Ada Apa dengan RSUP?

Gedung RSUP sering dipadati pasien dan sanak keluarganya. Terkesan tidak layak, sebagian pasien dan keluarganya terpaksa tidur di lorong-lorong gedung. Dengan luas lahan hanya 22.697 meter persegi dan luas bangunan 21.950, RSUP sudah tidak sanggup lagi menampung jumlah pengunjung.

Pemerintah pun berencana memindahkan RSUP ke Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Mulai dibangun akhir Oktober 2007. Semula direncanakan menelan anggaran sebesar Rp 36 miliar dan di awal pembangunannya didukung dana APBN sebesar Rp 20 miliar dan APBD NTB sebesar Rp 5 miliar. Setiap tahun, anggaran pembangunan rumah sakit itu selalu didukung dana APBN dan APBD NTB.

Tahun lalu saja sudah disiapkan anggaran Rp 11,2 miliar untuk mempercepat perampungan rumah sakit umum provinsi yang representatif atau dilengkapi fasilitas memadai. Dana sebesar itu dialokasikan dalam APBD Perubahan 2010 yang sudah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD NTB.

RSUP NTB itu merupakan rumah sakit Tipe A yang akan didukung fasilitas medis yang memadai seperti tempat tidur pasien rawat inap yang mencapai 700 unit. Infrastruktur utamanya memang sudah terbangun, namun belum rampung 100 persen.

Direktur RSUP NTB dr H Mawardi Hamry waktu itu sempat mengatakan bahwa Gubernur NTB KH M Zainul Majdi telah mengingatkan manajemen RSUP NTB agar tahun 2010 sudah beraktivitas di lokasi baru itu. Dipersiapkan proses pemindahan sebagian aktivitas rumah sakit ke lokasi baru itu. Sayang, belum mencakup pelayanan medis yang masih harus terpusat di lokasi lama di Jalan Pejanggik.

Mawardi berharap kondisi memprihatinkan yang ditemui di lokasi lama RSUP NTB itu tidak lagi terlihat di lokasi baru di Dasan Cermen.

Pembangunan bukan tanpa persoalan. Komisi III DPRD NTB sempat mempertanyakan dasar Penunjukan Langsung (PL) pembangunan RSUP NTB di Dasan Cermen.

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB Ruslan Turmuzi menjelaskan bahwa pembangunan RSUP Dasan Cermen Mataram dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dengan anggaran Rp 3,8 miliar pada tahun 2008 melalui tender. Tahap kedua tahun 2009 dengan anggaran Rp 7,2 miliar melalui jalur PL, dan tahap ketiga tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp 11,2 miliar dengan PL juga. Dia pun mempertanyakan mekanisme yang dilakukan eksekutif.

“Kenapa ada yang ditender dan ada PL. Ini kenapa seperti itu,” ujarnya di hadapan Sekretaris Suharto dan Anggota Wahidin HM Noer, Ahmad SH, Abdul Hadi dan Ardani Zulfikar serta Direktur RSUD NTB H Mawardi, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan, Biro Hukum Setprov NTB dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Sabtu (14/5).

Dia berpendapat, berdasarkan peraturan yang ada, dalam pengadaan barang dan jasa tentunya melalui tender tidak bisa PL. Apalagi dana yang ada miliaran dan puluhan miliar.
“Setahu saya kalau di bawah Rp 100 juta baru bisa PL. Namun, kalau di atas Rp 100 juta harus melalui tender,” sambung Sekretaris Komisi III DPRD NTB Suharto.

Anggota Komisi III DPRD NTB Abdul Hadi juga sama. “Kalau PL tentu ada persetujuan gubernur, hingga tingkat kementerian. Apa ada persetujuannya?” tukas Abdul Hadi mempertanyakan.

Hal yang sama juga dilontarkan Anggota Komisi III Ahmad SH, Ardani Zulfikar dan Wahidin HM Noer bahwa proyek lanjutan seperti yang ada di RSUP Dasan Cermen, kaidahnya harus mengacu pada peraturan Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpres 54 Tahun 2010 yang mengatur mekanisme tender, bukan justru mengabaikannya.

Penilaian anggota dewan itu ditepis. Direktur RSUP NTB Mawardi Hamri mengaku telah bersurat kepada Dinas PU NTB guna meminta kajian teknis terhadap anggaran pembangunan RSUP sebesar Rp 11,2 miliar tersebut. Dinas PU menjelaskan bahwa pembangunan ini merupakan satu kelanjutan atau satu kontruksi bangunan dengan pengerjaan sebelumnya sehingga mekanisme PL boleh dilaksanakan.

Dia menuturkan, pihaknya juga melakukan kajian dengan Biro AP serta Dinas PU. Dari beberapa kajian disimpulkan justru jika pembangunan RSUP dilaksanakan dengan pola tender akan menimbulkan persoalan. Pembangunan dengan sistem PL juga atas pertimbangan waktu yang relatif terbatas. Upaya yang telah dilakukan RSUP NTB yakni meminta second opinion dari PT Cipta Karya. ”Kita minta fatwa dan hasilnya proyek itu boleh dengan pola penunjukan langsung,” kata Mawardi.

Kepala Biro Hukum Setprov NTB yang diwakili oleh Kabag Bantuan Hukum, Rusman juga menjelaskan bahwa PL pembangunan RSUD Dasan Cermen secara hukum tidak menjadi masalah setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak menemukan masalah dalam PL tersebut.

Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Kontruksi Sugeng Wahono menjelaskan bahwa pembangunan RSUP Dasan Cermen memang dilakukan dengan PL, dan itu sudah mengacu pada PP 59 Tahun 2010, pasal 15 ayat 5 tentang Penyelenggaraan Konstruksi.

Dalam Pasal 15 ayat 5 tersebut dijelaskan ada ruang untuk dilakukan PL karena alasan bencana, darurat, dan berskala kecil. “Dan juga pekerjaan lanjutan yang sudah melalui tender, bisa di PL,” ujarnya.

Ketua panitia pembangunan RSUP NTB Sadimin juga menjelaskan, sistem PL untuk proyek RSUP berdasarkan PP 29/2000 tentang Jasa Konstruksi pasal 12 (5) dan Kepmen PU No 339/2003. Kelanjutan satu kesatuan konstruksi dapat ditunjuk langsung kepada kontraktor yang mengerjakan proyek itu sebelumnya. Direktur RSUP telah bersurat kepada gubernur untuk meminta rekomendasi penunjukan langsung. Gubernur lalu membentuk tim bersama Biro AP, Biro Hukum, Dinas PU, dan RSUP NTB. Usai kajian itulah lahir rekomendasi dari gubernur untuk penunjukan langsung.

Ruslan Turmuzi langsung menegaskan jikalau melalui PL, maka harus melalui perusahaan yang sama. Kalau tidak, maka akan menjadi masalah hukum.

“Bisa kita minta BPK untuk mengaudit ulang. Jadi, jangan terlalu terpaku pada hasil audit BPK karena audit BPK masuk pada katagori audit yang bersifat khusus,” tukasnya.

Ruslan mengatakan, RSUP masih membutuhkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunannya hingga 2013 mendatang, namun secara politik masih banyak yang iri. Pasalnya RSUP dinilai bermasalah.

Namun, siapa kontraktor yang membangun RSUP NTB itu? Dalam pertemuan itu tidak disebutkan secara eksplisit siapa kontraktor yang membangun RSUP Dasan Cermen.
Awalnya, Sekretaris Komisi III DPRD NTB Suharto meminta penjelasan pembangunan RSUP Dasan Cermen, setelah itu Suharto berharap agar H Mawardi atau Kepala AP, Biro Hukum dan Dinas PU NTB membocorkan siapa kontraktor pembangunan proyek RSUD Dasan Cermen.

Saat mau dijawab oleh Mawardi, Anggota Komisi III DPRD NTB H Wahidin HM Noer mengajukan instrupsi ke pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III DRPD NTB Drs Ruslan Turmuzi. Suasana pertemuan justru digiring untuk tidak membocorkan kontraktor pembangunan RUSD Dasan Cermen. “Jangan dulu kita membicarakan siapa kontraktornya, itu nanti. Yang penting, kita harus membahas tahap pembangunannya,” ujar Wahidin HM Noer di Ruang Rinjani DPRD NTB.

Permintaan itu membuat Direktur RSUD NTB Mawardi bersama Biro AP, Biro Hukum, dan Dinas PU NTB terdiam. Sampai pertemuan berakhir sekitar pukul 12.15 Wita, tidak satu pun pimpinan atau Anggota Komisi III kembali menegaskan siapa kontraktor pembangunan RSUP Dasan Cermen, termasuk dari pihak eksekutif.

Pertemuan antara Komisi III bersama eksekutif terkait klarifikasi persoalan pembangunan RSUP Dasan Cermen Kota Mataram itu juga sempat terhambat. Hal itu terjadi lantaran ada ’larangan’ kepada Direktur RSUP NTB Mawardi untuk melakukan pertemuan dengan Komisi III.

“Saya di SMS Ketua Komisi IV DPRD NTB dan dalam SMS itu saya dilarang hadir dalam pertemuan kali ini,” ujar Mawardi di hadapan Ketua Komisi III DPRD NTB Misbach Mulyadi, Wakil Ketua Ruslan Turmuzi, Sekretaris Suharto dan Anggota Wahidin HM Noer, Ahmad SH, Abdul Hadi, dan Ardani Zulfikar.

Mawardi mengaku bahwa pesan singkat itu masih disimpan. “Saya masih simpan SMS yang mengatakan saya dilarang untuk bertemu Komisi III ini,” tukasnya.

Tak hanya itu, ada empat anggota Komisi IV DPRD NTB yang mengirimkan pesan singkat yang sama untuk tidak menghadiri pertemuan bersama Komisi III.

Untuk itulah, pihaknya mengaku takut dengan persoalan tersebut. “Saya jadi takut karena saya khawatir penjelasan saya terkait pembangunan RSUD Dasan Cermen salah. Saya, minta pertimbangan Komisi III DPRD NTB,” ujarnya seraya menambahkan bahwa HP yang dipegang tetap aktif 24 jam. “Jadi persoalan apapun bisa lewat HP ini, termasuk SMS yang melarang saya bertemu dengan Komisi III sekarang,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB Ruslan Turmuzi menegaskan bahwa pertemuan yang dilakukan Komisi III bersama Direktur RSUD NTB serta mitra kerja lainnya merupakan undangan resmi dari lembaga DPRD NTB, bukan Komisi III.

“Tidak ada undangan dari Komisi III, yang ada itu undangan lembaga DPRD NTB, dan terbukti undangan itu ditandatangani langsung oleh Pimpinan DPRD NTB, dalam hal ini Suryadi Jaya Purnama,” ujarnya.

Persoalan pelarangan untuk hadir dalam pertemuan, tentu menjadi masalah lain karena pertemuan kali ini bagian dari mitra kerja Komisi III, bukan Komisi IV. “Kalau Bapak dilarang, itu bersoalan lain, ini bukan bidang Komisi IV. Jadi, Bapak hadir di sini karena undangan lembaga,” tandas Ruslan Turmuzi.

Setelah adanya penjelasan dari pimpian Komisi III DPRD NTB tersebut, Direktur RSUD NTB H Mawardi bersama mitra kerja lainnya melanjutkan hearing yang membahas persoalan pembangunan RUSD Dasan Cermen.

Apapun itu, Gubernur NTB KH M Zainul Majdi meminta manajemen RSUP NTB meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar setiap pelayanan tepat sasaran.
Gubernur pernah meninjau pelayanan medis di RSUP NTB itu dan menemukan kotak saran yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi itu menggambarkan buruknya jalinan komunikasi antara masyarakat atau pasien dan keluarganya dengan manajemen rumah sakit karena tidak ada saluran komunikasi.

Manajemen RSUP NTB dituntut untuk berbenah diri di bidang komunikasi kemasyarakatan agar sistem pelayanan medis di rumah sakit pemerintah daerah itu tepat sasaran. Rumah sakit juga harus memiliki rumah singgah untuk keluarga pasien demi memberi rasa nyaman kepada pasien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *