bermutu menyangkut pencarian berbagai kemungkinan mencapai kemaslahatan publik, tidak lagi dapat dijumpai di kalangan politisis saat ini.

Fenomena persaingan penampilan di baliho memang selalu turut menghiasai hiruk-pikuk pemilu. Mengenai beragam komentar warga yang menyangkut baliho dan stiker Pilkada, pengamat komunikasi politik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Dr Kadri, mengatakan upaya membangun image di baliho adalah hal yang biasa menjelang Pemilu.

Namun begitu, dia mengatakan juga bahwa warga bisa pula mendapatkan informasi mengenai visi calon lewat atribut kampanye seperti baliho. Sebab baliho adalah alat komunikasi politik yang efektif meskipun kadangkala mengundang cibiran. “Orang ingin mendapatkan vision ketimbang fashion lewat komunikasi politik para calon melalui baliho dan stiker mereka,” terang Dr Kadri.

Dia mengatakan semua pesan yang disampaikan memang harus dibaca secara kritis, sehingga pemilih dapat mendeteksi pesan yang realistis dan pesan yang hanya bombastis alias sukar dicapai. Untuk itu dia mennganjurkan pemilih juga harus mendapatkan pengetahuan mengenai sepak terjang para calon.

“Menurut saya, kita tidak cukup membaca pesan mereka lewat baliho yang dipajang, tetapi harus mereview kembali trackrecord mereka sebelumnya. Apalagi semua kandidat adalah putra NTB yang sedang dan menjabat di NTB. Sehingga kita tidak kesulitan untuk mengecek atau mengkonfirmasi prestasi atau kinerja mereka,” terang Kadri.

Sementara itu baliho-baliho yang bertebaran di banyak titik kota dan desa se NTB, dalam pekan terakhir ini mulai dibongkar. KPUD NTB memerintahkan pembongkaran baliho yang sudah terpasang agar dipasang kembali pada saat jadwal kampanye mendatang.

Pengamatan Koran Kampung terhadap baliho para calon kepala daerah itu memperlihatkan upaya komunikasi dengan pilihan tagline maupun foto yang beragam. Baliho pasangan nomor urut 1 TGB-Amin (DR H Muhammad Zainul Majdi MA – H Muh Amin SH MSi) memperlihatkan pose TGB yang sudah menjadi pose resmi TGB selama ini. TGB tampil dengan busana muslim lengkap dengan selempang surban plus kopiah berwarna putih. Wajah TGB yang tampil sejuk dan sempat menjadi perbincangan luas saat pertamakali muncul lima tahun silam, kembali menghiasi baliho dan stiker pasangan ini. Sementara H Muh Amin muncul dengan busana stelan jas lengkap. Sayang senyum Muh Amin di hampir semua posenya terkesan tertahan. Namun demikian pesona TGB di kalangan pendukungnya tetap mendominasi.

Dari sisi slogan, pasangan ini masih dengan slogan konvensional yang hampir pasti digunakan oleh calon petahana (incumbent). Yakni kata lanjutkan. TGB-Amin memilih prasa Bersama Lanjutkan Ikhtiar dengan tagline berikutnya di bawah nama pasangan ini yaitu Berkhidmat & Amanah. Di baliho lain, pasangan TGB-Amin memilih kalimat Terimakasih TGB yang tentu saja bermaksud menunjukkan bahwa hasil kerja H Zainul Majdi selama menjabat Gubernur NTB mendapat apresiasi masyarakat. Memang kemudian memunculkan pertanyaan bahwa bukan masyarakat yang memberi apresiasi melalui baliho itu, melainkan tim kampanye.

Slogan yang lebih aktraktif muncul di baliho pasangan nomor urut 2, yakni pasangan SJP-Johan (Suryadi Jaya Purnama ST – Johan Rosihan ST). Mereka memakai slogan Coblos TOPATtnya! Meski atraktif namun slogan ini meniru gaya pasangan calon kepala daerah Jawa Barat (Aher-Dedy) yang memakai slogan Coblos Kancingnya. Peniruannya lengkap dengan pin yang disematkan di dada kiri cagub dan dada kanan cawagub. Pilihan topat bukan kancing adalah upaya mengidentifikasi salah satu parpol pengusung SJP-Johan yakni Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai Islam. Bukankah ketupat sudah melekat dalam tradisi umat Islam? Itu barangkali maksud identifikasi tersebut. Pasangan ini juga mengedepankan tagline lainnya. Yaitu NTB Milik Bersama, di mana kata Bersama adalah singkatan dari Beriman-Setara-Mandiri.

SJP-Johan di foto baliho, tampil dengan senyum lebar, berbusana jas lengkap plus kopiah hitam dengan tatapan terbuka kepada siapa saja yang melihat baliho tersebut. Baliho ini terpampang dengan warna cerah yang mendominasi. Diperkuat pula oleh warna cerah di wajah keduanya yang meskipun kemudian membuka kritikan orang yang bisa saja menyebut foto sebagai hasil rekayasa dengan komputer grafis.

Soal rekayasa photografi memang sering dimanfaatkan tim kampanye untuk membuat foto resmi pasangan calon. Itu sebabnya banyak foto pasangan kepala daerah yang seakan-akan tampil bersamaan dalam satu waktu sesi pemotretan. Padahal seringkali foto keduanya hanya dipadukan, meski berfoto pada waktu dan tempat berbeda. Namun foto pasangan nomor urut 3 yakni pasangan Harum (H Harun Al Rasyid Msi – H Abdul Muhyi Abidin MM) tampil bersamaan dalam satu sesi pemotretan.

Hal itu terlihat dari keduanya yang tampak kompak bergenggaman tangan. Kekompakan juga diperlihatkan dengan baju yang serupa. Mereka mengenakan busana batik bermotif tumbuhan yang menjalar dari sisi bawah. Meski terlihat alamiah namun rekayasa photografi juga berhasil memoles wajah Harun Al Rasyid di baliho, sehingga tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadinya, semakin terlihat kompak dengan wajah H Abdul Muhyi yang memang babyface dan memang berusia jauh lebih muda.

Tim kampanye pasangan ini juga cukup kreatif dengan memadukan nama keduanya menjadi tagline yang menarik. Yaitu pasangan Harum singkatan dari Harun-Muhyi. Selain itu pilihan prasa Satu untuk Semua juga ingin mencerminkan kekompakan pasangan ini. Begitupun, kata harum tentu saja punya maksud tersendiri. Setidaknya keduanya ingin mengharumkan nama NTB sebagaimana janji Harun-Muhyi melalui baliho mereka.

Soal janji, pasangan nomor urut 4 yakni pasangan Zul-Ichsan (DR KH Zulkifli Muhadli SH MM – Prof DR H Muhammad Ichsan MS) yang paling banyak memuat program kerja mereka di dalam satu baliho. Sehingga salah satu baliho pasangan ini lebih terkesan sebagai sebuah brosur ketimbang baliho.

Meski demikian, baliho pasangan Zul-Ichsan sangat informatif dengan berbagai program kerja. Mulai dari pendidikan gratis, program santunan, dan program insentif bagi ketua RT sampai guru mengaji. Keberhasilan H Zulkifli Muhadly mengembangkan program kerja yang demikian itu sebagai Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hendak diterapkan jika nanti terpilih sebagai Gubernur NTB. Maka itu, ada pesan yang cukup panjang juga mengisi baliho pasangan Zul-Ichsan. Yakni Alhamdulillah di KSB Bisa, Insya Allah di NTB pun Pasti Bisa.

Dari sisi foto baliho, tim kampanye pasangan ini tampaknya memilih pose apa adanya. Namun begitu, mereka justru tampil bersahaja dengan ciri khas masing-masing. KH Zuilkifli Muhadly tampil dengan busana muslim dan Prof Ichsan berpose dengan busana adat sasak.

Apapun yang hendak dikomunikasikan dan pilihan cara mengomunikasikannya, baliho para calon kepala daerah memang menarik untuk diamati.

Ada yang Plagiat Ada yang Konsisten

Bagaimana bapak melihat simbol-simbol dalam pertarungan Pilgub?

Simbol dalam kontestasi seperti Pilgub merupakan intentitas penting bagi setiap kandidat, karena pemilih akan memilih simbol. Gambar atau foto kandidat adalah simbol utama dalam memperkenalkan diri kepada pemilih sejak dini. Oleh karena itu, menurut saya penampilan diri kandidat atau pasangan calon adalah hal yang penting untuk diperhatikan.

Sejauhmana simbol mempengaruhi memori pemilih?

Menurut hemat saya, dan berdasarkan pengalaman kontestasi politik selama ini, setiap kandidat kepala daerah selalu menjadikan simbol sebagai prioritas yang dijadikan sebagai konten kampanye. Maksud saya, simbol seperti gambar calon atau nomor urut pasangan menjadi prioritas yang disampaikan di masyarakat. Sementara, program atau success story yang pernah diraih sebelumnya dan program yang akan dilaksanakan setelah memimpin tidak semassif publikasi gambar dan nomor urut yang telah diperolehnya.

Kenyataan inilah yang membuat kita berani untuk mengatakan bahwa simbol seperti gambar dan nomor urut menjadi konten yang hendak ditanamkan dalam memori masyarakat. Alasan yang sama juga kita dapat gunakan untuk memahami kenapa beberapa partai politik seperti Partai Golkar tidak mengubah simbol atau gambar atau lambang partainya, untuk menjaga memori panjang masyarakat yang telah mengenalnya.

Apa sesungguhnya pengaruh simbol dalam kontestasi politik seperti di Pilgub?

Iya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa simbol seperti gambar dan nomor urut adalah hal yang diprioritaskan untuk disampaikan ke masyarakat pemilih. Oleh karena itu, menurut hemat saya, kontestasi politik seperti Pilgub merupakan pertarungan simbolik di antara setiap kandidat.

Kandidat kepala daerah mana yang mampu mengemas simbol dengan baik, apalagi mampu mengkomunikasi secara baik kepada masyarakat, maka mereka akan mudah dikenang, diingat, dan tertanam dalam memori masyarakat. Oleh karena itu, setiap kandidat berlomba membangun atau mengkonstruksi simbol-simbol yang baik dan yang mudah dikenal oleh pemilih.

Bagaimana dengan kecenderungan simbol yang digunakan oleh kontestan di Pilgub NTB?

Saya melihat ada banyak ragam dan karakter yang dilakukan oleh mereka. Ada yang menampilkan dirinya dari hasil kreativitas pribadi atau internal timnya sendiri. Ada juga yang mengadopsi beberapa kandidat kepala daerah di provinsi lain, yang dianggap sukses. Misalnya, pasangan SJP-Johan mengunakan simbol ketupat di dada mereka sembari bersenyum lebar, sebagaimana tanda kunci merah yang digunakan atau senyum manis yang dilakukan pasangan Aher-Deddy Mizwar di Pilgub Jabar. Ada juga yang menggunakan pakaian seragam, seperti pasangan HARUM, sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan lain di Pilgub pada daerah lainnya.

Bagaimana dengan dua pasangan lainnya?

Pasangan TGB-AMIN tidak menggunakan simbol khas yang seragam sebagaimana yang dilakukan. Keduanya konsisten menggunakan atau menampilkan diri apa adanya sebagaimana keseharian mereka. Sementara pasangan Zul-Ikhsan berusaha mengkonstruksi diri sebagai figur yang berlatar belakang etnis berbeda.

Bagaimana dengan fenomena plagiat simbolik dalam kontestasi politik?

Menurut saya, ada yang berbeda antara plagiat salam politik dengan plagiat dalam dunia akademik. Tapi memang harus diakui bahwa tradisi plagiat di bangsa kita adalah hal yang lumrah dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam dunia penyiaran dan hiburan, rata-rata acara televisi di Indonesia mirip, yang berbeda adalah judul acara dan aktor yang terlibat saja, sementara esensi acaranya sama.

Dalam dunia politik, kecenderungan plagiat mengemuka saat fenomena kemenangan Jokowi dalam Pilgub DKI. Simbol-simbol yang digunakan Jokowi-Ahok diadopsi pasangan Rieke-Teten di Pilgub Jabar. Sebelumnya kalau tidak salah simbol yang mirip dengan simbol yang digunakan Jokowi juga diadopsi salah satu pasangan calon Gubernur di Sulsel sebelumnya. Tapi keduanya kalah juga.

Fenomena ini menurut saya harus menjadi pelajaran bagi politisi lainnya, agar berpikir panjang sebelum mengadopsi cara dan style orang lain. Setiap kandidat punya karakter tersendiri yang tidak mungkin disamakan dengan yang lain, termasuk setiap daerah memiliki karakter pemilih yang berbeda.

Bapak tentunya sudah mengetahui simbol-simbol yang ditampilkan dalam foto setiap pasangan calon gubernur. Bagaimana bapak membaca hal tersebut?

Coba kita urutkan penjelasan ini berdasarkan nomor urut setiap kandidat. Pasangan Nomor 1 TGB-AMIN, terutama TGB sebagai calon petahana menurut saya konsisten dengan simbol yang digunakan sebelumnya (Pilgub 2008). Tampil dengan simbol yang religius, sebagaimana aktivitas kesehariannya.

Pasangan nomor 2 SJP-Johan, sebagai pendatang baru dalam kontestasi Pilgub mencoba tampil dengan performa yang nasionalis, berjas dan berkopiah. Ada dua kekhasan pasangan ini, yaitu senyumnya yang ceria dan ikon ketupat yang ditampilkannya. Cara ini mengadopsi rekannya di Pilgub Jabar.

Pasangan nomor urut 3 HARUM, tampil dengan kostum seragam dengan senyum ceria. Pilihan kostum yang ngejreng atau romantis dengan permainan asesoris yang cerah dinilai mampu menutupi kesenjangan usia di antara mereka. Sehingga tidak heran bila dalam tampilannya pak Harun yang telah sepuh terlihat muda. Hal ini untuk mengimbangi usia Muhyi, atau untuk menghilangkan kesan atau image bahwa dirinya (Harun) telah tua atau sepuh.

Pasangan nomor urut 4 Zul-Ikhsan menggunakan simbol yang mengkombinasikan antara religiusitas dan budaya. Strategi simbol seperti ini dinilai tepat untuk merepresentasikan latar belakang mereka, kiyai Zul yang dikenal sebagai tokoh agama sekaligus pejabat di KSB dan Prof Ikhsan yang berasal dari Lombok. Bahkan simbol yang digunakan Prof Ikhsan dianggap satu-satunya simbol yang merepresentasikan budaya etnis, di saat kandidat lain tidak menampilkan hal tersebut.

Bagaimana dengan pesan verbal tertulis yang menyertai publikasi foto pasangan calon selama ini?

Terkait dengan pesan verbal yang disertakan oleh setiap kandidat, saya menilai pada dasarnya sama-sama bermakna menjual agar mendapat simpati publik, termasuk memilih istilah yang khas dengan eksistensi masing-masing, atau istilah yang merepresentasikan keinginan atau cita idealnya dalam membangun NTB. Yang pasti pilihan kata mereka adalah istilah atau kata yang mudah diingat.

Tapi semua pesan yang mereka sampaikan harus dibaca secara kritis, sehingga kita pemilih dapat mendeteksi; mana pesan yang realistis dan mana pesan yang bombastis alias gombal.

Menurut saya, kita tidak cukup membaca pesan mereka lewat baliho yang dipajang, tetapi harus mereview kembali trackrecord mereka sebelumnya. Apalagi semua kandidat adalah putra NTB yang sedang dan menjabat di NTB. Sehingga kita tidak kesulitan untuk mengecek atau mengkonfirmasi prestasi atau kinerja mereka.

Bagaimana dengan banyaknya jenis baliho?

Setiap kandidat memiliki simbol yang tidak satu, mereka menanmpilkan diri dalam wujud beragam. Ada pasangan yang hendak membangun image dengan simbol yang ditampilkannya. Image yang merepresentasikan eksistensinya selama ini, dan image yang merupakan bagian dari perlawanan, atau simbol yang mencerminkan kesungguhan, atau kemauan untuk melanjutkan.

Bagaimana perbandingan pencitraan lewat baliho dengan komunikasi langsung?

Sebagai salah satu bentuk pesan politik, baliho dan sejenisnya dinilai efektif untuk melakukan pencitraan bagi seorang kandidat. Pesan yang tersirat lewat baliho dapat mengondisikan pikiran pemilih, apalagi pesan tersebut terus dan seringkali dilihatnya. Namun pencitraan lewat baliho tidak seefektif pesan yang disampaikan secara langsung (face to face). Oleh karena seorang kandidat harus terus turun dan membaur dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi, untuk melihat kondisi hidupnya, sekaligus untuk menyosialisasikan visi dan misi kandidat. Semakin kecil jumlah peserta komunikasi atau jumlah audiens semakin efektif komunikasi politik kandidat. Cara seperti ini jauh lebih efektif untuk menanamkan kesan pada calon pemilih.

Hubungan antara jumlah baliho dengan jumlah dukungan?

Menurut saya, banyaknya baliho dari calon tertentu tidak sepenuhnya menjadi  jaminan banyaknya dukungan yang akan rakyat berikan saat Pilkada, karena baliho yang terpasang di suatu tempat bukan menjadi representasi dukungan dari semua rakyat yang ada di sekitar baliho tersebut. Apalagi kalau ada baliho yang under pressure. Karena takut dianggap tidak mendukung atau takut dipindahtugaskan, maka seorang pejabat atau aparat memasang spanduk atau baliho di depan rumahnya. Atau untuk memperlihatkan keberpihakan atau “cari muka” seseorang merelakan rumah dan lingkunganya dipasangin baliho kandidat tertentu. Namun setahu saya ada juga baliho yang merupakan cermin dukungan dan inisiatif murni dari rakyat.

Imbauannnya?

Kita semua berharap “perang” baliho tidak berimbas pada “perang” fisik. Pilihan boleh berbeda dan jenis dan warna baliho dapat berlainan, tetapi tujuan hanya satu, yaitu mencari pemimpin terbaik dalam bingkai persaudaraan sesama warga NTB. Pilkada dan pesta demokrasi yang terus diikuti warga harus dijadikan sebagai pelajaran untuk lebih dewasa dan demokratis dalam berpolitik.

Saatnya Bersih-bersih Atribut

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur bertindak keras. Penyelenggara Pemilukada itu menertibkan secara paksa atribut calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2013-2018 yang masih terpasang di tempat-tempat strategis. Untuk menertibkan, KPU dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemkab Lotim. Sayangnya yang menjadi pengawas, yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) justru tidak terlihat saat penertiban tersebut.

Penertiban atribut calon ini dilakukan setelah masing-masing tim kampanye empat pasangan calon diberi kesempatan untuk menurunkan atribut paket calonnya. Namun, mereka seolah tidak mengindahkan aturan dan kesepakatan yang telah disepakati. KPU pun tidak tinggal diam, bergerak untuk menertibkan atribut calon.

“Karena tim kampanye masing-masing pasangan calon tidak menurunkannya hingga saat ini, terpaksa kami tertibkan atribut pasangan Cabup/Cawabup Lotim secara paksa,” tandas HM Hidayatullah, Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Lombok Timur.
Tidak hanya atribut kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur saja yang ditertibkan. KPU Lombok Timur juga menertibkan atribut kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Penertiban atribut secara paksa itu langsung disaksikan tiga orang komisioner KPU Lombok Timur. Mereka adalah Ketua Divisi Penyelenggara Pemilu HM Hidayatullah, Ketua Divisi Logistik Khalidi, dan Ketua Divisi Hukum M Saleh. Selain itu ada juga Sekretaris KPU Lombok Timur Hambali. Tempat yang pertama kali disisir adalah wilayah Selong, kemudian lokasi lainnya.

Menurut Hidayatullah, tidak ada toleransi bagi semua pasangan calon untuk memampang atribut yang berbau kampanye sebelum waktunya. KPU sendiri sudah menetapkan bahwa jadwal kampanye untuk Pemilukada Lombok Timur dari tanggal 26 April sampai dengan 9 Mei 2013. Di rentang waktu itulah saatnya para pasangan calon bisa lebih jor-joran untuk memasang atribut kampanye. Kendati demikian, tidak semua tempat bisa dipasang baliho, striker atau poster kampanye. Misalnya, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan jembatan. Selain ketiga tempat tersebut, terdapat pula fasilitas negara misalnya tiang listrik, mobil dinas, dan lingkungan perkantoran.

KPU Lombok Timur tidak akan memberi toleransi apabila masih ada yang memasang atribut kampanye dari tanggal 18 Maret sampai dengan 25 April 2013. Kalau masih ada kembali ditertibkan secara paksa.

Bagaimana dengan Pemilukada NTB? KPU memaksa tim kampanye empat pasangan calon untuk menurunkan sendiri atribut kampanyenya. KPU sudah memberi tenggat waktu selama empat hari sejak rapat koordinasi yang mengagendakan sosialisasi tata cara kampanye sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU NTB, sekaligus menyepakati penertiban alat peraga yang masih marak di berbagai ruang publik pada Selasa (2/4/2013) lalu. Bawaslu, aparat kepolisian serta unsur pemerintah daerah yang menurunkan secara paksa jika alat peraga kampanye itu masih terlihat di ruang publik.