700 Honorer Diakomodasi Pemkab Loteng

Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mengakomodasi Tenaga Honorer menemukan titik terang, Pada perubahan APBD 2011, Pemkab Lombok Tengah hanya menganggarkan gaji 700 honorer.

honorer yang diakomodasi gajinya dalam perubahan APBD, harus tidak bertentangan dengan PP 48 tahun 2005. Anggaran gaji honorer yang tidak bertentangan dengan PP 48, telah lolos dari evaluasi gubernur. Dan kini sedang dalam proses pembahasan oleh Tim Banggar DPRD Loteng.

Dalam pertemuan banggar dan TAPD adalah membahas hasil evaluasi gubernur. Termasuk di dalamnya, alokasi gaji untuk 700 honorer. M Agus Setiawan Pemerhati honorer Lombok Tengah, mengatakan 700 honorer yang diakomodasi oleh pemerintah. honorer yang tidak bertentangan dengan PP 48 tahun 2005..

pemerintah berjanji menganggarkan dana tali asih melalui perubahan APBD tahun 2011. Namun kenyataannya, tali asih mentok ketika di pembahasan anggaran di DPRD.
Hanya honorer yang tidak bertentangan dengan PP 48 yang akan diakomodasi. Padahal, sebelumnya pemerintah telah berjanji mempertahankan tenaga teknis seperti guru, tenaga kesehatan, Pol PP, tenaga E- KTP dan tenaga kebersihan.

Dikatakan.M Agus Ia memastikan banyak kekacauan yang akan terjadi setelah perubahan APBD ditetapkan. Tenaga kebersihan yang diangkat di atas tahun 2005 akan terus melanjutkan aksi mogok dan berhenti sama sekali. Pun demikian dengan operator pembuatan KTP yang sebagian besar tidak masuk kategori PP 48 tahun 2005. Kalau operator pembuatan KTP berhenti, M.Agus yakin program E KTP di Loteng akan kacau.

Sepengetahuan M.Agus, dari 100 operaor E KTP di semua kecamatan, sebagian besar merupakan tenaga honorer. jelasnya.

15.451 Warga Mataram Masuk Daftar Antrean Penerima Paket LPG 3 Kg

Sebanyak 15.451 kepala keluarga di Mataram mendaptarkan diri untuk mendapatkan paket bantuan LPG bersubsidi 3 kilogram tahap ke tiga yang merupakan program konversi minyak tanah ke LPG dari pemerintah pusat. Saat ini data jumlah pendaftar tersebut masih dalam tahap ferivikasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Mataram.

“Pendaftar yang masuk untuk tahap ke 3 ini mencapai 15.451 orang. Jumlah itu masih diferivikasi yang memenuhi syarat,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Mataram, Bambang, DW di Mataram, Senin kemarin.

Menurut Bambang, jumlah 15.451 warga itu tidak begitu saja langsung mendapatkan bantuan paket LPG 3 Kg. Namun terlebih dahulu akan diferivikasi mana yang melengkapi persyaratan, maka itulah yang berhak mendapatkan bantuan paket LPG 3 kg.

“Memang kita sudah mengajukan 15.451 orang pendaftar itu, tapi bukan berarti semuanya lolos ferivikasi. Meski begitu kita berharap pemerintah pusat menyetujui semua usulan tersebut,” ujarnya.

Bambang mengatakan, pemerintah kota (Pemkot) Mataram telah mendistribusikan paket bantuan LPG 3 kg tahap 1 dan 2 melebihi 100 persen bahkan mencapai 122 persen dengan jumlah total yang sudah didistribusikan ke masyarakat sebanyak 677.811 paket LPG. Artinya, sebagian besar warga Kota Mataram sudah menggunakan LPG untuk keperluan rumah tangga.

Kendati demikian, jumlah warga Kota Mataram yang mendaptar baru untuk mendapatkan bantuan paket LPG 3 kg juga cukup banyak, sehingga Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Mataram diminta untuk lebih selektif memferivikasi pendaftar yang memenuhi persyaratan. Karena berdasarkan data yang masuk ke Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Mataram cukup banyak yang tidak dilengkapi dengan fhoto chopy KTP, kartu keluarga dan formulir pengajuan, dan hanya mencantumkan nama saja, tapi melengkapi persyaratan tersebut.

“Kita masih menunggu dari pemerintah pusat berapa yang disetujui. Tapi kita tetap berharap semua usulan itu disetujui,” imbuhnya.

Warga Bangket Parak, Pilih Pilkades Ulang

Pelantikan 15 Kepala Desa pekan kemarin.berbuntut aksi penyegelan kantor Desa pemekaran Bangket Parak kecamatan Pujut oleh masyarakat yang berasal dari empat pendukung Kades kalah dalam pemilihan beberapa waktu lalu.

Ketua Aliansi Masyarakat Menggugat untuk Keadilan Bangket Parak ( AMMKBP ). Kordinator ksi,Hamzanwadi mengatakan dalam hearing Kamis 10/11 pukul 10.00 wita, yang dihadiri oleh Asisten I Setdakab Loteng, Drs LM Danial MT .meminta pemerintah untuk membatalkan pelantikan kepala desa terpilih yang dilakukan bersama 15 kepala desa lainnya beberapa waktu lalu di gedung PKK Kab.Loteng. Pelantikan Kades terpilih Ardaman di tuding dilakukan pemerintah dengan melanggar janji-janji pada hearing yang dilakukan sebelum pelantikan.

Adapun janji yang di setujui pemerintah pada saat hearing sebelum dilangsungnya pelantikan yakni akan menyelesaikan persoalan yang muncul pada penyelenggaran Pilkades baru akan ada pelantikan Kades. Namun faktanya, justru terbalik masyarakat belum menerima hasil pengaduan tetap saja pelantikan dilangsungkan oleh pemerintah.

‘’Dengan ini maka pemerintah telah melakukan pembohongan besar terhadap public,’’. Lebih lanjut, tim yang
dibentuk oleh pemerintah untuk menindak lanjuti persoalan yang dilaporkan warga terhadap penyelenggaraan Pilkades juga dianggap tidak bekerja proforsional. Sementara Asisten I Setdakab Loteng, Drs LM Danial MT membantah tidak menindak lanjuti apa yang menjadi pengaduan warga Bangket Parak saat hearing berlangsung beberapa waktu lalu. Pengaduan yang disampaikan warga langsung di tinjau oleh tim yang ditugaskan pemerintah untuk persoalan itu. ‘’Namun berdasarkan hasil evaluasi tim yang kemudian di
laporkan ke bupati dan mengeluarkan keputusan digelarnya pelantikan,’’

Namun apapun yang menjadi tuntutan warga pada hearing ini nanti akan dilanjutkan ke Bupati Loteng. Sehingga nanti dengan harapan apa yang menjadi permintaan warga bisa diakomodir oleh pimpinan tertinggi dalam upaya mencari jalan yang terbaik. ‘’nanti hasil hearing ini akan kami tindak lanjuti ke pimpinan,’’terangnya

Tak Ada Tempat Bagi Pengacau di Mataram

Para Jippers (sebutan bagi penggemar kendaraan Jip) se-Nusa Tenggara Barat, Sabtu (29/10) lalu, mengadakan Jambore di Lapangan Sangkareang Mataram. Acara yang diapresiasi sangat baik oleh Walikota dan Wakil Walikota Mataram tersebut, akhirnya memecahkan rekor yaitu touring pertama Jip yang disertai oleh pimpinan dan wakil pimpinan daerah sekaligus.

Ketua Panitia Jambore, Bambang Suhermanto menyampaikan rasa bangganya dengan kesediaan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dengan Wakilnya H.Mohan Roliskana yang berkenan mengikuti touring keliling Kota Mataram bersama para Jippers. ”Kami berharap dengan event ini banyak lagi para Jippers yang akan bergabung di acara Jambore berikutnya. ’’Kami berencana akan mengagendakan acara ini setiap tahun”, ungkapnya.

H. Ahyar, dalam sambutannya mengharapkan Jambore ini jangan hanya di lingkup Nusa Tenggara Barat saja, tapi diperluas hingga Bali dan Nusa Tenggara. ’’Karena saya lihat anggotanya sudah mencapai 143 anggota, selain itu dengan suksesnya acara ini kita bisa membuktikan bahwa Mataram adalah kota yang aman dan nyaman, Mataram adalah Kota kita semua dan tidak ada tempat bagi orang yang berniat mengacaukan Mataram,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Walikota dan Wakil Walikota juga berkenan mencoba games yang disediakan Panitia berupa melewati halang rintang dengan Jip. Acara yang diselenggarakan selama 2 hari yaitu Sabtu dan Minggu tersebut juga diikuti oleh perkumpulan sepeda Onthel dan Motor Gede yang ada di Kota Mataram.

Masalah Tower dan Listrik Jadi Fokus Perhatian DPD RI

Mereka yang mencibir menilai para politisi lebih banyak menjadikan panggung politik cuma sebagai barang dagangan. Politisi, kata Muammar Gadafi warga di Kelurahan Pagutan Kota Mataram, lebih banyak sekadar ingin meraih dukungan dengan uang yang kadangkala dimbuhi dengan upaya mempercantik wajah di media kampanye politik.

“Pas musim Pilkada atau musim pemilu Anggota Dewan, yang bersaing adalah baliho dan stiker. Isinya ya begitu-begitu saja. Kita ndak tahu mau pilih siapa karena balihonya sama saja, janji ini-itu, ndak tahu mana yang benar. Tapi rakyat ya masih begini-begini saja, malah lebih sering bertengkar ketika pemilu,” kata Muammar Gadafi.

Muammar yang cuma tamat SMP itu ingin mengatakan bahwa hubungan komunikasi antara mereka yang dipilih dan yang memilih seharusnya lebih meningkat. Bukan sekadar menjual slogan di baliho dan stiker. Dia mungkin juga ingin mengatakan persaingan para politisi tidak dibangun atas dasar kontestasi argumentasi yang dituntun oleh visi, melainkan diwarnai oleh perlombaan menggunakan atribut kampanye.

Kalau saja Muammar punya pendidikan yang lebih baik, dia mungkin akan mengatakan perdebatan bermutu menyangkut pencarian berbagai kemungkinan mencapai kemaslahatan publik, tidak lagi dapat dijumpai di kalangan politisis saat ini.

Fenomena persaingan penampilan di baliho memang selalu turut menghiasai hiruk-pikuk pemilu. Mengenai beragam komentar warga yang menyangkut baliho dan stiker Pilkada, pengamat komunikasi politik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Dr Kadri, mengatakan upaya membangun image di baliho adalah hal yang biasa menjelang Pemilu.

Namun begitu, dia mengatakan juga bahwa warga bisa pula mendapatkan informasi mengenai visi calon lewat atribut kampanye seperti baliho. Sebab baliho adalah alat komunikasi politik yang efektif meskipun kadangkala mengundang cibiran. “Orang ingin mendapatkan vision ketimbang fashion lewat komunikasi politik para calon melalui baliho dan stiker mereka,” terang Dr Kadri.

Dia mengatakan semua pesan yang disampaikan memang harus dibaca secara kritis, sehingga pemilih dapat mendeteksi pesan yang realistis dan pesan yang hanya bombastis alias sukar dicapai. Untuk itu dia mennganjurkan pemilih juga harus mendapatkan pengetahuan mengenai sepak terjang para calon.

“Menurut saya, kita tidak cukup membaca pesan mereka lewat baliho yang dipajang, tetapi harus mereview kembali trackrecord mereka sebelumnya. Apalagi semua kandidat adalah putra NTB yang sedang dan menjabat di NTB. Sehingga kita tidak kesulitan untuk mengecek atau mengkonfirmasi prestasi atau kinerja mereka,” terang Kadri.

Sementara itu baliho-baliho yang bertebaran di banyak titik kota dan desa se NTB, dalam pekan terakhir ini mulai dibongkar. KPUD NTB memerintahkan pembongkaran baliho yang sudah terpasang agar dipasang kembali pada saat jadwal kampanye mendatang.

Pengamatan Koran Kampung terhadap baliho para calon kepala daerah itu memperlihatkan upaya komunikasi dengan pilihan tagline maupun foto yang beragam. Baliho pasangan nomor urut 1 TGB-Amin (DR H Muhammad Zainul Majdi MA – H Muh Amin SH MSi) memperlihatkan pose TGB yang sudah menjadi pose resmi TGB selama ini. TGB tampil dengan busana muslim lengkap dengan selempang surban plus kopiah berwarna putih. Wajah TGB yang tampil sejuk dan sempat menjadi perbincangan luas saat pertamakali muncul lima tahun silam, kembali menghiasi baliho dan stiker pasangan ini. Sementara H Muh Amin muncul dengan busana stelan jas lengkap. Sayang senyum Muh Amin di hampir semua posenya terkesan tertahan. Namun demikian pesona TGB di kalangan pendukungnya tetap mendominasi.

Dari sisi slogan, pasangan ini masih dengan slogan konvensional yang hampir pasti digunakan oleh calon petahana (incumbent). Yakni kata lanjutkan. TGB-Amin memilih prasa Bersama Lanjutkan Ikhtiar dengan tagline berikutnya di bawah nama pasangan ini yaitu Berkhidmat & Amanah. Di baliho lain, pasangan TGB-Amin memilih kalimat Terimakasih TGB yang tentu saja bermaksud menunjukkan bahwa hasil kerja H Zainul Majdi selama menjabat Gubernur NTB mendapat apresiasi masyarakat. Memang kemudian memunculkan pertanyaan bahwa bukan masyarakat yang memberi apresiasi melalui baliho itu, melainkan tim kampanye.

Slogan yang lebih aktraktif muncul di baliho pasangan nomor urut 2, yakni pasangan SJP-Johan (Suryadi Jaya Purnama ST – Johan Rosihan ST). Mereka memakai slogan Coblos TOPATtnya! Meski atraktif namun slogan ini meniru gaya pasangan calon kepala daerah Jawa Barat (Aher-Dedy) yang memakai slogan Coblos Kancingnya. Peniruannya lengkap dengan pin yang disematkan di dada kiri cagub dan dada kanan cawagub. Pilihan topat bukan kancing adalah upaya mengidentifikasi salah satu parpol pengusung SJP-Johan yakni Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai Islam. Bukankah ketupat sudah melekat dalam tradisi umat Islam? Itu barangkali maksud identifikasi tersebut. Pasangan ini juga mengedepankan tagline lainnya. Yaitu NTB Milik Bersama, di mana kata Bersama adalah singkatan dari Beriman-Setara-Mandiri.

SJP-Johan di foto baliho, tampil dengan senyum lebar, berbusana jas lengkap plus kopiah hitam dengan tatapan terbuka kepada siapa saja yang melihat baliho tersebut. Baliho ini terpampang dengan warna cerah yang mendominasi. Diperkuat pula oleh warna cerah di wajah keduanya yang meskipun kemudian membuka kritikan orang yang bisa saja menyebut foto sebagai hasil rekayasa dengan komputer grafis.

Soal rekayasa photografi memang sering dimanfaatkan tim kampanye untuk membuat foto resmi pasangan calon. Itu sebabnya banyak foto pasangan kepala daerah yang seakan-akan tampil bersamaan dalam satu waktu sesi pemotretan. Padahal seringkali foto keduanya hanya dipadukan, meski berfoto pada waktu dan tempat berbeda. Namun foto pasangan nomor urut 3 yakni pasangan Harum (H Harun Al Rasyid Msi – H Abdul Muhyi Abidin MM) tampil bersamaan dalam satu sesi pemotretan.

Hal itu terlihat dari keduanya yang tampak kompak bergenggaman tangan. Kekompakan juga diperlihatkan dengan baju yang serupa. Mereka mengenakan busana batik bermotif tumbuhan yang menjalar dari sisi bawah. Meski terlihat alamiah namun rekayasa photografi juga berhasil memoles wajah Harun Al Rasyid di baliho, sehingga tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadinya, semakin terlihat kompak dengan wajah H Abdul Muhyi yang memang babyface dan memang berusia jauh lebih muda.

Tim kampanye pasangan ini juga cukup kreatif dengan memadukan nama keduanya menjadi tagline yang menarik. Yaitu pasangan Harum singkatan dari Harun-Muhyi. Selain itu pilihan prasa Satu untuk Semua juga ingin mencerminkan kekompakan pasangan ini. Begitupun, kata harum tentu saja punya maksud tersendiri. Setidaknya keduanya ingin mengharumkan nama NTB sebagaimana janji Harun-Muhyi melalui baliho mereka.

Soal janji, pasangan nomor urut 4 yakni pasangan Zul-Ichsan (DR KH Zulkifli Muhadli SH MM – Prof DR H Muhammad Ichsan MS) yang paling banyak memuat program kerja mereka di dalam satu baliho. Sehingga salah satu baliho pasangan ini lebih terkesan sebagai sebuah brosur ketimbang baliho.

Meski demikian, baliho pasangan Zul-Ichsan sangat informatif dengan berbagai program kerja. Mulai dari pendidikan gratis, program santunan, dan program insentif bagi ketua RT sampai guru mengaji. Keberhasilan H Zulkifli Muhadly mengembangkan program kerja yang demikian itu sebagai Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hendak diterapkan jika nanti terpilih sebagai Gubernur NTB. Maka itu, ada pesan yang cukup panjang juga mengisi baliho pasangan Zul-Ichsan. Yakni Alhamdulillah di KSB Bisa, Insya Allah di NTB pun Pasti Bisa.

Dari sisi foto baliho, tim kampanye pasangan ini tampaknya memilih pose apa adanya. Namun begitu, mereka justru tampil bersahaja dengan ciri khas masing-masing. KH Zuilkifli Muhadly tampil dengan busana muslim dan Prof Ichsan berpose dengan busana adat sasak.

Apapun yang hendak dikomunikasikan dan pilihan cara mengomunikasikannya, baliho para calon kepala daerah memang menarik untuk diamati.

Pemkot Mataram Kehilangan PAD dari Bandara

Beroperasinya BIL membawa dampak negatif bagi Pemkot Mataram. Setelah Bandara Selaparang tidak beroperasional per 1 Oktober lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Sekitar Rp700 juta per tahun yang biasa dikantongi dari pendapatan parkir dan pajak lainnya kini tak lagi bisa dinikmati Pemkot Mataram. Kini Pemkot Mataram berupaya mengejar kehilangan tersebut melalui sumber-sumber lain.

Sumber pendapatan lain yang dimaksud adalah dengan menerapkan sistem intensifikasi dan ekstensifikasi.Intensifikasi dengan menekan angka kebocoran dan eksetensifikasi yaitu menggali sumber pendapatan lain yang selama ini belum tergarap.
Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dalam rapat evaluasi PAD Selasa (1/11)kemarin menjelaskan, sistem intensifikasi merupakan upaya untuk mengelola sumber-sumber PAD secara lebih maksimal, serta menjaga jangan sampai ada kebocoran-kebocoran pendapatan. “Saya yakin jika sumber-sumber ini lebih dimaksimalkan akan ada tambahan,” ujarnya didampingi Sekda Kota Mataram, HL. Makmur Said. Rapat itu juga dihadiri Kepala SKPD lingkup Pemkot Mataram.
Sistem ekstensifikasi dengan melakukan pengelolaan-pengelolaan terhadap sumber PAD yang dinilai potensial. Salah satunya PAD yang bersumber dari retribusi tower. Dimana saat ini Raperda Tentang Retribusi Tower dalam tahap pembahasan.

“Jika Raperda tersebut sudah disahkan, saya berharap SKPD terkait dapat segera mengambil langkah-langkah pendataan, dan sosialisasi terhadap para provaider karena retribusi tower ini cukup potensial dengan jumlah tower yang saat ini sudah mencapai sekitar 100 unit,” paparnya. Akan tetapi, hal itu tidak hanya semata-mata untuk mendapat PAD, melainkan untuk pembinaan, penataan dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Walikota menyampaikan capaian PAD Kota Mataram sebesar 83 persen atau sekitar Rp 50 miliar lebih dari Rp 60 miliar target PAD tahun 2011. Sisanya diharapkan dapat terpenuhi dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Satu potensi PAD yang besar yang bisa digali sebenarnya adalah parkir. Koran Kampung pernah menurunkan berita laporan utama mengenai tingginya kebocoran retribusi parkir di Mataram. Potensi parkir di Mataram diperkirakan mencapai belasan hingga puluhan miliar setiap tahun. namun yang baru masuk kantong daerah hanya sekitar Rp 1 miliar. Kebocoran diperkirakan berada di tingkat juru parkir. Jumlah yang disetor tidak sebanding dengan jumlah pendapatan parkir yang diraup oleh juru parkir. Belum lagi ulah juru parkir yang mematok tarif seribu pada sepeda motor. Padahal dalam aturan resminya, tarif parkir masih Rp 500 per sepeda motor dan Rp 1000 untuk roda empat.