Potret Hukum Bagi Si Miskin

Keadilan adalah mimpi indah bagi setiap insan di muka bumi ini. Tentunya keadilan dalam semua aspek, oleh karenannya setiap Negara di belahan bumi ini telah menata dan terus menata aturan-aturan yang mampu memberikan rasa yang seadil-adilnya terhadap warga negaranya. Tidak terkecuali di Indonesia yang memiliki dasar Negara adalah Pancasila yang tercantum dalam sila ke lima (5), “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Pertanyaannya adalah sudahkah seluruh rakyat Indonesia merasakan keadilan?

Keadilan dan ketidakadilan yang sangat dirasakan adalah yang erat kaitannya dengan hukum antara si miskin dan kaya, baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana, dari beragam kejadian di Indonesia yang berkaitan dengan hukum terkadang tersirat di benak kita bahwa hukumnya tidak menerapkan keadilan. Namun kitapun harus yakin bahwa ketidakadilan itu lahir akibat ulah oknum penegak hukum karena kepentingan seperti halnya ketidakadilan yang dirasakan oleh Fadli Ridwan.

Fadli Ridwan kini telah divonis 7 (tujuh) bulan atas kasus pidana 480 ayat 1 KUHP. Proses Hukum berawal dari Polsek Hu’u Kabupaten Dompu yang menangani kasus pencurian di SMKN 1 Hu’u Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Rustam Alias Gromet, Muhammmad Yamin Alias Gone dan Irfan Tamrin Alias Riyan. Saudara Fadli ditangkap dan ditahan dengan dugaan tindak pidana pencurian dan penadahan pasal 363 ayat (2) jo 480 ayat (1) KUHP.

Pembangunan Bypass Terancam Molor

Terkait pembangunan bypass yang membentang di Kabupaten Lombok Tengah,Beberapa titik bypass belum dibebaskan lahannya oleh pemerintah daerah. Setidaknya terdapat sekitar 1,3 hektare (ha) Rekanan pemenang tender memiliki batas waktu pengerjaan bypass hingga 15 Desember mendatang Lahan pembangunan bypass yang belum dibebaskan tersebar di berbagai titik. Di antaranya Desa Batujai, Desa Ungga, Tandek, dan Sulin Karena belum dibebaskan, rekanan tidak bisa mengerjakan bypass di titik yang belum dibebaskan. Target rampungnya jalur cepat menuju BIL tersebut terancam molor.

Dalam Rapat dipimpin Wakil Bupati Loteng HL Normal Suzana. Hadir Karo Administrasi Pembanguan Pemprov NTB. Asisten I Setda Loteng, Kepala Dinas PU Loteng, , sejumlah camat, dan kepala desa lingkar bypass.. Persoalan lahan yang menghambat pembangunan bypass, terkuak dalam rapat koordinasi. di ruang rapat utama Kantor Bupati Loteng, kemarin. Pemkab Loteng telah menganggarkan dana pembebasan lahan bypass pada Perubahan APBD 2011 sebesar Rp 2,3 miliar.

“ Dana untuk pembebasan lahan yang tersisa sebenarnya tidak ada persoalan. “
Pemkab dan Pemprov NTB sepakat menanggulangi bersama lahan yang tersisa dengan komposisi sama-sama 50 persen. ‘’Anggaran yang disediakan Pemkab Loteng sudah ada pada perubahan APBD 2011. jelas Wabup.

Karena itu, satu-satunya cara agar pembangunan bypass tidak terhambat, pemerintah akan bernegosiasi dengan pemilik lahan agar merelakan lahannya untuk dibangun. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjamin lahan tersebut akan dibayar.

‘Kita berikan pemahaman supaya warga merelakan lahannya dibuat jadi bypass. Pertemuan direncanakan berlangsung dengan pemilik lahan yang berada di Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Praya Barat Daya. Jelasnya.

Warga Bangket Parak, Pilih Pilkades Ulang

Pelantikan 15 Kepala Desa pekan kemarin.berbuntut aksi penyegelan kantor Desa pemekaran Bangket Parak kecamatan Pujut oleh masyarakat yang berasal dari empat pendukung Kades kalah dalam pemilihan beberapa waktu lalu.

Ketua Aliansi Masyarakat Menggugat untuk Keadilan Bangket Parak ( AMMKBP ). Kordinator ksi,Hamzanwadi mengatakan dalam hearing Kamis 10/11 pukul 10.00 wita, yang dihadiri oleh Asisten I Setdakab Loteng, Drs LM Danial MT .meminta pemerintah untuk membatalkan pelantikan kepala desa terpilih yang dilakukan bersama 15 kepala desa lainnya beberapa waktu lalu di gedung PKK Kab.Loteng. Pelantikan Kades terpilih Ardaman di tuding dilakukan pemerintah dengan melanggar janji-janji pada hearing yang dilakukan sebelum pelantikan.

Adapun janji yang di setujui pemerintah pada saat hearing sebelum dilangsungnya pelantikan yakni akan menyelesaikan persoalan yang muncul pada penyelenggaran Pilkades baru akan ada pelantikan Kades. Namun faktanya, justru terbalik masyarakat belum menerima hasil pengaduan tetap saja pelantikan dilangsungkan oleh pemerintah.

‘’Dengan ini maka pemerintah telah melakukan pembohongan besar terhadap public,’’. Lebih lanjut, tim yang
dibentuk oleh pemerintah untuk menindak lanjuti persoalan yang dilaporkan warga terhadap penyelenggaraan Pilkades juga dianggap tidak bekerja proforsional. Sementara Asisten I Setdakab Loteng, Drs LM Danial MT membantah tidak menindak lanjuti apa yang menjadi pengaduan warga Bangket Parak saat hearing berlangsung beberapa waktu lalu. Pengaduan yang disampaikan warga langsung di tinjau oleh tim yang ditugaskan pemerintah untuk persoalan itu. ‘’Namun berdasarkan hasil evaluasi tim yang kemudian di
laporkan ke bupati dan mengeluarkan keputusan digelarnya pelantikan,’’

Namun apapun yang menjadi tuntutan warga pada hearing ini nanti akan dilanjutkan ke Bupati Loteng. Sehingga nanti dengan harapan apa yang menjadi permintaan warga bisa diakomodir oleh pimpinan tertinggi dalam upaya mencari jalan yang terbaik. ‘’nanti hasil hearing ini akan kami tindak lanjuti ke pimpinan,’’terangnya

Ada Yang Goreng Isu Narkoba

“Memang ada sekelompok orang di negeri ini yang tugasnya begitu. Ada yang tugasnya menggoreng saya lalu berbicara di media. Mereka tahu sedikit, tapi bicara sangat banyak. Padahal mereka tidak tahu apa yang mereka komentari,” kata Patrialis di Mataram, Jumat (13/5).

Patrialis mengatakan ini usai meresmikan Sentra Pengaduan Hukum dan HAM, dan
memfasilitasi terbentuknya Forum Pengadilan, Kanwil Hukum dan HAM, Kejaksaan dan
Kepolisian (Dilkumjakpol) NTB. Peresmian dipusatkan di Gedung Graha Bhakti
Praja, komplek Kantor Gubernur NTB, Jl Pejanggik, Mataram.

Hingga Jumat tadi pagi, Patrialis mengaku masih ada stafnya yang melaporkan
kalau ada seorang profesor yang berkomentar di media. Profesor itu menyudutkannya soal dengan legalisasi narkoba.

“Nanti baru dia nangis kalau cucunya ketangkap. Bagaimana hidup di penjara
yang begitu menyakitkan,” tukas Patrialis.

Ia menegaskan, tidak ada legalisasi narkoba di Indonesia. Narkoba masih menjadi
musuh utama Indonesia, bersama dua musuh utama lainnya, yakni terorisme dan korupsi.
“Nggak ada legalisasi narkotika di negara ini. Narkotika bersama terorisme
dan korupsi adalah tiga musuh besar negara ini. Ini yang harus diluruskan,” kata politisi PAN ini.

Menurut dia, yang ada saat ini adalah upaya memproses hukum pengguna narkotika
dengan barang bukti satu gram dengan mengarahkannya pada upaya rehabilitasi,
bukan dengan memasukkannya di penjara.

“Dalam hukum memang tidak ada maaf. Tapi kan negara kita bukan negara pendendam. Ini soal kasih sayang. Ini soal rehabilitasi, bukan legalisasi. Anda bayangkan, ada anak kita yang baru pertama kali memakai narkotika, lalu dimasukkan penjara
bergabung dengan penjahat kawakan,” katanya.

Ia menyebut, rehabilitasi itu adalah amanat UU No 35/2009 tentang narkotika.
Dalam pasal 103 UU itu, memungkinkan pengguna narkotika dengan barang bukti
kurang dari satu gram, direhabilitasi, bukan dipenjara.

“Rehabilitasi itu juga proses hukum. Bisa rehabilitasi sosial atau rehabilitasi secara kesehatan. Jadi ini bukan maunya saya. Ini maunya undang-undang,” tegasnya.
Patrialis menyebut Mahkamah Agung pada 17 April 2011 telah mengirimkan Surat
Edaran kepada seluruh ketua Pengadilan Tinggi dan negeri di seluruh Indonesia.
MA memerintahkan para hakim agar memberikan hukuman dengan sistem rehabilitasi
khususnya kepada pemakai yang tertangkap tangan, dan pada saat itu yang
bersangkutan baru pertama kali memakai dan bukan pengedar.

Elpiji Kembali Langka

“Elpiji susah dicari, minyak tanah juga begitu. Saya suruh saja istri pakai kayu bakar untuk masak,” ujar Suhaili, salah satu warga Kuripan Lobar. Suhaili mengakui, kelangkaan elpiji terjadi lebih dari sepekan. “Sepertinya karena mau naik harga BBM kemarin jadi langka elpiji,” imbuh pegawai negeri sipil ini. Kepala Dinas Perindag Lobar Joko Wiratno saat dikofirmasi wartawan, kemarin membenarkan pernah terjadi kelangkaan elpiji terutama saat cuaca buruk beberapa waktu lalu. Namun saat ini, Joko memastikan pasokan elpiji sudah kembali normal.

“Dulu memang langka karena ada gangguan cuaca. Tapi sekarang sudah normal. Kelangkaan murni karena cuaca bukan karena rencana kenaikan BBM,” kata Joko. Dikatakannya, pengangkutan elpiji memang tidak bisa sembarangan dilakukan. Apalagi saat cuaca buruk. “Elpiji juga harus diangkut malam hari karena tidak bisa terkena kondisi yang panas,” ujarnya.

Hanya dari sisi pasokan elpiji, Joko mengakui, hingga saat ini memang belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Idealnya per hari dibutuhkan 68 ribu tabung elpiji ukuran 3 kilogram. Saat ini baru terpenuhi 48 tabung yang dipasok dari SPBE Dasan Cermen sebanyak 28 ribu tabung dan 20 ribu tabung dari SPBE Lembar. “Masih ada kekurangan 20 ribu tabung per hari,” imbuh Joko.

Ditambahkan Joko, pasokan elpiji baru aman terpenuhi jika terdapat empat SPBE. Saat ini dua SPBE masing-masing berada di wilayah Lombok Timur dan Lombok Tengah tengah dirampungkan pembangunannya. Dengan total empat SPBU, diyakini Joko, kebutuhan elpiji tetap terpasok dalam jumlah mencukupi. Sebagai antisipasi, Disperindag Lobar tetap menggelar operasi pasar minyak tanah hingga kondisi kembali normal.

Kekurangan elpiji pun tetap tertutupi dengan datangnya pasokan tambahan dari Bali yang rutin diangkut setiap hari. Terpisah, General Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Lembar Risun Riswanto memberi solusi agar para pemilik SPBE memanfaatkan fasilitas landing bagi kapal pengangkut tangki elpiji yang tersedia 24 jam di pelabuhan barang Lembar. “”Kita sudah siapkan fasilitas 24 jam, landing kapal sama sekali tidak terganggu,” ujar Risun.

Kendati terjadi cuaca buruk, Risun menjamin pengiriman elpiji tidak akan terganggu. Hanya saja diakuinya, hingga saat ini belum ada kordinasi antara pihak Pelindo III dengan pemilik SPBE di pulau Lombok. Jika terjadi koordinasi ia menjamin pengangkutan elpiji akan tetap lancar dan kapal pengangkut elpiji tidak perlu “istirahat” terlalu lama di pelabuhan seperti saat ini.

“Karena belum dimanfaatkan maksimal pelabuhan yang ada, kapal pengangkut elpiji terpaksa 2-3 bulan nongkrong di pelabuhan tidak berlayar,” katanya. Ditegaskan Risun, pihaknya siap mendistribusikan semua barang kebutuhan nasional termasuk pupuk, elpiji dan semen. “Kami menjamin operasional 1 x 24 jam tanpa hambatan. Pelindo juga sudah siapkan fasilitas sandar kapal tangki,” pungkasnya.

TKI LOBAR Terancam Digantung Di Malaysia

Syafi’i (28), TKI asal Perempung, Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung, Lombok Barat, NTB, terancam hukuman gantung di Malaysia. Syafi’i dituduh telah membunuh seorang mandor perkebunan kelapa sawit. Pemberitahuan tak resmi ke keluarga, Syafi’i, bakal digantung dalam hitungan pekan. Syafi’i saat ini mendekam di penjara Batu Gajah, Keluang, Johor, Malaysia Barat. Namun keluarga hingga saat ini tak mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah.

Jamali, salah satu sepupu Syafi’i pada wartawan di Mataram, mengatakan, keluarga mengetahui kasus yang menimpa saudaranya itu pekan lalu, setelah diberitahu Mustiah, seorang TKI dari desa yang sama, bahwa Syafi’i bakal dihukum gantung. Mustiah mengetahui kasus yang membelit Syafi’i dari pemberitaan media di Johor. Mustiah lalu mencari tahu ke penjara Batu Gajah, dan menemukan Syafi’i mendekam di sana.

“Mustiah minggu lalu menelpon ke keluarga, dan memberitahu Syafi’i akan diberi waktu hari Rabu pekan ini bertemu keluarga oleh orang penjara Malaysia dan setelah itu akan dihukum gantung,” kata Jamali. Saat ini keluarga kata Jamali tengah resah. Pasalnya keluarga tak pernah mendapat pemberitahuan apapun dari pemerintah. Sitah, ibu Syafi’i juga limbung dengan informasi itu.

Senin siang, keluarga lalu mengadu ke Yayasan Pancakarsa, lembaga non pemerintah yang aktif mengadvokasi kasus TKI di NTB. Keluarga juga minta difasilitasi bantuan hukum. Menurut keterangan Mustiah pada keluarga, Syafi’i bakal dihukum gantung atas tindak pidana yang tak pernah ia lakukan. Polisi menemukan Syafi’i di lokasi pembunuhan mandor perkebunan sawit di Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor.

“Syafi’i tidak membunuh mandor itu. Yang melakukannya adalah salah seorang TKI lain akibat ribut berselisih soal gaji, lalu setelah itu melarikan diri. Syafi’i tidak ikut lari karena merasa tidak terlibat. Tapi akhirnya dia yang ditangkap polisi Malaysia,” kata Jamali. Upaya penjelasan yang disampaikan oleh Syafi’i ke polisi Malaysia tak digubris. Dan ia tetap diadili dan hingga akan digantung.

Syafi’i berangkat ke Malaysia tahun 2005. Ia telah tiga kali bolak balik bekerja di negeri Jiran itu, dan sama sekali tak pernah terlibat kasus hukum. Ia juga berangkat secara resmi melalui PT Wira Karitas. Sementara Fitriyatun Wahyuni, dari Pancakarsa mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti laporan itu dan berkomunikasi dengan Kementrian Luar Negeri dan juga Kedubes RI di Malaysia.

Terpisah, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja NTB H Mokhlis mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementrian Luar Negeri. Dipatsikan akan ada pembelaan hukum bagi Syafi’i di Malaysia.