Pasar Obligasi Tetap Menarik Bagi Asing Ke Indonesia

Hari ini, BI akan memutuskan kebijakan 7Day Reverse Repo Rate pada Rapat Dewan Gubernur hari Kamis ini, dengan kemungkinan mempertahankan kebijakan suku bunga acuan 7DRR pada enam persen, Soelistianingsih mencatat. Dia menunjuk kondisi makro yang relatif masih terjaga, seperti tingkat inflasi yang tetap rendah dan juga mencatat deflasi pada Februari 2019, pergerakan rupiah yang relatif stabil, dengan volatilitas yang rendah, dan data lain yang cenderung tetap stabil, meskipun transaksi yang sedang berlangsung masih luas. Continue reading

Tertibkan Spanduk dan Baliho

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Timur turun tangan untuk menertibkan ratusan spanduk dan baliho yang tidak berizin di sepanjang ruas jalan Masbagik hingga Selong. Aparat Pol PP pun dibantu aparat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lombok Timur.

Menurut Kepala Seksi Bidang Penetapan Pajak Dinas PPKA Lombok Timur, Jayadi, sebelum ditertibkan, para pemasang telah dipanggil, baik melalui surat maupun melalui saluran telepon untuk segera mengurus izin. Sayangnya, ada yang tidak mengindahkan sehingga langkah penertiban harus dilakukan.
Jayadi menjelaskan bahwa kebanyakan spanduk dan baliho yang ditertibkan itu sudah jatuh tempo pemasangan. Sebagian besar spanduk milik perusahaan promosi.

“Ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan di seluruh Lotim, apalagi menjelang kedatangan Wakil Presiden RI yang akan berkunjung ke Lotim, Selasa mendatang. Sehingga agar kelihatan rapi dan nyaman spanduk-spanduk yang kelihatan mengganggu penglihatan dan tak berizin langsung ditertibkan,” jelasnya. Sedangkan untuk spanduk maupun baliho yang sifatya berbau nuasa sosial kemasyarakatan tidak ditertibkan karena ada toleransi di dalamnya.

BIL Mampu Tampung Tiga Juta Penumpang

Jika tak ada lagi aral melintang, BIL akan beroperasi pada 1 Oktober 2011. Dengan luas terminal yang mencapai 22.000 meter persegi, BIL akan mampu menampung setidaknya tiga juta penumpang setahun.

PT Angkasa Pura I telah menyusun hitungan mundur menuju operasional BIL pada 1 Oktober 2011. Haryoso Catur Prayitno, Direktur Operasi dan Teknik BIL saat memberi penjelasan pada Wapres Boediono 11 Juli lalu di proyek BIL mengatakan, penyelesaian terminal dan land side butuh waktu 1,5 bulan.

“Nanti kalau sudah mulai beroperasi, penumpang bisa ditampung mencapai tiga juta orang setahun,’’ kata Haryoso. Daya tampung BIL ini jauh memapui daya tampung Bandara Selaparang Mataram yang hanya 800 ribu orang setahun.

Haryoso mengatakan, peralatan navigasi sudah terpasang semua. Hasil pengecekan, alat-alat itu telah terkalibrasi dengan baik. “Radio tower juga sudah bagus dan baik serta siap operasi,” kata Haryoso.

Prosedur pengoperasiaian bandara juga sudah final dan kini tinggal disahkan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Fasilitas fisik yang sudah selesai saat ini adalah runway, taxiway, apron, dan tower, fasilitas lighting, dan peralatan navigasi. Ruang VIP, pemeriksaan keimigrasian dan bea cukai juga sudah tuntas. Termasuk juga instalasi PDAM, PLN dan saluran telepon.

Khusus terminal yang sudah terkendala 11 bulan terlambat dijadwalkan, tuntas akhir Juli. Sementara Depo Pertamina yang baru 60 persen, dijadwalkan selesai pada akhir September bersamaan dengan jalan lingkungan. Pada 31 Juli 2011, seluruh bagunan fisik telah selesai. Bangunan fisik penunjang dan landscape akan selesai pada 15 September 2011.

Pada 31 Agustus mendatang, BIL dan seluruh kelengkapannya sudah diverifikasi dan sudah commissioning. Publikasi pada otoritas bandara dunia sudah dilakukan pada 28 Juli lalu.

Pada tanggal 1 September PT Angkasa Pura I menyatakan, seluruh sumberdaya manusia untuk BIL telah siap. Sosialisasi dengan mitra kerja seperti kalangan maskapai dan usaha biro perjalanan mulai dilakukan 31 Agustus 2011. “Ini agar mereka mereka menyiapkan diri,” kata Haryoso.

Simulasi penerbangan akan digelar pada 5-8 September. Sementara operasi boyong akan dilakukan pada 30 September 2011 pukul 21.00 wita. “Jadi pada 1 Oktober 2011 semua sudah pindah, dan penerbangan akan dimulai dari BIL. Yang akan pindah terakhir adalah bagian ground handling dan mobil (pemadam) kebakaran,” katanya.

Wapres telah menekankan kepada PT Aangkasa Pura I untuk tidak lagi menunda oeprasional BIL. Bandara itu kata Wapres didukung penuh oleh pemerintah pusat, untuk kepentingan pengembangan NTB yang telah ditetapkan sebagai pintu gerbang pariwisata nasional.

Gubernur NTB, HM Zainul Majdi mengatakan, kenapa BIL diharapkan segera beroperasi, karena saat ini, Bandara Selaparang di Mataram telah over load. Bandara ini dipaksa mampu menampung 1,2 juta penumpang setahun jauh di atas kapasitasnya yang hanya mencapai 800 ribu penumpang setahun.

“Janji Angkasa Pura I yang akan mengoperasikan BIL pada tanggal 1 Oktober 2011 adalah janji kepada publik. Jadi publik yang akan menuntut jika Angkasa Pura I tidak menepati janji itu,” kata gubernur mengingatkan.

BKM Kuripan Gandeng BLH Lobar, Kelola Sampah Menjadi Pupuk Organik

“Kerjasama kemitraan strategis antara Pemda dengan BKM program PNPM Mandiri Perkotaan di Kuripan merupakan yang pertama di Provinsi NTB. Kami akan menjadikan ini sebagai pilot projek kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan,” kata Lalu Tatus Padmi, Fasilitator Tim Ahli Sosialisasi dan komunikasi PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi NTB saat pembukaan pelatihan pengelolaan sampah menjadi pupuk organik bagi masyarakat Desa Kuripan Lombok Barat kerjasama BKM Sahsaka Kuripan dengan BLH Lombok Barat.

Hadir pada pembukaan pelatihan pengelolaan sampah menjadi pupuk organik, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lombok Barat, Drs. Dayat, Kepala Desa Kuripan, H. Lalu Harta Muhardi, Koordinator Fasilitator Sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Lombok Barat, Hartatik dan puluhan anggota BKM Desa Kuripan dan masyarakat Kuripan.

Sebelumnya PNPM Mandiri Perkotaan Lombok Barat telah menetapkan Desa Kuripan Kecamatan Kuripan sebagai pilot projek program Penataan Lingkungan dan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang didanai dari program PNPM Mandiri Perkotaan pemerintah pusat dengan anggaran ratusan juta rupiah. “Kami bangga dengan terobosan BKM Sahsaka dengan m Pemda Lobar dalam program PNPM Mandiri Perkotaan.

Hal inilah yang seharusnya dilakukan BKM lainnya dalam rangka mengentaskan angka kemiskinan,” ujar Koordinator Fasilitator Tim Ahli Sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan Lombok Barat, Hartatik. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lombok Barat, Drs. Dayat mengatakan, selain memberikan pelatihan kepada anggota BKM dan masyarakat di Desa Kuripan tentang pengelolaan sampah menjadi pupuk organik, BLH Lombok Barat juga memberikan bantuan peralatan berupa mesin pencacah sampah, bangunan tempat produksi pupuk organik dari sampah dan peralatan lainnya.

“Kami telah membantu BKM Sahsaka peralatan dan bangunan gedung senilai Rp146 juta pad akhir tahun 2012. Kami berharap program pengelolaan sampah menjadi pupuk organik di Desa Kuripan berjalan dengan lancar,” ujarnya. Sementara itu Koordinator BKM Sahsaka Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Zulkarnain mengatakan, kerjasama BKM Sahsaka Desa Kuripan dengan BLH Lobar mendapat respon sangat positif dari masyarakat Desa Kuripan.

Selain membuka lapangan pekerjaan baru, juga sangat berdampak luas terhadap kebersihan lingkungan yang selama ini menjadi persoalan penyebab terjadinya banjir dan membuat desa menjadi kelihatan kumuh. Namun dengan adanya pengelolaan sampah menjadi pupuk organik, kebersihan lingkungan dan termasuk di pasar juga akan terjaga dengan baik, Karen sampah rumah tangga dan sampah lainnya bisa dikelola baik itu menjadi pupuk organik dan juga kerajinan lainnya.

“Program pengelolaan sampah kerjasama BKM Sahsaka dengan BLH Lobar ini sangat membantu masyarakat secara keseluruhan di Desa Kuripan,” ujarnya. Hal senada juga diakui Wahyudin salah seorang anggota BKM Sahsaka Desa Kuripan. Menurut dia, seluruh anggota BKM Sahsaka bersama masyarakat akan bekerja keras dan berjuang mensukseskan program pengelolaan sampah menjadi pupuk organik secara berkelanjutan untuk jangka panjang. “Program ini sangat membantu masyarakat, baik dari kebersihan maupun dari sisi ekonomis,” ujarnya.

BIL Tak Henti Diuji

BANDARA Internasional Lombok (BIL) masih saja dirundung masalah interaksi dengan warga sekitar. Selalu ada saja yang dipermasalahkan oleh warga yang tinggal di area bandara tersebut. Terakhir, pekan lalu warga tiga desa mendatangi BIL. Mereka tidak terima, nama mereka tak tercantum dalam rekrutmen pegawai yang tahun ini kembali dibuka pihak Angkasa Pura Cabang BIL.

Pekan lalu, belasan warga dari tiga desa yakni Desa Tanak Awu, Desa Ketara dan Desa Penujak, mendatangi Kantor Manajemen PT Angkasa Pura Cabang BIL yang berlokasi di Tanak Awu. Kedatangan warga tersebut terkait dengan seleksi penerimaan pegawai sebagai tenaga outsourcing di Bandara Internasional Lombok yang diduga ada rekayasa.

Awalnya mereka berkerumun di ruang lobi kantor BIL, sampai akhirnya GM BIL, Pujiono datang dan meminta perwakilan warga bertemu di ruang rapat kantor BIL. Mereka mendesak GM AP mengulangi proses seleksi tersebut, karena terindikasi ada permainan.

Mantan Kepala Desa Ketara, H Abdul Wahab, mengatakan seleksi penerimaan tenaga outsourcing itu sebaiknya diulang, karena terindikasi ada permainan oleh oknum tertentu. Bukti yang ditunjukkan adalah mereka yang dinyatakan lulus tersebut menumpuk di satu desa. “Seharusnya ada pemerataan sehingga tidak akan mencurigakan. Kalau numpuk di satu tempat maka masyarakat mencurigai ada permainan,” katanya.

Selain itu, adanya rekomendasi dari PT Angkasa Pura Cabang BIL, telah membuat masyarakat berspekulasi bahwa seleksi itu hanya sekadar formalitas karena sesungguhnya pihak AP sudah memiliki calon tersendiri. “Untuk apa ada seleksi jika ada rekomendasi dari pihak Angkasa Pura. Untuk itu, kami minta seleksi diulang,” pinta Wahab.

Lalu Kurni, perwakilan warga dari Desa Ketara juga mempertanyakan keterlibatan Kepala Desa dan Kepala Dinas Pariwisata dalam proses seleksi tersebut. Menurutnya keterlibatan mereka justru menimbulkan tanda tanya di masyarakat. “Kenapa harus melalui kepala desa, kenapa tidak langsung AP yang melaksanakannya,” kata dia.

Menanggapi tudingan adanya permainan, Pujiono membantah bahwa permainan dalam perekrutan tersebut tidak ada. PT Angkasa Pura sendiri tidak melaksanakan seleksi secara langsung, tetapi menunjuk pihak ketiga yakni Angkasa Pura Suport (APS) untuk mengelola dan melaksanakan seleksi tersebut.

“Jadi bukan kami yang menyeleksi. Kami menunjuk pihak ketiga yang mengelola dan juga menyeleksi. Jika memang ada permainan maka harusnya ke pihak ketiga, bukan kepada kami,” jelasnya.

Terkait adanya rekomendasi yang dikeluarkan pihak Angkasa Pura, Pujiono mengatakan rekomendasi yang dikeluarkan tersebut untuk meminta keterangan dari kepala desa bahwa yang bersangkutan adalah warga asli desa tersebut. “Ini salah persepsi. Rekomendasi yang dikeluarkan itu bukan rekomendasi yang akan diloloskan, tapi rekomendasi untuk memperjelas status warga kepada yang bersangkutan, apakah memang warga di desa itu atau bukan,” katanya.

Sebenarnya kata dia, seleksi untuk penerimaan tenaga outsourcing yang masa kontraknya hanya satu tahun, semestinya untuk umum. Artinya, tidak hanya untuk tiga desa lingkar bandara itu, melainkan untuk seluruh masyarakat NTB. Namun karena yang paling dekat menerima dampak dari bandara adalah tiga desa itu maka Pujiono berani mengambil kebijakan penuh resiko itu.

“Sebenarnya kami tidak diperbolehkan memprioritaskan tiga desa ini, namun karena keberanian saya, maka saya lakukan itu. Tetapi jika ini sekarang bermasalah maka ke depan kita tidak lagi melalui kepala desa, melainkan langsung terbuka untuk umum,” jelasnya.

Diakuinya keterlibatan kepala desa dalam hal seleksi itu, dikarenakan pihak AP ingin transparan dan menghilangkan isu soal percaloan dan main uang. Selain itu yang mengetahui soal kapasitas warganya adalah kepala desa itu sendiri.

“Selama ini kami mendengar ada suap menyuap hingga belasan juta untuk menjadi tenaga kerja di BIL. Nah, itu akan kami kikis. Karena itu kami libatkan kepala desa. Lagipula kami kan, tidak mengenal warga satu persatu. Yang tahu adalah kepala desa. Sekarang, kalau kepala desa tidak dipercayai menyeleksi warganya, lalu siapa yang bisa dipercaya lagi,” jelasnya.

Yang aneh pula, hingga saat ini hasil seleksi itu sebetulnya belum diumumkan. Bahkan pihak AP sendiri belum menerima hasil seleksi tersebut. Herannya, masyarakat malah sudah tahu lebih dulu dan mulai ribut. Konon, yang menghembuskan isu sudah ada nama-nama yang lulus tersebut, salah seorang pegawai Angkasa Pura sendiri. Hal itu berdasarkan pengakuan dari warga Katara.

Tidak ingin persoalan berlanjut, Kepala Desa Ketara Kecamatan Pujut, Marjan Hamdi mencoba meredam. Ia mengatakan apa yang duituduhkan itu tidak benar. Pihaknya sudah melaksanakan seleksi dengan transparan. Dia sendiri tidak peduli siapa yang lulus, apakah dari keluarganya atau bukan.

“Kalau saya dituding main mata, maka saya berani bersumpah, kami melaksanakan seleksi itu dengan transparan dan hasilnya sudah ada yakni rangking satu sampai dengan rangking tiga. Kalau benar kami main mata, kami siap dituntut,” tegasnya.

Dari apa yang sering terjadi, menurut Pujiono, Angkasa Pura sudah sangat memperhatikan warga di desa lingkar bandara. Satu bukti kecintaan dan kepedulian Angkasa Pura adalah memberikan bantuan, baik bantuan modal maupun peralatan dan juga bantuan lingkungan hidup yang cukup besar bagi ketiga desa tersebut. Bahkan juga dalam hal perekrutan tenaga kerja di BIL, yang menjadi prioritas adalah tiga desa itu.

“Mau apa lagi kalau sudah begini. Semua kami prioritaskan kepada tiga desa ini, mulai dari tenaga kerja sampai dengan bantuan dari Angkasa Pura untuk desa itu sendiri. Ini bentuk perhatian kami,” ungkapnya.

Pujiono tidak saja dipusingkan soal rekrutmen pegawai BIL. Kondisi BIL yang terus dipadati masyarakat setempat untuk berjualan di dalam BIL, juga tidak pernah tuntas untuk diselesaikan. Tidak heran, anggapan orang bahwa BIL kumuh ada benarnya.

Contoh terakhir, berugak Bandara Internasional Lombok yang semula dihajatkan sebagai tempat beristirahat para sopir, ternyata disalahgunakan oleh warga sebagai tempat berjualan.

“Itu bukan untuk berjualan, tapi tempat para sopir maupun warga lainnya beristirahat sambil menunggu penumpang,” kata Pujiono.

Menurutnya para sopir baik sopir taxi maupun sopir travel, diharapkan dapat beristirahat d itempat itu untuk menghilangkan rasa lelah. Hal itu untuk menjaga kebugaran saat berkendara. Namun, berugak itu sudah duluan ditempati pedagang dan pemanfaatannya pun berubah fungsi.