Nelayan Minta Fasilitas Keramba

Sejumlah nelayan yang tergabung Aliansi Masyarakat Pesisir Indonesia (AMAPI) meminta agar Pemkot Mataram dapat menyediakan Keramba Jaring Apung (KJA) dan rumput laut untuk masyarakat nelayan di zona selatan. Hal itu bertujuan agar nelayan memiliki mata pencarian pada saat musim angin barat ketika nelayan tidak dapat melaut.

Selain itu AMAPI juga meminta Pemkot Mataram memfasilitasi tempat penambatan perahu pada saat musim gelombang pasang, sebab ketika gelombang pasang terjadi nelayan kesulitan menambatkan perahu ditepat semula. Sehingga hampir semua nelayan di kawasan Ampenan menambatkan perahu di kawasan Senggigi. Namun sering kali terjadi kesalah pahaman, dan berakibat pada ‘pembuangan’ perahu nelayan Kota Mataram oleh warga setempat. “Sudah ada 18 perahu yang ‘dibuang’ karena tidak diijinkan menambatkan perahu di sana. Oleh karena itu kami berharap Pemkot bisa memberikan solusi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota H Mohan Roliskana menyampaikan bahwa pembuatan KJA dan rumput laut di zona utara memang sudah dianggarkan di ABT 2011, tetapi masih dilakukan pengkajian terkait dengan lokasi yang cocok agar tidak mengganggu arus lalulitas nelayan.

“Perangkat KJA dan rumput laut sudah dipesan. Jika di zona utara berhasi maka akan ada penambahan pada zona Selatan juga. Program KJA dan rumput laut di pesisir Pantai Ampenan cukup bagus, namun terus dilakukan pengkajian agar tidak mengganggu arus lalulintas nelayan,” jelasnya.

Sementara terkait dengan tempat penambatan perahu, wakil walikota meminta waktu kepada AMAPI sebab ada beberapa solusi. Solusi jangka pendeknya adalah harus melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Lombok Barat agar nelayan Kota Mataram diizinkan menambatkan perahunya pada saat terjadi gelombang pasang. “Sedangkan jangka panjang, melakukan pengerukan pada muara Kali Janggkuk dan pembutan jety yang tentunya waktu lama dan anggaran yang tidak sedikit,” terangnya.

Gubernur NTB Gelar Panen Padi Varietas Inpari-13

Hadir Ketua DPRD Loteng, H. Muhammad Yusuf Saleh, S.H dan Sekda Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Supardan, M.M serta Pejabat terkait Provinsi NTB maupun Pemda Lombok Tengah. Sebelum acara dan dialog, dilakukan terlebih dahulu panen raya padi Inpari-13 oleh Sekda Provinsi, Sekda Loteng, Ketua DPRD Loteng, Kepala Dinas Pertanian provinsi dan Kepala BPPT NTB. Selain itu, Sekda Provinsi dan Sekda Loteng diberikan kesempatan mencoba mesin panen modern dengan menerapkan teknologi pertanian.

Kepala Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB, Dr. Ir. Dwi Praptomo dalam laporannya mengatakan kegiatan merupakan tindak lanjut dari gelar teknologi Pertanian pada hari Pangan se-dunia bulan Oktober tahun 2011 lalu di eks PTP Puyung. Kegiatan berkerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bismillah, kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Loteng.

Menurutnya, varietas padi unggul Inpari -13 mampu menghasilkan dua kali lipat dari benih yang lain. Sebelumnya, dalam satu hektar produksi padi petani hanya menghasilkan 5 ton padi per hektar akan tetapi semenjak digelarnya teknologi ini, produksi padi meningkat tajam menjadi 8 hingga 10 ton per hektar dengan menggunakan padi varietas unggul baru Inpari-13. Oleh karena itu, teknologi Pertanian tersebut harus tetap dipertahankan dan diterapkan oleh petani.

Sementara itu, Bupati Loteng yang diwakili Sekda Lombok Tengah, Drs.H. Lalu Supardan, M.M dalam sambutannya mengatakan, Program pembangunan Kabupaten Lombok Tengah telah menempatkan sektor Pertanian disamping ektor Pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah. Hal ini tentunya didasarkan pada pertimbangan atas potensi yang dimiliki, terutama potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Menyadari kondisi ini, ujarnya, berbagai strategi telah dan akan terus diupayakan untuk memantapkan sekaligus meningkatkan peran sektor ini dalam mengakselerasikan gerak pembangunan ekonomi Lombok Tengah. Dukungan dan kerja keras masyarakat serta semua pihak dalam mendukung upaya tersebut paling tidak telah membawa hasil positif bagi peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian di Kabupaten Lombok Tengah.

“Komoditas padi misalnya, telah menempatkan kabupaten ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional bersama kabupaten lain di NTB. Status ini didukung oleh kenyataan bahwa produksi padi Lombok Tengah setiap tahunnya terus mengalami surplus,” ujarnya.

Untuk diketahui, sambung H. Lalu Supardan, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah 120.839 hektar, merupakan kabupaten yang memiliki potensi Pertanian yang potensial di NTB. Hal ini dapat dilihat dari luas sawah mencapai 54.562 hektar yang merupakan jumlah lahan sawah terluas dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota lainnya di NTB. “Potensi ini telah menjadikan sektor Pertanian sebagai prioritas pembangunan daerah, yang didukung oleh lebih dari 75 persen penduduknya bekerja pada sektor ini. Maka tidak berlebihan jika kabupaten ini dijadikan sebagai sentra produksi pangan di NTB,” ujarnya lagi. Menurutnya, realisasi tanam padi pada tahun 2011 seluas 95.077 ha atau 119 persen dari rencana tanam seluas 79.251 ha, realisasi tanam padi untuk tahun yang sama melebihi target karena kondisi curah hujan yang sangat mendukung. Sedangkan realisasi panen untuk tahun 2011 adalah seluas 90.323 ha sehingga mendapatkan produksi sebesar 455.679 ton gabah kering giling (Gkg) atau sebesar 107,81 persen dari target produksi sebesar 422.658 ton GKG. “Bila dibandingkan dengan tahun 2010, katanya, realisasi tanam seluas 82.196 ha maka terjadi peningkatan sebesar 115,67 persen dari realisasi tanam 2011 seluas 95.077 ha. Begitu juga halnya dengan produksi, terjadi peningkatan dari 374.091 ton gkg tahun 2010 menjadi 455.679 ton Gkg tahun 2011 atau sebesar 121 persen,” katanya.

Perkembangan yang menggembirakan ini, ujarnya, tentunya merupakan prestasi semua pihak terutama para petani di Kabupaten Lombok Tengah bersama semua pihak yang terkai. Termasuk pula dengan banyaknya program pemerintah pusat yang digelontorkan di Kabupaten Lombok Tengah, seperti bantuan langsung benih unggul (BLBU) yang secara signifikan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, khususnya padi.

Di samping itu, Program Perluasan Lahan dan Air (PLA) telah berdampak pula pada peningkatan Indek Pertanaman (IP), bertambah dan berkembangnya infrakstruktur Pertanian berupa jalan usaha tani, jaringan irigasi tingkat usaha tani, pembangunan embung-embung, konservasi lahan-lahan kering, telah mendukung upaya kabupaten ini sebagai salah satu daerah lumbung pangan yang berkelanjutan.

Ketersediaan benih unggul bermutu di Kabupaten Lombok Tengah, tegas Sekda, semakin memperkokoh tingkat ketahanan pangan wilayah karena daerah-daerah irigasi yang sangat luas akan tertanami benih bermutu sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. “Kewajiban kami selaku Pemerintah daerah adalah terus meningkatkan infrastruktur pendukung terutama perbaikan saluran-saluran irigasi dan pembukaan jalan usaha tani. Benih unggul yang kita panen raya pada hari ini adalah benih unggul baru yaitu inpari – 13. Varietas unggul ini, seragam pertumbuhannya dan umurnya lebih genjah dari varietas-varietas lain. Varietas padi inpari – 13 ini sudah terbukti ampuh tahan terhadap hama wereng namun demikian, keberhasilan panen juga sangat dipengaruhi oleh
faktor perilaku para petani sendiri,” ujarnya.

Dikatakan juga oleh Sekda Loteng bahwa padi varietas Inpari – 13 ini merupakan sebuah inovasi dalam rangka meningkatkan produksi beras. Sebab dari waktu ke waktu kebutuhan akan beras baik di tingkat lokal maupun nasional terus meningkat. Varietas Inpari – 13 ini dapat menghasilkan produksi 8 ton per hektare. “Untuk itulah, saya mengajak para petani untuk menanam padi varietas Inpari – 13 dalam meningkatkan produksi dan produktivitas beras di Kabupaten Lombok Tengah,” katanya.

Kepada semua pihak, terutama aparat pertanian dan para petani, Sekda berharap agar benar-benar memanfaatkan momen ini sebagai media pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian terutama padi di daerah ini.

Sehingga pada akhirnya akan dapat menjadikan komoditas ini sebagai salah satu komoditas andalan yang layak diperhitungkan dalam peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat kabupaten Lombok Tengah.

Sekda Provinsi NTB, H.Muhammad Nur mengatakan Pemerintah provinsi dalam 5 tahun telah sepakat untuk membangun NTB yang beriman dan berdaya saing. Untuk itu, manusianya, Gapoktannya, varietasnya, dan modalnya harus unggul. Dia mengatakan ada 3 pilar yang harus bersinergi dalam mewujudkan produktifitas padi tersebut yakni petani, pemerintah dan pengusaha. “Ketiga pilar ini memiliki peran masing-masing dimana petani sebagai pelaksana dari teknologi itu.

Pemerintah sebagai fasilitator dan penguatan modal dan pengusaha sebagai selaku buyer atau pembeli, ketiganya ini harus saling menguntungkan” jelasnya.

Dia menambahkan sosialisasi terhadap penerapan teknologi kepada petani harus terus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah, petani maupun pengusaha akan tetapi semua stake holder juga harus ikut mensosialisasikannya kepada petani. “Segala kekuatan yang ada kita siarkan dan sosialisasikan kepada petani betapa pentingnya menggunakan varietas yang unggul. Tanpa itu, kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan,” jelasnya.

PMII Lotim Tolak Kenaikan Harga BBM

Sasaran aksi mulai dari simpang empat taman Kota Selong, Kantor Bupati Lotim, Polres Lotim dan terakhir di kantor DPRD Lotim, menyuarakan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM. Aksi mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Lotim. Dalam aksinya massa juga membawa berbagai macam pamplet bertuliskan kecaman terhadap kebijakan pemerintah pusat yang akan menaikkan harga BBM. Termasuk selebaran kepada para pengguna jalan yang melintas didepan aksi mimbar bebas mahasiswa.

Koordinator aksi, Anwar Zamhuri mengatakan, rencana kanaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pusat, akan membuat masyarakat menjadi lebih menderita, baik dari segi prekonomian masyarakat yang ada saat ini. Sehingga pemerintah harus menunda melakukan kenaikan harga BBM sampai
masyarakat benar-benar siap menerima kebijakan, karena kalau dipaksakan akan terjadi gejolak di tengah masyarakat.

“Menaikkan harga BBM bukan merupakan solusi terbaik untuk memperbaiki perekonomian Negara, tetapi malah akan menjadi permasalahan yang memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat,” kata Anwar di depan kantor Bupati Lotim. Ia juga mengajak Gubernur NTB maupun Bupati Lotim bersama-sama menolak rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan harga BBM.

Orator lainnya, Muhyi meminta aparat penegak hukum melakukan penindakan terhadap oknum yang melakukan penimbunan BBM, karena memanfaatkan rencana kenaikan harga BBM untuk mencari keuntungan pribadi. “Memang kami sangat setuju aparat menindak tegas pelaku penimbunan BBM, tetapi pada sisi lainnya juga tidak setuju kalau aparat melakukan tindakan refresif dalam mengamankan jalannya aksi mahasiswa,” tegas Muhyi.

Agar BPR Tak Lelet Melulu

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov NTB HM Nur Asikin Amin sedang gerah. Tengah pekan lalu, ia tak kuasa menyembunyikan gurat gusar di wajahnya. Di meja kerjanya, tergeletak resume laporan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB, Perusahaan Daerah yang 51 persen sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Rupanya resume itu pangkal kegusaran mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB ini.

”Dari hasil evaluasi, perkembangan BPR di NTB pada prinsipnya sudah berjalan cukup bagus. Namun nilainya masih rata-rata,” ujarnya bercerita.

Asikin tentu saja pantas gusar. Ekonomi adalah bagian dari urusan yang harus
ditanganinya. Pemerintah belum puas atas kinerja PD BPR NTB. PD BPR NTB itu tersebar menjadi sepuluh perusahaan yang masing-masing ada di sepuluh kabupaten/kota di NTB.
Kuartal pertama tahun ini, pemilik saham telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham PD BPR NTB. Dan BPR harus memperbaiki kinerjanya.

Menurut dia, PD BPR NTB dituntut untuk mengoptimalkan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena UMKM dinilai sebagai ujung tombak bagi
peningkatan ekonomi. Tak cuma itu, BPR juga diharapkan tidak memberikan kredit kepada sektor yang konsumtif, namun lebih diarahkan pada sektor yang produktif, sektor yang akan mampu menggerakkan perekonomian.

Salah satu bukti kinerja BPS yang belum maksimal adalah laporan biaya operasional yang ternyata lebih besar dari modal yang tersedia dengan komposisi 60–40 persen.
”Untuk tahap awal diharapkan jumlah maksimal untuk biaya permodalan sekitar 60 persen, sementara keuntungan 40 persen. Selanjutnya jika BPR sudah berjalan lama, biaya operasionalnya harus dikurangi, paling tidak setengah dari modal yang dimiliki,” katanya.
Jauh-jauh hari sebetulnya, Gubernur NTB HM Zainul Majdi telah mengingatkan agar PD BPR NTB berbenah. Dia bahkan membebankan agar BPR harus mampu menghadapi
persaingan baru dari lembaga keuangan sejenis dan bank umum.

“Saya berharap pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) dilakukan secara profesional untuk meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” katanya.

Menurut gubernur, saat ini sudah banyak bank yang antre ingin beroperasi di NTB. Dia meminta itu tidak dimaknakan BPR sebagai tantangan, melainkan peluang.
”Artinya jika ada orang luar yang masuk ke NTB, masih ada peluang potensial untuk pengembangan perbankan yang belum digarap,” katanya.

Ia mengingatkan PD BPR NTB harus melakukan usaha penyehatan perbankan dan
menindaklanjuti penyalahgunaan keuangan perbankan oleh karyawan atau pengurus
maupun pihak-pihak lain. ”Selain itu, mengambil langkah penyelamatan secara tegas dan nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Karena kinerja yang belum maksimal itu, menyebabkan Pemprov menuntut manajemen BPR memperbaiki diri. Sebagai pemegang saham dominan, Pemprov tak lepas tangan. Pemprov NTB menyiapkan jalan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB Rosyadi Sayuti mengonfirmasi jalan yang disiapkan Pemprov. Ia mengatakan, 10 BPR NTB yang tersebar di kabupaten/kota mesti dimerger. Ini langkah awal untuk memberesi kinerjanya.

“Bisa saja kita arahkan agar BPR itu dimerger seperti Bank NTB, agar lebih efektif dan meningkatkan kinerjanya,” kata Rosyadi Sayuti, Kamis, pekan lalu di
Kantor Gubernur.

Seperti halnya Asikin, Rosyadi mengungkapkan, seharusnya tugas dan peran BPR LKP dan BPR swasta di daerah diarahkan agar dapat membantu mempercepat akses permodalan dalam pengembangan UMKM.

Sejauh ini, Pemprov kata dia, tak pernah lepas tangan pada BPR. Ketika NTB mendapat dana bagi hasil cukai tembakau, BPR menjadi bank yang dilibatkan pemerintah. Dana DBHCT itu ditaruh di BPR sebagai modal, sebelum diakses oleh petani melalui kredit.
Rosyadi yakin, adanya kantor pusat merupakan salah satu langkah untuk lebih
meningkatkan efisiensi kinerja BPR agar lebih profesional dalam pengelolaan
keuangan.

”Kalau sudah merger tentu akan dibentuk BPR Pusat. Tentu ini akan mempermudah
pengawasan dan mensupervisi tingkat keberhasilan BPR itu sendiri. Sejauh ini, BPR Lotim, Loteng, dan Lombok Barat sudah berkinerja cukup bagus,” ungkapnya.
Ada juga sebetulnya yang masih harus diberesi di BPR. Rosyadi mengungkapkan, Selain merger SDM PD BPR NTB juga bias menjadi bom waktu yang bakal mengganggu kinerja bank.

Itu sebabnya, pemerintah merencanakan mengubah dan mengganti Badan Pengawas dengan pengurus yang lebih profesional pada PD BPR NTB. Di sana, rupanya masih bercokol para pegawai negeri sipil.

”Pergantian itu untuk lebih mengefisienkan kinerja pengurus karena badan pengawas ini bisa full time mengurus BPR. Ditarget, tahun ini semua pengurus di beberapa daerah seperti halnya Lombok Barat dan Sumbawa diganti,” kata Rosyadi.

Ditambahkan, badan pengawas ini nantinya selain bekerja mengawasi capaian BPR agar tidak ada penyaluran kredit macet. Badan ini juga akan merekomendasikan hasil pengawasannya ke gubernur untuk menindak para pegawai yang dinilai tidak serius. Sejauh ini, telah ada pegawai BPR di Lombok Barat dan Sumbawa yang diproses untuk direkomendasikan agar dipecat.

Setali tiga uang, Asikin mengamini apa yang disampaikan Rosyadi. SDM memang menjadi salah satu masalah di PD BPR NTB. Menurut Asikin, SDM yang menggerakkan BPR masih banyak yang tidak profesional, padahal sebagai lembaga yang mengelola
keuangan diharuskan memiliki SDM yang dipercaya oleh masyarakat dan mampu menggerakkan peran dan fungsi BPR dengan optimal.

SDM yang tak profesional itu telah berbuntut pada pola perencanaan PD BPR NTB. Menurut Asikin, pengelola BPR yang terlalu mengada-ada dalam perencanaan.
”Banyak BPR yang mempunyai program kerja yang fantastis, namun dalam aplikasinya masih jauh dari harapan. Karenanya, penyusunan program BPR memang harus realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Lalu kapan BPR itu akan dimerger? Ditarget tahun ini rencana itu bisa terealisasi.

Universitas Mataram Sediakan 3.700 Kursi Mahasiswa Baru

Tahun ini, Universitas Mataram (Unram) menyiapkan 3.700 jatah kursi untuk mahasiswa baru yang akan disaring melalui tiga jalur, yakni jalur undangan, seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN), dan jalur tes mandiri.

Ketua Panitia Lokal (Panlok) wilayah 46 SMPTN Sapata Wira Karyadi menjelaskan, untuk jalur undangan, Unram sudah menerima 383 dari 3.038 jumlah pendaftar melalui tes yang dilakukan belum lama ini.

Selanjutnya Unram juga akan melakukan seleksi masuk melalui jalur tes tulis SMPTN. Akan ada jatah kursi sebanyak 2.700 yang telah disiapkan.

“Pendaftaran secara online sudah kita buka sejak 10 hingga 25 Mei, sementara tes tulis SMPTN akan digelar selama dua hari, 31 Mei dan 1 Juni,” kata Sapta Wira. Untuk pelaksanaan tes tulis SMPTN, Panlok akan menyiapkan 19 lokal gedung ujian, 424 ruang yang tersebar di 55 lokasi di Kota Mataram. Panlok juga akan menggunakan sarana dan gedung-gedung sekolah, kampus PTS, dan beberapa lokal gedung kampus di seputaran Unram sendiri.

Dia memperkirakan, lonjakan jumlah pendaftar online akan terjadi pada hari terakhir pendaftaran. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak terganggunya server online yang berakibat pada terjadinya gangguan dalam akses pendaftaran.

“Untuk itu kita imbau kepada seluruh calon pendaftar agar tidak berbondong-bondong mendaftarkan diri pada hari terakhir,” ujarnya.

Jalur berikutnya yang disiapkan Unram adalah jalur tes mandiri. Kuota untuk jalur ini akan disiapkan sekitar 30 hingga 40 persen dari jumlah jatah kursi mahasiswa reguler. Untuk menjaga objektivitas seleksi mahasiswa baru melalui tiga jalur tersebut, Panlok akan berupaya mengantisipasi adanya praktik calo, joki maupun titipan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Diakui praktik-praktik seperti bukan tidak mungkin terjadi mengingat masuk PTN menyangkut keinginan banyak orang. “Terlalu banyak yang berkepentingan, banyak yang ingin masuk PTN,” ujarnya.

Pengamanan naskah soal SMPTN dilakukan dengan penjagaan yang ketat, bahkan lebih ketat dari naskah soal UN. Pengamanan ekstra ketat itu melibatkan aparat kepolisian dari percetakan naskah soal hingga pendistribusian ke masing-masing wilayah penyelenggara SMPTN.

Ada Apa dengan RSUP?

Gedung RSUP sering dipadati pasien dan sanak keluarganya. Terkesan tidak layak, sebagian pasien dan keluarganya terpaksa tidur di lorong-lorong gedung. Dengan luas lahan hanya 22.697 meter persegi dan luas bangunan 21.950, RSUP sudah tidak sanggup lagi menampung jumlah pengunjung.

Pemerintah pun berencana memindahkan RSUP ke Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Mulai dibangun akhir Oktober 2007. Semula direncanakan menelan anggaran sebesar Rp 36 miliar dan di awal pembangunannya didukung dana APBN sebesar Rp 20 miliar dan APBD NTB sebesar Rp 5 miliar. Setiap tahun, anggaran pembangunan rumah sakit itu selalu didukung dana APBN dan APBD NTB.

Tahun lalu saja sudah disiapkan anggaran Rp 11,2 miliar untuk mempercepat perampungan rumah sakit umum provinsi yang representatif atau dilengkapi fasilitas memadai. Dana sebesar itu dialokasikan dalam APBD Perubahan 2010 yang sudah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD NTB.

RSUP NTB itu merupakan rumah sakit Tipe A yang akan didukung fasilitas medis yang memadai seperti tempat tidur pasien rawat inap yang mencapai 700 unit. Infrastruktur utamanya memang sudah terbangun, namun belum rampung 100 persen.

Direktur RSUP NTB dr H Mawardi Hamry waktu itu sempat mengatakan bahwa Gubernur NTB KH M Zainul Majdi telah mengingatkan manajemen RSUP NTB agar tahun 2010 sudah beraktivitas di lokasi baru itu. Dipersiapkan proses pemindahan sebagian aktivitas rumah sakit ke lokasi baru itu. Sayang, belum mencakup pelayanan medis yang masih harus terpusat di lokasi lama di Jalan Pejanggik.

Mawardi berharap kondisi memprihatinkan yang ditemui di lokasi lama RSUP NTB itu tidak lagi terlihat di lokasi baru di Dasan Cermen.

Pembangunan bukan tanpa persoalan. Komisi III DPRD NTB sempat mempertanyakan dasar Penunjukan Langsung (PL) pembangunan RSUP NTB di Dasan Cermen.

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB Ruslan Turmuzi menjelaskan bahwa pembangunan RSUP Dasan Cermen Mataram dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dengan anggaran Rp 3,8 miliar pada tahun 2008 melalui tender. Tahap kedua tahun 2009 dengan anggaran Rp 7,2 miliar melalui jalur PL, dan tahap ketiga tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp 11,2 miliar dengan PL juga. Dia pun mempertanyakan mekanisme yang dilakukan eksekutif.

“Kenapa ada yang ditender dan ada PL. Ini kenapa seperti itu,” ujarnya di hadapan Sekretaris Suharto dan Anggota Wahidin HM Noer, Ahmad SH, Abdul Hadi dan Ardani Zulfikar serta Direktur RSUD NTB H Mawardi, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan, Biro Hukum Setprov NTB dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Sabtu (14/5).

Dia berpendapat, berdasarkan peraturan yang ada, dalam pengadaan barang dan jasa tentunya melalui tender tidak bisa PL. Apalagi dana yang ada miliaran dan puluhan miliar.
“Setahu saya kalau di bawah Rp 100 juta baru bisa PL. Namun, kalau di atas Rp 100 juta harus melalui tender,” sambung Sekretaris Komisi III DPRD NTB Suharto.

Anggota Komisi III DPRD NTB Abdul Hadi juga sama. “Kalau PL tentu ada persetujuan gubernur, hingga tingkat kementerian. Apa ada persetujuannya?” tukas Abdul Hadi mempertanyakan.

Hal yang sama juga dilontarkan Anggota Komisi III Ahmad SH, Ardani Zulfikar dan Wahidin HM Noer bahwa proyek lanjutan seperti yang ada di RSUP Dasan Cermen, kaidahnya harus mengacu pada peraturan Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpres 54 Tahun 2010 yang mengatur mekanisme tender, bukan justru mengabaikannya.

Penilaian anggota dewan itu ditepis. Direktur RSUP NTB Mawardi Hamri mengaku telah bersurat kepada Dinas PU NTB guna meminta kajian teknis terhadap anggaran pembangunan RSUP sebesar Rp 11,2 miliar tersebut. Dinas PU menjelaskan bahwa pembangunan ini merupakan satu kelanjutan atau satu kontruksi bangunan dengan pengerjaan sebelumnya sehingga mekanisme PL boleh dilaksanakan.

Dia menuturkan, pihaknya juga melakukan kajian dengan Biro AP serta Dinas PU. Dari beberapa kajian disimpulkan justru jika pembangunan RSUP dilaksanakan dengan pola tender akan menimbulkan persoalan. Pembangunan dengan sistem PL juga atas pertimbangan waktu yang relatif terbatas. Upaya yang telah dilakukan RSUP NTB yakni meminta second opinion dari PT Cipta Karya. ”Kita minta fatwa dan hasilnya proyek itu boleh dengan pola penunjukan langsung,” kata Mawardi.

Kepala Biro Hukum Setprov NTB yang diwakili oleh Kabag Bantuan Hukum, Rusman juga menjelaskan bahwa PL pembangunan RSUD Dasan Cermen secara hukum tidak menjadi masalah setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak menemukan masalah dalam PL tersebut.

Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Kontruksi Sugeng Wahono menjelaskan bahwa pembangunan RSUP Dasan Cermen memang dilakukan dengan PL, dan itu sudah mengacu pada PP 59 Tahun 2010, pasal 15 ayat 5 tentang Penyelenggaraan Konstruksi.

Dalam Pasal 15 ayat 5 tersebut dijelaskan ada ruang untuk dilakukan PL karena alasan bencana, darurat, dan berskala kecil. “Dan juga pekerjaan lanjutan yang sudah melalui tender, bisa di PL,” ujarnya.

Ketua panitia pembangunan RSUP NTB Sadimin juga menjelaskan, sistem PL untuk proyek RSUP berdasarkan PP 29/2000 tentang Jasa Konstruksi pasal 12 (5) dan Kepmen PU No 339/2003. Kelanjutan satu kesatuan konstruksi dapat ditunjuk langsung kepada kontraktor yang mengerjakan proyek itu sebelumnya. Direktur RSUP telah bersurat kepada gubernur untuk meminta rekomendasi penunjukan langsung. Gubernur lalu membentuk tim bersama Biro AP, Biro Hukum, Dinas PU, dan RSUP NTB. Usai kajian itulah lahir rekomendasi dari gubernur untuk penunjukan langsung.

Ruslan Turmuzi langsung menegaskan jikalau melalui PL, maka harus melalui perusahaan yang sama. Kalau tidak, maka akan menjadi masalah hukum.

“Bisa kita minta BPK untuk mengaudit ulang. Jadi, jangan terlalu terpaku pada hasil audit BPK karena audit BPK masuk pada katagori audit yang bersifat khusus,” tukasnya.

Ruslan mengatakan, RSUP masih membutuhkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunannya hingga 2013 mendatang, namun secara politik masih banyak yang iri. Pasalnya RSUP dinilai bermasalah.

Namun, siapa kontraktor yang membangun RSUP NTB itu? Dalam pertemuan itu tidak disebutkan secara eksplisit siapa kontraktor yang membangun RSUP Dasan Cermen.
Awalnya, Sekretaris Komisi III DPRD NTB Suharto meminta penjelasan pembangunan RSUP Dasan Cermen, setelah itu Suharto berharap agar H Mawardi atau Kepala AP, Biro Hukum dan Dinas PU NTB membocorkan siapa kontraktor pembangunan proyek RSUD Dasan Cermen.

Saat mau dijawab oleh Mawardi, Anggota Komisi III DPRD NTB H Wahidin HM Noer mengajukan instrupsi ke pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III DRPD NTB Drs Ruslan Turmuzi. Suasana pertemuan justru digiring untuk tidak membocorkan kontraktor pembangunan RUSD Dasan Cermen. “Jangan dulu kita membicarakan siapa kontraktornya, itu nanti. Yang penting, kita harus membahas tahap pembangunannya,” ujar Wahidin HM Noer di Ruang Rinjani DPRD NTB.

Permintaan itu membuat Direktur RSUD NTB Mawardi bersama Biro AP, Biro Hukum, dan Dinas PU NTB terdiam. Sampai pertemuan berakhir sekitar pukul 12.15 Wita, tidak satu pun pimpinan atau Anggota Komisi III kembali menegaskan siapa kontraktor pembangunan RSUP Dasan Cermen, termasuk dari pihak eksekutif.

Pertemuan antara Komisi III bersama eksekutif terkait klarifikasi persoalan pembangunan RSUP Dasan Cermen Kota Mataram itu juga sempat terhambat. Hal itu terjadi lantaran ada ’larangan’ kepada Direktur RSUP NTB Mawardi untuk melakukan pertemuan dengan Komisi III.

“Saya di SMS Ketua Komisi IV DPRD NTB dan dalam SMS itu saya dilarang hadir dalam pertemuan kali ini,” ujar Mawardi di hadapan Ketua Komisi III DPRD NTB Misbach Mulyadi, Wakil Ketua Ruslan Turmuzi, Sekretaris Suharto dan Anggota Wahidin HM Noer, Ahmad SH, Abdul Hadi, dan Ardani Zulfikar.

Mawardi mengaku bahwa pesan singkat itu masih disimpan. “Saya masih simpan SMS yang mengatakan saya dilarang untuk bertemu Komisi III ini,” tukasnya.

Tak hanya itu, ada empat anggota Komisi IV DPRD NTB yang mengirimkan pesan singkat yang sama untuk tidak menghadiri pertemuan bersama Komisi III.

Untuk itulah, pihaknya mengaku takut dengan persoalan tersebut. “Saya jadi takut karena saya khawatir penjelasan saya terkait pembangunan RSUD Dasan Cermen salah. Saya, minta pertimbangan Komisi III DPRD NTB,” ujarnya seraya menambahkan bahwa HP yang dipegang tetap aktif 24 jam. “Jadi persoalan apapun bisa lewat HP ini, termasuk SMS yang melarang saya bertemu dengan Komisi III sekarang,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB Ruslan Turmuzi menegaskan bahwa pertemuan yang dilakukan Komisi III bersama Direktur RSUD NTB serta mitra kerja lainnya merupakan undangan resmi dari lembaga DPRD NTB, bukan Komisi III.

“Tidak ada undangan dari Komisi III, yang ada itu undangan lembaga DPRD NTB, dan terbukti undangan itu ditandatangani langsung oleh Pimpinan DPRD NTB, dalam hal ini Suryadi Jaya Purnama,” ujarnya.

Persoalan pelarangan untuk hadir dalam pertemuan, tentu menjadi masalah lain karena pertemuan kali ini bagian dari mitra kerja Komisi III, bukan Komisi IV. “Kalau Bapak dilarang, itu bersoalan lain, ini bukan bidang Komisi IV. Jadi, Bapak hadir di sini karena undangan lembaga,” tandas Ruslan Turmuzi.

Setelah adanya penjelasan dari pimpian Komisi III DPRD NTB tersebut, Direktur RSUD NTB H Mawardi bersama mitra kerja lainnya melanjutkan hearing yang membahas persoalan pembangunan RUSD Dasan Cermen.

Apapun itu, Gubernur NTB KH M Zainul Majdi meminta manajemen RSUP NTB meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar setiap pelayanan tepat sasaran.
Gubernur pernah meninjau pelayanan medis di RSUP NTB itu dan menemukan kotak saran yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi itu menggambarkan buruknya jalinan komunikasi antara masyarakat atau pasien dan keluarganya dengan manajemen rumah sakit karena tidak ada saluran komunikasi.

Manajemen RSUP NTB dituntut untuk berbenah diri di bidang komunikasi kemasyarakatan agar sistem pelayanan medis di rumah sakit pemerintah daerah itu tepat sasaran. Rumah sakit juga harus memiliki rumah singgah untuk keluarga pasien demi memberi rasa nyaman kepada pasien.