Kelompencapir di Era Digital

Dan tentu pula namanya bukan lagi kelompencapir. Namun semangatnya bisa dibilang tetap sama, yakni menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat cara penyampaian informasi jadi sangat berbeda jauh.

Maka, kalaupun sekarang ada lagi kelompok yang semangatnya serupa kelompencapir, tentu saja namanya jadi kelompencapir digital. Sebab internet sebagai platform penyebaran informasi sudah semakin maju dan kian mudah dijangkau warga.

Kelompok seperti kelompencapir inilah yang sejak lama bekerja bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi NTB. Yaitu Kampung Media NTB.

Salah satu kegiatan Kampung Media dalam menyebarkan informasi adalah “Sambung Rasa Online.” Sejumlah komuntias yang tergabung dalam Kampung Media NTB berbagi informasi secara online. Baik melalui jaringan internet maupun lewat siaran langsung di radio seperti yang baru-baru ini dilaksanakan di Global FM.

Beberapa Komunitas Kampung Media antara lain adalah Komunitas Kampung Media Portal (Pelopor RT Digital) Kota Mataram, Kampung Media Rumah Solud Kota Bima, Kampung Media Jompa Kabupaten Bima, Komunitas Kampung Media Manggalewa Kabupaten Dompu, dan Kampung Media Kampung Baleku di Kabupaten Lombok Utara.

Berikutnya, Komunitas Kampung Media Gempar di Kabupaten Sumbawa, Kampung Media Instan Pototano di Sumbawa Barat, Komunitas Kampung Media KRENS di Kabupaten Lombok Timur, Kampung Media Berugak Desa di Lombok Tengah, dan Kampung Media Gunung Sasak di Desa Kuripan Lombok Barat.

Di Mataram, komunitas Kampung Media Portal yang berlokasi di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, sudah beraktivitas sejak 2008 lalu. Selain memanfaatkan internet untuk keperluan pendidikan dan lainnya, Portal juga kerap menyelenggarakan kegaiatan offline di tengah-tengah warga.

Terkait efek negatif internet, Rustam Efendi Ketua Portal mengatakan komunitas itu mewajibkan penggunanya memasang web-protector. “Disamping itu ada beberapa situs yang kami blokir agar tidak disalahgunakan,” jelas Rustam Efendi.

Dia menyampaikan hal itu dalam dialog interaktif “Sambung Rasa Online” yang diikuti semua komunitas Kampung Media se NTB. Hampir mirip dengan kelompencapir, bukan? Apalagi Kampung Media NTB juga memiliki tenaga motivator informasi. Kalau yang ini hampir sama dengan Juru Penerang (Jupen) yang juga populer di era tahun 80-an itu.

Bedanya, jelas salah seorang pejabat Dishubkominfo Provinsi NTB, Jupenyang di masa lalu itu berasal dari pemerintah. “Kalu tenaga motivator informasi ini muncul dari masyarakat. Muncul dari komunitas-komunitas Kampung Media yang sudah terbentuk,” jelasnya.

Sementara untuk Kampung Media Gunung Sasak, Kuripan. Menurut narasumber Komunitas Kampung Media Lobar, HL Harta Muhardi, terbentuk pada tahun 2004 yang dipelopori oleh pemuda Desa Kuripan. “Sebulan sekali kami membuat buletin yang isinya tentang Kuripan. Kemudian pada 2010, kami bergabung dengan Kampung Media,” jelasnya.

Dalam “Sambung Rasa Online” yang diikuti pula komunitas di Pulau Sumbawa itu, Safriatna Ach, narasumber Komunitas Kampung Media Rumah Solud Komunitas Kota Bima menambahkan, awalnya komunitas yang dibinanya adalah sebuah komunitas pemberdayaan yang selama ini medianya hanya berupa majalah dinding.

Namun, saat ini mulai memanfaatkan media internet. Masyarakat merasa bangga karena hasil karya mereka bisa dibaca oleh pihak luar. “Hal inipun menggugah minat masyarakat untuk belajar menulis yang baik dan benar,” ujarnya.

Sementara, Junaidin dalam dialog interaktif itu menambahkan, Komunitas Kampung Media Jompa Kabupaten Bima, merupakan Kampung Media pelopor di Kabupaten Bima. “Kampung Media pertama kali dibentuk oleh Dishubkominfo sekitar Juli 2009 lalu. Beranggotakan 10 orang yang direkrut melalui seleksi,” sebutnya.

Komunitas Kampung Media Manggalewa di Dompu yang dikomandoi Taufik dalam dialog interaktif itu menjelaskan, keberadaan Kampung Media di Dompu mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitar. Komunitas ini beranggotakan delapan orang.

Komunitas Kampung Media Gempar, di Kabupaten Sumbawa menurut Zulkifli, dibentuk 18 November 2009 lalu. Komunitas ini beranggotakan 10 orang. “Saat ini anggota Kampung Media kami sudah sangat ramah dengan IT. Keberadaan Kampung Media sangat membantu masyarakat bahkan kami sudah menjalin kerjasama dengan beberapa SMU,” ujarnya bangga.

Sementara komunitas Kampung Media Instan Pototano di Sumbawa Barat, didirikan tanggal 10 Desember 2010. Komunitas ini menurut Mashuri, beranggotakan lima orang yang semuanya terus memberitakan hal-hal yang berhubungan dengan Pototano. “Kami juga sering memberikan masyarakat pengetahuan tentang kesehatan seperti bermacam tips dan info kesehatan lainnya,” katanya.

Komunitas Kampung Media KRENS di Kabupaten Lombok Timur, menurut M Amin ketuanya, KRENS singkatan dari Komunitas Rensing. Awalnya, komunitas ini beranggotakan 10 orang namun hanya lima anggota yang aktif. Karena banyak yang pindah domisili atau pindah alamat. Banyak masyarakat yang mulai memanfaatkan fasilitas internet yang kami miliki.

Kemudian di Kabupaten Lombok Tengah, Komunitas Kampung Media Berugak Desa dibentuk pertengahan Desember 2010. Menurut L Kartala dalam dialog interaktif “Sambung Rasa Online” itu mengatakan, masyarakat antusias menyambut keberadaan Kampung Media ini. “Dimana pemberitaan tentang desa kami jarang bahkan tidak pernah mendapat sorotan dari pemerintah daerah. Namun setelah adanya Kampung Media banyak informasi desa terekspose oleh pemerintah daerah,” ujar L Kartala.

Toni Iswanto dari komunitas Kampung Media Kampung Baleku di Kabupaten Lombok Utara, memanfaatkan untuk menyebarkan pariwisata tiga gili. “Kami lebih banyak mengekspose keindahan wisata tiga gili,” katanya bangga.

MPLIK dan PLIK Banyak Dikeluhkan Konsumen

Apa yang digaung-gaungkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, Tipatul Sembiring dalam sambutannya saat launching MPLIK dan PLIK di Kecamatan Janapria tahun lalu, berbanding terbalik dengan kenyataan dilapangan. Buktinya sejumlah peralatan untuk program Desa Berdering tersebut sudah rusak, padahal umurnya baru beberapa bulan saja. Hal itu terungkap dalam sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Loteng belum lama ini.

Salah seorang pengelola Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPIK) Kecamatan Praya Barat Daya, Nurait mengaku peralatan yang diberikan oleh operator PLIK sudah rusak, padahal baru dipakai dua minggu. ”Baru dua minggu kita pakai sudah rusak peralatannya, padahal siswa sedang senang-senangnya menggunakan internet,” kata Nurait pada sosialisasi KPU/USO MPLIK dan PLIK di Aula Kantor Depag Loteng.

Hadir sejumlah operator diantaranya dari telkomsel, Jogja Digital, Lombok Lintas Arta dan Operator lain serta dari Menkoinfo Ir. Fatimah Dahlan, MM sebagai narasumber. Menurut Nurait, atas kerusakan tersebut pihaknya sudah melaporkan kepada operator untuk diperbaiki, akan tetapi sampai saat ini belum terealisasi. Seharusnya lanjut dia, pihak operator menambah teknisinya di lapangan sehingga ketika ada persoalan cepat diatasi.

L.Jaya Prana dari Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) Setda Loteng, juga mengeluhkan kurangnya koordinasi antara operator dengan PDE, padahal Lombok Tengah sudah memiliki lembaga atau institusi yang tupoksinya dibidang IT. “Bukannya kami ingin dilibatkan akan tetapi setidaknya ada koordinasi, apalagi ada PLIK di tiap kecamatan sementara pemda sendiri sudah membangun jaringan internet di kecamatan, yang seharusnya dikedepankan adalah pembangunan inprastruktur dan jika akan membangun WiFi maka diharapkan agar melibatkan pemda,” jelasnya.

Kepala Desa Darmaji, L.Suharman mengaku peralatan teleponnya sudah rusak satu buah, padahal baru dua bulan digunakan dan sudah dilaporkan ke dua teknisinya akan tetapi teknisi itu hanya datang dan meminta tandatangan soal kehadirannya melakukan monitoring. Pihaknya sendiri tidak berani mensosialisasikan keberadaaan PLIK tersebut ke masyarakat, mengingat peralatannya belum apa-apa sudah rusak.

“Bagaimana kami mau mensosialisasikannya ke masyarakat jika peralatannya belum apa-apa sudah rusak, seharusnya operator turun dan tidak hanya menyalahkan kepala desa yang idak merawat, memang peralatannya buruk bagaimana tidak cepat rusak,” kata Kades. Yang lebih buruk lagi kata Suharman, ada kepala desa yakni Kades Presak kecamatan Batukliang sudah 6 bulan pulsanya belum bisa masuk, namun anehnya justru diminta untuk memancing pulsa itu dengan Rp.5000.

Peserta lainnya, L Amrillah mengatakan banyaknya keluhan pelayanan yang dilakukan oleh MPLIk ataupun PLIK di berbagai desa menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan masih sangat buruk, hal ini hendaknya menjadi perhatian dari para operator. Dia juga mengkritisi soal kehadiran Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang jarang terlihat di desa. Seharusnya operator membuatkan jadwal kapan MPLIK itu turun ke desa sehingga diketahui oleh masyarakat sehingga tidak terkesan datang tidak diundang pergi tidak tinggalkan pesan.

“Buatkan sosialisasi, berikan jadwalnya kepada kepala desa agar disosialisasikan ke masyarakat dimana titik-titik operasionalnya. Ini kok diam-diam saja, siapa yang tahu sehingga terkesan hanya datang lalu tidak digubris masyarakat,” jelasnya. Sama halnya dengan L.Amrillah, Wakil Bupati Loteng HL Normal Suzana juga mengeluhkan pelayanan internet tersebut. Dia hanya melihat MPLIK di Desa Puyung dan Desa Ketara saja, sementara di desa lain tidak pernah. Beberapa kepala desa juga mengaku tidak pernah melihat MPLIK datang ke desanya.

Menanggapi banyaknya kritikan tersebut, Ari Irawan dari Jogja Digital mengatakan terhadap pernyataan L.Amrillah tersebut, pihaknya mengaku memang belum membuatkan jawal untuk MPLIK turun ke lapangan. Pihaknya akan berkoordinasi dahulu dengan operator lain dan Dinas Perhubungan dan Infokom Loteng.

Sementara itu, Overview Desa Berdering Bali Nusa, Yudi justru menyalahkan Kepala Desa yang tidak melakukan sosialisasi. Dia sendiri mengaku sudah meminta kepala desa untuk melakukan sosialisasi. Terhadap peralatan yang banyak rusak tersebut, dia berjanji akan memperbaikinya akan tetapi dia meminta kepala desa untuk menjaganya. “Tolong dijaga oleh pak kades, sebab ditempat lain masih berfungsi, kenapa di Darmaji justru sudah cepat rusak,” jelasnya.

Terhadap pulsa yang belum masuk, Yudi membantah jika pulsanya belum masuk. Menurutnya pulsa sudah masuk, hanya saja kepala desa kurang memahami cara operasionalnya, seharusnya jika demikian dipancing dengan Rp.5000. “Kalau tetap tidak masuk pancing saja dengan Rp.5000,” katanya enteng. Ir. Fatimah Dahlan MM dari Kementrian Komunikasi dan Informasi mengatakan persoalan ini segera diatasi dan tidak harus saling menyalahkan satu dengan yang lain.

Dia sendiri mengaku masih banyak hal yang harus dibenahi disamping itu pula harus didukung oleh kepala desa dan masyarakat serta peserta sosialisasi untuk turut melakukan sosialisasi ke masyarakat. Dia pun meminta operator bertanggungjawab jika ada keluhan tersebut. “Kami tidak akan bisa mensosialisaskan sendiri-sendiri ke lapangan, sebab kemampuan kami terbatas, karena itu mohon dibantu untuk mensosialisaikan,” jelasnya.

Terkait dengan pulsa yang tidak masuk hingga 6 bulan, dia meminta kepada operator untuk bertanggungjawab dan jangan justru membebani kepala desa mengeluarkan uang untuk memancing pulsa itu datang. “Operator harus turun tangan, jangan bebani kepala desa mengeluarkan uang Rp.5000 untuk memancing,” kata Fatima.

Nelayan Ampenan Cuma Bisa Berlayar Sejengkal

Jarak itu kira-kira 20 mil laut atau sekitar 37 km. Di perairan sekitar Gili Gede yang termasuk kawasan Sekotong, Lombok Barat itu, tak banyak ikan yang bisa dijaring atau dipancing oleh nelayan yang mengandalkan kail dan jala. Kata Suryadi, paling-paling ikan kembung atau tongkol yang harganya tak seberapa.

Berbeda dengan nelayan yang punya perahu berukuran lebih besar, mereka bisa menjelajah sejauh yang dikehendaki. “Pemancing luar biasa pakai perahu berukuran besar, kita di sini (Kampung Banjar) kebanyakan pemancing dalem,” ujar Suryadi.

Nelayan di kampungnya kebanyakan memiliki perahu yang hanya bisa ditumpangi satu dua atau dua orang plus muatan peralatan melaut. Mereka dengan perahu kecil inilah yang diistilah dengan sebutan pemancing dalem alias melaut sekitar perairan yang tak jauh dari tempat tinggal. Pemancing dalem sekarang ini lebih sering melaut sendirian yang oleh nelayan setempat diistilahkan dengan nunggal.

Kalau pemancing luar, ya, melaut hingga jauh ke luar kawasan tempat tinggal nelayan. Dalam kelompok besar di satu perahu.

Selain soal fasilitas kerja yang hanya perahu berukuran kecil itu, nelayan Ampenan lebih memilih jadi pemancing dalem juga karena minimnya modal kerja. Mereka hanya bekerja semalam saja. Berangkat petang, pulang pagi.

Sebab kalau lebih dari semalam perlu bekal kerja, setidaknya beras dan minyak kompor. Ditambah pula bahan bakar mesin penggerak perahu. “Kalau pemancing luar ‘kan bisa tiga atau empat hari baru pulang. Mereka bawa beras, kompor, karena memasak di atas sampan,” cerita Suryadi lagi.

Itulah pula, nelayan luar kerap membawa pulang tangkapan besar dan biasanya ikan berharga mahal. Seringkali yang terperangkap di jala ikan ekor merah yang harganya cukup mahal dan dikenal nelayan di daerah ini dengan sebutan ikan krisit. Banyak juga ikan …..,….,…. “Pemancing luar sering juga nangkap hiu. Siripnya mahal,” jelas Suryadi.

Di kampungnya dan Kampung Melayu yang bersebelahan dengan Kampung Banjar ada sekitar dua-puluhan nelayan. Beberapa waktu lalu banyak juga nelayan di dua kampung itu yang jadi pemancing luar. Sekarang tinggal enam atau tujuh orang saja.

Mereka memilih jadi pemancing dalem selain karena kekurangan modal dan fasilitas kerja, juga karena ikut nelayan lain yang jadi pemancing luar. “Ya, lebih banyak yang jadi pemancing luar, ikut pemodal besar,” kata Suryadi yang aktif di Asosiasi Masyarakat Pesisir (Amapi), salah satu organisasi Federasi Serikat Nelayan Tani Buruh (FS-NTB) Indonesia.

Soal pendapatan, tentu saja pemancing luar bisa dua atau tiga kali lipat penghasilan pemancing dalem. Selain ikan kembung dan tongkol yang biasanya didapat pemancing dalem berharga murah, mereka juga tidak selalu bisa menjala dalam jumlah banyak.

Petani Tembakau Menanti Dana Bagi Hasil Cukai

Musim tanam tembakau telah tiba. Saat ini para petani tembakau yang ada di
Lombok Timur dan Lombok Tengah menanti kucuran bantuan yang berasal dari dana
bagi hasil cukai atau biasa disebut DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau).
Ketua Umum Perhimpunan Tani Indonesia atau Petani Ahmad Syarif Husain kepada
Koran Kampung pekan kemarin mengatakan hal itu. Menurut Husain, Peraturan
Gubernur yang mengatur tentang pembagian dana itu seharusnya sudah kelar,
sehingga para petani tak perlu menunggu lama.

“Ini yang terjadi kan Pergub yang mengatur soal itu (DBHCT) belum kelar juga.
Para petani menunggu-nunggu,” jelas Husain yang juga Ketua Harian Federasi
Serikat Nelayan Tani dan Buruh (FS-NTB) Indonesia.

Dia menambahkan, tahun lalu, petani tembakau sempat merugi. Sehingga bantuan
kucuran dana yang berasal dari pembagian cukai tembakau itu sangat berguna bagi
petani untuk keperluan tanam. Baik itu untuk membeli bibit, membeli pupuk,
maupuan untuk kebutuhan tanam lainnya.

Dana DBHCT tahun ini yang diberikan kepada petani sebesar Rp 11 miliar. Jumlah
ini cenderung menurut dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp27 miliar.
Jumlah ini hanya sebagian dari jumlah alokasi DBHCT yang didapatkan NTB.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pembagian DBHCT adalah 30 persen untuk
pemerintah provinsi, 30 persen untuk daerah penghasil, dan 40 persen diberikan
kepada petani tembakau. Tahun lalu, dari 109 miliar dana DBHCT, yang
dialokasikan untuk petani sebesar Rp27 miliar.

Sementara, kata Husain lagi, tahun ini DBHCT meningkat menjadi 139 miliar. Namun
ironisnya, dana DBHCT yang dibagikan kepada petani justru menurun menjadi Rp 11
miliar. Yakni masing-masing Rp 8 miliar untuk Kabupaten Lombook Timur dan Rp 3
Miliar untuk Kabupaten Lombok Tengah.

Tahun ini, jumlah pola penyalurannya DBHCT yang diperuntukkan bagi para petani
tembakau berbeda dari tahun sebelumnya. Bila tahun lalu, bantuan diberikan
kepada setiap petani untuk membiayai konversi bahan bakar omprongan, tahun ini
rencananya akan diberikan melalui kelompok.

Seperti yang diungkap Kepala Bappeda NTB Rosyadi Sayuti beberapa waktu lalu,
DBHCT yang akan disalurkan 2011 ini akan diberikan hanya kepada kelompok petani
tembakau, tidak lagi orang per orang. ‘’Dana ini tidak hanya diperuntukkan untuk
program konversi saja, tapi bisa digunakan untuk keperluan lain petani ketika
menanam tembakau,’’ kata Kepala Bappeda NTB Dr H Rosyadi Sayuti kepada wartawan
mengenai kelanjutan DBHCT ini.

Jumlah dana yang akan diberikan juga berbeda, yakni sekitar Rp 100 juta per
kelompok. Masing-masing kelompok tani diperkirakan beranggotakan minimal 10
orang. Dana ini diharapkan bisa digunakan sebagai modal, sehingga para petani
lepas dari jeratan rentenir saat musim tanam. Penyaluran DBHCT tahun sebelumnya
Rp 5 juta untuk masing-masing petani. Dana ini diarahkan untuk membiayai
konversi dengan membeli tungku batu bara.

Klinik Hukum FS-NTB Indonesia

Dalam dua bulan terakhir ini FS-NTB Indonesia kembali menyelenggarakan Klinik Hukum bagi anggota federasi dan masyarakat umum. Klinik Hukum ini, kata Husain, adalah program yang sebelumnya sudah dilaksanakan sejak FS-NTB berdiri. Tahun ini diselenggarakan lagi karena dipandang penting untuk terus-menerus meningkatkan kesadaran hukum warga.

Pekan lalu, sejumlah warga Desa Sugian Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, mengikuti ceramah dan tanya-jawab masalah hukum. Pembicara pada Klinik Hukum di Sambelia itu Ketua Dewan Presidium FS-NTB Indonesia, M Taufik Budiman.

Sebelumnya, di Kabupaten Lombok Utara juga digelar kegiatan yang sama. “Kita laksanakan Klinik Hukum ini sekali dalam sebulan di satu kecamatan. Kita juga merencanakan Klinik Hukum bekerjasama dengan aparatur pemerintahan desa,” terang Ahmad Syarif Husain.

Di Desa Sugian, beragam persoalan hukum didiskusikan warga. Namun menurut Husain pemahaman hukum masyarakat memang sangat minim. “Ternyata hal mendasar seperti membedakan anatara pidana dan perdata juga belum benar-benar dipahami warga,” kata Husain lagi.

Dalam diskusi itu selain membahas soal hak dan kewajiban warga terkait hukum, banyak pula persoalan kemasyarakatan lainnya yang menjadi bahan pertanyaan warga. Beberapa warga Desa Sugian mengeluhkan upaya mereka yang belum berhasil untuk meminta bantuan pemerintah memperbaiki saluran irigasi di desa mereka.

“Kali kita di sini selalu meluap setiap musim hujan. Itu akibat banjir bandang Sambelia tahun 2006 lalu. Kalinya jadi dangkal dan lebih tinggi dari rumah warga, kalau musim hujan airnya meluap. Ini sudah berkali-kali kita keluhkan ke pemerintah, tapi sampai sekarang belum ada jalan keluar,” ujar seorang warga.

Ternyata, selain persoalan hukum, keluhan terkait fasilitas hidup warga juga menjadi bahan diskusi yang menarik perhatian warga. Untuk itu, jelas Husain, dalam Klinik Hukum mendatang juga akan dibahas beragam persoalan kemasyarakatan.

Menyangkut kesadaran hukum itu, Ahmad Syarif Husain mengatakan, kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia? Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis.

Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, katakanlah dua orang pengendara sepeda motor saling bertabrakan, maka dapatlah dipastikan bahwa, kalau kedua pengendara itu masih dapat berdiri setelah jatuh bertabrakan, akan saling menyalahkan.

Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. “Perbedaan kepentingan yang beragam di tengah warga bisa menyebabkan saling berbenturannya berbagai macam kepentingan itu. Untuk itu, perlu pemahaman dan kesadaran hukum yang masih harus ditingkatkan secara terus-menerus,” ujar Husain.

Tahun 2011, Petani Diharapkan Tanam Jagung

Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Lombok Tengah,Ir.Iskandar,ditemuai Wartawan Selasa ( 1/11 ),menjelaskan animo masyarakat Lombok Tengah untuk menanam jagung sangat tinggi di tahun 2011 ini ,dikarenakan terdapat sekitar tiga ribu ha lebih tanaman jagung.

“ Tanaman jagung tetap dikembangkan karena ini berkaitan dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,’’

Dijelaskan, Ibrahim, meningkatnya populasi tanaman jagung di Loteng terjadi karena sosialisasi pemerintah yang baik belakangan ini.

Selain itu, peran serta dari beberapa perusahaan seperti E Pasar cukup membantu. Khusus untuk E pasar, perusahaan tersebut bekerjasama dengan petani. Mereka menyediakan berbagai kebutuhan petani untuk tanaman jagung. Setelah panen, petani menjual ke E pasar.

‘’E pasar melakukan binaan di ratusan ha tanaman jagung se Loteng. Ke depan kita berharap E pasar bisa membina lebih banyak,’’ jelasnya. Kedepan Petani bisa menanam apa saja asalkan pasaran produksi pertaniannya jelas.

‘’Mudahan ke depan pasaran jagung terus membaik,’’ harapnya.