Layanan Jasa Kontraktor Kolam Renang Bali

No Kontak: 081353120572

Dengan pembaca blog ini yang terdiri dari orang-orang di seluruh Amerika Utara, Australia, dan bagian lain dari dunia, setiap tahun kita mendapatkan email dari orang-orang dari apa yang tampaknya seperti setiap sudut dunia mengekspresikan ketidakpuasan dengan instalasi kolam renang dan kontraktor. Entah itu kolam beton, kolam Fiberglas, atau bahkan di atas tanah pemilik rumah pool– hanya memiliki sekali kesempatan untuk memilih yang tepat kolam renang kontraktor untuk mempercayakan halaman belakang mereka. Continue reading

Jasa Arsitek Rumah Murah Minimalis Terbaik

Seorang arsitek adalah aset untuk setiap proyek yang memerlukan membangun struktur baru atau fundamental mengubah struktur saat ini. Seorang arsitek dapat mengubah visi Anda menjadi sebuah rencana yang sebenarnya dan menciptakan cetak biru untuk pembangun untuk bekerja. Mereka tidak hanya terampil membangun teknik, hubungan struktural dan tata ruang dan perencanaan, tetapi mereka juga akrab dengan kode bangunan yang berlaku dan peraturan zonasi. Mereka bekerja sebagai agen Anda dan dapat membantu Anda dalam evaluasi penawaran dan memilih kontraktor. Continue reading

Jasa Arsitek Rumah Murah Di Indonesia

Membangun rumah bukan sekedar memiliki dana yang cukup dan tinggal digarap. Persoalan membangun rumah haruslah terencana dengan baik supaya si pemilik tidak kecewa di kemudian hari. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang berkeinginan membangun rumah. Diantaranya adalah desain arsitektur seperti apa yang diinginkan. Setelah itu, baru lanjut kemana harus menyewa jasa arsitek rumah murah, khususnya di Indonesia. Continue reading

Pengsuaha Hotel Bakal Patungan Beli Tanah

Pemprov NTB menyatakan siap bertanggungjawab atas pengadaan lahan untuk pembangkit listrik PLN di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Pemda meminta pengusaha hotel di Gili Trawangan agar urunan membayar lahan seluas 30 are yang kini ditempati PLN di pulau wisata itu.

‘’Daerah tentu akan mencari jalan tengah sebagai bentuk tanggungjawab. Arahnya, kita akan meminta pengusaha hotel dan pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan agar urunan membayar lahan yang digunakan PLN,’’ kata Nasibun, Asisten Administrasi Pemerintahan Pemda NTB.

Nasibun mengatakan, pengsuaha hotel dan para pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan akan dikumpulkan Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu, pekan depan. ‘’Bupati Lombok Utara yang akan memfasilitasi soal ini,’’ kata Nasibun.

Menurut Nasibun, sebelumnya pada 1999 silam, sudah ada hasil rapat antara pengusaha hotel dan pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan, untuk membantu pengadaan lahan yang diperlukan PLN untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel.

‘’Ada hasil risalah rapat waktu itu yang menjadi rujukan. Tinggal saat ini bagaimana disesuaikan dengan kondisi terkini di Trawangan. Poinnya, pemerintah daerah tidak ingin PLN hengkang,’’ katanya.

Pemerintah daerah kata dia, sepenuhnya yakin para pengsuaha hotel dan pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan tidak akan keberatan jika memang harus urunan untuk membeli lahan milik PT Wanawisata Alam Hayati yang ditempati PLN kini.

‘’Kami sudah menjadwalkan, dalam dua bulan, persoalan lahan untuk PLN di Gili Trawangan ini sudah tuntas,’’ kata Nasibun.

Sejauh ini belum ditetapkan berapa harga lahan seluas 30 are yang ditempati PLN. Sukirno, Direktur PT WAH mengatakan, pihaknya hanya akan menjual lahan itu mengacu pada nilai jual objek pajak yang berlaku saat ini. Namun berapa harga pastinya, pihaknya siap bernegosiasi.

‘’Kami dalam posisi menjual. Mau dibeli PLN atau rekan-rekan pelaku usaha pariwisata di sana, kami tidak ada masalah,’’ ujarnya.

Kualitas Buruk, Proyek Jalan PNPM Distop Paksa

Pekerjaan ruas jalan Bunsalak-Batu Beson, Desa Jago Kecamatan Praya, dihentikan secara paksa. Penghentian itu dilakukan tim yang terdiri dari Koordinator Perkotaan (korkot), Asisten Perkotaan (askot) dan anggota Fasilitator Kelurahan (faskel) ketika menilai pekerjaan tidak layak untuk dilanjutkan, karena kondisi tanah yang masih labil sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pengaspalan.

Sebelumnya sejumlah warga yang mengaku dari NTB Bangkit Desa Jago mendatangi kantor PNPM Perkotaan di Dinas Pekerjaan Umum Lombok Tengah, memprotes kualitas pekerjaan yang dilakukan Panitia Kemitraan (Pakem) Desa Jago. Mereka menilai pekerjaan pengaspalan sepanjang 900 meter tidak layak dilanjutkan karena hasil pekerjaan sangat buruk. Di beberapa ruas jalan sudah terlihat ambrol akibat lapisan pondasi bawah tidak padat atau kuat.

Akibat dari penghentian, warga Dusun Batu Beson berang, mereka menganggap yang memicu distopnya pekerjaan karena laporan dari oknum warga dari Bunsalak. Mereka nekat melanjutkan pekerjaan mesipun sudah diminta dihentikan. Karena persoalan semakin meruncing, Panitia Kemitraan mengundang Korkot, PJOK dan Pokja PNPM Perkotaan dan kedua kubu bertemu di Dusun Batu Beson, namun dari pihak warga Dusun Bunsalak menolak karena dianggap tidak netral.

Warga Bunsalak meminta pertemuan dilakukan di tempat salah seorang warga dusun Bunsalak, namun kali ini giliran warga Dusun Batu Beson yang menolak. Kepala Desa Jago, Zainal Abidin meminta kedua belah pihak memilih apakah warga Dusun Batu Beson yang datang ke salah satu rumah warga di Dusun Bunsalak atau sebaliknya, tetapi mereka tetap menolak. Pada akhirnya warga Batu Beson bersedia datang ke Bunsalak, namun sayang warga Dusun Bunsalak yang mempersoalkan jalan justru pergi.

Koordinator Perkotaan (Korkot) L. Martawijaya kepada warga Dusun Batu Beson mengatakan, penyetopan pekerjaan bukan karena desakan warga Bunslak atau yang mengaku dari NTB Bangkit, tetapi penghentian
dilakukan atas keinginan Korkot setelah meninjau kondisi lapangan. “Yang menghentikan pekerjaan adalah kami, namun bukan atas dasar desakan atau laporan dari warga Bunsalak atau warga yang mengaku dari
NTB Bangkit, tetapi karena menilai tidak layak untuk diteruskan mengingat kondisi tanah yang masih labil dan berair akibat hujan, jadi saya tegaskan bukan karena laporan namun karena memang kami menilai tidak bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Akan tetapi penghentian bukan bersifat permanen melainkan sementara waktu hingga kondisi jalan benar benar kering dan tidak gembos. “Kalau ada yang mengatakan penghentian bersifat permanen atau dihentikan
seterusnya, itu salah, kita hentikan sementara hingga kondisi jalan benar benar kering, kalau sekarang diteruskan sama saja membuang uang ratusan juta namun hasilnya buruk, kasian masyarakat yang menggunakan, belum apa apa sudah rusak,” jelasnya.

Korkot, PJOK, Pokja didampingi Faskel, Kepala Dusun Batu Beson, Pengurus Pakem dan warga masyarakat meninjau kondisi pekerjaan. Dari pantauan lapangan ditemukan di sejumlah titik terjadi gembos pada jalan yang sudah diaspal, penyebabnya karena LPB tidak digilas terlebih dahulu sebelum ditabur LPA. Selain itu saluran kiri kanan jalan tidak baik sehingga air menggenangi jalan, oleh karena itu Pokja, PJOK dan Korkot merekomendasikan kepada Pakem selaku pelaksana agar titik dimana tempat terjadi penggembosan aspal digali dan timbun sirtu baru kemudian digilas dan aspal.

700 Honorer Diakomodasi Pemkab Loteng

Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mengakomodasi Tenaga Honorer menemukan titik terang, Pada perubahan APBD 2011, Pemkab Lombok Tengah hanya menganggarkan gaji 700 honorer.

honorer yang diakomodasi gajinya dalam perubahan APBD, harus tidak bertentangan dengan PP 48 tahun 2005. Anggaran gaji honorer yang tidak bertentangan dengan PP 48, telah lolos dari evaluasi gubernur. Dan kini sedang dalam proses pembahasan oleh Tim Banggar DPRD Loteng.

Dalam pertemuan banggar dan TAPD adalah membahas hasil evaluasi gubernur. Termasuk di dalamnya, alokasi gaji untuk 700 honorer. M Agus Setiawan Pemerhati honorer Lombok Tengah, mengatakan 700 honorer yang diakomodasi oleh pemerintah. honorer yang tidak bertentangan dengan PP 48 tahun 2005..

pemerintah berjanji menganggarkan dana tali asih melalui perubahan APBD tahun 2011. Namun kenyataannya, tali asih mentok ketika di pembahasan anggaran di DPRD.
Hanya honorer yang tidak bertentangan dengan PP 48 yang akan diakomodasi. Padahal, sebelumnya pemerintah telah berjanji mempertahankan tenaga teknis seperti guru, tenaga kesehatan, Pol PP, tenaga E- KTP dan tenaga kebersihan.

Dikatakan.M Agus Ia memastikan banyak kekacauan yang akan terjadi setelah perubahan APBD ditetapkan. Tenaga kebersihan yang diangkat di atas tahun 2005 akan terus melanjutkan aksi mogok dan berhenti sama sekali. Pun demikian dengan operator pembuatan KTP yang sebagian besar tidak masuk kategori PP 48 tahun 2005. Kalau operator pembuatan KTP berhenti, M.Agus yakin program E KTP di Loteng akan kacau.

Sepengetahuan M.Agus, dari 100 operaor E KTP di semua kecamatan, sebagian besar merupakan tenaga honorer. jelasnya.