Kontraktor Klaim Pembangunan Sesuai Spek

Tudingan Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Lukman Mukhtar jika pembangunan Jembatan Arum Manis, di Desa Sandik, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat (Lobar) dikerjakan secara asal-asalan ditanggapi pihak kontraktor proyek. Direktur CV Utama, selaku kontraktor pelaksana, Eddy Sophian mengklaim jika pihaknya membangun jembatan yang memiliki panjang 40 meter dan lebar meter itu sudah sesuai spek dan isi RAB (rencana anggaran belanja) yang disepakati dengan dinas terkait.

Model konstruksi bagesting jembatan yang melengkung menurutnya, kadang oleh sebagian orang yang tidak mengerti tentang teknis pembangunan dianggap miring atau tidak proporsional. Sesuai desainnya, konstruksi jembatan ini memang tidak menggunakan tiang pancang melainkan jembatan beton konvensional. “Kami sangat menyayangkan kesimpulan anggota dewan yang menyebut jembatan ini dibangun asal-asalan dan bergelombang,” kata Eddy.

Pengusaha asal Mataram ini mengaku merugi cukup besar selama mengerjakan proyek bernilai Rp 900 juta lebih itu. Empat kali perancah dari jembatan hanyut diterjang arus banjir Sungai Meninting yang melintasinya sehingga total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Material proyek lain seperti sejumlah puluhan kubik glondongan pohon kelapa dan balok-balok kayu juga ikut tersapu derasnya air sungai. Eddy membantah, jika keterlambatan proyek ini lantaran adanya aksi mogok yang dilakukan para pekerja selama dua minggu.

Molornya pengerjaan murni akibat derasnya arus banjir Sungai Meninting yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya ketika musim hujan. “Dokumentasi terjadinya banjir serta peralatan kami yang dihanyutkan juga sudah kami laporkan ke dinas terkait dan telah diterima baik,” tandasnya. Ditambahkan rekan Eddy, Agus Sucipto, pembangunan jembatan Arum Manis saat ini sudah mencapai 97,15 persen dan ditargetkan bisa rampung akhir bulan Maret. Justru saat ini, perusahaan baru mendapat pembayaran sebesar 65 persen dari nilai proyek dan sisanya menurut dinas akan diberikan setelah pembangunan jembatan tersebut rampung.

Tudingan dewan yang menilai pihaknya tidak serius mengerjakan proyek yang sebenarnya memiliki pagu Rp 1,2 miliar itu sangat disayangkan Agus. Perusahaannya sebagai kontraktor yang sudah terakreditasi dan juga bersertifikat tetap menjunjung moral dan jiwa membangun daerah untuk kepentingan masyarakat. Meski merugi cukup besar, Eddy mengaku tidak trauma bekerjasama dengan Pemkab Lobar melalui dinas terkait.

Justru dia berharap, koordinasi yang baik tetap terjalin dengan seluruh elemen di pemerintahan dan masyarakat luas. Sebelumnya diwartakan, pembangunan jembatan Arum Manis yang menghubungkan Desa Jatisela-Sandik dianggap Wakil Ketua DPRD Lobar Lukman Muhtar dikerjakan asal-asalan dilihat dari bagestingnya (tiang pancang untuk penyanggah beton cor-coran, Red) yang tidak proporsional.

Lukman yang melakukan sidak di lokasi proyek yang belum rampung itu mengatakan, karena bagesting yang diposisi tak sejajar membuat jembatan dalam kondisi bergelombang. Dikhawatirkan, karena konstruksi seperti ini akan menyebabkan kekuatan jembatan tidak bertahan lama. “Jembatan ini harusnya jangan dihajatkan untuk difungsikan sementara saja tapi selamanya,” kata Lukman.

DPRD LOTIM Anggarkan Bantuan Hibah KLS 5 M

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur setuju mengangarkan bantuan hibah bagi Kabupaten Lombok Selatan (KLS) sebesar Rp 5 Milyar selama tiga tahun beturut-turut, dengan tentunya setelah pembentukan KLS terbentuk nantinya. Sebagai bentuk komitmen DPRD Lotim melakukan sidang paripurna DPRD Lotim, pekan lalu, dengan genda persetujuan anggaran bantuan hibah untuk pembentukan KLS sebesar Rp 5 Milyar selama tiga tahun, kalau sudah KLS terbentuk sebagaimana apa yang diharapkan oleh komite pemekaran Lotim.

Rapat dihadiri oleh Wakil Bupati Lotim, H.M.Syamsul Lutfhi, pimpinan DPRD Lotim dan anggota DPRD Lotim serta para pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Lotim yang ikut menyaksikan penandatangan MoU bantuanhibah tersebut, sebagai salah satu syarat untuk mempercepat pembentukan KLS tersebut. “Dari DPRD sudah menyetujui anggaran sebesar Rp 5 Milyar untuk KLS tersebut, dengan penggunaannya nantinya setelah terbentuknya KLS,“ tegas Wakil Ketua DPRD Lotim, H.Khairul Rizal yang didampingi Wakil Ketua dari PBR, Surdian kepada wartawan di kantor DPRD Lotim.

Ditegaskannya, lembaga legislative tentunya mendorong kepada komite pemekeran untuk terus bekerja dan berjuang agar pembentukan KLS cepat terwujud, karena merupakan aspirasi masyarakat bawah untuk memekarkan kabupaten Lotim menjadi KLS, dengan tentunya melengkapi berbagai persyaratan yang masih kurang. Karena dari pihaknya tidak ada niatan untuk menghalangi perjuangan komite pemekaran Lotim bersana masyarakat yang ada di wilayah selatan untuk mempercepat pembentukan KLS tersebut, sehingga tentunya meminta kepada komite pemekaran Lotim untuk segera melengkapi segala persyaratan yang masih kurang.

Mengingat persyaratan itu yang paling menentukan nantinya, kalau semua persyaratan yang ada sudah lengkap maka tentunya tidak akan menjadi masalah saat permasalah pemekaran Lotim sudah berada di pemerintah pusat, akan tetapi yang seringkali menjadi masalah kalau persyaratannya masih ada yang kurang. “Yang menentukan untuk pembentukan KLS ini ada di pemerintah pusat, bukan di daerah sehingga kami minta kepada komite pemekaran Lotim untuk terus berjuang di pemerintah pusat, sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat cepat terwujud,” tambah H.Khairul Rizal.

Bupati Pegang Rapor Merah Kepala Dinas

Tuntutan masyarakat agar Bupati Loteng segera menyingkirkan bawahannya yang tidak cakap bekerja dari kabinet Loteng bersatu belum juga dilakukan, padahal hingga saat ini Bupati mengaku masih belum puas dengan kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kepala dinas. Menjawab tuntutan masyarakat, Bupati Lombok Tengah di kantornya kemarin mengatakan, sejauh ini dirinya belum berniat untuk menyingkirkan para pejabat yang tidaik becus berkerja, akan tetapi hal itu pasti akan dilakukannya.

“Kalau sekarang belum terpikirkan, namun pasti akan saya lakukan, kita tunggu saja nanti,” kata Bupati seusai menghadiri apel OMTB kemarin. Bupati mengaku sudah memegang raport masing masing kepala SKPD tersebut bahkan diantara para kepala SKPD itu, ada beberapa kepala Dinas yang sudah mendapatkan nilai merah pada rapornya, hanya saja bupati menolak menyebutkannya.

“Sudah saya pegang raport masing masing kepala SKPD, nilainya macam macam ada yang merah ada juga yang tidak” jelasnya. Untuk diketahui jumlah jabatan yang lowong cukup banyak, Jabatan kepala Sekolah saja 32 orang, sementara untuk jabatan struktural juga lumayan. Sampai saat ini sedikitnya 3 pejabat eselon III di sekretariat daerah yang lowong diantaranya, Kabag Hukum, Kabag Penanaman Modal dan BUMD dan Kabag Ortal Sendiri. Sedangkan asisten I L.M.Danial sebenarnya sudah menjadi Wadir STPDN Loteng hanya saja belum mengajukan berhenti menjadi asisten I.