Unsa Disiapkan Jadi PTN

Universitas Samawa atau Unsa kini dalam proses menjadi Perguruan Tinggi Negeri atau PTN pertama di Pulau Sumbawa. Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran Rp5 miliar di APBD 2012 untuk pembelian lahan sebagai lokasi universitas. ‘’Dana sebesar Rp5 miliar itu sudah teralokasi dalam APBD NTB 2012, sehingga dapat segera dikucurkan,’’ kata Ketua Badan Anggaran DPRD NTB Suryadi Jaya Purnama, di Mataram.

Salah seorang Wakil Ketua DPRD NTB itu mengatakan, anggaran penguatan proses pengalihan Unsu dari swasta menjadi negeri itu dialokasikan dalam pos dana hibah 2012. Diharapkan, proses pengalihan itu dapat terealisasi dalam tahun ini, mengingat berbagai persyaratan telah dipenuhi. ‘’Tahun ini targetnya. Mudah-mudahan terlaksana, dan dukungan dana hibah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Pulau Sumbawa,’’ ujarnya.

Dikpora NTB Jamin Distribusi Soal UN Tepat Waktu

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pendistribusian naskah soal Ujian Nasional (UN) akan sampai di kabupaten/kota sesuai dengan jadual yang telah ditentukan. Naskah UN SMA/MA dan SMK di Provinsi NTB didistribusikan menggunakan jasa pengiriman PT. POS.

“Tanggal 14 April Pendistribusian naskah soal UN sudah berada di kabupaten/kota di Provinsi NTB. Tanggal 12 Naskah soal UN diterima di Mataram dari tempat percetakan di Semarang Jawa Tengah menggunakan jasa pengiriman POS,” kata Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, H. Lalu Syafi’i didampingi Sekretaris Panitia UN Provinsi NTB, Imhal di Mataram.

RSUD KLU, Kadikes “Menyerah”

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara Benny Nugroho akhirnya mengaku ”menyerah” untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KLU.

Benny Nugroho mengungkapkannya di dalam rapat Pansus LKPJ dengan sejumlah kepala SKPD di ruang sidang DPRD, Senin (4/7). Pada kesempatan itu, Benny Nugroho menyatakan tidak mampu lagi dalam memperjuangkan program pembangunan RSUD yang penganggarannya diharapkan dibantu oleh pemerintah pusat.

Dirinya tidak bisa melanjutkan rencana pembangunan rumah sakit daerah tipe C itu lantaran alasan kondusivitas yang tidak mendukung, selain adanya isu penolakan dari sejumlah pihak. Dia juga menjelaskan di tataran pemerintah pusat pun pemberian bantuan anggaran tidak jelas.

”Kami juga tidak bisa berbuat maksimal dalam melobi anggaran jika masih terjadi pro kontra di daerah dan situasi ini sudah menjadi konsumsi di pemerintah pusat,” ujarnya di hadapan para anggota Pansus LKPJ.

Pernyataan itu justru berbalik. Sebab, sebelumnya Benny Nugroho begitu optimistis dengan realisasi anggaran sebesar Rp 120 miliar yang dijanjikan Kementerian Kesehatan yang ditargetkan terealisasi pada APBNP.

Anggota Komisi III DPRD KLU Abdul Gani menyesalkan pernyataan Kadikes. ”Seharusnya kalimat itu tidak diucapkan oleh Kadikes karena persepsi orang akan berbeda. Ucapan Kadikes itu seakan-akan mengindikasikan ketidakmampuan Dikes sendiri dalam melanjutkan upaya pembangunan RSUD yang sudah diprogramkan tahun 2010 lalu,” tukasnya.

Budaya Korupsi Dinilai Masih Melilit Birokrasi

B

udaya korupsi dinilai masih tumbuh subur di kalangan birokrasi Pemkot Mataram. Menurut DR. Zainal Abidin, dosen Psikologi UNPAD dan Pasca Sarjana UI hal itu ditandai dengan merosotnya peringkat Pemkot Mataram sebagai kota terbersih dari korupsi. Tahun 2008, Pemkot sempat menempati peringkat 5 sebagai kota terbersih dari korupsi versi KPK. Namun pada tahun 2010, posisi itu merosot jauh ke bawah menjadi peringkat ke-13.

Hal tersebut diungkapkan, Doktor Zainal Abidin dalam sebuah diskusi refleksi satu tahun kepemimpinan H Ahyar Abduh dan H Mohan Roliskana yang digelar di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Kamis malam (11/8) pekan lalu. Diskusi yang dihadiri sejumlah aktivis mahasiswa, LSM, budayawan dan aktivis perempuan itu bertema Budaya Korupsi Dari Perspektif Psikologi. Diskusi yang digelar seusai shalat tarawih itu difasilitasi oleh Humas dan Protokol Setda Kota Mataram.

“ada apa dengan Mataram?” ungkap Dokter Zainal Abidin menanyakan dasar meningkatnya jumlah korupsi. Menurut Zainal, sifat masyarakat dengan budaya timur yang lebih kompromistis mengakibatkan korupsi seolah-olah tumbuh subur. Berbeda dengan masyarakat barat yang lebih individualistis mengakibatkan masyarakatnya lebih memiliki mental yang kuat untuk menolak segala bentuk korupsi walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga korupsi di Negara-negara tersebut.

Dengan melihat bahwa birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi nomor dua terburuk setelah India, dosen yang juga sedang menyusun Studi Psikososial Lingkungan Birokrasi di empat  kota di Indonesia tersebut mencoba menarik kesimpulan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi tindak korupsi. Antara lain adalah pemahaman masyarakat  pada apa yang akan dilakukan, kriteria sukses pada birokrat, norma sosial, dan yang terakhir adalah leadership. “Baik di Kendari, Purwokerto, Jambi, dan sekarang di Mataram saya melihat budaya seringkali menjadi semacam justifikasi dalam pembenaran korupsi dan religiusitas sering dijadikan topeng bagi para terdakwa atau bahkan yang masih berstatus tersangka sekalipun”, lanjutnya

Zainal menyarankan, Pemkot Mataram bisa saja mencontoh Kota Jogja yang menerapkan system CC TV pada tempat-tempat yang rawan akan tindak korupsi. Walaupun bersifat temporer, menurut Zainal untuk saat ini cukup berhasil menekan korupsi di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Mataram, Cukup Wibowo yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut mengungkapkan, niat Pemerintah Kota Mataram sangat serius dalam pemberantasan korupsi dan terbukti dengan ditandatanganinya kesepakatan antara Pemkot Mataram dengan KPK untuk menunjuk Mataram sebagai Zona Integritas beberapa waktu lalu. Menurut Cukup Wibowo, komitmen Pemkot Mataram untuk secara bersungguh-sungguh terlibat dalam upaya melawan budaya korupsi, salah satunya adalah dengan memberi dukungan nyata terhadap berbagai upaya nyata seperti kegiatan diskusi tentang korupsi.  “Pencegahan terhadap korupsi adalah upaya kolektif. Itu sebabnya Pemkot Mataram mendorong berbagai pihak, utamanya keterlibatan masyarakat untuk sama-sama memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Selain itu, tindakan nyata Pemkot Mataram adalah dengan kesungguhan Walikota mataram memberi dukungan pada setiap kegiatan diskusi maupun riset tentang korupsi, “ papar Cukup.

Dewan Lobar Geram, RSUD Tripat Telantarkan Pasien

DPRD Lombok Barat (Lobar) dibuat geram dengan kembali munculnya keluhan masyarakat, terkait buruknya pelayanan di RSUD Tripat. Untuk itu, salah satu anggota DPRD Lobar, H Ahmad Zainuri mendesak Bupati Lobar segera mengevaluasi jajaran manajemen rumah sakit milik Pemkab Lobar ini.

“Dewan sangat menyayangkan kinerja RSUD Tripat karena sudah terlalu sering muncul keluhan pasien ditelantarkan,” ujar Ahmad kepada wartawan. Harusnya sesuai peningkatan status RSUD menjadi badan layanan umum daerah (BLUD), lanjutnya, pelayanan prima kepada semua pasien harus diutamakan. Bukan sebaliknya justru semakin memburuk. “Kalau sudah BLUD, sangat gila namanya kalau masih pasien yang ditelantarkan. Lebih baik tidak usah berstatus BLUD,” kritik Ahmad.

Terlepas statusnya masyarakat yang datang sebagai pasien jamkesmas, semua warga ditegaskan Ahmad, memiliki hak yang sama untuk dilayani. “Pasien jamkesmas juga bukan gratis, tapi mereka sudah disubsidi oleh daerah,” tandasnya. Politisi asal Narmada ini pun sangat menyesalkan sikap pegawai RSUD Tripat yang terlalu gampang mengembalikan pasien, terlebih pasien-pasien dengan kondisi kritis yang segera butuh penanganan medis. “Pasien jangan mudah diremehkan karena semua punya hak yang sama,” tegasnya.

Bukan hanya sekedar mengevaluasi manajemen RSUD Tripat, Ahmad juga mendesak bupati mengganti Direktur Utama RSUD Tripat. Ia menilai, posisi dirut harusnya diisi seorang dokter umum dan bukan dokter spesialis penyakit tertentu. Maksudnya agar dirut bisa bekerja lebih professional dan paham kondisi semua pasien, jangan hanya percaya pada laporan bawahannya,” ujarnya.

Politis yang terkenal vocal ini tidak memungkiri jika pasien miskin kerap dianaktirikan oleh pihak rumah sakit. Padahal seharusnya pelayanan rumah sakit tidak boleh membedakan antara warga miskin dan kaya karena semuanya memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan kesehatan. Sebagaimana diketahu, nasib salah seorang pasien, Nurhasanah, 25 tahun, warga Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Lombok Barat (Lobar) kian memprihatinkan. Ibu tiga anak yang diduga menderita kanker payudara sejak tiga bulan terakhir dan harus mendapat perlakuan kurang bersahabat dari pihak RSUD Tripat.

Bermula saat Nurhasanah dirujuk puskesmas setempat ke RSUD Tripat Jumat (2/3) lalu. Namun karena merasa diperlakukan kurang baik oleh petugas medis saat itu, istri dari Junaidi itu pun mengaku trauma dan tak ingin kembali ke RSUD. “Saya diminta petugas untuk pulang ke rumah padahal saat itu saya tengah butuh perawatan intensif dan seharusnya mendapat perawatan menginap,” ujar Nurhasanah.

Ibu rumah tangga ini mengungkapkan, sikap perawat di IGD RSUD Tripat kepada dirinya sangat sinis. Selain merasa ditelantarkan, Nurhasanah juga mengaku tidak bisa dijenguk oleh keluarganya karena dilarang petugas medis. Saat di rumah sakit, Nurhasanah sempat menjalani pemeriksaan dan rontgen namun setelah beberapa jam setelah itu dia merasa diabaikan. Pasca kejadian tersebut, wanita yang baru melahirkan 29 hari lalu itu kini hanya bisa terkapar di kamarnya dengan beralas beberapa potong selimut lusuh.

Kondisi Nurhasanah makin diperparah dengan keadaan ekonomi keluarganya yang sangat pas-pasan. Penghasilan suami sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp 15 ribu per hari hanya cukup untuk kebutuhan dapur keluarga. Sementara ketiga anaknya masih berusia sangat kecil yakni 4,5 tahun, 2 tahun dan si bungsu baru 29 hari. Sebagai pasien jamkesmas, Nurhasanah berharap pemda melalui pihak terkait bisa membantunya dalam hal pengobatan. Terpisah, Humas RSUD Tripat dr Ahmad Taufiq Fathoni membantah jika pihaknya dikatakan telah menelantarkan Nurhasanah. Pasien ini saat kejadian memang diminta pulang petugas dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki anak bayi sementara jika harus dirawat di ruang rawat inap kelas 3 kondisinya dianggap tidak cocok bagi bayi karena ramai.

“Saat itu kami lihat pasien juga masih dalam kondisi cukup baik namun tetap keesokan harinya kami imbau untuk datang dan langsung ke poli bedah,” kata Fathoni. Fathoni juga mengungkapkan alasan mengapa pasien miskin ini tidak langsung ditangani oleh dokter bedah. Di hari itu, pasien masuk ke UGD pukul 10.20 wita sementara di waktu bersamaan dokter bedah tengah melakukan operasi pasien lain. Proses operasi ternyata memakan waktu cukup lama sehingga ketika selesai, dokter bedah lupa dan baru ingat ketika sudah sampai di rumah.

“Jadi kami jadwalkan agar pasien datang besok harinya untuk diperiksa dokter bedah,” ungkapnya. Keesokan harinya, pihak Puskesmas Kediri tanpa Nurhasanah juga sudah datang menemuinya dan meminta agar pasien bisa dirawat di ruang bersalin karena memiliki anak bayi. Namun karena saat itu ruang bersalin penuh, permintaan tersebut tak dapat dipenuhi. Pengobatan Nurhasanah pun tak bisa dilanjutkan karena yang bersangkutan enggan datang kembali ke RSUD. Fathoni juga belum berani menyimpulkan apakah Nurhasanah benar mengidap kangker payudara atau tidak karena hasilnya baru diketahui setelah dilakukan uji laboratorium di Denpasar.

Terlepas dari permasalahan tersebut, Fathoni menyatakan pihaknya tetap bersedia menampung Nurhasanah untuk menjalani pengobatan secara intensif. Karena memiliki kartu jamkesmas, dipastikan semua biaya akan ditanggung pemkab. “’Kami berharap pihak puskesmas bisa membujuk Nurhasanah untuk kembali ke sini agar penyakitnya bisa diketahui dan diobati lebih dini,” sarannya.

Masyarakat Waspadai Ayam Afkir

Masuknya ayam afkir atau ayam petelur yang sudah tidak produktif ke wilayah Lombok Barat (Lobar) harus diwaspadai masyarakat. Pasalnya, menurut Kepala Dinas Pertanian Perternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Lobar Chairul Bachtiar, ayam afkir merupakan salah satu pembawa virus H5N1 atau flu burung. Secara legal, lanjut Bachtiar, peluang keluar masuknya unggas melalui pelabuhan resmi seperti Lembar sudah tertutup. Namun dikhawatirkan, ayam-ayam afkir akan masuk melalui pelabuhan-pelabuhan nelayan yang kerap luput dari pengawasan petugas.

“Kalau lewat Pelabuhan Lembar tidak mungkin karena harus melalui pemeriksaan ketat. Khawatirnya masuk lewat nelayan karena pesisir pantai kita luas dan tidak bisa mendetekesinya,” terang Bachtiar di sela-sela kegiatan sosialisasi flu burung di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari. Jika ayam-ayam afkir tersebut masuk ke pasar dan dipotong oleh jagal ayam tanpa mengetahui kondisinya sakit atau sehat, pastinya kata
Bachtiar, akan sangat membahayakan bagi kesehatan manusai. Selain dikhawatirkan akan menular dan terkontaminasi pada ternak yang sehat sehingga secara massal terjadi flu burung.

Untuk di wilayah Lobar, Bachtiar menyatakan, masih dalam kategori suspect flu burung. Temuan kasus terakhir terjadi pada 26 Februari lalu di Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar.
“Berdasarkan hasil survey lapangan unggas yang mati memang tidak banyak sehingga tidak dilakukan rapid test. Sebagai antisipasi diambil sample serum untuk uji laboratorium,” ujar Bachtiar.

Hasil laboratorium menyatakan, H5 postif sedangkan N1 negatif. Artinya, kata Bachtiar, kasus kematian unggas tersebut belum mengarah pada flu burung. Begitu juga penularan ke manusia. Laporan terakhir ungkapnya, seorang warga dicurigai terjangkit flu burung karena mengalami demam tinggi serta diare sekitar Maret lalu. Namun hasil pemeriksaan dokter menyatakan, pasien tersebut menderita pnemonia atau radang paru-paru.
Berbekal kasus itulah, lanjutnya, Dispertanakbun gencar mensosialisasikan agar masyarakat waspada mengingat ketidaktahuan khalayak terhadap gejala flu burung beserta tindak lanjut jika menemukan gejela adanya flu burung.

“Masyarakat juga harus sadar kalau menemukan gejala-gejala unggas mati tiba-tiba dalam jumlah banyak agar tidak mengkonsumsinya,” ujar Bachtiar yang merencanakan kegiatan sosialisasi akan digelar di seluruh kecamatan di Lobar dengan mengambil lokasi di beberapa desa. Disinggung perkembangan kasus flu burung di Lobar, diakui Bachtiar, sempat merebak sekitar tahun 2005 silam. Namun kasusnya kembali hilang dalam rentang waktu 2006-2010. Rentang waktu aman itulah menurut Bachtiar, dimanfaatkan oleh pedagang maupun pengusaha ayam di pulau Lombok untuk mendatangkan ayam afkir dari Pulau Jawa atau Bali.
“Salah satu tujuan sosialisasi agar masyarakat faham, minimal gejala-gejala flu burung seperti apa,” pungkasnya.