WALIKOTA Serahkan 47 Hewan Qurban

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan 47 hewan qurban yang terdiri dari 15 sapi dan 32 ekor kambing. Usai melaksanakan shalat Iedul Adha di Halaman Eks Kantor Bupati Lombok Barat, Walikota Mataram secara simbolis menyerahkan hewan kurban tersebut ke Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Mataram di Kantor Walikota Mataram Minggu (06/11).

Selepas menyerahkan hewan qurban, Walikota bersama keluarga juga menyempatkan diri untuk menyaksikan proses pemotongan hewan qurban yang telah dinanti oleh para penerima daging kurban yang telah menanti sejak pagi.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kota Mataram, Alwi, S.Sos menuturkan, seluruh hewan qurban tersebut berasal dari SKPD di Kota Mataram. Untuk pendistribusian sendiri lanjutnya, pihak Pemkot telah menyediakan 1000 kupon yang telah di distribusikan melalui Kepala Lingkungan se Kota Mataram serta ke lingkungan yang telah mengajukan proposal bantuan ke Pemerintah Kota Mataram.

Mengungkap Potensi dan Problema Pokok Rakyat KSB

Sebelum menjalankan program birokrasi, tentunya eksekutif dan legislatif sebagai pemegang amanat rakyat dituntut lebih cerdas dan bijaksana untuk membaca terlebih dahulu berbagai potensi dan problema pokok yang tengah dihadapi atau dirasakan oleh sebahagian masyarakat.

Selain itu, Bupati sebagai pemegang tunggal kebijakan eksekutif Daerah, tentunya diharuskan untuk terus membuat pemetaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, hingga dapat dijadikan rumusan dalam berbagai program operasional ekonomi, dan politik yang detail.

Untuk itu, jika Eksekutif dan Legislative khususnya di KSB dapat menyadari, bahwa program pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut, merupakan salah satu langkah relevan dan mutlak sesuai kebutuhan mendesak yang cenderung obyektif, yaitu dengan segera mungkin harus membuat pemetaan awal berbagai potensi wilayah, termasuk tentang geografi, demografi, ekonomi mikro, mikro dan lain-lain yang akurat untuk dijadikan acuan atau pedoman sebagai landasan dalam menjalankan seluruh program pemerintahan daerah.

Sesuai data agraris Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sempat di Up date wartawan Koran ini, terdapat sejumlah sumber yang dinilai sangat potensial untuk penghidupan sebagian masyarakat, bahw secara umum tercatat KSB tidak hanya memiliki kawasan hutan sekitar 73 persen yang rata-rata mangandung emas dan berbagai mineral pengikut lainnya, sedangkan lahan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan serta pemukiman mencapai (184.882 Ha), dan sekitar 15 persen diantaranya merupakan lahan pertanian produktif atau lahan pertanian irigasi baku mencapai (8357 Ha), termasuk yang potensial seluas (5994 Ha) dan 5 persennya adalah lahan perkebunan, “Jika Potensi atau lahan agraris sebesar itu dapat segera kita manfaatkan secara maksimal, tentunya tidak hanya bisa mendongkrak APBD saja, namun dapat mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat KSB secara umum,” Unkap Ir. Muslimin HMY. M.Si Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB pada wartawan.

Dijelaskan, terlebih lagi Kabupaten bermotokan ”Pariri Lema Bariri” saat ini memiliki banyak gunung yang merupakan sumber air dan mineral mencapai (73.776.260.Ha), yang tentunya jika dikelola dengan sebaik-sebaiknya akan sangat berarti untuk menopang berbagai kebutuhan pokok seluruh masyarakat, belum lagi potensi kelautan yang luas dan strategis, terutama perairan laut dan pantai dari wilayah kecamatan seteluk hingga ke SP III kecamatan Sekongkang yang rata-rata berpotensi untuk dijadikan pembangunan di bidang perikanan, ”Ditambah juga dengan keberadaan rawa lebo Taliwang seluas 856 Ha, selain berpotensi untuk pengembangan Pariwisata namun bisa juga dijadikan tempat untuk pengembangan perikanan air tawar dalam upaya menopang kebutuhan protein rakyat KSB keseluruhan,” Jelas Muslimin.

Disisi lain, berbicara soal politik Eksekutif, Legislatif KSB dan sejumlah daerah lain yang selama ini terkesan belum maksimal, termasuk pemantapan pelaksanaan Pemerintahan otonomi daerah, juga proses demokrasi harus terus dibangun, Supremasi hukum terhadap kasus KKN ditegakkan, serta berbagai Peraturan Daerah (Perda) dan perundang-undangan tentang perlindungan TKI di luar Negeri harus di kokohkan.

Untuk itu ditekankan, agar seluruh elit politik Legislatif yang memiliki tupoksi Control dan pengawasan dapat seiring sejalan dengan eksekutif dalam menentukan berbagai kebijakan birokrasi, yang bertujuan untuk konstribusi sehingga mampu mendorong berbagai aspirasi dan partisipasi politik rakyat secara luas, ”Sangat mendasar dan produktifnya KKN birokrasi di daerah hanya timbul atau bersumber dari satu persoalan, yaitu pelaksana pemerintahannya yang terkesan tidak produktif, contoh konsumsinya jauh lebih besar jika dibandingkan kemampuan produksinya,” Kata Aldrin Rian Patopang tokoh pemuda dan pemerhati sosial politik Sumbawa Barat.

Menurutnya, salah satu contoh kecil yang sering terjadi selama ini, baikpun di tingkat paling kecil hingga pada ruang lingkup yang besar, termasuk dengan belanja rumah dan individu sampai kepada konsumsi regional dan nasional, sangat tidak sebanding dengan sumber utama kebutuhan daerah, sehingga tidak heran jika masih ada juga sejumlah oknum pejabat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan melakukan KKN, untuk memperkaya diri dan kroni yang dapat merugikan keuangan daerah, ”Sudah saatnya para elit politik eksekutif dan legislatif KSB untuk lebih tegas dan focus melakukan control serta pengawasan, agar tertutupnya peluang bagi sejumlah oknum yang akan melakukan KKN,” Imbuh Riyan sapaan akrabnya.

Hal senada disampaikan tokoh agama Drs. Muhammad Nur Yasin yang juga mantan ketua Komite Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (KPKSB), akan tertutupnya peluang atau kesempatan bagi sejumlah oknum birokrasi untuk melakukan KKN, selain secara rutin melakukan pembenahan system atau repormasi birokrasi, namun para pimpinan eksekutif dituntut untuk selalu terbuka atau transaparan dalam menjalankan berbagai program yang ditawarkan kepada rakyat, sehingga tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diamanatkan kepada elit legislatif tersebut dapat berjalan sesuai harapan rakyat yang diwakili, ”Selama reksekutif dan legislatif belum menyatukan visi,misi dan target sesuai amanat yang diembannnya, tentu KKN tersebut akan lebih sulit diberantas,” tegas Ustadz Nun sapaan akrabnya pada Koran ini.

Selain itu, sebelum rancangan dan penetapan Peraturan Daerah (Perda), seharusnya eksekutif legislatif lebih cerdas dan bijaksana dalam membaca berbagai persoalan pokok rakyat dan memiliki payung hukum yang jelas, termasuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dengan penataan kelembagaan, peningkatan kemampuan aparatur yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat, mengingat KSB adalah salah satu kabupaten yang Baru terbentuk, “Salah satu solusi untuk menyelasaikan kontroversi politik yang selalu timbul di KSB, diminta agar Eksekutif dan Legislatif harus lebih tegas dan konsisten menjalkankan Tupoksi birokrasinya, barulah cita-cita dan harapan seluruh rakyat sejak awal terbentuknya KSB dapat segera dicapai,” tandasnya.

Kuota Haji NTB Penuh Hingga 2010

Kuota jamaah calon haji (JCH) NTB sudah penuh hingga tahun 2020. Itu artinya, jika Anda mendaftar tabungan haji saat ini, maka Anda baru bisa berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2021.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, H Lalu Suhaimi Ismy mengungkapkan penuhnya kuota haji NTB hingga 2020 itu. “Saat ini sudah penuh hingga tahun 2020,” kata Suhaimi.

Minat berhaji orang NTB memang tergolong tinggi. Itu sebabnya, NTB selalu meminta tambahan kuota tiap musim haji pada Kementerian Agama, untuk memangkas panjangnya daftar antrian itu.

Saat ini, tiap tahun NTB hanya mendapat kuota jamaah haji tak kurang dari 4.500 jamaah. Jikapun NTB mendapat tambahan, itu bukan dari kuota daerah, melainkan dari kuota nasional yang dikumpulkan dari daerah lain yang ada jamaahnya tidak bisa melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sesuai waktu yang telah ditetapkan.

“Hitungan kuota yang penuh sampai 2020 itu berdasarkan hitungan kuota rata-rata 4.500 orang jamaah yang diperoleh NTB ada tiap tahun,” kata Suhaimi.

Soal kuota yang minim ini sebetulnya bukan hanya masalah NTB semata. Namun sudah menjadi masalah Indonesia. Menteri Agama, Surya Darma Ali mengatakan, jumlah jamaah haji asal Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2009, jamaah haji Indonesia yang lokasi pemondokannya di Makkah berada di ring 1 hanya 27 persen atau sekitar 53 ribu orang. Pada 2010, meningkat menjadi 63 persen atau sekitar 125 ribu orang. “Pada tahun 2011 ini, ditargetkan bisa mencapai minimal 80 persen,” katanya.

Menteri Agama (Menag) mengakui jika JCH Indonesia yang mengantre untuk diberangkatkan ke Tanah Suci juga terus bertambah. Untuk menekan angka daftar tunggu ini, Kementerian Agama berusaha menambah kuota haji Indonesia.

Pekan lalu, sebelum menyetujui embarkasi haji di BIL saat bertemu dengan Gubernur NTB, Menag mengatakan pihaknya telah mengajukan permintaan penambahan kuota haji, dari sebelumnya tahun 2010 sebesar 221 ribu menjadi 300 ribu.

“Saya melalui Dubes Arab Saudi untuk Indonesia telah mengirimkan pesan singkat untuk penambahan kuota haji,” ungkapnya.

Dia mengakui, penambahan kuota mungkin sulit dipenuhi oleh Pemerintah Arab Saudi. “Tetapi paling tidak jika permintaan 300 ribu tidak dikabulkan, mudah-mudahan permintaan 238 ribu jamaah untuk tahun ini bisa dikabulkan,” katanya.

Semua Bergantung Jenis Pesawat

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NTB Ridwan Syah, memperbarui status di situs jejaring sosial pertemanan Facebook. “OTW ke Jakarta,” begitu, lelaki berkumis itu menulis statusnya pekan lalu.

Pejabat NTB ke Jakarta tentu hal yang lazim. Tapi kali ini, Ridwan Syah memang kerap melahap perjalanan bolak-balik Mataram – Jakarta. Ia memang tengah dikejar tenggat. Ia ke Kementerian Perhubungan, memastikan embarkasi haji untuk BIL bisa dimulai Oktober tahun ini, bersamaan dengan rencana pengoperasian BIL oleh PT Angkasa Pura I.

Memang masih ada yang mengganjal yang harus dituntaskan, agar Embarkasi Haji BIL bisa mulus. Ini memang menyangkut kendala fisik BIL. “Persetujuan prinsip embarkasi haji dari Menteri Agama itu masih harus dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan terkait jenis pesawat yang akan mengangkut JCH (jamaah calon haji) dari BIL,” kata Ridwan pekan lalu.

Pada Ahad, 31 Juli 2011, sekitar pukul 09.00 wib, Menteri Agama (Menag) dan Menteri Perhubungan telah menggelar rapat koordinasi (rakor), terkait tindak lanjut persetujuan prinsip Embarkasi Haji BIL itu.

Namun tentu saja, sekali rakor belumlah cukup. Itu sebabnya, Ridwan masih harus bolak-balik ke Jakarta. “Jemput bola lah,” ujarnya mengistilahkan perjalanan sibuknya pekan lalu itu.

Soal jenis pesawat angkut ini memang masih menjadi kendala BIL. Pesawat angkut itu juga yang akan menentukan, apakah Embarkasi Haji BIL bisa beroperasi musim haji tahun ini yang akan dimulai pada Oktober 2011.

Untuk keperluan mengangkut jamaah haji, memang dibutuhkan pesawat yang tak biasa. Pengangkutan itu membutuhkan pesawat berbadan lebar atau wide body.

Saudi Arabian Airlines misalnya banyak mengoperasikan pesawat berbadan lebar Boeing 747-400 yang mampu mengangkut penumpang hingga 455 bahkan hingga 506 penumpang. Demikian juga dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways yang juga mengoperasikan pesawat jenis sama.

Inilah letak masalahnya. PT Angkasa Pura I yang akan mengoperasikan BIL belum bisa menjamin, BIL bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar macam Boeing 747-400 itu.

“Masih belum bisa kalau untuk melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747-400,” kata Haryoso Catur Prayitno, Direktur Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura I saat memberi penjelasan pada Wakil Presiden yang mengunjungi BIL pada 11 Juli 2011 lalu.

Secara teknis sebetulnya BIL sudah memenuhi syarat untuk mampu didarati pesawat seperti Boeing 747-400 itu. Pesawat ini bisa mendarat di landasan pacu bandara dengan panjang minimal 2.750 meter, sama seperti panjang landasan pacu BIL. Juga membutuhkan lebar landasan pacu setidaknya 45 meter, sama seperti lebar landasan pacu BIL. Namun Haryoso tak menjelaskan lebih lanjut, alasan kenapa pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747-400 belum bisa mendarat di BIL.

Kemungkinan-kemungkinan inilah yang kini tengah dikomunikaskan Kementerian Perhubungan. Sebagaimana diketahui, otoritas verifikasi dan kalibrasi alat penerbangan di BIL memang terletak pada Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kemenhub.

Itu sebabnya kata Ridwan Syah, Kementerian Perhubungan dan manajemen PT Angkasa Pura I harus memastikan jenis pesawat yang mampu mendarati landasan BIL untuk kepentingan pemberangkatan JCH itu. “Karena kalau yang lain-lain termasuk asrama haji bukan masalah karena yang ada mampu menampung 700 orang lebih atau dua kloter yang akan diberangkatkan dalam sehari,” ujarnya.

Ridwan menegaskan, Pemprov NTB sudah ngebet ingin memberangkatkan JCH musim haji tahun ini melalui BIL. Ini juga kata dia, sebagai salah satu cara Pemprov NTB mempercepat perampungan semua infrastruktur pendukung bandara internasional itu.

PT Angkasa Pura I memang sudah menjanjikan seluruh proses pembangunan BIL sesuai tahapan. Yang paling berat memang penyelesaian gedung terminal yang baru mencapai 85 persen pada saat dikunjungi Wakil Presiden Boediono 11 Juli lalu.

Pembangunan terminal itu sudah mangkrak selama 11 bulan dari target. Dan menurut Haryoso, rekanan telah siap menuntaskan terminal itu dalam waktu 1,5 bulan. “Material tidak ada masalah. Semuanya sudah ada di sini,” katanya.

Sementara kelengkapan lainnya, sudah tidak ada masalah. Sebagian sudah jadi dan sudah disertifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Sertifikasi itu memang dilakukan secara parsial, tidak menunggu semua kelangkapan selesai lebih dulu. Pada 28 Juli lalu, PT Angkasa Pura I juga sudah mengumumkan operasonal BIL ke otoritas bandara udara dunia, mengingat statusnya sebagai bandara internasional.

Haryoso mengungkakan bahwa berbagai peralatan navigasi di BIL itu, sudah dinyatakan laik dan siap dioperasionalkan untuk aktivitas pendaratan dan lepas landas.

Proses kalibrasi peralatan navigasi yang dilakukan Balai Kalibrasi Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, selama enam hari terhitung sejak 25 Februari hingga 2 Maret 2011, menggunakan pesawat King Air 200 GT dengan nomor lambung PK-CAC. Kalibrasi akan diulang lagi untuk memastikan kesiapan operasional bandara internasional itu, pada Agustus mendatang.

Karena itu, masalah kini tinggal jenis pesawat yang akan mengangkut jamaah haji. Kabar gembira telah datang dari Garuda Indonesia Airways. Maskapai paling bonafid di Indonesia itu siap mengangkut jamaah haji asal Indonesia dengan pesawat berbadan lebar jenis lain.

Garuda menyampaikan pada pemerintah, telah menyiapkan 15 unit pesawat untuk angkutan haji tahun 2011, diantaranya satu unit pesawat milik dan empat belas unit pesawat lainnya yang disewa.

Pesawat yang disewa tersebut berasal dari berbagai perusahaan penyewaan penerbangan baik dari Prancis, Kanada, Inggris dan Portugal. Keempat pesawat tersebut terdiri dari sembilan unit pesawat jenis Airbus A330 dengan kapasitas penumpang 330 orang, empat unit pesawat jenis Boeing 747 berkapasitas 455 penumpang dan satu unit jenis pesawat Boeing 767 dengan kapasitas 325 penumpang.

Garuda menyatakan sudah siap dengan armadanya bagi kebutuhan angkutan haji tahun 2011. Untuk itu selain menyewa 14 unit pesawat yang dibutuhkan, Garuda juga menggunakan 1 unit pesawat miliknya.

Pesawat-pesawat tersebut dikontrak untuk jangka pendek, karena hanya digunakan untuk angkutan haji saja dan kondisinya masih berusia muda dan sangat baik diantaranya buatan tahun 2005 dn 2009.

Pesawat-pesawat yang disewa itu umumnya sudah memiliki sertifikat OISA (IATA Operational Safety Audit). Jangka waktu penyewaan adalah selama tiga bulan yaitu dari 10 Oktober hingga 23 Desember tahun 2011. Penerbangan haji akan dilakukan dari beberapa bandara yang sudah ditetapkan sebagai bandara pemberangkatan (departure) atau Embarkasi Haji.

Langkah Garuda yang akan mengoperasikan pesawat berbadan lebar jenis A-330 dan Boeing 746 tentu saja menjadi angin segar bagi Embarkasi Haji BIL. Menurut Haryoso, BIL mampu dan sangat layak jika didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 767 dan Airbus 330.

“Begitu dioperaskan hari pertama, BIL sudah mampu didarati oleh Airbus 330 dan Boeing 747,” kata Haryoso.

Kini bola apakah BIL akan benar-benar terwujud sebagai embarkasi haji tahun ini ada pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan PT Angkasa Pura I. Kalau NTB, Ridwan Syah menyatakan sudah siap lahir batin.

Fashion dan Vision di Baliho Pilkada

Mereka yang mencibir menilai para politisi lebih banyak menjadikan panggung politik cuma sebagai barang dagangan. Politisi, kata Muammar Gadafi warga di Kelurahan Pagutan Kota Mataram, lebih banyak sekadar ingin meraih dukungan dengan uang yang kadangkala dimbuhi dengan upaya mempercantik wajah di media kampanye politik.

“Pas musim Pilkada atau musim pemilu Anggota Dewan, yang bersaing adalah baliho dan stiker. Isinya ya begitu-begitu saja. Kita ndak tahu mau pilih siapa karena balihonya sama saja, janji ini-itu, ndak tahu mana yang benar. Tapi rakyat ya masih begini-begini saja, malah lebih sering bertengkar ketika pemilu,” kata Muammar Gadafi.

Muammar yang cuma tamat SMP itu ingin mengatakan bahwa hubungan komunikasi antara mereka yang dipilih dan yang memilih seharusnya lebih meningkat. Bukan sekadar menjual slogan di baliho dan stiker. Dia mungkin juga ingin mengatakan persaingan para politisi tidak dibangun atas dasar kontestasi argumentasi yang dituntun oleh visi, melainkan diwarnai oleh perlombaan menggunakan atribut kampanye.

Kalau saja Muammar punya pendidikan yang lebih baik, dia mungkin akan mengatakan perdebatan bermutu menyangkut pencarian berbagai kemungkinan mencapai kemaslahatan publik, tidak lagi dapat dijumpai di kalangan politisis saat ini.

Fenomena persaingan penampilan di baliho memang selalu turut menghiasai hiruk-pikuk pemilu. Mengenai beragam komentar warga yang menyangkut baliho dan stiker Pilkada, pengamat komunikasi politik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Dr Kadri, mengatakan upaya membangun image di baliho adalah hal yang biasa menjelang Pemilu.

Namun begitu, dia mengatakan juga bahwa warga bisa pula mendapatkan informasi mengenai visi calon lewat atribut kampanye seperti baliho. Sebab baliho adalah alat komunikasi politik yang efektif meskipun kadangkala mengundang cibiran. “Orang ingin mendapatkan vision ketimbang fashion lewat komunikasi politik para calon melalui baliho dan stiker mereka,” terang Dr Kadri.

Dia mengatakan semua pesan yang disampaikan memang harus dibaca secara kritis, sehingga pemilih dapat mendeteksi pesan yang realistis dan pesan yang hanya bombastis alias sukar dicapai. Untuk itu dia mennganjurkan pemilih juga harus mendapatkan pengetahuan mengenai sepak terjang para calon.

“Menurut saya, kita tidak cukup membaca pesan mereka lewat baliho yang dipajang, tetapi harus mereview kembali trackrecord mereka sebelumnya. Apalagi semua kandidat adalah putra NTB yang sedang dan menjabat di NTB. Sehingga kita tidak kesulitan untuk mengecek atau mengkonfirmasi prestasi atau kinerja mereka,” terang Kadri.

Sementara itu baliho-baliho yang bertebaran di banyak titik kota dan desa se NTB, dalam pekan terakhir ini mulai dibongkar. KPUD NTB memerintahkan pembongkaran baliho yang sudah terpasang agar dipasang kembali pada saat jadwal kampanye mendatang.

Pengamatan Koran Kampung terhadap baliho para calon kepala daerah itu memperlihatkan upaya komunikasi dengan pilihan tagline maupun foto yang beragam. Baliho pasangan nomor urut 1 TGB-Amin (DR H Muhammad Zainul Majdi MA – H Muh Amin SH MSi) memperlihatkan pose TGB yang sudah menjadi pose resmi TGB selama ini. TGB tampil dengan busana muslim lengkap dengan selempang surban plus kopiah berwarna putih. Wajah TGB yang tampil sejuk dan sempat menjadi perbincangan luas saat pertamakali muncul lima tahun silam, kembali menghiasi baliho dan stiker pasangan ini. Sementara H Muh Amin muncul dengan busana stelan jas lengkap. Sayang senyum Muh Amin di hampir semua posenya terkesan tertahan. Namun demikian pesona TGB di kalangan pendukungnya tetap mendominasi.

Dari sisi slogan, pasangan ini masih dengan slogan konvensional yang hampir pasti digunakan oleh calon petahana (incumbent). Yakni kata lanjutkan. TGB-Amin memilih prasa Bersama Lanjutkan Ikhtiar dengan tagline berikutnya di bawah nama pasangan ini yaitu Berkhidmat & Amanah. Di baliho lain, pasangan TGB-Amin memilih kalimat Terimakasih TGB yang tentu saja bermaksud menunjukkan bahwa hasil kerja H Zainul Majdi selama menjabat Gubernur NTB mendapat apresiasi masyarakat. Memang kemudian memunculkan pertanyaan bahwa bukan masyarakat yang memberi apresiasi melalui baliho itu, melainkan tim kampanye.

Slogan yang lebih aktraktif muncul di baliho pasangan nomor urut 2, yakni pasangan SJP-Johan (Suryadi Jaya Purnama ST – Johan Rosihan ST). Mereka memakai slogan Coblos TOPATtnya! Meski atraktif namun slogan ini meniru gaya pasangan calon kepala daerah Jawa Barat (Aher-Dedy) yang memakai slogan Coblos Kancingnya. Peniruannya lengkap dengan pin yang disematkan di dada kiri cagub dan dada kanan cawagub. Pilihan topat bukan kancing adalah upaya mengidentifikasi salah satu parpol pengusung SJP-Johan yakni Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai Islam. Bukankah ketupat sudah melekat dalam tradisi umat Islam? Itu barangkali maksud identifikasi tersebut. Pasangan ini juga mengedepankan tagline lainnya. Yaitu NTB Milik Bersama, di mana kata Bersama adalah singkatan dari Beriman-Setara-Mandiri.

SJP-Johan di foto baliho, tampil dengan senyum lebar, berbusana jas lengkap plus kopiah hitam dengan tatapan terbuka kepada siapa saja yang melihat baliho tersebut. Baliho ini terpampang dengan warna cerah yang mendominasi. Diperkuat pula oleh warna cerah di wajah keduanya yang meskipun kemudian membuka kritikan orang yang bisa saja menyebut foto sebagai hasil rekayasa dengan komputer grafis.

Soal rekayasa photografi memang sering dimanfaatkan tim kampanye untuk membuat foto resmi pasangan calon. Itu sebabnya banyak foto pasangan kepala daerah yang seakan-akan tampil bersamaan dalam satu waktu sesi pemotretan. Padahal seringkali foto keduanya hanya dipadukan, meski berfoto pada waktu dan tempat berbeda. Namun foto pasangan nomor urut 3 yakni pasangan Harum (H Harun Al Rasyid Msi – H Abdul Muhyi Abidin MM) tampil bersamaan dalam satu sesi pemotretan.

Hal itu terlihat dari keduanya yang tampak kompak bergenggaman tangan. Kekompakan juga diperlihatkan dengan baju yang serupa. Mereka mengenakan busana batik bermotif tumbuhan yang menjalar dari sisi bawah. Meski terlihat alamiah namun rekayasa photografi juga berhasil memoles wajah Harun Al Rasyid di baliho, sehingga tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadinya, semakin terlihat kompak dengan wajah H Abdul Muhyi yang memang babyface dan memang berusia jauh lebih muda.

Tim kampanye pasangan ini juga cukup kreatif dengan memadukan nama keduanya menjadi tagline yang menarik. Yaitu pasangan Harum singkatan dari Harun-Muhyi. Selain itu pilihan prasa Satu untuk Semua juga ingin mencerminkan kekompakan pasangan ini. Begitupun, kata harum tentu saja punya maksud tersendiri. Setidaknya keduanya ingin mengharumkan nama NTB sebagaimana janji Harun-Muhyi melalui baliho mereka.

Soal janji, pasangan nomor urut 4 yakni pasangan Zul-Ichsan (DR KH Zulkifli Muhadli SH MM – Prof DR H Muhammad Ichsan MS) yang paling banyak memuat program kerja mereka di dalam satu baliho. Sehingga salah satu baliho pasangan ini lebih terkesan sebagai sebuah brosur ketimbang baliho.

Meski demikian, baliho pasangan Zul-Ichsan sangat informatif dengan berbagai program kerja. Mulai dari pendidikan gratis, program santunan, dan program insentif bagi ketua RT sampai guru mengaji. Keberhasilan H Zulkifli Muhadly mengembangkan program kerja yang demikian itu sebagai Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hendak diterapkan jika nanti terpilih sebagai Gubernur NTB. Maka itu, ada pesan yang cukup panjang juga mengisi baliho pasangan Zul-Ichsan. Yakni Alhamdulillah di KSB Bisa, Insya Allah di NTB pun Pasti Bisa.

Dari sisi foto baliho, tim kampanye pasangan ini tampaknya memilih pose apa adanya. Namun begitu, mereka justru tampil bersahaja dengan ciri khas masing-masing. KH Zuilkifli Muhadly tampil dengan busana muslim dan Prof Ichsan berpose dengan busana adat sasak.

Apapun yang hendak dikomunikasikan dan pilihan cara mengomunikasikannya, baliho para calon kepala daerah memang menarik untuk diamati.

DPT yang Carut-marut

Rapat pleno yang sedianya untuk menyusun dan menetapkan jumlah DPT dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur pada Jumat malam (29/3/2013) menuai protes. Tim kampanye pasangan Ali BD-Khaerul Warisin (Alkhaer), Sulaiman meminta kepada KPU Lombok Timur untuk menunda melakukan penetapan DPT. Dia beranggapan DPT masih yang amburadul.

“Kalau memang rapat pleno DPT ini tidak bisa diselesaikan malam ini, jangan dipaksakan oleh KPU,” tandas Sulaiman kepada komisioner KPU Lombok Timur.

Dia mendesak KPU untuk memberikan data mengenai jumlah DPT itu jauh sebelummya. Artinya, tidak diberikan pada saat berlangsungnya rapat pleno. Hal itu penting agar tim kampanye pasangan ini bisa mengecek DPT yang diserahkan oleh PPK kepada KPU Lombok Timur.

Sulaiman menilai masih banyak ditemukan data yang ganda. Hal ini menjadi permasalahan yang tidak boleh dianggap sepele oleh KPU maupun PPK. Mereka perlu mengecek kembali keakuratan DPT tersebut.

“Kalau memang DPT masih mentah kenapa KPU Lotim harus melakukan pleno malam ini,” terang Sulaiman. Dia mengatakan bahwa seharusnya KPU menghadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur dalam rapat pleno ini karena sumber datanya berasal dari sana.

Tidak hanya dari tim kampanye pasangan Ali DB-Khaerul Warisin, hal yang sama juga dikatakan tim kampanye pasangan H Usman Fauzi-H Ihwan Sutrisno (Mafan), Sadrah. Dia mengatakan kalau data DPT yang masih amburadul harus segera diperbaiki KPU agar sesuai dengan data yang sebenarnya.

“Kami minta KPU memperbaiki data DPT ini. Masih banyak pemilih yang ganda. Kalau tidak tentunya akan menjadi permasalahan nantinya,” ujar Sadrah. Anggota Divisi Pengawasan dan Penindakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Timur Miftahurrahman juga menilai banyak data DPT ganda yang diserahkan oleh PPK ke KPU. “Ini harus menjadi perhatian KPU Lotim untuk melakukan perbaikan. Kami menilai data DPT masih amburadul.

Masih ada waktu bagi KPU untuk melakukan perbaikan,” ungkap Miftahurrahman. Sayangnya, rapat pleno tersebut justru ditinggalkan beberapa orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang seharusnya hadir hingga rapat selesai. Kejadian ini tentu saja membuat berang Ketua KPU Lombok Timur M Khairul Anwar yang menjadi pemimpin rapat. Dia pun meminta Sekretariat KPU Lombok Timur untuk menelepon anggota PPK yang meninggalkan rapat agar permasalahan DPT ini bisa diselesaikan.

“Ini masalah yang sangat vital,” tandas Khairul Anwar di hadapan Panwaslu, partai politik pengusung pasangan calon baik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur juga Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang hadir dalam rapat pleno tersebut.

Khairul Anwar meminta kepada PPK untuk tidak main-main terhadap masalah DPT ini. Sebab, hal ini yang sering dipermasalahkan para calon, baik sebelum maupun setelah pencoblosan dilakukan.

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2013 [sumber: KPU NTB}

Dirinya sangat berharap jalannya pelaksanaan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur maupun Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang tinggal menghitung hari bisa berjalan dengan aman dan lancar. Artinya, tanpa ada gangguan atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan nantinya.
“Akar dari semua permasalahan Pemilukada bersumber dari data DPT. Inilah yang harus diinventalisir. Kalau berbicara capek kita semua capek, tapi marilah kita selesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab,” tandas Khairul Anwar.

Akibat ketidaksetujuannya saat itu, tim kampanye tidak mau menandatangani berita acara rapat pleno.