Gubernur Memberikan Apresiasi Terhadap Perjuangan Buruh di NTB

Gubernur yang menemui para buruh itu didampingi Sekda dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjanji akan menangani berbagai masalah itu dengan segera. Bahkan sebelum mengakhiri dialog Gubernur meminta para buruh untuk lebih berani dan terbuka menyampaikan aspirasinya. “ Apa yang menurut saudara – saudara harus dilakukan oleh pemerintah tapi kami belum lakukan, sampaikanlah dengan terbuka” ujarnya.

Dialog yang berlangsung sekitar setengah jam itu menjadi penutup aksi yang digerakkan oleh para aktivis Federasi Serikat Nelayan Tani Buruh Indonesia ( FSNTB ) dan pengurus Serikat Pekerja Nasional ( SPN ) wilayah NTB. Sebelumnya mereka berkonvoi dengan kendaraan roda dua dan roda empat melalui jalan – jalan utama di Kota Mataram. Di bawah komando Sekjen Asosiasi Karyawan Adil Sejahtera (Asokadira) Siti Mustainnah dan Ketua SPN NTB Ucok dan kawalan petugas kepolisian aksi ini ini berlangsung dengan tertib walaupun sedikit menimbulkan kemacetan. Sebelum menuju Kantor Gubernur mereka sempat berhenti di Mapolda NTB dan ditemui oleh Kasubdit IV Direktorat Reskrimsus Polda NTB AKBP Wasis Mukti Wibowo,SH mewakili Kapolda.

Dalam perbincangan dengan Koran Kampung di tengah aksi tersebut Sekjen Asokadira Siti Mustainnah memaparkan beberapa problem mendasar yang dihadapi kaum buruh di NTB ini antara lain adalah ketidakjujuran beberapa pengusaha yang masih saja mengatakan belum mampu membayar upah buruhnya sesuai UMP, tapi ketika mau diaudit mereka berusaha berkelit. Kemudian juga aparat pengawas perburuhan yang tidak menunjukkan keberpihakannya untuk membela kepentingan para buruh tersebut. Sering terjadi bila muncul perselisihan antara buruh dengan pengusaha yang merugikan buruh penanganannya sangat lambat, sebaliknya jika perselisihan tersebut berpotensi merugikan perusahaan respon petugas sangat cepat. Mustainnah menyebut contoh kasus yang dihadapi para karyawan PT GEIC Narmada, yang sudah lebih satu tahun dia dampingi sampai saat ini belum juga terselesaikan.

Tuntutan para karyawan untuk dibayar sesuai UMP yang berujung dengan PHK pada perusahaan itu sampai saat ini belum terpenuhi dan aparat Disnaker Kabupaten Lombok Barat terkesan sangat lamban dan tidak sungguh – sungguh dalam menangani masalah tersebut.

Siti Musta’innah berharap komitmen yang ditunjukkan Gubernur NTB dalam dialog siang itu dapat ditindaklanjuti dengan kesungguhan dan keberpihakan yang tinggi dari para aparat pembantunya di lapangan.

Nelayan Ampenan Cuma Bisa Berlayar Sejengkal

Jarak itu kira-kira 20 mil laut atau sekitar 37 km. Di perairan sekitar Gili Gede yang termasuk kawasan Sekotong, Lombok Barat itu, tak banyak ikan yang bisa dijaring atau dipancing oleh nelayan yang mengandalkan kail dan jala. Kata Suryadi, paling-paling ikan kembung atau tongkol yang harganya tak seberapa.

Berbeda dengan nelayan yang punya perahu berukuran lebih besar, mereka bisa menjelajah sejauh yang dikehendaki. “Pemancing luar biasa pakai perahu berukuran besar, kita di sini (Kampung Banjar) kebanyakan pemancing dalem,” ujar Suryadi.

Nelayan di kampungnya kebanyakan memiliki perahu yang hanya bisa ditumpangi satu dua atau dua orang plus muatan peralatan melaut. Mereka dengan perahu kecil inilah yang diistilah dengan sebutan pemancing dalem alias melaut sekitar perairan yang tak jauh dari tempat tinggal. Pemancing dalem sekarang ini lebih sering melaut sendirian yang oleh nelayan setempat diistilahkan dengan nunggal.

Kalau pemancing luar, ya, melaut hingga jauh ke luar kawasan tempat tinggal nelayan. Dalam kelompok besar di satu perahu.

Selain soal fasilitas kerja yang hanya perahu berukuran kecil itu, nelayan Ampenan lebih memilih jadi pemancing dalem juga karena minimnya modal kerja. Mereka hanya bekerja semalam saja. Berangkat petang, pulang pagi.

Sebab kalau lebih dari semalam perlu bekal kerja, setidaknya beras dan minyak kompor. Ditambah pula bahan bakar mesin penggerak perahu. “Kalau pemancing luar ‘kan bisa tiga atau empat hari baru pulang. Mereka bawa beras, kompor, karena memasak di atas sampan,” cerita Suryadi lagi.

Itulah pula, nelayan luar kerap membawa pulang tangkapan besar dan biasanya ikan berharga mahal. Seringkali yang terperangkap di jala ikan ekor merah yang harganya cukup mahal dan dikenal nelayan di daerah ini dengan sebutan ikan krisit. Banyak juga ikan …..,….,…. “Pemancing luar sering juga nangkap hiu. Siripnya mahal,” jelas Suryadi.

Di kampungnya dan Kampung Melayu yang bersebelahan dengan Kampung Banjar ada sekitar dua-puluhan nelayan. Beberapa waktu lalu banyak juga nelayan di dua kampung itu yang jadi pemancing luar. Sekarang tinggal enam atau tujuh orang saja.

Mereka memilih jadi pemancing dalem selain karena kekurangan modal dan fasilitas kerja, juga karena ikut nelayan lain yang jadi pemancing luar. “Ya, lebih banyak yang jadi pemancing luar, ikut pemodal besar,” kata Suryadi yang aktif di Asosiasi Masyarakat Pesisir (Amapi), salah satu organisasi Federasi Serikat Nelayan Tani Buruh (FS-NTB) Indonesia.

Soal pendapatan, tentu saja pemancing luar bisa dua atau tiga kali lipat penghasilan pemancing dalem. Selain ikan kembung dan tongkol yang biasanya didapat pemancing dalem berharga murah, mereka juga tidak selalu bisa menjala dalam jumlah banyak.

Petani Tembakau Menanti Dana Bagi Hasil Cukai

Musim tanam tembakau telah tiba. Saat ini para petani tembakau yang ada di
Lombok Timur dan Lombok Tengah menanti kucuran bantuan yang berasal dari dana
bagi hasil cukai atau biasa disebut DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau).
Ketua Umum Perhimpunan Tani Indonesia atau Petani Ahmad Syarif Husain kepada
Koran Kampung pekan kemarin mengatakan hal itu. Menurut Husain, Peraturan
Gubernur yang mengatur tentang pembagian dana itu seharusnya sudah kelar,
sehingga para petani tak perlu menunggu lama.

“Ini yang terjadi kan Pergub yang mengatur soal itu (DBHCT) belum kelar juga.
Para petani menunggu-nunggu,” jelas Husain yang juga Ketua Harian Federasi
Serikat Nelayan Tani dan Buruh (FS-NTB) Indonesia.

Dia menambahkan, tahun lalu, petani tembakau sempat merugi. Sehingga bantuan
kucuran dana yang berasal dari pembagian cukai tembakau itu sangat berguna bagi
petani untuk keperluan tanam. Baik itu untuk membeli bibit, membeli pupuk,
maupuan untuk kebutuhan tanam lainnya.

Dana DBHCT tahun ini yang diberikan kepada petani sebesar Rp 11 miliar. Jumlah
ini cenderung menurut dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp27 miliar.
Jumlah ini hanya sebagian dari jumlah alokasi DBHCT yang didapatkan NTB.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pembagian DBHCT adalah 30 persen untuk
pemerintah provinsi, 30 persen untuk daerah penghasil, dan 40 persen diberikan
kepada petani tembakau. Tahun lalu, dari 109 miliar dana DBHCT, yang
dialokasikan untuk petani sebesar Rp27 miliar.

Sementara, kata Husain lagi, tahun ini DBHCT meningkat menjadi 139 miliar. Namun
ironisnya, dana DBHCT yang dibagikan kepada petani justru menurun menjadi Rp 11
miliar. Yakni masing-masing Rp 8 miliar untuk Kabupaten Lombook Timur dan Rp 3
Miliar untuk Kabupaten Lombok Tengah.

Tahun ini, jumlah pola penyalurannya DBHCT yang diperuntukkan bagi para petani
tembakau berbeda dari tahun sebelumnya. Bila tahun lalu, bantuan diberikan
kepada setiap petani untuk membiayai konversi bahan bakar omprongan, tahun ini
rencananya akan diberikan melalui kelompok.

Seperti yang diungkap Kepala Bappeda NTB Rosyadi Sayuti beberapa waktu lalu,
DBHCT yang akan disalurkan 2011 ini akan diberikan hanya kepada kelompok petani
tembakau, tidak lagi orang per orang. ‘’Dana ini tidak hanya diperuntukkan untuk
program konversi saja, tapi bisa digunakan untuk keperluan lain petani ketika
menanam tembakau,’’ kata Kepala Bappeda NTB Dr H Rosyadi Sayuti kepada wartawan
mengenai kelanjutan DBHCT ini.

Jumlah dana yang akan diberikan juga berbeda, yakni sekitar Rp 100 juta per
kelompok. Masing-masing kelompok tani diperkirakan beranggotakan minimal 10
orang. Dana ini diharapkan bisa digunakan sebagai modal, sehingga para petani
lepas dari jeratan rentenir saat musim tanam. Penyaluran DBHCT tahun sebelumnya
Rp 5 juta untuk masing-masing petani. Dana ini diarahkan untuk membiayai
konversi dengan membeli tungku batu bara.

Klinik Hukum FS-NTB Indonesia

Dalam dua bulan terakhir ini FS-NTB Indonesia kembali menyelenggarakan Klinik Hukum bagi anggota federasi dan masyarakat umum. Klinik Hukum ini, kata Husain, adalah program yang sebelumnya sudah dilaksanakan sejak FS-NTB berdiri. Tahun ini diselenggarakan lagi karena dipandang penting untuk terus-menerus meningkatkan kesadaran hukum warga.

Pekan lalu, sejumlah warga Desa Sugian Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, mengikuti ceramah dan tanya-jawab masalah hukum. Pembicara pada Klinik Hukum di Sambelia itu Ketua Dewan Presidium FS-NTB Indonesia, M Taufik Budiman.

Sebelumnya, di Kabupaten Lombok Utara juga digelar kegiatan yang sama. “Kita laksanakan Klinik Hukum ini sekali dalam sebulan di satu kecamatan. Kita juga merencanakan Klinik Hukum bekerjasama dengan aparatur pemerintahan desa,” terang Ahmad Syarif Husain.

Di Desa Sugian, beragam persoalan hukum didiskusikan warga. Namun menurut Husain pemahaman hukum masyarakat memang sangat minim. “Ternyata hal mendasar seperti membedakan anatara pidana dan perdata juga belum benar-benar dipahami warga,” kata Husain lagi.

Dalam diskusi itu selain membahas soal hak dan kewajiban warga terkait hukum, banyak pula persoalan kemasyarakatan lainnya yang menjadi bahan pertanyaan warga. Beberapa warga Desa Sugian mengeluhkan upaya mereka yang belum berhasil untuk meminta bantuan pemerintah memperbaiki saluran irigasi di desa mereka.

“Kali kita di sini selalu meluap setiap musim hujan. Itu akibat banjir bandang Sambelia tahun 2006 lalu. Kalinya jadi dangkal dan lebih tinggi dari rumah warga, kalau musim hujan airnya meluap. Ini sudah berkali-kali kita keluhkan ke pemerintah, tapi sampai sekarang belum ada jalan keluar,” ujar seorang warga.

Ternyata, selain persoalan hukum, keluhan terkait fasilitas hidup warga juga menjadi bahan diskusi yang menarik perhatian warga. Untuk itu, jelas Husain, dalam Klinik Hukum mendatang juga akan dibahas beragam persoalan kemasyarakatan.

Menyangkut kesadaran hukum itu, Ahmad Syarif Husain mengatakan, kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia? Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis.

Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, katakanlah dua orang pengendara sepeda motor saling bertabrakan, maka dapatlah dipastikan bahwa, kalau kedua pengendara itu masih dapat berdiri setelah jatuh bertabrakan, akan saling menyalahkan.

Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. “Perbedaan kepentingan yang beragam di tengah warga bisa menyebabkan saling berbenturannya berbagai macam kepentingan itu. Untuk itu, perlu pemahaman dan kesadaran hukum yang masih harus ditingkatkan secara terus-menerus,” ujar Husain.

Tahun 2011, Petani Diharapkan Tanam Jagung

Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Lombok Tengah,Ir.Iskandar,ditemuai Wartawan Selasa ( 1/11 ),menjelaskan animo masyarakat Lombok Tengah untuk menanam jagung sangat tinggi di tahun 2011 ini ,dikarenakan terdapat sekitar tiga ribu ha lebih tanaman jagung.

“ Tanaman jagung tetap dikembangkan karena ini berkaitan dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,’’

Dijelaskan, Ibrahim, meningkatnya populasi tanaman jagung di Loteng terjadi karena sosialisasi pemerintah yang baik belakangan ini.

Selain itu, peran serta dari beberapa perusahaan seperti E Pasar cukup membantu. Khusus untuk E pasar, perusahaan tersebut bekerjasama dengan petani. Mereka menyediakan berbagai kebutuhan petani untuk tanaman jagung. Setelah panen, petani menjual ke E pasar.

‘’E pasar melakukan binaan di ratusan ha tanaman jagung se Loteng. Ke depan kita berharap E pasar bisa membina lebih banyak,’’ jelasnya. Kedepan Petani bisa menanam apa saja asalkan pasaran produksi pertaniannya jelas.

‘’Mudahan ke depan pasaran jagung terus membaik,’’ harapnya.

Nelayan Minta Fasilitas Keramba

Sejumlah nelayan yang tergabung Aliansi Masyarakat Pesisir Indonesia (AMAPI) meminta agar Pemkot Mataram dapat menyediakan Keramba Jaring Apung (KJA) dan rumput laut untuk masyarakat nelayan di zona selatan. Hal itu bertujuan agar nelayan memiliki mata pencarian pada saat musim angin barat ketika nelayan tidak dapat melaut.

Selain itu AMAPI juga meminta Pemkot Mataram memfasilitasi tempat penambatan perahu pada saat musim gelombang pasang, sebab ketika gelombang pasang terjadi nelayan kesulitan menambatkan perahu ditepat semula. Sehingga hampir semua nelayan di kawasan Ampenan menambatkan perahu di kawasan Senggigi. Namun sering kali terjadi kesalah pahaman, dan berakibat pada ‘pembuangan’ perahu nelayan Kota Mataram oleh warga setempat. “Sudah ada 18 perahu yang ‘dibuang’ karena tidak diijinkan menambatkan perahu di sana. Oleh karena itu kami berharap Pemkot bisa memberikan solusi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota H Mohan Roliskana menyampaikan bahwa pembuatan KJA dan rumput laut di zona utara memang sudah dianggarkan di ABT 2011, tetapi masih dilakukan pengkajian terkait dengan lokasi yang cocok agar tidak mengganggu arus lalulitas nelayan.

“Perangkat KJA dan rumput laut sudah dipesan. Jika di zona utara berhasi maka akan ada penambahan pada zona Selatan juga. Program KJA dan rumput laut di pesisir Pantai Ampenan cukup bagus, namun terus dilakukan pengkajian agar tidak mengganggu arus lalulintas nelayan,” jelasnya.

Sementara terkait dengan tempat penambatan perahu, wakil walikota meminta waktu kepada AMAPI sebab ada beberapa solusi. Solusi jangka pendeknya adalah harus melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Lombok Barat agar nelayan Kota Mataram diizinkan menambatkan perahunya pada saat terjadi gelombang pasang. “Sedangkan jangka panjang, melakukan pengerukan pada muara Kali Janggkuk dan pembutan jety yang tentunya waktu lama dan anggaran yang tidak sedikit,” terangnya.