Kepala SDN 2 Selengen Tidak Selewengkan Dana Rehab

Dugaan selewengkan dana rehab senilai Rp 202.000.000 dari dana DAK tahun 2011 lalu, Kepala Sekolah SDN 2 Selengen Mujoko, S.Pd diperiksa. Salah seorang wali murid Masri, mengadukan Kepala Sekolah SDN 2 Selengen ke Dinas Dikbudpora KLU. Masri menduga Kepala Sekolah menyelewengkan dana rehab gedung sekolah. Dalam laporan Masri mensinyalir adanya dugaan penyelewengan dana swakelola ruang kelas (DAK tahun 2011) yang dianggapnya tidak sesuai jumlah dana dengan fakta hasil pekerjaan. Selain itu, adanya double dana yang digunakan (dana BOS dan dana Rehab) dalam satu kegiatan.

Masri sesalkan pelaksanaan kegiatan pihak sekolah tidak melibatkan Kepala Dusun dan tokoh masyarakat setempat baik saat perencanaan maupun pelaksanaan. Masri mengaku dalam kegiatan hanya melibatkan Komite. Namun Komite hanya formalitas, sementara saat belanja barang, tim inti tidak pernah terlibat dan semua belanja barang oleh Kepala Sekolah.

Kepala Dinas Dikbudpora KLU menurunkan tim yang dipimpin Sekretaris Dinas (Sekdis) Drs Sukasman, sekaligus klarifikasi dugaan penyelewengan dana rehab 3 ruang kelas gedung SDN 2 Selengen. Kepsek SDN 2 Selengen, Mujoko, menjelaskan secara rinci kronologi proses kegiatan rehab 3 ruang kelas. Ia membantah dirinya melakukan penyelewengan, sebab dari biaya sejumlah tersebut, pihaknya telah mampu mengembangkan dari 3 lokal menjadi 8 lokal.

Dalam belanja barang diakui Mujoko, tetap bersama Komite. Tidak mesti harus berbondong-bondong mengajak orang banyak saat belanja masuk toko. Ditegaskan Mujoko, pihaknya mampu melakukan pengembangan 5 lokal, termasuk keramik dinding, trali besi, wastapel, kipas angin tiap ruang 2 buah ditambah cok dan tempat parkir. Disamping itu, pihak sekolah juga mampu membuat halaman sekolah menjadi rata. Sehingga hasilnya 100%. “Jadi tidak benar saya dituduh selewengkan dana rehab sebesar 200 juta lebih itu,” katanya.

Sekdis Dikbutpora KLU, Sukasman mengatakan tidak mungkin Kepala Sekolah melakukan penyimpangan, karena disamping tim teknis yang mendampingi saat pengerjaan, juga laporannya tetap dikirim ke Dinas Dikbudpora. Hal senada dikatakan Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Kayangan Nurdin, S.Pd, bahwa hal yang dilakukan Kepala Sekolah bersama Komite tidak ada masalah.

Wamendikbud Minta Penegak Hukum Tuntaskan Kasus DAK

“Kita meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus korupsi DAK Pendidikan yang terjadi tanpa pandang bulu siapa pun orangnya,” tegas Wamen Kemendikbud RI, Masyuri Kasim kepada wartawan di Mataram usai menyaksikan ikrar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jujur dan berprestasi serta pendidikan anti korupsi yang dihadiri juga Gubernur Provinsi NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di hotel Lombok Raya Mataram, baru-baru ini.

Menurut Wamen, Masyuri Kasim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI tidak akan pernah membela oknum pejabat di Dinas Dikpora Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB ataupun di daerah mana saja yang terlibat kasus korupsi DAK Pendidikan. Bahkan justru momen penegakan hukum yang adil dan transparan terkait kasus DAK pendidikan di NTB bisa dijadikan ajang bersih-bersih oknum pejabat yang korupsi di lingkungan dunia pendidikan.

Karena pada prinsipnya sebagaimana tujuan mulia bantuan pendidikan yang digulirkan sejak pertamakali oleh Kemendikbud RI harus diterima seutuhnya oleh sekolah yang berhak menerima dalam rangka memperbaiki sarana-prasarana pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. “Kami di Kemendikbud RI mendorong penegak hukum di NTB untuk menuntaskan kasus DAK Pendidikan. Ini menjadi ajang bersih-bersih oknum pejabat korupsi di lingkungan pendidikan,” ujarnya.

Masyuri Kasim mengakui pihak Kemendikbud RI tidak bisa serta merta memberikan sanksi kepada kabupaten/kota yang melakukan perbuatan korupsi pada bantuan DAK pendidikan, karena pelaku korupsi bersifat individu bukan pemerintah daerahnya. Artinya Kemendikbud RI tidak bisa memberikan sanksi kepada kabupaten/kota yang melakukan korupsi DAK pendidikan dengan tidak mengalokasikan kembali bantuan DAK ataupun mengurangi bantuan DAK yang akan diterima kabupaten/kota yang bermasalah.

Karena itu, pihaknya meminta penegak hukum yang ada di Provinsi NTB untuk menuntaskan kasus korupsi DAK pendidikan dengan menghukum kepada siapa saja yang terlibat korupsi dalam bantuan pendidikan yang bernilai pulah miliar rupiah tersebut. Sebelumnya pada awal tahun 2011 pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi NTB telah memproses kasus korupsi DAK Pendidikan yang terjadi di Kota Mataram terkait kasus korupsi DAK tahun 2009 yang diduga merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Selain itu juga di Kota Bima dengan tersangka mantan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima yang saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi NTB juga dijadikan tersangka kasus DAK Pendidikan.

Terdakwa kasus DAK pendidikan Kota Mataram TTD telah mendapatkan vonis dari pengadilan Mataram satu tahun lebih penjara. Ironisnya kasus DAK pendidikan Kota Mataram hanya menyentuh setingkat staf di Dinas Dikpora Kota Mataram. Diduga sejumlah orang penting di Kota Mataram juga terlibat kasus DAK Pendidikan tahun 2009 yang merugikan Negara hingga puluhan miliar rupiah.

Kasus penyelewengan DAK pendidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (NTB), seperti kasus DAK pendidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Mataram, terdakwa tunggal dalam kasus korupsi DAK Dikpora Kota Mataram tahun 2009, Tjatur Totok Hadianto, divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.

Kadis Dikpora Bantah Ada Intervensi Lelang DAK Buku 2011

Informasi yang dihimpun mengungkapkan sejumlah orang penting tersebut diduga mengintervensi panitia lelang DAK Pendidikan untuk mutu SD agar memenangkan salah satu perusahaan tertentu yang diduga dekat dengan oknum pejabat tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Ruslan Efendi ketika dikonfirmasi membantah adanya oknum pejabat penting yang melakukan intervensi agar memenangkan perusahaan tertentu dalam pengadaan buku perpustakaan untuk SD yang ada di Kota Mataram.

“Saya belum dapat informasi kalau panitia lelang DAK pendidikan Mataram di intervensi orang tertentu dan saya yakin itu tidak ada,” bantah Ruslan Efendi didampingi Ketua Panitia Lelang DAK Pendidikan Mataram, Lalu Ridwan di Mataram. Dinas Dikpora Kota Mataram pada tahun 2011 mengalokasikan dana DAK Pendidikan untuk mutu yakni pengadaan buku perpustakaan senilai Rp1,4 miliar.

Anggaran DAK mutu untuk pengadaan buku perpustakaan tersebut dibagikan kepada 21 SD negeri saja. Setiap SD negeri mendapatkan 900 buku pelajaran yang ditaruh di perpustakaan sekolah. Informasi yang diperoleh dari sejumlah kepala sekolah menyebutkan bantuan DAK pendidikan tahun 2011 untuk mutu berupa buku perpustakaan sebanyak 900 buku baru menerima pada pertengahan bulan Maret 2012 dan sebagian juga pada awal Maret 2012.

Unsa Disiapkan Jadi PTN

Universitas Samawa atau Unsa kini dalam proses menjadi Perguruan Tinggi Negeri atau PTN pertama di Pulau Sumbawa. Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran Rp5 miliar di APBD 2012 untuk pembelian lahan sebagai lokasi universitas. ‘’Dana sebesar Rp5 miliar itu sudah teralokasi dalam APBD NTB 2012, sehingga dapat segera dikucurkan,’’ kata Ketua Badan Anggaran DPRD NTB Suryadi Jaya Purnama, di Mataram.

Salah seorang Wakil Ketua DPRD NTB itu mengatakan, anggaran penguatan proses pengalihan Unsu dari swasta menjadi negeri itu dialokasikan dalam pos dana hibah 2012. Diharapkan, proses pengalihan itu dapat terealisasi dalam tahun ini, mengingat berbagai persyaratan telah dipenuhi. ‘’Tahun ini targetnya. Mudah-mudahan terlaksana, dan dukungan dana hibah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Pulau Sumbawa,’’ ujarnya.

Dikpora NTB Jamin Distribusi Soal UN Tepat Waktu

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pendistribusian naskah soal Ujian Nasional (UN) akan sampai di kabupaten/kota sesuai dengan jadual yang telah ditentukan. Naskah UN SMA/MA dan SMK di Provinsi NTB didistribusikan menggunakan jasa pengiriman PT. POS.

“Tanggal 14 April Pendistribusian naskah soal UN sudah berada di kabupaten/kota di Provinsi NTB. Tanggal 12 Naskah soal UN diterima di Mataram dari tempat percetakan di Semarang Jawa Tengah menggunakan jasa pengiriman POS,” kata Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, H. Lalu Syafi’i didampingi Sekretaris Panitia UN Provinsi NTB, Imhal di Mataram.

Klinik Hukum FS-NTB Indonesia

Dalam dua bulan terakhir ini FS-NTB Indonesia kembali menyelenggarakan Klinik Hukum bagi anggota federasi dan masyarakat umum. Klinik Hukum ini, kata Husain, adalah program yang sebelumnya sudah dilaksanakan sejak FS-NTB berdiri. Tahun ini diselenggarakan lagi karena dipandang penting untuk terus-menerus meningkatkan kesadaran hukum warga.

Pekan lalu, sejumlah warga Desa Sugian Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, mengikuti ceramah dan tanya-jawab masalah hukum. Pembicara pada Klinik Hukum di Sambelia itu Ketua Dewan Presidium FS-NTB Indonesia, M Taufik Budiman.

Sebelumnya, di Kabupaten Lombok Utara juga digelar kegiatan yang sama. “Kita laksanakan Klinik Hukum ini sekali dalam sebulan di satu kecamatan. Kita juga merencanakan Klinik Hukum bekerjasama dengan aparatur pemerintahan desa,” terang Ahmad Syarif Husain.

Di Desa Sugian, beragam persoalan hukum didiskusikan warga. Namun menurut Husain pemahaman hukum masyarakat memang sangat minim. “Ternyata hal mendasar seperti membedakan anatara pidana dan perdata juga belum benar-benar dipahami warga,” kata Husain lagi.

Dalam diskusi itu selain membahas soal hak dan kewajiban warga terkait hukum, banyak pula persoalan kemasyarakatan lainnya yang menjadi bahan pertanyaan warga. Beberapa warga Desa Sugian mengeluhkan upaya mereka yang belum berhasil untuk meminta bantuan pemerintah memperbaiki saluran irigasi di desa mereka.

“Kali kita di sini selalu meluap setiap musim hujan. Itu akibat banjir bandang Sambelia tahun 2006 lalu. Kalinya jadi dangkal dan lebih tinggi dari rumah warga, kalau musim hujan airnya meluap. Ini sudah berkali-kali kita keluhkan ke pemerintah, tapi sampai sekarang belum ada jalan keluar,” ujar seorang warga.

Ternyata, selain persoalan hukum, keluhan terkait fasilitas hidup warga juga menjadi bahan diskusi yang menarik perhatian warga. Untuk itu, jelas Husain, dalam Klinik Hukum mendatang juga akan dibahas beragam persoalan kemasyarakatan.

Menyangkut kesadaran hukum itu, Ahmad Syarif Husain mengatakan, kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia? Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis.

Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, katakanlah dua orang pengendara sepeda motor saling bertabrakan, maka dapatlah dipastikan bahwa, kalau kedua pengendara itu masih dapat berdiri setelah jatuh bertabrakan, akan saling menyalahkan.

Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. “Perbedaan kepentingan yang beragam di tengah warga bisa menyebabkan saling berbenturannya berbagai macam kepentingan itu. Untuk itu, perlu pemahaman dan kesadaran hukum yang masih harus ditingkatkan secara terus-menerus,” ujar Husain.