Budaya Korupsi Dinilai Masih Melilit Birokrasi

B

udaya korupsi dinilai masih tumbuh subur di kalangan birokrasi Pemkot Mataram. Menurut DR. Zainal Abidin, dosen Psikologi UNPAD dan Pasca Sarjana UI hal itu ditandai dengan merosotnya peringkat Pemkot Mataram sebagai kota terbersih dari korupsi. Tahun 2008, Pemkot sempat menempati peringkat 5 sebagai kota terbersih dari korupsi versi KPK. Namun pada tahun 2010, posisi itu merosot jauh ke bawah menjadi peringkat ke-13.

Hal tersebut diungkapkan, Doktor Zainal Abidin dalam sebuah diskusi refleksi satu tahun kepemimpinan H Ahyar Abduh dan H Mohan Roliskana yang digelar di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Kamis malam (11/8) pekan lalu. Diskusi yang dihadiri sejumlah aktivis mahasiswa, LSM, budayawan dan aktivis perempuan itu bertema Budaya Korupsi Dari Perspektif Psikologi. Diskusi yang digelar seusai shalat tarawih itu difasilitasi oleh Humas dan Protokol Setda Kota Mataram.

“ada apa dengan Mataram?” ungkap Dokter Zainal Abidin menanyakan dasar meningkatnya jumlah korupsi. Menurut Zainal, sifat masyarakat dengan budaya timur yang lebih kompromistis mengakibatkan korupsi seolah-olah tumbuh subur. Berbeda dengan masyarakat barat yang lebih individualistis mengakibatkan masyarakatnya lebih memiliki mental yang kuat untuk menolak segala bentuk korupsi walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga korupsi di Negara-negara tersebut.

Dengan melihat bahwa birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi nomor dua terburuk setelah India, dosen yang juga sedang menyusun Studi Psikososial Lingkungan Birokrasi di empat  kota di Indonesia tersebut mencoba menarik kesimpulan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi tindak korupsi. Antara lain adalah pemahaman masyarakat  pada apa yang akan dilakukan, kriteria sukses pada birokrat, norma sosial, dan yang terakhir adalah leadership. “Baik di Kendari, Purwokerto, Jambi, dan sekarang di Mataram saya melihat budaya seringkali menjadi semacam justifikasi dalam pembenaran korupsi dan religiusitas sering dijadikan topeng bagi para terdakwa atau bahkan yang masih berstatus tersangka sekalipun”, lanjutnya

Zainal menyarankan, Pemkot Mataram bisa saja mencontoh Kota Jogja yang menerapkan system CC TV pada tempat-tempat yang rawan akan tindak korupsi. Walaupun bersifat temporer, menurut Zainal untuk saat ini cukup berhasil menekan korupsi di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Mataram, Cukup Wibowo yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut mengungkapkan, niat Pemerintah Kota Mataram sangat serius dalam pemberantasan korupsi dan terbukti dengan ditandatanganinya kesepakatan antara Pemkot Mataram dengan KPK untuk menunjuk Mataram sebagai Zona Integritas beberapa waktu lalu. Menurut Cukup Wibowo, komitmen Pemkot Mataram untuk secara bersungguh-sungguh terlibat dalam upaya melawan budaya korupsi, salah satunya adalah dengan memberi dukungan nyata terhadap berbagai upaya nyata seperti kegiatan diskusi tentang korupsi.  “Pencegahan terhadap korupsi adalah upaya kolektif. Itu sebabnya Pemkot Mataram mendorong berbagai pihak, utamanya keterlibatan masyarakat untuk sama-sama memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Selain itu, tindakan nyata Pemkot Mataram adalah dengan kesungguhan Walikota mataram memberi dukungan pada setiap kegiatan diskusi maupun riset tentang korupsi, “ papar Cukup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *