Wawali Buka Diksar Saka Bhayangkara Angkatan VIII

Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, S,Sos, M.H membuka Pelatihan Dasar (Diksar) Saka Bhayangkara Polres Mataram Angkatan VIII Tahun 2011 yang bertempat di Bumi Perkemahan Jaka Mandala, Jumat (11/11).

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 11-13 November 2011 ini di ikuti oleh anggota Pramuka Penegak, Pandega sejumlah 147 orang yang berasal perwakilan Gugus Depan (Gudep) Se Kota Mataram

Dalam Sambutannya, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Mataram H. Mohan Roliskana, S.Sos, MH mengapresiasi Pendidikan Dasar yang digelar rutin setiap tahun ini ia menilai, para peserta yang mengikuti Diksar ini merupakan generasi yang akan mengisi pembangunan di masa depan.

Ia menambahkan, disaat yang sama, banyak para remaja masa kini yang gemar menyia nyiakan waktu hanya untuk sekedar berkumpul tanpa ada hasil apapun. Seharusnya, Lanjut Mohan, para remaja saat ini banyak menempa diri dengan beragam kegiatan yang dapat mendukung karir mereka di masa datang.

Dirinya mencontohkan apa yang ia lakukan di masa lampau menjadi buah yang ia petik di masa kini, dimana dengan kerja keras dan pantang menyerah serta tekun dalam melakukan kegiatan positif maka apa yang diharapkan pasti akan terwujud.

Selain itu pula, ia berpesan kepada para peserta diksar untuk senantiasa mengikuti segala program yang telah di agendakan.

Disamping membuka kegiatan diksar, Mohan juga menyempatkan untuk melihat kondisi Sekretariat Kwarcab Mataram yang berada di areal Jaka Mandala

Ujian Nasional SMA di NTB Diikuti 58.249 Siswa

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan jumlah peserta Ujian Nasional (UN) SMA/MA dan SMK di Provinsi NTB sebanyak 58.249 siswa. Jumlah tersebut merupakan data peserta definitif yang sudah dipastikan ikut UN tahun 2012 ini.

“Jumlah 58.249 siswa itu merupakan data definitif peserta UN yang digelar awal bulan April 2012 mendatang,” kata Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, H. Lalu Syafi’i di Mataram.

Dari jumlah 58.249 siswa peserta UN tahun ajaran 2011/2012 terdiri dari siswa SMA/MA dan SMALB sebanyak 44.533 siswa dan peserta UN SMK sebanyak 13.716 siswa yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB. Peserta UN SMA/MA/SMALB terbagi dalam tiga program studi, yakni program studi ilmu pengetahuan alam (IPA) sebanyak 15.764 orang, ilmu pengetahuan sosial (IPS) 24.063 orang, bahasa 4.314 orang, agama 376 orang. Jumlah peserta UN program studi bahasa asing sebanyak 4.307 orang, yang terdiri dari bahasa Arab sebanyak 3.872 orang, bahasa
Jepang 233 orang dan bahasa Jerman sebanyak 202 orang.

Syafi’i menyebutkan, jumlah peserta UN SMA/MA/SMALB di Kota Mataram sebanyak 3.742 orang, Kota Bima 2.630 orang, Kabupaten Lombok Barat 5.155 orang, Kabupaten Lombok Utara 1.693 orang, Kabupaten Lombok Tengah 8.342 orang dan Kabupaten Lombok Timur 9.876 orang. Di
Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 833 siswa, Kabupaten Sumbawa 3.034 orang, Kabupaten Dompu 2.824 orang dan Kabupaten Bima sebanyak 6.404 orang.

“Dinas Dikpora NTB sudah berkoordinasi dengan Universitas Mataram (Unram) dalam hal pengawasan pelaksanaan UN di tingkat sekolah serta proses pemindaian lembar jawaban UN,” terangnya. Selanjutnya peserta UN SMK negeri sebanyak 10.955 orang dan SMK swasta 2.761 orang. Seluruh sekolah penyelenggara tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB. Jumlah peserta UN tingkat SMK di Kota Mataram sebanyak 2.381 orang, Kota Bima 1.062 orang, Kabupaten Lombok
Barat 1.949 orang, Kabupaten Lombok Utara 473 orang, Kabupaten Lombok Tengah 1.794 orang dan Kabupaten Lombok Timur 2.309 orang.

Di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 501 siswa, Kabupaten Sumbawa 1.517 orang, Kabupaten Dompu 939 orang dan Kabupaten Bima sebanyak 791 orang. “Jumlah SMK yang menjadi penyelenggara UN pada tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 170 sekolah, terdiri dari SMK negeri sebanyak 77 sekolah dan SMK swasta sebanyak 93 sekolah,” ujarnya.

Ujian nasional untuk tingkat SMA/MA/SMALB dan SMK akan berlangsung pada 16-19 April 2012, dan UN susulan akan dilaksanakan pada 23-26 April. Hasil UN tingkat SMA/MA/SMALB dan SMK akan diumumkan pada 24 Mei 2012.

Unram Turunkan 790 Pengawas UN Tahun 2012

Jumlah tersebut terdiri dari 630 pengawas UN SMA/MA dan 160 pengawas UN SMK. “Jumlah pengawas disesuaikan dengan banyak sekolah penyelenggara UN, yakni SMA/MA sebanyak 630 sekolah dan SMK 160 sekolah,” kata Penanggungjawab Panitia Pengawas UN Provinsi NTB, Prof. Sunarpi yang juga Rektor Universitas Mataram (UNram) didampingi Ketua Panitia Pelaksana Pengawasan UN SMA/MA dan SMK di NTB Prof Mahyuni di Mataram.

Jumlah siswa SMA/MA yang terdaftar menjadi peserta UN 2012 sebanyak 44.580 orang yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB, sementara peserta UN SMK sebanyak 13.600 orang. UN SMA/MA dan SMK dilaksanakan hanya satu kali, yang terdiri atas UN dan UN susulan. UN susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah. UN SMA/MA dan SMK akan diselenggarakan pada 16-19 April 2012, sedangkan UN susulan pada 23-26 April 2012 Sunarfi juga berjanji akan menyampaikan hasil pengawasan UN secara transfaran ke publik terkait adanya kecurangan ataupun sebaliknya.

“Jika itu bisa dibuktikan terjadi kecurangan dalam UN maka kami akan publikasikan,” katakata Sunarpi. Prosedur pelaporan data kecurangan UN akan disampaikan ke Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berhak memberikan sanksi bagi peserta atau penyelenggara UN sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) UN. Prof. Mahyuni Ketua Panitia Pengawasan UN Provinsi NTB tahun 2012 mengatakan, perguruan tinggi negeri (PTN) ditetapkan sebagai salah satu penyelenggara pengawasan UN SMA/MA/SMK 2012 berdasarkan rekomendasi Majelis Rektor PTN dan BSNP, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

“Salah satu dari 13 tanggung jawab yang dibebankan kepada PTN adalah menetapkan pengawas satuan pendidikan di setiap sekolah/madrasah penyelenggara UN bersama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),” pungkasnya.

Kepala SDN 2 Selengen Tidak Selewengkan Dana Rehab

Dugaan selewengkan dana rehab senilai Rp 202.000.000 dari dana DAK tahun 2011 lalu, Kepala Sekolah SDN 2 Selengen Mujoko, S.Pd diperiksa. Salah seorang wali murid Masri, mengadukan Kepala Sekolah SDN 2 Selengen ke Dinas Dikbudpora KLU. Masri menduga Kepala Sekolah menyelewengkan dana rehab gedung sekolah. Dalam laporan Masri mensinyalir adanya dugaan penyelewengan dana swakelola ruang kelas (DAK tahun 2011) yang dianggapnya tidak sesuai jumlah dana dengan fakta hasil pekerjaan. Selain itu, adanya double dana yang digunakan (dana BOS dan dana Rehab) dalam satu kegiatan.

Masri sesalkan pelaksanaan kegiatan pihak sekolah tidak melibatkan Kepala Dusun dan tokoh masyarakat setempat baik saat perencanaan maupun pelaksanaan. Masri mengaku dalam kegiatan hanya melibatkan Komite. Namun Komite hanya formalitas, sementara saat belanja barang, tim inti tidak pernah terlibat dan semua belanja barang oleh Kepala Sekolah.

Kepala Dinas Dikbudpora KLU menurunkan tim yang dipimpin Sekretaris Dinas (Sekdis) Drs Sukasman, sekaligus klarifikasi dugaan penyelewengan dana rehab 3 ruang kelas gedung SDN 2 Selengen. Kepsek SDN 2 Selengen, Mujoko, menjelaskan secara rinci kronologi proses kegiatan rehab 3 ruang kelas. Ia membantah dirinya melakukan penyelewengan, sebab dari biaya sejumlah tersebut, pihaknya telah mampu mengembangkan dari 3 lokal menjadi 8 lokal.

Dalam belanja barang diakui Mujoko, tetap bersama Komite. Tidak mesti harus berbondong-bondong mengajak orang banyak saat belanja masuk toko. Ditegaskan Mujoko, pihaknya mampu melakukan pengembangan 5 lokal, termasuk keramik dinding, trali besi, wastapel, kipas angin tiap ruang 2 buah ditambah cok dan tempat parkir. Disamping itu, pihak sekolah juga mampu membuat halaman sekolah menjadi rata. Sehingga hasilnya 100%. “Jadi tidak benar saya dituduh selewengkan dana rehab sebesar 200 juta lebih itu,” katanya.

Sekdis Dikbutpora KLU, Sukasman mengatakan tidak mungkin Kepala Sekolah melakukan penyimpangan, karena disamping tim teknis yang mendampingi saat pengerjaan, juga laporannya tetap dikirim ke Dinas Dikbudpora. Hal senada dikatakan Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Kayangan Nurdin, S.Pd, bahwa hal yang dilakukan Kepala Sekolah bersama Komite tidak ada masalah.

Wamendikbud Minta Penegak Hukum Tuntaskan Kasus DAK

“Kita meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus korupsi DAK Pendidikan yang terjadi tanpa pandang bulu siapa pun orangnya,” tegas Wamen Kemendikbud RI, Masyuri Kasim kepada wartawan di Mataram usai menyaksikan ikrar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jujur dan berprestasi serta pendidikan anti korupsi yang dihadiri juga Gubernur Provinsi NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di hotel Lombok Raya Mataram, baru-baru ini.

Menurut Wamen, Masyuri Kasim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI tidak akan pernah membela oknum pejabat di Dinas Dikpora Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB ataupun di daerah mana saja yang terlibat kasus korupsi DAK Pendidikan. Bahkan justru momen penegakan hukum yang adil dan transparan terkait kasus DAK pendidikan di NTB bisa dijadikan ajang bersih-bersih oknum pejabat yang korupsi di lingkungan dunia pendidikan.

Karena pada prinsipnya sebagaimana tujuan mulia bantuan pendidikan yang digulirkan sejak pertamakali oleh Kemendikbud RI harus diterima seutuhnya oleh sekolah yang berhak menerima dalam rangka memperbaiki sarana-prasarana pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. “Kami di Kemendikbud RI mendorong penegak hukum di NTB untuk menuntaskan kasus DAK Pendidikan. Ini menjadi ajang bersih-bersih oknum pejabat korupsi di lingkungan pendidikan,” ujarnya.

Masyuri Kasim mengakui pihak Kemendikbud RI tidak bisa serta merta memberikan sanksi kepada kabupaten/kota yang melakukan perbuatan korupsi pada bantuan DAK pendidikan, karena pelaku korupsi bersifat individu bukan pemerintah daerahnya. Artinya Kemendikbud RI tidak bisa memberikan sanksi kepada kabupaten/kota yang melakukan korupsi DAK pendidikan dengan tidak mengalokasikan kembali bantuan DAK ataupun mengurangi bantuan DAK yang akan diterima kabupaten/kota yang bermasalah.

Karena itu, pihaknya meminta penegak hukum yang ada di Provinsi NTB untuk menuntaskan kasus korupsi DAK pendidikan dengan menghukum kepada siapa saja yang terlibat korupsi dalam bantuan pendidikan yang bernilai pulah miliar rupiah tersebut. Sebelumnya pada awal tahun 2011 pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi NTB telah memproses kasus korupsi DAK Pendidikan yang terjadi di Kota Mataram terkait kasus korupsi DAK tahun 2009 yang diduga merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Selain itu juga di Kota Bima dengan tersangka mantan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima yang saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi NTB juga dijadikan tersangka kasus DAK Pendidikan.

Terdakwa kasus DAK pendidikan Kota Mataram TTD telah mendapatkan vonis dari pengadilan Mataram satu tahun lebih penjara. Ironisnya kasus DAK pendidikan Kota Mataram hanya menyentuh setingkat staf di Dinas Dikpora Kota Mataram. Diduga sejumlah orang penting di Kota Mataram juga terlibat kasus DAK Pendidikan tahun 2009 yang merugikan Negara hingga puluhan miliar rupiah.

Kasus penyelewengan DAK pendidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (NTB), seperti kasus DAK pendidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Mataram, terdakwa tunggal dalam kasus korupsi DAK Dikpora Kota Mataram tahun 2009, Tjatur Totok Hadianto, divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.

Kadis Dikpora Bantah Ada Intervensi Lelang DAK Buku 2011

Informasi yang dihimpun mengungkapkan sejumlah orang penting tersebut diduga mengintervensi panitia lelang DAK Pendidikan untuk mutu SD agar memenangkan salah satu perusahaan tertentu yang diduga dekat dengan oknum pejabat tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Ruslan Efendi ketika dikonfirmasi membantah adanya oknum pejabat penting yang melakukan intervensi agar memenangkan perusahaan tertentu dalam pengadaan buku perpustakaan untuk SD yang ada di Kota Mataram.

“Saya belum dapat informasi kalau panitia lelang DAK pendidikan Mataram di intervensi orang tertentu dan saya yakin itu tidak ada,” bantah Ruslan Efendi didampingi Ketua Panitia Lelang DAK Pendidikan Mataram, Lalu Ridwan di Mataram. Dinas Dikpora Kota Mataram pada tahun 2011 mengalokasikan dana DAK Pendidikan untuk mutu yakni pengadaan buku perpustakaan senilai Rp1,4 miliar.

Anggaran DAK mutu untuk pengadaan buku perpustakaan tersebut dibagikan kepada 21 SD negeri saja. Setiap SD negeri mendapatkan 900 buku pelajaran yang ditaruh di perpustakaan sekolah. Informasi yang diperoleh dari sejumlah kepala sekolah menyebutkan bantuan DAK pendidikan tahun 2011 untuk mutu berupa buku perpustakaan sebanyak 900 buku baru menerima pada pertengahan bulan Maret 2012 dan sebagian juga pada awal Maret 2012.